cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 550 Documents
 40   41   42   43   44 
Beban Baru Masyarakat Dayat Hidayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 1 (2003)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v6i1.534

Abstract

Belum lagi pulih dengan badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia, masyarakat kini diberi tambahan beban baru melalui kenaikan beberapa harga kebutuhan mereka. Pada penghujung tahun 2002 pemerintah menaikkan tarif angkutan bus ekonomi dan elpiji telah lebih dulu naik. Selanjutnya pada awal tahun 2003 ini kenaikan tarif telepon, listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Tentu saja beberapa kenaikan ini disambut oleh masyarakat dengan berbagai kekecewaan dan protes keras
Paradigma Baru Sistem Kesejahteraan Pegawai; Solusi Alternatif Dan Prospek Implementasinya Di Indonesia Bagian 2 Seri Sistem Kesejahteraan Aparatur Riyadi Riyadi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 16, No 2 (2013)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v16i2.243

Abstract

Weaknesses in the payroll system that the principles of justice in this system, institutionally tend not running Governments are required to firmly establish the same civil service salary structure, both for the central and regional levels . Of course this formula needs to be formulated in such a way that opportunities for gaps that are too high can be avoided Salary structure models offered by Research Team PKP2A I LAN is based on a model of the structure of the model with the merit system Composite Scale . Merit system geared to the principle that the salary system should have values objectivity based on work performance and the performance by considering the competence of the employees so that they feel valued in proportion. Meanwhile, Combined Scale, because in this case the team still considers that the two components are fixed and not fixed, it is still necessary in the model calculations in the PNS The persistence of the benefit system in addition to the determination of salary based on grade or rank/class of employees . In addition the models offered , the team seeks to design it with a combination of salary determination in the bureaucratic system of government with the establishment of Provincial Minimum Wage ( LIMP ), which is converted to the National Minimum Wage ( UMN ) as a result of the average minimum wage . Efforts to adopt UMP value in the payroll system is intended to Value Private payroll in environments with in the government there is a ''sameness'', although the similarities are not as a whole. Mix reason is also because Team considers that the system of wage/salary for civil servants with private systems should be in the same setting . It means that the policy is not a separate and partial, but must constitute a form of comprehensive systems and complement each other in the same policy
Demokratisasi Birokrasi: Apolitiasasi KORPRI Dalam Era Reformasi Tri Widodo W Utomo
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (1998)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v1i1.664

Abstract

Selama 32 tahun terakhir ini, tidak bisa dibantah bahwa KORPRI yang nota bene adalah juga GOLKAR menjadi mesin politik pemerintahan yang paling efektif. Dilihat dari sejarahnya, serta dengan alasan stabilitas, fenomena yang berlangsung mulus tersebut ternyata menyimpan bibit-bibit disintegrasi yang puncaknya terjadi pada tanggal 20 mei 1998. Inilah momentum kelahiran “Orde Reformasi” yang berjanji lebih demokratis dan transparan dalam mengelola pemerintahan. Namun perlu diingat bahwa tanpa adanya dukungan politis yang kuat dari suatu kelompok tertentu, maka pemerintahan kita kedepan terancam kurang kuat pula. Inilah tantangan birokrasi Indonesia dimasa-masa yang akan datang.
Penguatan Otonomi Desa: Antar Wacana dan Praktek Ayat Suryatna
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 2 (2008)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v11i2.374

Abstract

Permasalahan desa dan otonomi desa sampai saat ini masih menjadi wacana bagi para penyelenggara pemerintahan. Bagi warga desa, keotonomian tidak membutuhkan suatu pewacanaan melainkan dipraktekkan dalam hidup dan kehidupannya. Tumpang tindah inilah yang membuat keterhubungan diskursus dan realitas desa dalam kehidupan yang sebenarnya akan menemukan sejumlah permasalahan yang dihadapi desa dalam menegakkan benang basah otonomi desa. Oleh karena itu, pewacanaan akan lebih bermakna jika diimbangi dengan kecermatan praktek desa dan otonomi desa yang tengah berlangsung. Selain itu, dibutuhkan pula pendekatan dan strategi revitalisasi otonomi desa serta komitmen yang sungguh-sungguh dari pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah, agar usaha yang telah dilakukan dapat menunjukkan hasil yang nyata bagi kehidupan desa di masa yang akan datang.
Penataan Kewenangan dan Kelembagaan Pemeintahan Kecamatan Joni Dawud
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 2 (2004)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i2.502

