cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 550 Documents
 42   43   44   45   46 
Kebijakan Makro Ekonomi Dalam Membentuk Manajemen Pembangunan Indonesia Dwiputrianti, Septiana
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 3 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i3.552

Abstract

Pembangunan yang mengandung makna tentang proses dan upaya pencapaian pertumbuhan dan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik ternyata membutuhkan pengelolaan dan manajemen yang benar agar dapat berjalan secara efektif. Kebijakan makro ekonomi sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk pengendalian tingkat inflasi yang tinggi yang dapat menghambat jalannya pembangunan. Oleh karena itu, peranan hutang luar negeri pemerintah terus diusahakan untuk dikendalikan antara lain dengan memaksimalkan usha penigkatan penerimaan dalam negeri, khususnya sumber pajak, serta penekanan pengeluaran dengan cara mengurangi atau bahkan menghapus berbagai bentuk subsidi.
Kapasitas Sumber Daya Manusia Sebagai Faktor Kunci Pengembangan Kemampuan Pemerintah Daerah di Era Otonomi Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i1.567

Abstract

Semenjak bergulirnya UU Nomor 22 tahun 1999, pertanyaan yang paling mendasar adalah, mampukah Daerah melaksanakan kewenangan otonomnya secara madniri, efektif dan berhasil? Keraguan ini didasari oleh fakta bahwa selama masa berlakunya YY Nomor 5 tahun 1974, kapasitas dan kinerja Pemerintah Daerah tidak begitu menonjol. Segala sesuatu yang berhubungan dengan struktur keorganisasian dan fungsi ketetalaksanaan lebih dikendalikan dari atas. Akibatnya, kemampuan yang ditunjukkan selama ini dapat dikatakan kemampuan yang semu. Oleh karena itu, untuk menjamin terselenggaranya desentralisasi secara utuh dan berkesinambungan perlu ditempuh program pengembangan kapasitas aparatur. Dan kapasitas yang terpenting untuk dibangun pada tahap awal adalah kapasitas SDM. Kapasitas SDM ini diharapakan akan menjadu trigger untuk menigkatkan kapasitas bidang-bidang lainnya (keuangan, infrastruktur, dan sebagainya).
The Flux of Decentralization in Indonesia and The Role of Law 22/1999 in Promoting Democratic Local Governance Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 2 (2004)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i2.500

Abstract

Indonesia bisa disebut sebagai negara yang unik dalam konteks hubungan Pusat-Daerah. Tradisi sentralisasi sangat kuat dalam sejarah Indonesia, namun paket desentralisasi 1999 sering dikatakan sebagai kebijakan desentralisasi yang paling berani diantara negara-negara berkembang lainnya. Dengan kata lain, pendulu kebijakan sering bergerak sangat ekstrem kearah sentralisasi pada suatu saat, dan kearah sentralisasi pada saat yang lain. Makalah ini mencoba melihat dinamika pergerakan pendulum tadi, dan memetakan peran UU Nomor 22 tahun 1999 dalam mendorong tumbuhnya kehidupan demokratis di tingkat akar rumput.
Pengembangan Model Kuantitatif Penataan Kelembagaan Daerah Yang Efisien, Efektif, dan Berkeadilan Sobandi, Baban
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i2.558

Abstract

Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 berimplikasi kepada perubahan kewenangan yang dimiliki daerah. Selanjutnya, perubahan kewenangan telah direspon oleh daerah dengan melakukan berbagai penataan kelembagaannya. Dalam hal ini, penataan kelembagaan daerah belum didasari oleh pertimbangan-pertimbangan rasional yang berorientasi kepada efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Belum diperhatikannya aspek efisiensi, efektivitas dan keadilan dalam penataan kelembagaan daerah antara lain disebabkan oleh belum adanya formulasi buku yang dapat digunakan, serta pertimbangan-pertimbangan subjektivitas di kalangan pejabat daerah masih terlalu kental. Dalam konteks inilah model kuantitatif penataan kelembagaan diperlukan.
Cover JWK 27 (2) 2024 Masrully, Masrully
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 27, No 2 (2024)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v27i2.1030

Abstract

Evaluasi Kebijakan Perbandingan Pengadaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara antara Mekanisme Swakelola dan Mekanisme Outsourcing di Puslatbang PKASN Lembaga Administrasi Negara Muttaqin, Muhammad Afif
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 27, No 2 (2024)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v27i2.1033

