cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sularno
Contact Email
soelarno@unidha.ac.id
Phone
+6282173060361
Journal Mail Official
jurnal.gsp@gmail.com
Editorial Address
Jl. Bhakti Abri, Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. https://maps.app.goo.gl/9YN92exhBhXrdFRz7
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Published by Global Scients Publisher
ISSN : -     EISSN : 30897084     DOI : https://doi.org/10.62379/jkhpk
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan (E-ISSN : 3089-7084) diterbitkan oleh Global Scients ( Publisher, adalah sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 104 Documents
 7   8   9   10   11 
Tinjauan Yuridis Pergantian Antar Waktu Kepala Desa Dikarenakan Meninggal Dunia Ditinjau Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Birul Wildani; Kuswanto, Kuswanto; Muhammad Ajid Husain
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan | E-ISSN: 3089-7084 Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam suatu wilayah pastilah terdapat seorang pemimpin, begitupun dalam sebuah desa dimana pemimpin adalah seseorang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin, mengatur dan mempengaruhi bawahannya, karena pemimpin merupakan penentu bagi kesejahteraan masyarakat untuk memudahkan proses dalam pembangunan dan meningkatkan kemakmuran desa. Jika terjadinya kekosongan jabatan Kepala Desa yang menjadikan Desa mengalami kekosongan jabatan Kepala Desa. Dalam hal Kepala Desa meninggal dunia, maka untuk mengisi jabatan pihak BPD (Badan Permusyawaratan Desa) pembentukan panitian pemilihan Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan, pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihandalam jangka waktu kurang lebih 15 (lima belas) hari guna melaksanakan pemilihan kepala desa antar waktu untuk memimpin sisa waktu dari jabatan Kepala Desa yang meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Undang Undang (Statute Approach) sehingga akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang di coba untuk dicari jawabannya. Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi bahasan didalam penulis skripsi ini. Setelah diadakan pembahasan penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagai pengganti Kepala Desa antar waktu Proses pemilihan Kepala Desa dikatakan sebagai bentuk asli demokrasi dan sekaligus ciri manifestasi dari kehidupan demokrasi pancasila. Pemerintahan desa adalah salah satu tingkatan pemerintahan yang sangat dekat dengan lingkungan masyarakatnya.
Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Jual Beli Online Menurut Hukum Perdata Indonesia Matara, Opa Jermias; Benny Djaja; M. Sudirman
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan | E-ISSN: 3089-7084 Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses theiforms ofilegal protectionifor injured parties inionline sales agreements accordingito Indonesian civil law. The development ofiinformation technologyihas drivenisignificantichangesiin theitrading system, from conventional transactions to electronic transactions. However, this progress has also given rise to various legal issues, such as default, fraud, and a lack of transparency in the implementationiofiagreements. Theipurpose ofithis studyiisito determine how civil law provides protection for injured parties and how the legal resolution mechanisms are. Theiresearch methodiused isinormative legaliresearch withia statutoryiand conceptualiapproach, through a literature review of various primary, secondary, anditertiary legalisources. Theiresults showithat legaliprotectioniin online sales can be achieved throughithe applicationiof theiprinciple ofigoodifaith, the mechanism of default, and unlawful acts as regulated in theiCiviliCode. In addition, the recognition of the validity of electronic agreements iniLaw Numberi11 ofi2008 concerningiElectronic Informationiand Transactionsistrengthensithe legal position of parties in digital transactions. Disputeiresolution canibeipursued throughilitigation orinon-litigationichannels such as mediation and BPSK. This research confirms that the synergy between regulations, public legal awareness, and business actors' responsibilities is crucial in creating effective legal protection for parties harmed in online sales agreements.
Aspek Pertanggungjawaban Pidana Aparatur Sipil Negara Dalam Pemalsuan Tanda Tangan Korupsi Venti Arista Lakuteru; Benny Djaja; M. Sudirman
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan | E-ISSN: 3089-7084 Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The forgery of signatures carried out by Alfonsius Siamloy as Regional Secretary of Southwest Maluku District (Sekretaris Daerah MBD) was related to fictitious official travel orders (SPPD) in the 2017–2018 fiscal year. This act resulted in state losses of IDR 1,500,000,000 (one billion five hundred million rupiah) based on the calculation of the Maluku Province Representative of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). His actions were considered as making false or fictitious signatures. A series of signature forgeries clearly conflicted with Civil Servant (PNS) discipline. The Indonesian government has regulated this through Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline. Furthermore, Article 250 paragraph 2 of Government Regulation Number 17 of 2020 stipulates sanctions for civil servants committing crimes related to their positions. Forgery of signatures is also comprehensively regulated in Article 263 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). Thus, State Civil Apparatus (ASN) who commit violations must be held criminally accountable Abstract ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia (kecuali artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris) yang berisikan isu-isu pokok, tujuan penelitian, metode/pendekatan dan hasil penelitian. Abstrak ditulis dalam dua bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maksimal 200 kata dalam bahasa Inggrisdan150 kata dalam bahasa Indonesia. Abstrak ditulis dengan Times New Roman9, spasi 1, bercetak lurus dan dengan format satu kolom. (Times New Roman 9, spasi tunggal, dan cetak miring), maksimal 1 halaman.
Perlindungan Hukum Tanggung Jawab Pidana Editor Dalam Produk pers Faris Meode Togatorop; Rizki Rian Perdana2; Ayu Putriyana
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan | E-ISSN: 3089-7084 Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The legal responsibilities and risks faced by an editor in the press industry are enormous. Editors must ensure that the news presented is accurate, balanced, and complies with applicable laws. They risk facing legal action, such as defamation or the dissemination of false information. Therefore, it is important for editors to carry out their duties with professionalism and caution at every stage of the editorial process. In addition to highlighting the responsibilities of editors, this study also emphasizes the need to strengthen legal protections for journalists. This protection, including the implementation of the Right of Reply and the Right of Correction, is crucial to guarantee freedom of expression while protecting individuals' rights from the impact of inaccurate or unfair news.

Page 11 of 11 | Total Record : 104

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember Vol. 1 No. 4 (2025): Juli - September Vol. 1 No. 3 (2025): April - Juni Vol. 1 No. 2 (2025): Januari - Maret Vol. 1 No. 1 (2024): Desember 2024