cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Civil Law
Published by Universitas Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Civil Law adalah Jurnal yang memuat karya ilmiah di bidang hukum keperdataan dikelola oleh Departemen Keperdataaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Arjuna Subject : -
Articles 233 Documents
 10   11   12   13   14 
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN UNTUK ANAK TERHADAP HARTA PUSAKA RENDAH PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI PERANTAUAN (STUDI DI KOTA MEDAN) YAHYA ZIQRA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 4 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (575.032 KB)

Abstract

Minangkabau adalah salah satu tempat di mana orang dipuji dengan sistem matrilineal (garis ibu), dari lingkaran kecil kehidupan, kehidupan keluarga, dan tingkat kehidupan tertinggi yang disebut "nagari". Sistem kekerabatan matrilineal adalah anggota masyarakatnya menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Pada masyarakat Minangkabau berlaku sistem kekerabatan matrilineal yang mana mereka hidup di dalam satu ketertiban masyarakat yang di dalam kekerabatannya dihitung menurut garis ibu dan pusaka serta warisan diturunkan menurut garis ibu. Akan tetapi, warisan harta pusaka rendah tidak dibagi menurut garis keturunan ibu, melainkan dibagi secara faraid atau secara hukum Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana cara pelaksanaan pembagian warisan untuk anak terhadap harta pusaka rendah dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan ahli waris jika terjadi sengketa pewarisan terhadap harta pusaka rendah di Kota Medan.   Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara guna mendapatkan data lapangan dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif.   Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pembagian warisan untuk anak terhadap harta pusaka rendah di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Medan Area Kota Medan dilakukan dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan jika terjadi sengketa pewarisan terhadap harta pusaka rendah di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Medan Area Kota Medan yaitu dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi.   Kata Kunci : Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, Penyelesaian Sengketa
UPAYA MEMPERTAHANKAN HAK KONSUMEN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DENGAN CARA KONSILIASI DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN FINA ZUFRIANI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 4 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.065 KB)

Abstract

Sengketa tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Sepanjang kehidupannya, hubungan antar manusia selalu diwarnai oleh sengketa. Bentuk sengketa beraneka ragam dan keanekaragamannya menentukan inti permasalahan. Konsumen selalu berada pada posisi lemah dibandingkan dengan produsen atau pelaku usaha. Konsumen pada umumnya kurang memperoleh informasi lengkap mengenai produk yang dibelinya. Kenyataan seperti itu seringkali disebabkan ketidakterbukaan produsen mengenai keadaan produk yang ditawarkannya. Pelaku usaha memiliki pengetahuan yang lebih tentang informasi atas keadaan produk yang dibuatnya. Dalam melakukan penulisan ini menggunakan metode penelitian berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif, dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai sumber datanya. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam skripsi ini penulis melakukan studi lapangan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan. Proses penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Medan memiliki metode yang berbeda dengan yang dituju oleh UUPK. Dalam penyelesaiannya menggunakan metode prasidang yang penyelesaiannya tidak melalui Majelis terlebih dahulu, tetapi Majelis hanya memperkuat perjanjian perdamaian. Dalam hal ini, metode yang digunakan oleh BPSK Kota Medan memenuhi unsur tujuan UUPK yang menyelesaikan sengketa harus dalam jangka waktu 21 hari kerja. Dalam penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Medan dengan cara konsiliasi, konsumen mendapatkan ganti kerugian sesuai dengan keinginan konsumen. Dalam hal ini ganti kerugian tidak harus berbentuk nominal uang, akan tetapi juga bisa berbentuk pelaksanaan dalam jual beli yang seharusnya diterima oleh konsumen dari pelaku usaha. Dan dalam pelaksanaan putusan konsiliasi di BPSK Kota Medan tidak semuanya harus dilakukan dihadapan Majelis, tetapi bisa dilaksanakan juga diluar BPSK Kota Medan atau antara konsumen dan pelaku usaha saja.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN BENDA BERGERAK (MOBIL) AKIBAT KREDIT MACET (STUDI PADA PT BANK BNI, JL. PEMUDA, MEDAN) YESAYA VALIANTO SIMANJUNTAK
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 4 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (501.407 KB)

Abstract

Eksekusi merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan pengadilan. Tujuan dari pada dilaksanakannya eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor atau pihak ketiga pemberi jaminan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana prosedur penjaminan barang  berupa benda bergerak di PT Bank BNI, Jalan Pemuda MEDAN, bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi benda bergerak akibat kredit macet, apa saja peranan kreditur dalam menjaga barang yang di jaminkan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data melalui data primer dan data skunder. Metode analisis yang dipakai adalah kualitatif, dan penyajian datanya dalam bentuk laporan tertulis secara ilmiah. Prosedur penjaminan barang  berupa benda bergerak di PT Bank BNI, jalan pemuda Medan adalah terjadi penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar fiduciary dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya itu diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fidusia tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Prosedur pelaksanaan eksekusi benda bergerak akibat kredit macet adalah terlebih dahulu diselesaikan dengan membawa perkara tersebut ke pengadilan berdasarkan dengan bukti-bukti yang ada. Akan tetapi sebelum bank mengajukan perkaranya kewajiban pengadilan dalam hal debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian dengan tidak mengembalikan kredit yang dipinjamkanya, maka bank harus melakukan usaha-usaha/tindakan untuk mengatasi secara intern terlebih dahulu. Peranan kreditur dalam menjaga barang yang dijaminkan jika timbul masalah atau gugatan karena kesalahan (kesengajaan atau kekuranghati-hatian) dari pemberi fidusia sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan benda jaminan fidusia, maka pihak penerima fidusia dibebaskan dari tanggung jawab. Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pihak pemberi fidusia, baik yang timbul karena hubungan kontraktual atau timbul dari perbuatan melanggar hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.   Kata Kunci : Eksekusi, Jaminan, Kredit Macet.
TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK TERHADAP NASABAH ATAS LAYANAN INTERNET BANKING (Studi Pada Bank BRI Syariah Cabang Medan) FITRA YUSFANI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 4 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.65 KB)

Abstract

Kemajuan teknologi di era globalisasi berdampak pada kegiatan perbankan, kehadiran layanan internet banking sebagai media alternatif dalam memberikan kemudahan-kemudahan bagi nasabah untuk bertransaksi melalui internet banking tidak terlepas dari berbagai risiko yang terjadi dalam layanan internet banking tersebut. Pada penulisan skripsi tentang tanggung jawab pihak bank terhadap nasabah atas layanan internet banking pada bank BRI Syariah terdapat beberapa rumusan masalah, yang membahas mengenai bagaimana karakter hukum perjanjian pembuatan layanan internet banking pada bank BRI Syariah, bagaimana tanggung jawab dan perlindungan hukum yang diberikan bank BRI Syariah terhadap nasabah serta upaya apa yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah untuk meminimalisir risiko yang terjadi dalam layanan internet banking. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam metode ini adalah berupa bahan primer dan bahan skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan serta wawancara. Hasil dari penelitian mengenai tanggung jawab layanan internet banking pada bank BRI Syariah cabang Medan terhadap nasabah bahwa karakter hukum perjanjian pembuatan layanan internet banking pada bank BRI syariah termasuk pada perjanjian tertulis, perjanjian baku, perjanjian bersifat kepercayaan,  perjanjian pemberian kuasa dan bersifat mengikat  yang dibuat dan disepakati oleh pihak bank dan nasabah, bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukum yang diberikan oleh bank BRI Syariah kepada nasabanya telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku akan tetapi pada saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur secara langsung terkait dengan internet banking, namun hal tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang tentang Telekomunikasi serta peraturan Perundang-undangan lainnya, upaya yang dilakukan bank BRI Syariah untuk meminimalisir risiko yang terjadi dalam layanan internet banking dengan cara melakukan beberapa kebijakan-kebijakan seperti kebijakan privasi dan kebijakan keamanan dan memberitahu kepada nasabah agar selalu menjaga kerahasiaan data. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Bank, Nasabah, Internet Banking
PENYELESAIAN HUKUM MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN OLEH KREDITUR TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KARTU KREDIT (Studi Pada PT. Bank Mega Cabang Medan) AKBAR FARIZ TANDJUNG
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (755.379 KB)

