cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sularno
Contact Email
soelarno@unidha.ac.id
Phone
+6282173060361
Journal Mail Official
jurnal.gsp@gmail.com
Editorial Address
Jl. Bhakti Abri, Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. https://maps.app.goo.gl/9YN92exhBhXrdFRz7
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Published by Global Scients Publisher
ISSN : -     EISSN : 30897084     DOI : https://doi.org/10.62379/jkhpk
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan (E-ISSN : 3089-7084) diterbitkan oleh Global Scients ( Publisher, adalah sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 185 Documents
 11   12   13   14   15 
Perlindugan Hukum Bagi Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual Di Indonesia Nadiavega; Prastianti Lubis, Reva Prisslia Dwi; Gustriani, Neizella
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sexual violence is an act that harms a person physically, psychologically, and emotionally, usually occurring in the context of an imbalance of power. Women are a group that is highly vulnerable to forms of sexual violence, including harassment, rape, sexual exploitation, and gender-based violence. In society, women are often perceived as weak and powerless (Faisal et al., 2023). Sexual violence is an act that harms a person physically, psychologically, and emotionally, often occurring in the context of an imbalance of power. Criminal law plays a crucial role in handling cases of sexual violence, by providing punishment for perpetrators and protection for victims. Referring to Article 1, number 1 of Law Number 12 of 2022 (the TPKS Law), the crime of sexual violence is any act that fulfills the elements of a criminal offense as regulated. This research uses a normative juridical approach with statutory regulations. This study examines the impact of sexual violence on women, the factors influencing it, and the forms of legal protection available. In this context, women are vulnerable to various forms of sexual violence.
Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Tersangka Selama Penyidikan Ramadhan, Maulana; Saputra, Ade; Putra, Egghy Seliyan
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The presumption of innocence is a fundamental principle in criminal procedural law, which affirms that every individual suspected, arrested, detained, or charged must be presumed innocent until a final and binding court decision is issued. This research is based on the fact that the application of this principle is still frequently violated in investigative practice, including through acts of violence by law enforcement officers, hasty determination of suspect status, and media reporting that shapes public opinion as if the suspect is guilty. The legal issues examined in this research focus on the extent to which the application of the presumption of innocence affects the protection of suspects' rights during the investigative process, and how it is implemented in law enforcement practice in Indonesia. Based on this, this research formulates three main issues: (1) what is the concept and legal basis of the presumption of innocence in the Indonesian criminal procedural law system; (2) how does the application of this principle affect the protection of suspects' rights during the investigative process; and (3) what factors hinder its implementation in practice. The research method used is a normative juridical method with a statutory, conceptual, and case-based approach.
Analisis Pengawasan Lapangan Terhadap Warga Negara Asing Oleh Kantor Wilayah Ditjen Keimigrasian Pradana, M Yudhistira Bintang; Almunziri, Petra Alfa; Saputra, Rizki; Ramajayadi, Gun; Zia, Hafidza
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengawasan lapangan terhadap warga negara asing oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Keimigrasian merupakan komponen krusial dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di bidang keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan pengawasan lapangan, termasuk prosedur, strategi, serta tantangan yang dihadapi oleh petugas dalam mengelola dan mengawasi warga negara asing di wilayah kerjanya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas kantor wilayah, observasi langsung di lapangan, serta analisis dokumen pendukung yang berkaitan dengan kebijakan keimigrasian. Temuan penelitian mengungkap bahwa pengawasan lapangan memiliki peran strategis dalam mencegah pelanggaran keimigrasian, seperti penyalahgunaan visa maupun keberadaan ilegal, dan dalam memastikan kepatuhan warga negara asing terhadap regulasi yang berlaku. Tetapi efektivitas terhadap pengawasan masih dibatasi oleh keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan teknologi, serta kurangnya sinergi antar instansi terkait. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan sistem teknologi informasi yang lebih modern, dan peningkatan koordinasi lintas sektor guna memperkuat mekanisme pengawasan lapangan sehingga mampu menanggulangi berbagai risiko yang timbul dari arus mobilitas warga negara asing di indonesia.
Perlindungan Hukum Merek Dagang Oleh Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham: Studi Kasus Pembatalan Merek Nuriswandi, Iqbal; Amanda, Kiki Rizki; Devano Putra, Andreas Doklas Denieliandra; Ganefi
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek dagang melalui mekanisme Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dengan fokus pada studi kasus pembatalan merek MS Glow vs PS Glow. Perlindungan hukum terhadap merek merupakan bagian penting dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak ekonomi pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berperan sentral dalam mengatur, memeriksa, dan menegakkan hukum merek. Implementasi digitalisasi sistem pendaftaran melalui Intellectual Property Online (IPROLINE) telah meningkatkan efisiensi dan transparansi proses administrasi. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah kendala, seperti lemahnya verifikasi substantif terhadap kemiripan merek, rendahnya kesadaran hukum pelaku UMKM, dan lamanya proses penyelesaian sengketa di pengadilan niaga. Studi kasus MS Glow vs PS Glow menegaskan pentingnya penerapan prinsip keadilan prosedural dan substantif oleh Kemenkumham dalam menjaga netralitas hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum merek oleh Kemenkumham tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga berperan strategis dalam memperkuat sistem hukum nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas di Indonesia.
Strategi Penguatan Pelayanan Hukum Oleh Divisi P3h Kanwil Kemenkum Provinsi Bengkulu Dalam Mendukung Terwujudnya Kepastian Hukum Di Daerah M. Zidan, Fajar; Seniwati, Pentana; Ganefi
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penguatan pelayanan hukum yang dilakukan oleh Divisi Pelayanan, Penyuluhan, dan Pelayanan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Bengkulu dalam mendukung terwujudnya kepastian hukum di daerah. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya peran lembaga hukum daerah dalam memastikan akses keadilan dan perlindungan hukum yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang mengkaji data primer melalui wawancara dengan pejabat Divisi P3H dan dokumentasi kegiatan pelayanan hukum, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, laporan kinerja Kemenkumham, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penguatan pelayanan hukum oleh Divisi P3H Kanwil Kemenkumham Bengkulu dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama: peningkatan akses terhadap layanan hukum masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia hukum, dan pengembangan sinergi antarinstansi penegak hukum. Program-program seperti Pos Yankumham, penyuluhan hukum terpadu, layanan konsultasi hukum gratis, dan pelatihan hukum bagi aparatur pemerintahan daerah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperluas jangkauan pelayanan hukum. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya literasi hukum masyarakat pedesaan, dan kurangnya digitalisasi layanan hukum. Kesimpulan penelitian ini yaitu bahwa strategi penguatan pelayanan hukum oleh Divisi P3H berperan penting dalam memperkuat sistem hukum nasional di daerah serta menjadi katalisator dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dan inklusif. Hasil ini menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan hukum bergantung pada sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat.
Peran Komnas HAM dalam Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Iswani. S, Rina; Yanti, Jeli; Karera, Vaula
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The enforcement of human rights (HAM) in Indonesia faces significant challenges in the digital era, where advances in information technology have added new dimensions to violations such as intimidation on social media and cybercrime. Although the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) plays a central role in investigating gross and non-gross human rights violations, its limited authority, particularly in investigation and prosecution, hinders the effectiveness of case resolution. This study aims to evaluate the influence of authority, human resource capacity, and institutional coordination on optimal and independent human rights protection. Normative juridical methods were used, analyzing official documents, literature, and investigative reports. The results indicate the need for regulatory reforms that grant Komnas HAM broader legal authority, increase technical capacity, and strengthen synergy with law enforcement. Public human rights education is also considered crucial in building a culture of respect for human rights. In conclusion, strengthening the authority and capacity of Komnas HAM, coupled with inter-institutional collaboration, will enhance fair, transparent, and sustainable human rights protection and enforcement in Indonesia.
Analisi Normatif Terhadap Kekosongan Pengaturan Pedoman Teknis Alat Bukti Elektronik Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia Afisako, Vina Putri; Rahma, Aulia Nafisha; Sabilla, Riqa Kurnia; Syahnaz, Khinayla Faradiba; Utami, Ria Anggraeni
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan signifikan terhadap pola kejahatan seksual, khususnya melalui meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang meninggalkan jejak elektronik sebagai sumber pembuktian utama. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, hingga kini belum tersedia pedoman teknis yang komprehensif untuk mengatur prosedur pengumpulan, penyimpanan, autentikasi, dan verifikasi bukti digital dalam proses peradilan pidana. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan ketidakseragaman praktik di tingkat penyidikan dan persidangan, sehingga berpotensi melemahkan nilai pembuktian bukti elektronik dan menimbulkan risiko ketidakpastian hukum. Selain itu, ketiadaan standar teknis turut mengancam perlindungan korban, terutama terkait risiko reviktimisasi, kebocoran data pribadi, serta penyalahgunaan konten sensitif. Melalui pendekatan normatif, artikel ini menganalisis kesenjangan antara pengaturan normatif dan kebutuhan praktik penegakan hukum, serta mengkaji implikasinya terhadap asas kepastian hukum dan perlindungan korban. Artikel ini menegaskan pentingnya penyusunan pedoman teknis nasional yang terintegrasi antar lembaga penegak hukum untuk memastikan keabsahan alat bukti elektronik, melindungi hak korban, dan mewujudkan keadilan substantif dalam perkara kekerasan seksual di era digital.
Patologi Sosial Dalam Perilaku Menyimpang Dari Generasi Z Ihza Briliant Afifky; Muhammad Afarly Meliala; Ferin Almi Justisia; Haikal Wedi Alfarezs; Wevy Efticha Sary
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas dan meneliti mengenai patologi sosial didalam perilaku menyimpang Generasi Z di negara Indonesia yang dimana tumbuh dan berkembang di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat serta perubahan sosial yang signifikan. Generasi Z menghadapi berbagai tantangan psikososial, seperti kecemasan, stres, dan depresi akibat paparan intensif terhadap media sosial, tekanan standar sosial yang tinggi, serta ketidakpastian masa depan yang memengaruhi kestabilan mental dan perkembangan karakter mereka. Berbagai fenomena negatif seperti kecanduan digital, cyberbullying, perilaku agresif, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku berisiko lainnya muncul sebagai manifestasi patologi sosial. Selain itu, tekanan sosial dan kesenjangan dalam ekspektasi diri serta lingkungan turut memperparah kondisi tersebut. Pendekatan normatif didalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor penyebab patologi sosial serta implikasi sosial, psikologis, dan moral bagi Generasi Z. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan pengembangan strategi edukasi, intervensi, dan pencegahan yang lebih efektif agar Generasi Z mampu membangun ketahanan mental serta karakter yang sehat, bertanggung jawab, dan berdaya saing di tengah tantangan kompleks di masa depan. Upaya kolaboratif diantara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menangani dinamika ini secara berkelanjutan demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan adaptif.
Kekerasan Berbasis Gender Online dan Upaya Perlindungan Hukum bagi Perempuan di Indonesia Yuri Nazar; Ferdi Puti Anugrah; Alexander Agung Pramudia
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia merupakan isu hukum serius yang melibatkan pelecehan daring, penyebaran konten intim tanpa izin, dan ujaran kebencian berbasis gender, yang mencerminkan ketimpangan patriarki di ruang digital. Rumusan masalah penelitian ini mencakup dua aspek utama: pertama, mengapa KBGO menimbulkan dampak serius terhadap perempuan, seperti trauma psikologis, stigmatisasi sosial, dan ancaman kebebasan berekspresi; kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum di Indonesia bagi korban perempuan KBGO. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan, meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (seperti UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) serta pendekatan konseptual berdasarkan teori keadilan dan hak asasi manusia, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan KBGO berdampak multidimensi akibat struktur sosial patriarki, dengan perlindungan hukum melalui regulasi seperti UU TPKS yang mengakui kekerasan elektronik, namun implementasinya masih lemah karena multitafsir, bias aparat, dan kekosongan hukum, sehingga diperlukan pembaruan hukum dan pendidikan literasi digital untuk keadilan yang efektif.
Patologi Sosial Akibat Penggunaan Smartphone Di Kalangan Remaja Di Era Modern Muhammad Fadhel Febriansyah; Chichi Savitri; Petra Alfa Almunziri; Yuanda Restu Putri Chalista; Wevy Efticha Sary
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan smartphone di kalangan remaja pada era modern semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat. Fenomena ini membawa dampak signifikan tidak hanya dalam aspek positif seperti kemudahan komunikasi dan akses informasi, tetapi juga menimbulkan berbagai patologi sosial yang mengganggu fungsi sosial dan psikologis remaja. Penelitian ini mengkaji berbagai bentuk dari patologi sosial yang muncul akibat penggunaan smartphone secara berlebihan, seperti kecanduan digital, penurunan kemampuan interaksi tatap muka, serta peningkatan resiko gangguan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Selanjutnya penelitian ini juga menyoroti dampak negatif pada produktivitas akademik dan pola perilaku remaja, termasuk munculnya perilaku agresif, cyberbullying, serta penyebaran konten negatif dan hoaks yang berkontribusi pada kerusakan moral dan norma sosial. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode normatif dengan studi literatur dan analisis terhadap data sekunder dari berbagai sumber terpercaya. Penelitian ini menyimpulkan perlunya implementasi strategi edukasi digital dan program pengawasan yang tepat guna untuk mengurangi dampak negatif smartphone, sehingga penggunaan teknologi dapat mendukung perkembangan remaja yang sehat secara sosial dan psikologis di era modern.

Page 13 of 19 | Total Record : 185

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2026): Januari - Maret Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember Vol. 1 No. 4 (2025): Juli - September Vol. 1 No. 3 (2025): April - Juni Vol. 1 No. 2 (2025): Januari - Maret Vol. 1 No. 1 (2024): Desember 2024