cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tika Dewi, S.HI., M.Ag
Contact Email
landraad@insan.ac.id
Phone
6281262321640
Journal Mail Official
landraad@insan.ac.id
Editorial Address
Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai Jl Ir. H. Juanda Nomor 5, Kota Binjai
Location
Kota binjai,
Sumatera utara
INDONESIA
Landraad
Published by Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai
ISSN : -     EISSN : 28297563     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LANDRAAD is Journal Family law and Muamalah was published by Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai. All published articles in this journal will have a unique DOI number. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original reserach articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Islamic Jurisprudence (Fiqh); Islamic Legal Theory (Usul al-Fiqh); Law in Modern Muslim World (Legislation/Codification, Statutes, Regulations, Legal Professions, and Institutions); Comparative Law, Law & Religion, or Law & Social/Society which intersects with Islamic Law and Jurisprudence. LANDRAAD is published twice a year in March and September, with a peer-review. It was firstly published in 2022 with a full online journal. It accepts manuscript submissions written in Indonesian, English or Arabic. e-ISSN: 2829-7563
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 56 Documents
 2   3   4   5   6 
Rujuk Perspektif Hukum Islam: Menelusuri Siapa Yang Memiliki Hak Mutlak Dalam Pengambilan Keputusan Khairunnisa, Dwi; Alya Salsabillah; Putri Dwi Anggraini; Suci Ramadhona
Jurnal Landraad Vol. 4 No. 1 (2025): Edisi Maret 2025
Publisher : Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rujuk dalam pandangan hukum Islam adalah suatu proses di mana suami-istri kembali bersama setelah perceraian dengan tujuan memperbaiki dan melanjutkan kehidupan rumah tangga. Namun, persoalan mengenai siapa yang memiliki hak mutlak dalam menentukan keputusan rujuk menjadi penting, mengingat perlunya kesepakatan kedua belah pihak. Penulisan ini mengkaji posisi hukum rujuk dalam Islam dan menentukan siapa yang seharusnya memiliki hak utama dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan rujuk seharusnya merupakan hasil musyawarah antara suami dan istri, dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Meskipun suami memiliki peran penting sebagai kepala rumah tangga, hak mutlak untuk memutuskan rujuk tidak bisa hanya berada pada satu pihak. Kedua belah pihak harus memiliki kebebasan untuk menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan tanpa adanya paksaan. Keputusan rujuk yang sah hanya dapat tercapai apabila keduanya setuju dengan sukarela. Selain itu, perlunya peran pihak ketiga atau mediator untuk membantu pasangan dalam menyelesaikan masalah dan memberi nasihat yang bijak juga menjadi sorotan. Secara keseluruhan, rujuk dalam Islam lebih ditekankan pada prinsip keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan bersama daripada memberikan hak mutlak kepada salah satu pihak.
Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Arifia, Loviatul; Anna Zakiyah Hastriyana
Jurnal Landraad Vol. 4 No. 1 (2025): Edisi Maret 2025
Publisher : Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59342/jl.v4i1.752

Abstract

Perkembangan pesat industri perbankan syariah menuntut para ahli ekonomi Islam dan pelaku industri untuk lebih berinovasi. Salah satu tantangan yang muncul adalah dilahirkannya kontrak baru, yaitu Perjanjian Kontrak Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) atau sewa keuangan dengan pembelian. Kontrak ini merupakan kombinasi (hibrida) antara perjanjian sewa dan perjanjian jual beli di akhir masa sewa. Meskipun telah menjadi terobosan yang memberikan banyak kemudahan bagi pelanggan, keberadaan kontrak IMBT masih menuai keraguan dari berbagai pihak. Banyak yang mempertanyakan dasar hukum IMBT, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dalam pandangan hukum Islam, IMBT dianggap telah memenuhi prinsip-prinsip, pilar-pilar, serta tiga syarat utama dalam kontrak. Beberapa pemikir ekonomi kontemporer, seperti Adimarwan dan Al-Mujamma al-Fiqhi, serta para pemikir ekonomi klasik seperti Hanabillah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabalah, berpendapat bahwa hukum IMBT adalah diperbolehkan. Dari sudut pandang hukum positif, kontrak IMBT termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama (Pasal 1319) yang berlandaskan pada prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338), dan juga memenuhi syarat-syarat perjanjian yang sah (Pasal 1320) serta elemen-elemen perjanjian lainnya. Konsekuensi hukum dari perjanjian IMBT adalah terciptanya hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat untuk mengimplementasikannya.
Analisis Hak Mut’ah Dalam Perceraian Yang Diajukan Oleh Isteri Menurut KHI Dan Fiqh Mayzahra, Salsa
Jurnal Landraad Vol. 4 No. 1 (2025): Edisi Maret 2025
Publisher : Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Mut’ah Dalam Perceraian Yang Diajukan Oleh Istri Menurut KHI Dan Fiqh. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (yuridis approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf (j), mut’ah didefinisikan sebagai pemberian suami berupa uang, barang, atau benda lainnya kepada istri yang telah dijatuhi talak. Menurut penulis mut’ah adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya. Jika seorang istri menggugat cerai suaminya maka mantan istri tersebut tidak mendapatkan hak mut’ah.
Pengaruh Budaya Dan Tradisi Terhadap Nikah Sirri Di Indonesia Aulia Dina, Ines
Jurnal Landraad Vol. 4 No. 1 (2025): Edisi Maret 2025
Publisher : Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaruh budaya dan tradisi terhadap praktik nikah siri di Indonesia serta implikasinya dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif. Nikah siri sering dipilih karena berbagai alasan, seperti tekanan adat, hambatan ekonomi, dan kurangnya akses administrasi pernikahan. Budaya lokal dan tradisi memainkan peran penting dalam mendorong praktik ini, meskipun menimbulkan dampak negatif terhadap status hukum istri dan anak. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami hubungan antara budaya, tradisi, dan fenomena nikah siri. Temuan menunjukkan bahwa penguatan edukasi hukum, peningkatan akses pencatatan pernikahan, serta optimalisasi program seperti nikah isbat dapat menjadi solusi untuk mengatasi dampak negatif dari praktik ini. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya sinergi antara nilai-nilai agama, budaya, dan regulasi negara dalam menangani fenomena nikah siri.
Tradisi Jamu Laut Dalam Perspektif Sosio Kultural (Studi Kasus Di Daerah Pesisir Desa Tapak Kuda Kec. Tanjung Pura) Alauddin, Ikhsan
Jurnal Landraad Vol. 4 No. 1 (2025): Edisi Maret 2025
Publisher : Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The tradition of menjamu laut (offering to the sea) has long been practiced by coastal communities whose livelihoods depend on fishing. This tradition is considered important by the local people and must be preserved. According to their beliefs, neglecting this practice may bring harm or disaster to the fishermen. Menjamu laut is also viewed as a tradition that fosters a communal understanding of the importance of almsgiving and preserving the sea's sustainability through mutual sharing, in hopes of receiving blessings from Allah SWT. The aim of this research is to explore how the tradition of menjamu laut is carried out from the socio-cultural perspective of the community. The research methods used include observation and interviews with various key informants such as community leaders, religious figures, and cultural practitioners. Using a qualitative approach, the researcher presents the findings in the form of a field report and concludes that the socio-cultural relevance of the menjamu laut tradition is very strong. The local community firmly believes that preserving this tradition does not contradict religious values, as the involvement of religious leaders serves as a guiding and mediating force in the continuation and preservation of the menjamu laut tradition.
Reformasi Peradilan D Indonesia Mumtaza, Suhaila
Jurnal Landraad Vol. 4 No. 1 (2025): Edisi Maret 2025
Publisher : Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the Judicial Reform in Indonesia which aims to improve the judicial system to be more transparent, efficient, and free from corruption. The steps that have been taken include regulatory arrangements, institutional restructuring, improving the quality of human resources, and strengthening the supervisory function. The Supreme Court, for example, has implemented an electronic court system for all types of cases and levels of examination, and developed an application that integrates the electronic court system for law enforcement institutions. Although various initiatives have been implemented, challenges such as corrupt practices and judicial mafia still affect public trust in judicial institutions. Therefore, revitalization of judicial reform through regulatory arrangements, institutions, cooperation, and supervision continues to be needed to realize an independent and integrated judicial system.

Page 6 of 6 | Total Record : 56

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Edisi Maret 2025 Vol. 3 No. 2 (2024): Edisi Oktober 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): Edisi Maret 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Edisi September 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Maret 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): Edisi Maret 2022