Abstract

Eksistensi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) pada kenyataanya dirasa belum efektif untuk menangani permasalahan sengketa bisnis yang ada di masyarakat, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya permasalahan sengketa bisnis yang tidak mampu ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permasalahan dalam penelitian yaitu persyaratan penyelesaian sengketa perbankan melalui lembaga alternatif oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kartu kredit pada PT. Bank Mega Cabang Medan. Proses penyelesaian sengketa perbankan melalui lembaga alternatif oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kartu kredit pada PT. Bank Mega Cabang Medan, kendala dan solusi penyelesaian sengketa perbankan melalui lembaga alternatif oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kartu kredit pada PT. Bank Mega Cabang Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan dilakukan studi pustaka (library research) dan studi lapangan (field research), alat pengumpul data dilakukan dengan wawancara, teknik analisis data menggunakan kualitatif. Persyaratan penyelesaian sengketa perbankan melalui lembaga alternatif oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kartu kredit pada Bank Mega, terlebih dahulu diselesaikan oleh OJK, apabila tidak tercapai kesepakatan antara debitur dengan OJK, maka debitur dan OJK dapat mengajukan permintaan penyelesaian sengketa kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Proses penyelesaian sengketa perbankan melalui lembaga alternatif oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kartu kredit pada Bank Mega, terima pengaduan dan dengar detail isi pengaduan informasikan kepada debitur bahwa pengaduan akan ditindaklanjuti dan debitur akan diinformasikan penyelesaiannya. Minta dokumen pendukungnya untuk keperluan investigasi, lakukan input di sistem penanganan pengaduan konsumen, lakukan cetak lembar hasil input dari CCBM, dari yang bank input akan di print dan diberikan kepada nasabah. Kendala dan penyelesaian sengketa perbankan melalui lembaga alternatif oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kartu kredit pada Bank Mega, yaitu internal terdiri atas minimimnya sumber daya manusia baik kualitas maupun kwantitas  Bank Mega yang memahami penyelesaian sengketa alternatif, lemahnya kelembagaan, minimimnya anggaran dan eksternal terdiri atas luasnya ruang lingkup yang dibahas, budaya masyarakat, kesadaran hukum konsumen, rendahnya tidak adanya itikad baik dari debitur untuk menyelesaiakan masalah dan Ketidaktepatan waktu hingga proses penyelesaian sengketa menjadi tidak efisien, sehingga beban yang ditanggung menjadi lebih besar. Solusi yang dilakukan Bank Mega internal yaitu menambah  anggaran dan   eksternal, peran pemerintah. Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Perjanjian Kartu Kredit
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ANNISA WAHYUNI PURBA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (621.189 KB)

Abstract

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.Transaksi jual beli online bagi para pihak yang saat ini disekitar kita yaitu perjanjian transaksi yang memudahkan konsumen karena dapat diakses keseluruh dunia pada waktu yang tidak terbatas atau dengan kata lain online 24 jam setiap hari dalam 7 hari seminggu dan disatu sisi memberikan keuntungan bagi pihak usaha. Saat ini, hukum Indonesia telah mengatur transaksi jual beli online dalam sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normatif law research) dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Pelaksanaan transaksi jual beli online dapat dilihat dari perbedaannya dengan transaksi jual beli beli secara konvensional yaitu media yang digunakan pada transaksi jual beli elektronik adalah media elektronik atau internet. Bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi jual beli online dijelaskan sebagai permasalahan yang penting seputar transaksi jual beli online yaitu Privasi, Otoritas Subjek Hukum dan Objek Transaksi e-commerce.Bentuk penyelesaian sengketa transaksi jual beli online dilakukan dengan Litigasi (pengadilan) dan Non Litigasi yang dapat ditempuh melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan pelaku usaha sendiri secara kekeluargaan.   Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Transaksi, Jual Beli Online, Para Pihak.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PT. KERETA API INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAN BENTUK TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENUMPANG (Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian) FADHILA DARATULAILA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.187 KB)

Abstract

Pada tanggal 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api Indonesia, serta dibentuknya “Djawatan Kereta Api Republik Indonesia” (DKARI). Pada tahun 1963 DKA pun berubah menjadi PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api). Pada tanggal 15 September 1971, nama PNKA berubah menjadi PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) selama dekade 1970-an hingga awal dekade 1990-an. Pada tanggal 2 Januari 1991, PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka). Pada masa ini, kerugian-kerugian seperti yang dialami oleh PJKA pada beberapa tahun lalu dapat ditekan. Akhirnya pada tahun 1 Juni 1999 perumka secara resmi berubah menjadi PT KA (PT Kereta Api). Pada tahun 2010 nama PT Kereta Api berubah menjadi PT. Kereta Api Indonesia (persero) (PT KAI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis, normatif, dan empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder, dantersier.Pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (library research), penelitian lapangan (field research).Analisis data yang dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Perubahan Bentuk Perusahaan dan Bentuk Tanggung Jawab Terhadap Penumpang pada PT.Kereta Api Indonesia. Bahwa kereta api pada saat ini adalah merupakan moda transportasi massal yang sangat diminati oleh masyarakat sekarang ini. Seiring berkembangnya zaman, kereta api banyak mengalami perubahan bentuk perusahaan.   Kata Kunci :Perubahan,Bentuk Perusahaan
PELAKSANAAN KONTRAK KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN (STUDI PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV PULU RAJA) MUH. WILLY SINARTA TANJUNG
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.237 KB)

Abstract

Kontrak kerja atau perjanjian kerja merupakan sarana pendahulu sebelum berlangsungnya hubungan kerja yang mencerminkan keadilan bagi pengusaha maupun bagi pekerja karena keduanya akan terlibat dalam suatu hubungan kerja. Hukum kontrak atau hukum perjanjian merupakan salah satu bidang kajian hukum yang selalu berkembang seirama dengan pertumbuhan masyarakat karena pesatnya kegiatan bisnis yang dilakukan dalam masyarakat modern dan pesatnya transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan pihak lainnya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Perkebunan Nusantara IV Pulu Raja, apa faktor-faktor penyebab sengketa dalam perjanjian antara pekerja dengan PT. Perkebunan Nusantara IV Pulu Raja, dan bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian antara pekerja dengan PT. Perkebunan Nusantara IV Pulu Raja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Dalam pelaksanaan kontrak kerja antara pekerja dengan perusahaan di PT. Perkebunan Nusantara IV Pulu Raja adalah berupa perjanjian kerja bersama (PKB). Untuk meningkatkan produktivitas dan hubungan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan antara Direksi dan Karyawan, maka PT Perkebunan Nusantara IV Pulu Raja dalam lingkup BUMN Perkebunan memandang perlu menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang rumusnya memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban antara Direksi dan Karyawan. Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa dalam perjanjian antara pekerja dengan PT.Perkebunan Nusantara IV Pulu Raja semuanya sama dengan yang dialami perusahaan lain didalam perjanjian kerja. Diantaranya yaitu tindakan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dengan sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dimuat pasal 64 pada PKB antara PT Perkebunan Nusantara IV dengan Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PT Perkebunan Nusantara IV.   Kata kunci : Pelaksanaan, Kontrak Kerja
IMPLEMENTATION OF LAND USE COOPERATION AGREEMENT AS VEHICLE WAITING PLACE BETWEEN PT. PELABUHAN INDONESIA-I (LTD.) BELAWAN BRANCH AND PT. HABONARON DO BONA MUHAMMAD FAISAL MAHYAN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.294 KB)

Abstract

Perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan sebagai tempat tunggu kendaraan antara PT. Pelabuhan Indonesia – I (Persero) Cabang Belawan dan PT. Habonaron Do Bona adalah salah satu perkembangan hukum perjanjian dalam dunia bisnis. Implementasi dari perjanjian kerjasama ini menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. Adanya sengketa yang terjadi oleh para pihak diakibatkan salah satu pihak melakukan wanprestasi atas perjanjian tersebut. Adapun rumusan masalah pembahasan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan perjanjian kerjasama dari segi hukum perdata, bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan apabila terjadi wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian antara PT. Pelabuhan Indonesia – I (Persero) Cabang Belawan dan PT. Habonaron Do Bona, serta akibat-akibat hukum apa yang timbul dari perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan sebagai tempat tunggu kendaraan yang dibuat antara PT. Pelabuhan Indonesia – I (Persero) Cabang Belawan dan PT. Habonaron Do Bona. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis, mengarah pada penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian di lapangan. Perjanjian kerjasama menurut hukum perjanjian merupakan jenis perjanjian tidak bernama (innominaat) yang dilahirkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak ini sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata. Terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kedua, yakni belum membayar biaya kerjasama sebesar Rp 477.552.811 kepada pihak pertama. Upaya penyelesaian perselisihan yang tetap dilakukan oleh pihak pertama tetap melalui kekeluargaan dan musyawarah dengan mencoba memanggil pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu penulis menyarankan bahwa perjanjian kerjasama bagi para pelaku usaha harus benar-benar mengacu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi salah satu pihak. Kata kunci: Implementasi, Perjanjian, kerjasama
PENCABUTAN PENGAMPUAN DALAM KEADAAN CURANDUS TERBUKTI SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.152/K/PDT/2014) MUHAMMAD ZOVI KURNIAWAN SIREGAR
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (606.605 KB)

Abstract

Pengampuan atau curatele adalah keadaan dimana seseorang karenasifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untukbertindak di dalam lalu lintas hukum. seseorang diletakkan dalam pengampuanmenurut pasal 343 KUHPerdata. Didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor152/K/Pdt/2014 dikatakan bahwa telah terjadi pencabutan pengampuan dimanacurandus dinyatakan sehat.untuk itu dalam penelitian ini diangkat permasalahan tersebut.Penelitian ini Untuk mengetahui pengaturan pengampuan didalamKUHPerdata.Serta mengetahui akibat hukum terhadap orang yang ditaruhdibawah pengampuan berkaitan dengan kepengurusan harta.Juga mengetahuibagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap penetapanpencabutan pengampuan dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 152 K/Pdt/2014.Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat studi yuridisnormative.Penelitian secara yuridis normative maksudnya penelitian yangmengacu pada studi kepustakaan yang ada atau pun terhadap data sekunder yangdigunakan.Jenis data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian iniadalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahankepustakaan.Penelitian ini juga didukung oleh data empiris berdasarkan wawancara dengan hakim di pengadilan Negeri Medan.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa majelis hakim pada tingkatpengadilan negeri telah tepat dalam menerapkan hukum karena siterampumengalami kesembuhan, sehingga penyebab diletakkan pengampuannyaterhapus.Menurut mahkamah agung Judexfacti tidak salah dalam menerapkanhukum dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup, karena permohonanpengakhiran atau penghentianpengampuan (curatele) dimungkinkan danpengadilan negeri berwenang untuk itu.Hakim harus menjadikan putusan Mahamah Agung No.152/K/PDT/2014sebagai Preseden Yurisprudensi. Serta Pengaturan tentang pengampuan perlu diperjelas dalam suatu peraturanperundang-undang.Kata Kunci: Pengampuan, Putusan, Lemahnya pikiran, dan permohonanpengampuan

Page 12 of 24 | Total Record : 233

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2013 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 4 (2019) Vol 2, No 3 (2019) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2019) Vol 1, No 5 (2019) Vol 1, No 4 (2019) Vol 1, No 3 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2018) Vol 1, No 5 (2018) Vol 1, No 4 (2018) Vol 1, No 3 (2018) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue