Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan (E-ISSN : 3089-7084) diterbitkan oleh Global Scients ( Publisher, adalah sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Articles
185 Documents
<![CDATA[Perlindungan Perempuan Dari Kejahatan Seksual Dalam Pandangan Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Muhammad Vazriyansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[GLOBAL SCIENTS PUBLISHER ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study discusses the legal issue concerning the weak protection for women who are victims of sexual crimes in Indonesia, despite the existence of the Criminal Code (KUHP) and Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). The purpose of this research is to examine the forms of criminal law protection for victims and to assess the effectiveness of the implementation of these regulations. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach through literature study. The results show that although the UU TPKS has expanded protection and emphasized victim recovery, there remains a gap between legal norms and their practical implementation. Contributing factors include the lack of understanding among law enforcement officers, social stigma toward victims, and suboptimal assistance mechanisms. Strengthening gender-sensitive training, increasing legal awareness, and improving inter-agency cooperation are needed to ensure more effective protection for women victims of sexual crimes.]]>
<![CDATA[Bias Gender Dalam Kepemimpinan: Tantangan Perempuan Indonesia Menembus Batas Sosial Dan Hukum ]]>
<![CDATA[Marshanda Feriska]]>;
<![CDATA[Maydita Rizkia Hasanah]]>;
<![CDATA[Nathasya Meilani]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[GLOBAL SCIENTS PUBLISHER ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam Masyarakat yang menganut sistem nilai patriarkal seperti Indonesia, peran bagi perempuan masih sering dipersempit pada ranah domestik, sehingga kesempatan mereka untuk menjadi pemimpin politik sangat terbatas. Meskipun secara yuridis dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (2) menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, pada kenyataannya nilai-nilai budaya patriarki, mitos sosial, serta tafsir agama yang konservatif masih memperkuat anggapan bahwa kepemimpinan adalah hak Istimewa bagi laki-laki. Pandangan ini menyebabkan diskriminasi sistematik terhadap pihak perempuan dalam ruang ranah politik. Persepsi masyarakat yang menempatkan pandangan bahwa perempuan sebagai pihak yang lemah dan lebih layak mengurus rumah tangga menciptakan hambatan psikologis dan struktural bagi perempuan untuk tampil sebagai pemimpin publik. Walaupun terdapat peluang peningkatan partisipasi politik perempuan melalui kebijakan dan dukungan internasional, realitas sosial menunjukkan bahwa dominasi budaya patriarki tetap menjadi tembok pembatas utama. Dengan demikian, meski hukum menjamin kesetaraan, ideologi patriarki masih menjadi alasan kuat mengapa perempuan sulit diterima sebagai pemimpin di masyarakat Indonesia.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Penggunaan Senjata Pengendali Massa (Peluru Karet Dan Gas Air Mata) Oleh Kepolisian Dalam Menghadapi Demonstrasi ]]>
<![CDATA[Sepna Tampubolon]]>;
<![CDATA[Daiva Yusela]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[GLOBAL SCIENTS PUBLISHER ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Unjuk rasa merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengeluarkan suara dan menuntut haknya secara kolektif, atau menjadi sarana untuk mengeluarkan pendapat namun dalam penyampaian itu tidak selalu berjalan dengan aman, sehingga diperlukan pihak keamanan yaitu kepolisian untuk mengendalikan massa, dalam pengendalian massa kepolisian menggunkan senjata pengendali massa yaitu gas air mata dan peluruh karet. Penggunaan senjata pengendaali massa ini telah diatur Peraturan Kepolisian RI, dalam HAM penggunaan senjata ini diperbolehkan namun dengan catatan harus sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Penulis menggunakan metode yuridis-normatif dalam penulisan ini dengan memeriksa peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil dari penelitian ini penggunaan senjata pengendali massa sudah diatur secara pasti pada Peraturan Kepolisian, namun pada realitanya penggunaan senjata ini menimbulkan pelanggaran ham karena tidak digunakan dengan prosedur yang ditentukan. Selain itu apabila ada pelanggaran HAM yang ditimbulkan maka diperlukan tanggungjawab, sebagaimana telah ditentukan, namun lagi-lagi realita tidak sesuai.]]>
<![CDATA[Kebijakan Upah Minimum Dan Perlindungan Buruh Pabrik Dalam Perspektif Hukum Dan HAM ]]>
<![CDATA[Shindy Dwianisa]]>;
<![CDATA[Sindi Andriyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[GLOBAL SCIENTS PUBLISHER ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This paper discusses the minimum wage policy and the protection of factory workers from a legal and human rights (HAM) perspective. The legal issue under study is that there are still many companies that pay substandard wages even though the government has set a minimum wage policy, thus causing violations of workers' rights to a decent livelihood. The purpose of this paper is to analyze minimum wage policies within the framework of law and human rights and assess the role of governments and companies in ensuring the protection of factory workers. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, which examines national regulations and international instruments related to labor rights. The results of the study show that the minimum wage is not only an economic instrument, but also part of the human rights protection guaranteed by the constitution and international conventions. However, weak law enforcement and government supervision cause workers to remain vulnerable to exploitation, unearned wages, and lack of access to legal protection. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, the effectiveness of supervision, and the seriousness of the government in ensuring real worker protection.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan Hak Asasi Terduga Tindak Pidana ]]>
<![CDATA[M. Adyat Rizky Ananda]]>;
<![CDATA[Muhammad Farhan Dwi Putra]]>;
<![CDATA[Andika Wira Pratama]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[GLOBAL SCIENTS PUBLISHER ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap terduga tindak pidana dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia. Perlindungan HAM bagi tersangka merupakan aspek krusial demi menjaga keadilan dan menjamin hak-hak dasar individu sejak tahap awal penyidikan hingga proses peradilan. Fokus studi meliputi analisis mekanisme hukum yang melindungi hak-hak tersangka, termasuk hak atas perlakuan manusiawi, hak mendapatkan pendampingan hukum, serta penegakan asas praduga tak bersalah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi rujukan utama dalam menilai pelaksanaan hak-hak ini. Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam praktik, seperti penyalahgunaan wewenang aparat, ketidakpatuhan prosedural, dan adanya pelanggaran HAM berupa penyiksaan dan tindakan sewenang-wenang. Studi kasus konkret dipaparkan untuk menggambarkan bagaimana kekurangan dalam pengawasan dapat mengakibatkan pelanggaran hak tersangka. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian menyoroti pentingnya penguatan pengawasan oleh lembaga independen dan reformasi sistem hukum agar perlindungan HAM dapat diterapkan secara optimal. Kesimpulannya, meskipun payung hukum untuk perlindungan tersangka telah ada, implementasinya masih memerlukan perbaikan sistemik untuk memenuhi standar HAM internasional dan memastikan proses peradilan yang adil dan manusiawi.]]>
<![CDATA[Analisis Pengaruh E-Court Terhadap Percepatan Proses Hukum Acara Pidana Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Arif Kurnia Pratama]]>;
<![CDATA[Neza Genie Abdella]]>;
<![CDATA[Rifqah Humairah]]>;
<![CDATA[Asep Suherman]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[GLOBAL SCIENTS PUBLISHER ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji pengaruh penerapan sistem e-court terhadap percepatan proses hukum acara pidana di Indonesia. Isu hukum yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah lambatnya penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan hukum acara pidana, yang menyebabkan terhambatnya penegakan keadilan dan berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana e-court dapat meningkatkan kecepatan proses hukum acara pidana dan mengapa sistem digital ini penting untuk diimplementasikan dalam konteks peradilan pidana di Indonesia yang masih menghadapi berbagai keterbatasan administrasi manual. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, menggabungkan studi dokumen yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait e-court dan hukum acara pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-court secara signifikan mempercepat tahapan proses hukum acara pidana, terutama dalam hal pengajuan permohonan, penyampaian dokumen, dan pemberitahuan sidang secara elektronik. Selain meningkatkan efisiensi administrasi, e-court juga memberikan transparansi lebih besar, meminimalkan potensi penyalahgunaan waktu, dan memudahkan akses para pihak yang terlibat dalam perkara.]]>
<![CDATA[Pengaruh Penggunaan Teknologi Forensik Terhadap Akurasi Identifikasi Tersangka Dalam Proses Penyidikan ]]>
<![CDATA[Annisa Nur Indar Parawangsa]]>;
<![CDATA[Putri, Chintia Riduan]]>;
<![CDATA[Wahyuningbudi, Anisah Julianty]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[GLOBAL SCIENTS PUBLISHER ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The effectiveness of the use of forensic technology in improving the accuracy of suspect identification in criminal investigations. The main issue raised is the extent to which forensic technology, such as DNA analysis, digital fingerprinting, and biometric recordings, can improve the accuracy and speed of suspect identification by law enforcement officers. The research problem formulation in this study is how the use of forensic technology affects the accuracy of suspect identification in the investigation process. This study uses an empirical legal method with a qualitative approach, through literature review. Data are analyzed descriptively and analytically to assess the relationship between the application of forensic technology and the accuracy of investigation results. The results show that the use of forensic technology has a significant effect on improving the accuracy of suspect identification, reducing the potential for misdiagnosis, and accelerating the process of solving cases. In addition, the integration of forensic technology into the investigation system also increases the transparency and accountability of law enforcement officers. Thus, it can be concluded that the application of forensic technology plays a significant role in strengthening the fairness and effectiveness of the criminal justice system in Indonesia.]]>
