cover
Contact Name
Sularno
Contact Email
soelarno@unidha.ac.id
Phone
+6282173060361
Journal Mail Official
jurnal.gsp@gmail.com
Editorial Address
Jl. Bhakti Abri, Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. https://maps.app.goo.gl/9YN92exhBhXrdFRz7
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
ISSN : -     EISSN : 30897084     DOI : https://doi.org/10.62379/jkhpk
Core Subject : Social,
Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan (E-ISSN : 3089-7084) diterbitkan oleh Global Scients ( Publisher, adalah sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 104 Documents
Peran Mahasiswa Hukum dalam Peningkatan Literasi Bahasa Indonesia dan Pembangunan Desa: Studi di Desa Kelilik Bhagawanta Atyuta Pradhana; Muhammad Afarly Meliala; Sabrina Bernoza Hanifah; Mella Kartika Putri; Wevy Efticha Sari
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan | E-ISSN: 3089-7084 Vol. 1 No. 4 (2025): Juli - September
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The role of law students in improving literacy and the use of Indonesian in Kelilik Village, as part of a community development strategy based on education and law. The background of this research is based on the low level of literacy and Indonesian language skills which remain a serious challenge in rural areas, thus having implications for limited community access to information, education, and participation in legal and social development. The formulation of the research problem focuses on the contribution of law students in improving the quality of literacy in rural communities and the synergy patterns established with the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration. By using a qualitative approach and descriptive analysis through literature studies, it was found that law students not only function as literacy facilitators and advocates for the use of good and correct Indonesian, but also as liaison actors between village communities and central government policies within the framework of sustainable development. Synergy with the Ministry of Villages shows the existence of program integration that strengthens the sustainability of literacy activities, while supporting the human resource development agenda in the village. This study concludes that law students play a strategic role as agents of change who are able to bridge the literacy gap and foster legal awareness by strengthening Indonesian as an instrument for social, educational, and legal development in rural areas.
Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Dibawah Umur Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Tahun 2018-2023 Di Kota Padang) Rahmad Perganda; Engrina Fauzi
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan | E-ISSN: 3089-7084 Vol. 1 No. 4 (2025): Juli - September
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Childreniasiperpetratorsioficriminaliactsialsoineed to receive serious attention from various related parties, because children who commit criminal acts also have theirightitoiprotection fromialliformsiof discrimination inilaw, the right to guarantees prohibiting child torture and inhumane punishment, the right to Procedural Law. Juvenile Justice, theirightitoiobtainilegal aidibothiinsideiandioutsideitheiCourt and so on. Juvenile courts require defendants to be accompanied by legal counsel, parents, guardians or foster parents, and community counselors. They have their own roles, legal advisors/advocates have a different position from parents, guardians or community counselors. (1) Whatiisitheiroleiof the Legal Aid Institute inihandling casesiofiChildreniiniConflictiwithitheiLaw (ABH) in Padang City. (2) How effective is theiroleiofiLegaliAidiInstitutionsiinihandlingicasesiofiChildreniiniConflictiwithitheiLaw (ABH) in Padang City. Theirole of Legal Aid Institutions in Handling Children in Conflictiwith theiLaw, includes accompanying ABH at every level of examination so thatiABH's rightsiare guaranteed both before, during and after the trial and seeking diversion in children's cases so that children are not directly affected by crime or punishment. Data from year 2020 to 2023 showsithatitheirole of Legal Aid Institutions in handlingichildreniin conflictiwith theilaw has notibeenieffective,ibutitheihandlingiisiiniaccordanceiwithiLawiNumberi11iofi2012 concerningitheiJuvenileiCriminaliJusticeiSystemiand procedures in LawiNumber 16 of 2011 concerningiLegal Aid . The obstacles faced that make it ineffective areithe lackiofiperspective ofilawienforcementiofficialsiregardingichildren and the lack of understanding of law enforcement officials regarding theiJuvenileiCriminaliJusticeiSystemiAct, so this makes it very difficult for the process of assisting children by Legal Aid Institutions.
Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata dalam Meningkatkan Akses Keadilan di Indonesia Aldi Ferdiansyah; Berdi Adityas Wiryawan Wahyono; Almansyah Harahap
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan | E-ISSN: 3089-7084 Vol. 1 No. 4 (2025): Juli - September
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa perdata di Indonesia masih menjadi salah satu persoalan yang sering menimbulkan beban berat bagi sistem peradilan, karena memakan waktu yang lama dan biaya yang relatif tinggi. Kondisi ini mendorong perlunya upaya penyelesaian sengketa yang lebih efisien, cepat, dan sederhana. Mediasi hadir sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang menekankan kesepakatan damai antara para pihak, dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Penelitian ini menggunakan metode normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata serta menganalisis keterkaitannya dengan peningkatan akses keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi efektif dalam mempercepat penyelesaian sengketa, menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak, dan menjaga hubungan baik antar pihak karena prosesnya bersifat kolaboratif. Namun, terdapat hambatan yang memengaruhi keberhasilan mediasi, antara lain keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme mediasi, serta belum optimalnya penerapan regulasi seperti Perma No. 1 Tahun 2016. Solusi yang ditawarkan adalah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas mediator, pelaksanaan sosialisasi ADR secara masif, serta penguatan regulasi agar pelaksanaan mediasi dapat lebih konsisten di seluruh pengadilan. Temuan ini menegaskan bahwa mediasi memiliki potensi besar untuk menjadi sarana utama dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat.
Pengaruh Alternative Dispute Resolution Terhadap Pergeseran Tren Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi Ahmad Zaid Al Baihaqi; Dera Marshanda; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan | E-ISSN: 3089-7084 Vol. 1 No. 4 (2025): Juli - September
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Business disputes often arise from differing interpretations of the parties' rights and obligations. Although Law No. 30 of 1999 regulates Alternative Dispute Resolution (ADR) as an alternative to out-of-court dispute resolution, business actors in Indonesia still tend to choose litigation due to its binding legal force and the certainty of enforceable decisions. This study aims to examine the factors inhibiting the implementation of ADR and describe the concept of "win-win" solutions that are driving the shift in business resolution trends from litigation to non-litigation mechanisms. A normative research method was used, using a regulatory and contextual approach through a study of regulatory literature and legal doctrine. The results reveal obstacles such as incomplete regulations, institutional limitations, a lack of understanding, and a strong litigation culture. However, the concept of ADR, which offers win-win solutions, is increasingly popular due to its speed, efficiency, and the maintenance of long-term business relationships.
Clause Dalam Kontrak Bisnis- Analisis Yuridis Efektivitas Alternative Dispute Resolution (Adr) Di Indonesia. Rahmat Rizziawan; Habib Dwi Putra; Bagas Prithajaya Putra; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan | E-ISSN: 3089-7084 Vol. 1 No. 4 (2025): Juli - September
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena meningkatnya kompleksitas transaksi bisnis di Indonesia memunculkan kebutuhan mendesak akan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, efektif, dan berkeadilan. Multi-Tiered Dispute Resolution Clause (MTDRC) atau klausula penyelesaian sengketa berjenjang, yang mengatur tahapan mediasi, negosiasi, dan arbitrase sebelum berlanjut ke litigasi, menjadi pilihan yang kian populer dalam kontrak bisnis modern. Namun, implementasi klausula ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait kepastian hukum dan daya eksekutorial hasil penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan tematik melalui analisis bahan hukum sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan terkait ADR. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis urgensi penerapan MTDRC dalam kontrak bisnis dan menilai efektivitasnya dalam mendukung kepastian hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan MTDRC mampu mengurangi beban pengadilan dan mempercepat proses penyelesaian sengketa, namun masih memerlukan penguatan normatif terutama terkait eksekusi kesepakatan hasil ADR. Dengan demikian, urgensi klausula penyelesaian sengketa berjenjang dalam kontrak bisnis tidak hanya mendukung efektivitas ADR, tetapi juga mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat dan berdaya saing. Kata kunci:Multi-Tiered Dispute Resolution Clause, kontrak bisnis, alternative dispute resolution, efektivitas hukum, kepastian hukum.
Promosi Notaris Melalui Platform Digital Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Mutia Farida Niken; Rini Winarsih; Muhammad Andri
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan | E-ISSN: 3089-7084 Vol. 1 No. 4 (2025): Juli - September
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notaris sebagai Pejabat Umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Notaris, sebagai pejabat umum, memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan diangkat serta diberhentikan oleh Menteri, namun bukan merupakan pegawai negeri. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah cara berbagai profesi, termasuk Notaris, dalam memasarkan jasa mereka. Promosi Notaris melalui platform digital menjadi salah satu metode yang efisien dalam menjangkau klien potensial di era modern ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (status approach). Bentuk promosi yang melanggar ketentuan, seperti promosi yang bersifat berlebihan atau menjanjikan hasil tertentu, penggunaan media sosial untuk mengiklankan jasa Notaris secara agresif, serta promosi yang dapat menyesatkan masyarakat terkait dengan kemampuan atau jangkauan layanan yang diberikan. Promosi jasa Notaris melalui platform digital telah menjadi salah satu strategi pemasaran yang banyak dipilih oleh para Notaris dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan kemudahan informasi. Sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan menjaga martabat profesi, Majelis Pengawas Daerah bertugas untuk melakukan pengawasan dan penegakan aturan melalui pemeriksaan, penyelidikan, serta pemberian sanksi kepada Notaris yang terbukti melanggar ketentuan dalam UUJN. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, peringatan, atau bahkan pencabutan izin praktik bagi Notaris yang melakukan pelanggaran serius. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan media digital, muncul permasalahan terkait dengan kesesuaian promosi Notaris dengan ketentuan dalam UUJN yang mengatur tentang perilaku, kode etik, dan larangan-larangan dalam profesi Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun promosi digital memberikan peluang besar bagi Notaris untuk memperluas jangkauan pasar, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar promosi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip etik dan regulasi yang diatur dalam UUJN, seperti larangan promosi yang bersifat komersial atau berlebihan. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk memahami dan mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan dalam UUJN agar promosi melalui platform digital tetap dapat dilakukan secara sah dan etis.
Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia M.Dede Al Farabi Suardi; Rachelya Putri Audrian; Lusya Najwa Vesca Hutagalung
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan | E-ISSN: 3089-7084 Vol. 1 No. 4 (2025): Juli - September
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Human Rights (HAM) are fundamental rights inherent to every individual and must be respected and protected by the state. Law enforcement plays a crucial role in ensuring the protection of human rights in Indonesia, as regulated by various legal instruments such as Law No. 39 of 1999 and Law No. 26 of 2000. However, in practice, the enforcement of laws related to human rights violations still faces challenges, including weak integrity among law enforcement officers, impunity for perpetrators, and political interference that hinders fair and transparent judicial processes This study employs a normative juridical approach using secondary data sources to analyze the relationship between law enforcement and human rights protection in Indonesia. The findings indicate that effective law enforcement not only serves as a tool for prosecuting violations but must also include preventive measures through education, officer training, and the strengthening of legal norms that uphold human rights. Judicial reform, the empowerment of human rights enforcement institutions, and the utilization of digital technology are essential to enhance the effectiveness of law enforcement and expand access to justice and human rights information. Therefore, consistent, accountable law enforcement grounded in human rights principles can reinforce human rights protection in Indonesia, contributing to social justice and public welfare.
Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Dan Pendidikan Orang Tua Terhadap Eksploitasi Anak Di Dunia Kerja Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Denies Salwani; Laura Shafa; Syafariah
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan | E-ISSN: 3089-7084 Vol. 1 No. 4 (2025): Juli - September
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Child exploitation is an activity carried out for personal or family interests. The prohibition on child exploitation is regulated in Law No. 35 of 2014 concerning child protection, but currently child exploitation still often occurs due to economic factors and low levels of education. Children are forced to work in heavy work that is not appropriate for their age due to insufficient economic demands. Low levels of education also influence child exploitation, parents who do not have further education will help in getting decent work. This study uses a normative juridical method with a statutory approach to spread the application of the law and find solutions to the problem. The results of this study indicate that economic factors and low levels of education in Indonesia cause the continued prevalence of child exploitation. Therefore, the role of the Government, Non-Governmental Organizations, and the surrounding community is needed to help prevent child exploitation by raising awareness of children's rights and strengthening law enforcement. With these steps, it is hoped that child protection from exploitation can be realized.
Analisis Yuridis Perlindungan HAM Terhadap Tindak Represif Aparat Dalam Aksi Demo Mahasiswa Di Gedung DPR Qaulan Sadidah; Selly Patria Amanda
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan | E-ISSN: 3089-7084 Vol. 1 No. 4 (2025): Juli - September
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The repressive actions of the police in handling student demonstrations at the DPR building have often resulted in violations of human rights (HAM). Demonstrations are essentially a manifestation of the constitutional rights of citizens guaranteed under Article 28E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in practice, the authorities frequently employ excessive force. The purpose of this research is to identify the forms of legal protection for students in exercising their right to express opinions and to analyze why repressive actions by law enforcement officials can be categorized as human rights violations. This study applies a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, examining the 1945 Constitution, the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Criminal Code (KUHP), as well as relevant police regulations. The findings reveal a significant gap between the legal framework and actual practices in the field, where law enforcement officers continue to carry out repressive measures that undermine students’ freedom of expression.
Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 69/Pdt.SuBPSK/2025/PN Tentang Sengketa Pembiayaan Multiguna Citra Maharani; Helfira Citra
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan | E-ISSN: 3089-7084 Vol. 1 No. 4 (2025): Juli - September
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Consumer Financing is a form of consumer financing provided to the publicias an alternative to fulfilling the need for goods or services based on Sharia principles, accompanied by collateral in the form of valuable items such as SHM, SHGB, or BPKB. This financing is a solution for people who need funds quickly. According to the Minister of Finance Regulation Number 84/PMK.012/2006 concerning Financing Companies, a Financing Institution, according to the Financial Services Authority, is a business entity that carries out financing activities in the form of providing funds or capital goods. Based on this, this study aims to review the Padang District Court Decision Number 69/Pdt.SuBPSK/2025/PN and to identify the obstacles encountered in Multipurpose Financing Disputes with Fiduciary Guarantees Through Installment Purchases that have Arose as Default Disputes (Padang District Court Decision Number 69/Pdt.SuBPSK/2025/PN Pdg). The research method was qualitative and used a normative juridical approach.  The data used is primary data with secondary legal materials through decisions and literature studies. The resultsiof the study show that the Petitioner's objection request in its entirety, states that the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) of Padang City, West Sumatra Province is not authorized to examine and adjudicate the a quo case and cancels the Decision of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) of Padang City, West Sumatra Province Number: 04 / PTS / BPSK-PDG / SBR / ARBT / III / 2025, the Respondent has committed a breach of contract, the fiduciary guarantee certificate number:  W3.00106938.AH.05.01 YEAR 2023 is valid, the handover of the fiduciary guarantee object in the form of one unit of Honda Scootermatic motorbike in 2023 is valid and the Supreme Court of the Republiciof Indonesia Sentences the Respondent to pay all costs arising in this case amount ngito Rp164,000.00 (one hundred and sixty four thousand rupiah). Obstacles encountered in resolving fiduciary disputes can be both internaliand external. Internal obstaclesirelate to employees' lack of understanding and knowledge regardin ifiduciary-related multipurpose financing, limited budgets for case handling, and potentially inefficient internal processes. External obstacles include third-party intervention, difficulties in collecting collateral, and a lack of public awareness regarding fiduciary-related multipurpose financing.

Page 9 of 11 | Total Record : 104