Abstract

This research is motivated by issues encountered in the implementation of non-civil servant recruitment policies at the Puslatbang PKASN of the National Institute of Public Administration. These issues include the salaries of non-civil servant staff not meeting the regency or municipality minimum wages (UMK) and disciplinary violations due to inadequate work supervision. There are two policy options for recruiting non-civil servants: self-management and outsourcing. Puslatbang PKASN has implemented both mechanisms; however, the benefits of these mechanisms have not yet been analyzed. Therefore, this study aims to evaluate the non-civil servant staff recruitment policy at the PKASN Training Center from an economic perspective by comparing these two recruitment mechanisms. This aligns with one of the objectives of procurement, which is to achieve the best value for money. In this research, the author employs a comparative study using a quantitative method through cost-benefit analysis (CBA). The cost element is assessed based on expenses incurred at each stage of the recruitment process, while the benefit element is evaluated based on the value of the services provided by non-civil servant staff in supporting Non-Tax State Revenue (PNBP) activities at the Puslatbang PKASN. The Net Present Value (NPV) and Internal Rate of Return (IRR) are used as investment appraisal methods to assess the costs and benefits of the recruitment. The conclusion drawn from the study indicates that both self-management and outsourcing mechanisms are viable for continuing the recruitment of non-civil servants. However, when comparing the two, the self-management mechanism is more beneficial and efficient than the outsourcing mechanism
Keuangan Publik: Teori dan Implementasi Pengambilan Keputusan Publik Lintang, Kanaya
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 27, No 2 (2024)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v27i2.1035

Abstract

Keuangan publik meliputi pengelolaan anggaran negara, pajak, dan belanja pemerintah. Dalam perencanaan dan pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, bagaimana pada setiap proses pengambilan keputusan di bidang keuangan publik harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat. Hal ini bertujuan agar memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang responsif dan berkelanjutan.
Transformation of Service Quality through Digital-based Waste Management in Semarang City Avianto, Bhakti Nur; Wirdayanti, Agnes; Pramanti, Adilita
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 27, No 2 (2024)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v27i2.941

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi Silampah dalam transformasi pengelolaan limbah di Kota Semarang. Aplikasi Silampah merupakan platform digital yang memungkinkan masyarakat melapor limbah secara real-time kepada otoritas. Melalui analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumenter. Responden penelitian meliputi pekerja sanitasi, pengelola aplikasi, dan komunitas pengguna. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Silampah telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi pengumpulan dan pengelolaan limbah di Kota Semarang. Fitur-fitur teknologinya seperti pelaporan limbah real-time, respons cepat pekerja sanitasi, dan kesadaran lingkungan yang ditingkatkan telah meningkatkan kualitas pelayanan public. Namun, tantangan seperti infrastruktur teknologi yang belum merata dan partisipasi masyarakat yang belum merata masih perlu diatasi untuk memaksimalkan manfaat pelaksanaan Silampah. Studi ini memberikan wawasan berharga bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan sistem pengelolaan limbah berbasis teknologi guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di kota-kota lain di Indonesia.
Peningkatan Pelayanan Publik: Pengelolaan Ekowisata Di Daerah Provinsi Yogyakarta Berdasakan Ulasan Sentimen Pengunjung Kurniawan, Iwan
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 27, No 2 (2024)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v27i2.942

Abstract

The development of ecotourism, especially in the Provinsi Yogyakarta region known for its rich natural and cultural potential, depends on the improvement of public services. The aim of this research is to identify the strengths and weaknesses in the public services provided by destination managers in Provinsi Yogyakarta through visitor sentiment analysis toward ecotourism in the area. Additionally, the purpose of this sentiment analysis is to explore whether visitors have a positive, negative, or neutral impression of these ecotourism attractions and to evaluate tourism management with various strategies for improvement. The research method uses a quantitative approach by collecting secondary data and processing it through sentiment analysis. The research findings show that tourist destinations in Provinsi Yogyakarta receive predominantly positive reviews, with 44 positive reviews compared to 11 negative ones. Beaches, mountains, museums, and temples are the most frequently visited destinations. Therefore, the development strategies should focus more on these four tourist destinations.
Efektivitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Berbasis Elektronik pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Karawang Pusung, Adila Alanisagita; Purnamasari, Hanny
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 27, No 2 (2024)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v27i2.919

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of electronic services provided by BPJS Kesehatan in Karawang Regency. The electronic services are expected to facilitate public access to services such as membership registration, health facility transfers, and others online, without the need to visit the BPJS Kesehatan office in Karawang Regency. However, the use of these electronic services remains limited among the people of Karawang Regency. This study employs a qualitative approach to gain an in-depth understanding of the issues surrounding the effectiveness of BPJS Kesehatan’s electronic services in Karawang Regency. Data collection and analysis refer to Effectiveness Theory. The study utilizes data from BPJS Kesehatan staff in Karawang Regency and BPJS participants in the area, with data gathered through observation, interviews, documentation, and literature review. The findings indicate that the electronic services provided by BPJS Kesehatan in Karawang Regency are not yet effective. The outreach efforts have not optimally increased public understanding, are not well-targeted, and there are system issues that slow down service delivery. The goal of electronic services—to provide easy, fast, and equitable access—has not yet been achieved, meaning the expected changes in the community have not materialized. To enhance service effectiveness, it is recommended to broaden well-targeted outreach efforts, conduct regular system maintenance, and collaborate with relevant agencies in Karawang Regency and the community so that the goals of electronic services can be achieved and bring about positive change for the public.

Page 44 of 55 | Total Record : 550

 42   43   44   45   46 

Filter by Year

1998 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue