Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Articles
550 Documents
Gender Analisis And Planning in Rural Extension
Asmara, Nefi Aris Ambar
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 4 (2004)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v7i4.487
Because women are positioned within their societies through a variety of different social relation (for example class ethnicity and ages as well as gender) the interests, they share as a gender category will be shaped in complex and often conficting ways. This statement will be examine in the implication for palning and implementation of development program for maximizing the beneficiaries-form Gender analysis perspective with the aimed at meeting the needs a rural women.
Pengembangan Kemampuan (Capacity Building ) Pemerintah Daerah: Strategi Antisipasi Kegagalan Desentralisasi di Indonesia
Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v5i1.564
Walaupun pelaksanaan UU Nomor 22 tahun 1999 telah berjalan efektif lebih dari satu tahun, namun tujuan fundamental yang diinginkan yakni kemandirian daerah dan penigkatan pelayanan masyarakat belum terlihat jelas. Justru pemerintah daerah leboh disibukkan oleh urusan-urusan kedalam (internal affairs), misalnya pembentukan SOTK yang baru. Meskipun strategi ini diyakini selaras dengan semangat desentralisasi, namun masih sangat diragukan efetivitasnya untuk membangun kemampuan Pemda dalam menjalankan fungsi-fungsi atau kewenangan otonom yang sangat besar. Oleh karena ketidakmampuan Pemda merupakan kegagalan kebijakan desentralisasi, maka program capacity building merupakan strategi yang tidak dapat ditunda lagi oleh seluruh pemerintah di Indonesia.
Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance
Sedarmayanti, Sedarmayanti
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 2 (2004)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v7i2.496
Perubahan yang terjadi begitu cepat dan tidak terduga telah membuka pandangan dan pikiran atas tuntutan adanya paradigma baru yang menghantarkan perjalanan menuju milenium baru berciri good governance atau kepemerintahan yang baik, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perwujudan cita-cita tersebut berimplikasi terhadap upaya untuk membangun sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju good governance. Peningkatan produktivitas kerja sumber daya manusia stratejik merupakan syarat utama dalam era globalisasi untuk mewujudkan kemampuan bersaing dan kemandirian. Sejalan dengan itu, visi dan misi dalam kaitan membangun sistem manajemen kinerja di masa yang akan datang diharapkan dapat mempersiapkan sumber daya manusia profesional, berkinerja tinggi, mampu bersaing dan mengantisipasi perkembangan dunia yang pesat di berbagai aspek kehidupan sehingga dapat meningkatkan produktivitas guna mewujudkan good governance.
Impeachment
Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v5i2.555
Kasus impeachment Kepala Daerah, diantaranya menimpa Wali Kota Surabaya, Sunarto. Yang bersangkutan dianggap tidak melaksanakan tugas karena berobat ke luar negeri tanpa ijin legislatif daerah setempat, sehingga DPRD Kota Surabaya mengusulkan kepada Presiden melalui Mendagri untuk memberhentikan Sunarto. Kasus serupa menimpa pula pada Bupati Payakumbuh dan Buleleng. Legislatif daerah setempat menolak pertanggungjawaban tahunan kedua Bupati tersebut. Kenapa Legislatif pada masa reformasi ini begitu besar kekuasaannya dibanding pada jaman orde baru? Apabila kita cermati, pada masa lalu kepala daerah hanya mengenal pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan, yang pelaksanaannya lebih menjurus hanya kepada formalitas. Pada saat sekarang keadaan berbalik, legislatif tidak begitu saja mau menerima pertanggungjawaban eksekutifnya. Mereka sangat garang dan kadang membuat ciut Kepala Daerah. Bahkan kadang-kadang ketika pertanggungjawaban belum disampaikan, jauh-jauh hari legislatif sudah mengancam akan menolak pertanggungjawaban kepada daerah tersebut.
Potret Birokrasi di Era Otonomi
Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 4 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v5i4.546
Semenjak bergulirnya kebijakan desentralisasi yang baru, sosok birokrasi menunjukan dinamika yang cukup kontras. Di satu sisi terdapat kemajuan yang signifikan, namun di sisi lain masih menyisakan persoalan yang dapat menghambat pencapaian kinerja secara optimal. Tulisan ini memfokuskan kepada dua danjalan pokok yang menyangkut kebiasaan birokrasi untuk meniru segala sesuatu (budaya imitasi) dan kepribadian birokrat yang cenderung bingung dan frustasi. Kedua hak ini memiliki kemiripan, dimana maslah pertama akan berdampak pada kegagalan implementasi otonomi, sedangkan masalah kedua mencerminkan kegagalan kebijakan yang lampau dan ketidakyakinan efektivitas kebijakan baru dirumuskan.
Mengukur Pelaksanaan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dengan Ukuran Reinvwnting Government dan Governance
Diharma, Diharma
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 1 (2003)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v6i1.537
Menjalankan manajemen Pemerintah Daerah yang unsur utamanya menggunakan wewenag harus berorientasi kepada pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
E-Government Pendukung Utama Manaemen Pemerintahan Modern
Dawud, Joni
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (2002)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v5i2.560
Tuntutan menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Pemerintahan menjadi salah satu wacana yang tiada basinya dan akan terus berlanjut. Salah satu usaha untuk merespon tuntutan tersebut adalah dengan mencari sarana dan handal yang dapat menunjang tuagas dan fungsinya, terutama dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Salh satu sarana dewasa ini yang diharapkan dapat melakukan hal tersebut adalah Electronic Government (E-Govenment). Penerapan E-Government memberikan keuntungan-keuntungan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintahan.
Konflik Antar Pemerintahan dan Prospek Penerapan lembaga Aerbitrasi di Sektor Publik
Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 3 (2002)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v5i3.551
Salah satu bentuk kewenangan pemerintahan menurut UU No.22 1999 adalah kewenangan lintas daerah seperti sungai, perikanan, jalan, tambang, hutan, dsb. Kewenangan jenis ini sangat potensial memunculkan konflik antar daerah. Pada masa ordr baru, konflik antar daerah ini tidak menonjol karena peran pemerintah pusat yang sangat dominan sebagai penentu kebijakan dan sekaligus sebagai mediator konflik. Namun dengan berlakunya UU Pemda yang baru, maka Pusat tidak dapat lagi memainkan peran lamanya, sehingga daerah dituntut untuk membangun konsensus dengan daerah lain dalam penyelenggaraan kewenagan lintas daerah. Sayangnya, hingga saat ini tidak ada aturan tentang lembaga dan mekanisme penyelesaian konflik. Tulisan ini mencoba mengkaji kemungkinan penerapan lembaga arbitrasi untuk penyelesaian konflik yang terjadi di sektor publik.
Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kinerja Daerah
Sedarmayanti, Sedarmayanti
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 4 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v5i4.542
Gerakan perempuan di Indonesia dapat dikatakan sangat heterogen. Pada dasarnya, gerakan tersebut dapat dilihat dari isu yang dikembangkan. Misalnya, gerakan perempuan yang memperjuangkan hak asasi manusia, gerakan yang lebih populelr dan kelompok feminis. Di samping itu, terdapat ratusan kelompok perempuan yang sebagian besar bergerak pada tataran praktis, sementara hanya sedikit kelompok yang bergerak di tataran strategis. Dengan dukungan internasional, terutama PBB gerakan perempuan menjadi sangat penting dalam kehidupan transisi denokrasi, perubahan konstitusi yang lebih berperspektif gender dan partai politik untuk mengadopsi tuntutan dari gerakan perempuan.
Perencanaan Strategis (Renstra) di Sektor Publik
Komariah, Yuyu
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v5i1.565
Perencanaan strategis sebagai suatu strategi yang sudah tersirat dalam organisasi manapun menjadi sangat populer dalam manajemen sektor publik di Indonesia. Meskipun program semacam ini sudah banyak menyedot dya dan upaya roda organisasi, tetapi masih dianggap perlu untuk dilaksanakan terutama untuk peningkatan kinerja. Perencanaan strategis ini tidak dapat dipisahkan dari manajemen strategis yang mencakup langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi. Keberhasilan dan kegagaln perencanaan strategis ini sangat tergantung pada kesiapan organisasinya, soalnya kerjasama antar anggota tim, komitmen terhadap tujuan, dan organisasi pembelajaran, dan keinginan pihak manajemen pimpinan dalam melaksnakan dan mengevaluasi perencanaan strategis ini dalam konteks manajemen strategis.