<![CDATA[Pengaruh Profesionalisme Penyidik terhadap Efektivitas Penegakan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana ]]>
<![CDATA[Najwa Syabina Aulia]]>;
<![CDATA[Ayu Nurhaliza Tasimia]]>;
<![CDATA[Betrilia, Betrilia]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[GLOBAL SCIENTS PUBLISHER ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The legal issue raised in this study focuses on the low effectiveness of law enforcement in Indonesia, which is often caused by the lack of professionalism among investigators in carrying out criminal investigation duties. This condition results in procedural violations, delays in case handling, and a decline in public trust toward law enforcement officers. The main research question is how the professionalism of investigators influences the effectiveness of law enforcement in the criminal investigation process. The research method used is empirical juridical research with a sociological legal approach, conducted through interviews, observations, and document studies involving police investigators within the jurisdiction of Bengkulu City. The findings indicate that the professionalism of investigators—reflected in their competence, integrity, and adherence to legal procedures—has a significant impact on the effectiveness of law enforcement. Enhancing the quality of human resources, strengthening internal supervision, and providing continuous training are proven to improve the quality of investigations and reinforce public trust in the criminal justice system.]]>
<![CDATA[Peran Hakim Dalam Menilai Bukti Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Fadhel Febriansyah]]>;
<![CDATA[Try Mustaqim]]>;
<![CDATA[Petra Alfa almunziri]]>;
<![CDATA[Yudi Anugrah Pratama]]>;
<![CDATA[Ria Anggraeni Utami]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[GLOBAL SCIENTS PUBLISHER ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peran hakim dalam menilai bukti memegang posisi sentral didalam sistem pembuktian hukum pidana di indonesia yang mengutamakan asas praduga tak bersalah dan penegakan keadilan. Hakim sebagai pihak yang berwenang menilai alat bukti dalam persidangan harus bersikap independen dan objektif dalam mengevaluasi setiap bukti, baik berupa saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa. Penilaian bukti oleh hakim meliputi analisis kredibilitas dan reliabilitas bukti serta kesesuaian dengan fakta hukum yang berkembang dalam perkara. Proses ini dipandu oleh ketentuan KUHAP dan putusan Mahkamah Agung yang menjadi preseden, namun juga menghadapi tantangan seperti pengaruh subjektivitas dan batasan kualifikasi hukum. Studi ini mengkaji secara mendalam mekanisme penilaian bukti oleh hakim, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim, serta implikasi penilaian tersebut terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi terdakwa dalam peradilan pidana. Dengan seperti itu tujuan penelitian ini berkontribusi memperkuat pemahaman tentang fungsi hakim dalam rangka memastikan proses peradilan yang fair dan akuntabel di Indonesia.]]>
<![CDATA[Keadilan Prosedural Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Evaluasi Terhadap Praktik Hakim Dalam Menjamin Imparsialitas ]]>
<![CDATA[Pandji Ramadhan]]>;
<![CDATA[Abduh Falah RidhoWicaksono]]>;
<![CDATA[Arki Sandra]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[GLOBAL SCIENTS PUBLISHER ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia sebagai negara hukum memiliki aparat penegak hukum untuk memastikan hukum berjalan dengan baik, salah satunya adalah hakim. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus bersikap independen, imparsialitas, serta berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Untuk menjamin hakim menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan UUD 1945 maka dibentuk sekumpulan aturan sebagai pedoman. Namun, dalam implementasinya, penerapan kehakiman masih menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah praktik penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi mengganggu independensi dan integritas peradilan. permasalahan yang dikaji pada penulisan ini adalah tentang peran hakim dalam menjalankan peran dalam sistem peradilan. Pedoman perilaku hakim dalam sistem peradilan Indonesia bertujuan menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Namun dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran seperti penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan suatu orang yang tidak bersalah di mata hukum. Oleh karena itu diperlukan penguatan pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk mengambangkan integritas serta profesionalisme hakim.]]>