Abstract

Pemerintah kecamatan dalam era otonomi daerah saat ini menjadi ujung tombak pemberi layanan publi. Untuk melaksanakan peranan tersebut Pemerintah Kecamtan seyogyanya mendapatkan pendelegasian kewenangan yang memadai dengan dukungan kelembagaan yang rasional. Namun kenyataan kembali terjadi penyakit lama dimana kewenangan untuk memberikan kewenagan yakni keengganan dari perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang selama ini melaksanakan kewenangan tersebut.
Analisis Kesenjangan Distribusi Pendapatan Di Kawasan Jatinangor Putri Wulandari
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 18, No 2 (2015)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v18i2.211

Abstract

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 – 2029, Jatinangor ditetapkan sebagai pusat pendidikan tinggi Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Sebagai salah satu kecamatan yang ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Provinsi (KSP), Kecamatan Jatinagor merupakan kawasan yang sangat cepat pertumbuhan dan perkembangannya. Dibandingkan dengan seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang, Jatinangor menempati urutan ketiga sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak. Persentase jumlah penduduk di kecamatan ini dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang pada tahun 2011 sebesar 9,99% dan pada tahun 2012 mencapai 10,12%. Pada tahun 2011, jumlah penduduk di kecamatan ini sebesar 86.597 orang. Dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,43%, jumlah penduduk Kecamatan Jatinangor pada tahun 2012 tumbuh hingga mencapai 98.035 orang. Kecamatan Jatinangor memiliki perbedaan dalam hal pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonominya dibandingkan dengan seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang. Demikian pula di Kecamatan Jatinangor sendiri, pertumbuhan ekonomi yang terjadi berasal dari salah satu sektor lapangan usaha utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan yang terjadi di antar kecamatan di Kabupaten Sumedang, dan kesenjangan antar sektor lapangan usaha dan antar individu di Kecamatan Jatinangor.
Reformasi Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Ekonomi Baban Sobandi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 3, No 1 (2000)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v3i1.623

Abstract

Ilmu ekonomi konvensional tidak mampu menyelesaikan krisis ekonomi secara tuntas. Puncak krisis ekonomi di Indonesia dengan indikator turunnya laju hingga hampir 15% anjloknya nilai rupiah hingga hampir Rp 20,000,00 per $ USA. Inflasi yang mencapai 84 % dan meningkatnya jumlah penduduk miskin dari 22,5 juta menjadi 49,5 juta jiwa, yang kesemuanya berlangsung dari tahun 1997 ke 1998, merupakan dampak akumulatif dari kondisi politik, hukum, budaya, ekonomi dan dimensi lainnya yang tidak kondusif. Kajian deskriptif ini membuktikan secara kualitatif kondisi perekonomian Indonesia sejak krisis pertengahan 1997 yang lau, paling tidak dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, inflasi, perdagangan luar negetri, arus modal, dan indikator lainnya. Pada bagian akhir, disampaikan koreksi fundamental terhadap prinsip-prinsip ekonomi konvensional.
Kesesuaian Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 Ella, Susy
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 12, No 2 (2009)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v12i2.333

Abstract

In the year of 2007, Indonesian Government issued Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah as guidance to re-organize and control government organization in local-government level. As stated in the decree, every local government must obey this rule in order to create effective, efficient, rational, and proportional organization. This study aimed to look at the fitness between organization structure in City of Pekanbaru with Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 using two dimensions. 1) organization size and 2) core business grouping. It applied qualitative descriptive in method. The result was shown that re-organization among local-government organization in Pekanbaru had met the requirement noted in Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007.
Penerapan Konsep Good Coorparate Governance Dalam Dunia Usaha Di Indonesia Aritonang, Dinoroy M
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 3 (2005)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v8i3.461

Abstract

One of the urgent programs of the national development program in Indonesia is restructuring bussiness competence (market based on competition), which a has been undermanaged in this matter, management models will give the best impact for our corporation or especially Stated Owned Entreprises. Learning from this, one of the good way to rebult or recreate our management models is Good corporate Governance, Implemeneted in corporate structure level, internal and external regulation, more power in controlling and punisment, and integrated-independent-proffesional management teamwork.
Reformasi Birokrasi Dalam Transisi Amalia, Shafiera
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 20, No 2 (2017)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v20i2.187

Abstract

Reformasi pada birokrasi pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang dilaksanakan pasca runtuhnya rezim orde baru pada tahun 1998. Setelah hampir dua dekade pelaksanaannya, proses reformasi di tubuh birokrasi masih jauh dari selesai. Proses reformasi berjalan cukup lambat dan belum menampilkan dampak yang optimal bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Page 42 of 55 | Total Record : 550

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

1998 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue