cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Rifqy Ramadhan
Contact Email
Muh.rifqy.ramadhan@unanda.ac.id
Phone
+6285298754924
Journal Mail Official
Jurnaltociungjurnalilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sultan Hasanuddin No. 13 Kota Palopo
Location
Kota palopo,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Andi Djemma Palopo
ISSN : 2828383     EISSN : 2828383     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Selamat datang di situs OJS Universitas Andi Djemma, Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum, yang memiliki tujuan untuk memberikan sumbangsih pada eksplorasi teori dan praktik di bidang Hukum secara menyeluruh. Dengan semangat untuk memperkaya dan menyebarkan pengetahuan mengenai Hukum di Indonesia kepada masyarakat luas, sehingga segala artikel yang ada dalam Jurnal To Ciung dapat diunduh secara gratis. Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal akademik double-blind review untuk studi Hukum yang diterbitkan oleh LP2M Universitas Andi Djemma, Fakultas Hukum, Universitas Andi Djemma. Maka dari itu, Jurnal To Ciung mengharapkan kepada para mahasiswa, peneliti, akademis maupun praktisi untuk memasukkaa naskah yang berkualitas, original, dan ditulis sesuai ketentuan pada fokus topik mengenai bidang hukum yang menjadi focus kajian yang dilakukan diantaranya seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Pemda dan Pemdes, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, Hukum Agraria dan/atau yang berkaitan dengan Ilmu Hukum. Jurnal ini diterbitkan secara berkala, dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus) dan setiap penerbitan hanya akan menerbitkan maksimal 7 (tujuh) artikel. Tertarik untuk mengirimkan naskah ke jurnal ini? Baca ketentuan penulisan, mendownload template, serta baca author guidelines. Segara untuk register terlebih dahulu dan log ini dan mulai lah untuk melalui proses. Langkah selanjutnya untuk membaca ketentuan dalam publikasi jurnal termasuk untuk biaya publication fee.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 64 Documents
 2   3   4   5   6 
TELAAH HUKUM ATAS PERKEMBANGAN DAN PENGARUH PEMIKIRAN DAN AJARAN SUFISME DI ERA KONTEMPORER Andi Takdir Djufri; Muhaemin Latif; Mustari Mustafa
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi perkembangan dan pengaruh pemikiran dan ajaran tasawuf di era kontemporer, dengan penekanan pada relevansi dan fleksibilitasnya dalam menghadapi dinamika modernitas. Tasawuf yang dikenal sebagai Islam berdimensi esoteris tidak hanya mampu bertahan dalam perubahan zaman, namun juga mengalami transformasi signifikan dalam pola pengajarannya, metode penyebarannya, dan interaksi sosialnya. Kajian ini menguraikan bagaimana tasawuf bergerak dari tradisi yang lebih eksklusif menuju pendekatan yang inklusif dan universal, sehingga relevan dalam konteks meningkatnya kebutuhan spiritual individu modern. Penelitian ini juga menyoroti peran tasawuf dalam menjawab tantangan globalisasi, seperti krisis identitas, konflik antar budaya, dan kekosongan spiritualitas, dengan menawarkan nilai-nilai universal seperti cinta, perdamaian, dan toleransi. Selain itu, artikel ini mengeksplorasi pengaruh tasawuf di berbagai sektor, termasuk seni, sastra, pendidikan, dan dialog antaragama, yang mencerminkan kekayaan kontribusinya dalam membangun keharmonisan sosial. Dengan pendekatan interdisipliner, penelitian ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana tasawuf tidak hanya bertahan, namun juga berkembang sebagai sumber inspirasi spiritual dan sosial di tengah kemajuan teknologi dan pluralisme budaya.
PENGARUH PERDEBATAN IQ (INTELLIGENCE QUOTIENT), EQ (EMOTIONAL QUOTIENT) DAN SQ (SPIRITUAL QUOTIENT) DALAM PERKEMBANGAN IPTEK DAN HUKUM ISLAM Irayanti Nur; Mustari Mustafa; Muhaemin Latif
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah memicu perdebatan signifikan mengenai peran kecerdasan manusia dalam beradaptasi dan membentuk kemajuan tersebut. Studi ini mengeksplorasi dampak tiga aspek kunci kecerdasan—Intelligence Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ), dan Spiritual Quotient (SQ)—terhadap evolusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang memanfaatkan perspektif interdisipliner untuk menganalisis interaksi antara ketiga kecerdasan ini dan kontribusinya terhadap kemajuan teknologi. Temuan ini mengungkapkan bahwa IQ mendorong inovasi teknis, EQ memastikan interaksi manusia yang harmonis, dan SQ memberikan pedoman moral untuk pembangunan berkelanjutan. Studi ini menyimpulkan bahwa integrasi yang seimbang antara IQ, EQ, dan SQ sangat penting untuk mengatasi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendekatan seperti ini menumbuhkan paradigma holistik yang tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis namun juga mendorong penerapan kemajuan teknologi yang etis dan bermakna dalam masyarakat.
ANALISIS YURIDIS PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN RI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SMAN 1 LUWU UTARA Sulatryani Sulastryani; Hisma Kahman
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian  ini  menganalisis  peran kepolisian  dalam  penyidikan  tindak  pidana korupsi  yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di SMAN 1 Luwu Utara. Dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipili di SMAN 1 Luwu Utara. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normative empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polres Luwu Utara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi  dokumen.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peranan  penyidik  dalam   proses penyidikan tindak pidana korupsi di SMAN 1 Luwu Uatara diantaranya ketika melakukan penyelidikan, melakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi, menetapkan tersangka, serta mengumpulkan  dan  menyiita  barang  bukti.  Adapun  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi di SMAN 1 Luwu Utara disebabkan oleh faktor penegak hukum dimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh Polres Luwu Utara belum memenuhi  baik  secara  kauntitas  maupun  kualitas,  anggaran  yang  minim,  sarana  dan prasarana yang masih kurang, pemeriksaan saksi, serta gelar perkara dan penetapan saksi harus di Polda Sulawesi Selatan.
PERAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN DALAM MENDETEKSI DAN MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK PEREMPUAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN TEKNOLOGI (Studi Kasus Nomor.60/Pid.sus/ 2017/PN.Makassar) Muh Firdaus Rasyid; Muhammad Zuhud Al-Khaer Zahir; Burhanuddin Burhanuddin
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran teknologi kecerdasan buatan dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana penculikan anak perempuan yang dilakukan oleh anak, dengan fokus pada studi kasus Nomor. 60/Pid.sus/2017/PN.Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran teknologi kecerdasan buatan dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana penculikan anak perempuan. Studi ini juga mengevaluasi kendala-kendala hukum dan teknis yang muncul dalam penerapan teknologi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa teknologi memiliki potensi besar dalam mendukung aparat penegak hukum melalui pemrosesan data yang cepat dan analisis pola perilaku yang mencurigakan. Namun, tantangan seperti regulasi, etika, privasi, termasuk sumber daya, ketidakpastian hukum dan tantangan teknis, perlu diatasi untuk memastikan penggunaan yang adil dan efektif. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan dan kerangka hukum yang lebih baik dalam penerapan untuk pencegahan tindak pidana di Indonesia.
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PROSES PENGURUSAN PERIZINAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 DI KOTA PALOPO (Studi Penelitian Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo) Umar Laila; Ilham Hidayat Azis; Kodrat R. Kodrat
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan, Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pelayanan publik dalam proses pengurusan perizinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan kendala dalam penerapannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Analisa data yang digunakan adalah teknik kualitatif dimana hasil analisisnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: 1) Perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan sebagai peraturan pelaksananya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, sehingga memunculkan sistem elektronik pelayanan perizinan yang baru yaitu Sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach). Pemerintah Kota Palopo dalam memberikan izin usaha kepada Pelaku UKM masih menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kepatuhan hukum pelaku UKM terhadap perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Palopo pada saat ini masih rendah dan masih banyak pelaku usaha yang tidak mendaftarkan usahanya. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan pelaku usaha atas pentingnya izin usaha tersebut; 2) Dalam penerapan perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Palopo memiliki beberapa kendala, seperti ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya izin usaha ini yang didasari kegiatan sosialisasi yang masih kurang dari pemerintah. Informasi yang diperoleh pelaku usaha masih sangat terbatas baik dari sisi intensitas maupun kedalaman informasi. Pelaku usaha juga masih kebingungan terkait tingkat risiko yang kini menjadi basis dalam pelayanan perizinan Sistem OSS RBA. Kemudian, informasi terkait OSS RBA sangat terbatas, pelaku usaha juga kebingungan dalam mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS RBA, yang mana disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat terkait teknologi.
PENERAPAN ASAS PENCEMAR MEMBAYAR DALAM KASUS LINGKUNGAN HIDUP DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF Muh Rifqy Ramadhan; Salmi Salmi
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi penerapan asas pencemar membayar dalam kasus lingkungan hidup melalui pendekatan penyelesaian keadilan restoratif. Asas pencemar membayar (polluter pays principle) merupakan prinsip yang menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan bertanggung jawab untuk menanggung biaya pemulihan dan mitigasi dampak dari pencemaran yang mereka lakukan. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif dimana dilakukan berdasarkan bahan kepustakaan hukum yaitu primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan prinsip ini dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia, khususnya ketika dikombinasikan dengan mekanisme keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi kasus dan analisis hukum normatif terhadap berbagai kasus pencemaran lingkungan yang diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas pencemar membayar melalui keadilan restoratif dapat memberikan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan, dengan memperhitungkan kepentingan para pihak yang terlibat, termasuk masyarakat terdampak dan pelaku pencemaran. Namun, tantangan masih dihadapi dalam hal implementasi yang konsisten dan penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan kerangka kerja keadilan restoratif untuk memastikan penerapan asas pencemar membayar yang lebih optimal dalam upaya perlindungan lingkungan di Indonesia.
PERWUJUDAN ASAS KEADILAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PALOPO Ayub Kasim; Sunarding Sunarding
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Perwujudan Asas Keadilan Dalam Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian Kualitatif dan Pendekatan penelitian adalah Deskriptif dengan jenis penelitian Kualitatif, Prosedur pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palopo dalam mewujudkan asas keadilan meliputi Perencanaan dimana sangat penting di lakukan lebih lanjut, ketika anggaran sudah di tetapkan pada Bantuan Hukum untuk selanjutnya pihak Posbakum akan melakukan pengelolaan anggaran yang tentunya Menyusun Kembali program kerja anggaran yang meliputi beberapa aspek dalam mewujudkan asas keadilan. Pencatatan anggaran Bantuan Hukum tentunya dilakukan oleh pihak posbakum selaku pengguna anggaran dalam pelaksanaan bantuan hukum yang tentunya akan terlaporkan ke pihak Pengadilan setiap tahunnya. Sistem pelaporan menjadi tanggungjawab pihak Posbakum dan pelaporan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada secara tranparansi dan akuntabel. Pihak Posbakum masih kekurangan masalah fasilitas kendaraan akibat dari keterbatasan anggaran pelayanan Bantuan Hukum sehingga belum mampu melaksanakan sosialisasi Bantuan Hukum di daerah pelosok dan terpencil. Keterbatasan SDM menjadi suatu hambatan dalam pengelolaan anggaran Bantuan Hukum, dimana pekerja yang mengurusi masalah administrasi hanya 1 (satu) orang, namun tetap di bantu oleh advokat lainnya, namun tentunya hal ini menjadi persoalan karena Posbakum tidak memiliki pekerja atau staff khusus mengelola anggaran Bantuan Hukum.
DAMPAK HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE CROSS – BORDER Rahmatullah Rahmatullah; Laola Subair
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudut pandang hokum positif terhadap dampak dari transaksi e-comerrcy crossborder bagi konsumen. agar masayarat dapat mengetahui dan memahami ketentuan dalam melakukan transaksi secara daring terutama ketika lintas Negara, sehingga dapat mengantisipasi akibat hokum yang akan timbul. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan hukum, keputusan pengadilan, teori hukum, dan lain-lain, serta dapat mencerminkan pendapat para akademisi. Jenis penelitian normatif ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bisnis e-commerce bisa ditemukan pada Undang-Undang No.8 Tahun 1997 mengenai Perlindungan Konsumen dan dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik. UU ITE telah memberikan pilihan hukum sebagaimana pada Pasal 18 ayat (2) yang mana dijelaskan bahwasanya para pihak ketika melakukan transaksi diberikan kekuatan untuk menentukan hukum yang sah untuk digunakan sebagai media transaksi digital luar negeri. Permasalahan yang ada dalam transaksi secara cross border adalah perjanjian baku yang tertulis pada perjanjian diantara pelaku usaha dan konsumen dengan metode “klik” ini menyebabkan tidak adanya tawar – menawar antara konsumen dan pelaku usaha termsuk dalamnya peroses penyelasaian ketika ada permasalahan.
TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (Studi Penelitian Di Lapas Kelas II A Palopo) Sunarding Sunarding; Hisma Kahman; Hasmawati Hasmawati
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 2) hambatan dalam memenuhi hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Metode Penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo berupa pemberian kegiatan pembinaan, hak integrasi warga binaan, dan layanan kesehatan, 2) hambatan dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yaitu kurangnya petugas pemasyarakatan, sarana dan prasarana kurang memadai, terbatasnya anggaran.
Eksistensi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan di Wilayah Pesisir di Luwu Utara (Perspektif Hukum Lingkungan) Laola Subair
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2024): Vol 4, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Kewenangan  pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir; (2) Sistem pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir; (3) Peranan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir di Luwu UtaraHasil penelitian menunjukkan bahwa : Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir belum maksimal, karena belum maksimalnya sistem perencanaan, belum adanya peraturan daerah (PERDA) sebagai landasan hukum pelaksanaan; Tidak tercapainya pengoptimalisasian Kebijakan dan pengawasan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir. Sistem pengelolaan dalam  sumberdaya kelautan di wilayah pesisir belum maksimal, sehingga minimnya tingkat pemahaman masyarakat. Minimnya koordinasi instansi pemerintah dan swasta sehingga pelaksanaan sosialisasi tidak maksimal. Peranan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan belum maksimal, karena minimnya sikap dan partisipasi masyarakat, sebab implementasi pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir masih didominasi keinginan pemerintah dari pada kepentingan masyarakat.

Page 4 of 7 | Total Record : 64

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025 Vol. 5 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol 4, No 1 (2024): Vol 4, No 1 (2024) Vol. 4 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol 4, No 2 (2024): Agustus 2024 Vol 3, No 2 (2023): Vol.3 No 2 2023 Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023 Vol 2, No 1 (2022): Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021