Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Selamat datang di situs OJS Universitas Andi Djemma, Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum, yang memiliki tujuan untuk memberikan sumbangsih pada eksplorasi teori dan praktik di bidang Hukum secara menyeluruh. Dengan semangat untuk memperkaya dan menyebarkan pengetahuan mengenai Hukum di Indonesia kepada masyarakat luas, sehingga segala artikel yang ada dalam Jurnal To Ciung dapat diunduh secara gratis. Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal akademik double-blind review untuk studi Hukum yang diterbitkan oleh LP2M Universitas Andi Djemma, Fakultas Hukum, Universitas Andi Djemma. Maka dari itu, Jurnal To Ciung mengharapkan kepada para mahasiswa, peneliti, akademis maupun praktisi untuk memasukkaa naskah yang berkualitas, original, dan ditulis sesuai ketentuan pada fokus topik mengenai bidang hukum yang menjadi focus kajian yang dilakukan diantaranya seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Pemda dan Pemdes, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, Hukum Agraria dan/atau yang berkaitan dengan Ilmu Hukum. Jurnal ini diterbitkan secara berkala, dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus) dan setiap penerbitan hanya akan menerbitkan maksimal 7 (tujuh) artikel. Tertarik untuk mengirimkan naskah ke jurnal ini? Baca ketentuan penulisan, mendownload template, serta baca author guidelines. Segara untuk register terlebih dahulu dan log ini dan mulai lah untuk melalui proses. Langkah selanjutnya untuk membaca ketentuan dalam publikasi jurnal termasuk untuk biaya publication fee.
Articles
64 Documents
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM FORMIL ONLINE DISPUTE RESOLUTION DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Nur Udpa]]>
<![CDATA[ Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2022): Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKSengketa perdagangan yang dilaksanakan secara elektronik menimbulkan pemikiran terkait solusi dalam menyelesaikan sengketa yang melalui media internet yang dikenal dengan Online Dispute Resolution (ODR).Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat sebuah permasalahan yaitu penerapan hukum acara Online Dispute Resolution di Indonesia. Adapun hasil dari penulisan ini yaitu Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan berbasis Online (Online Dispute Resolution) di Indonesia menurut penulis belumlah dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan minimnya kepastian hukum atas penyelesaian sengketa dengan menggunakan teknologi informasi. Indonesia seyogyanya mampu melaksanakan ODR dalam proses penyelesaian sengketa dimulai dengan memperbaiki infrastruktur teknologi informasi dan selanjutnya mengundangkan regulasi berkaitan dengan pelaksanaan ODR.Kata kunci : ODR, Sengketa, ADR]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL (STUDI KASUS POLRES TORAJA UTARA) ]]>
<![CDATA[Tri Abriana Maruf]]>
<![CDATA[ Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2022): Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak.Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Polres Toraja Utara), yang bertujuan untuk menjawab Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di kabupaten Toraja Utara? dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Kabupaten Toraja Utara? Data yang disajikan dianalisis secara deskriptif, yaitu dalam bentuk uraian yang menghubungkan antara ketentuan teori dan hasil penelitian di lapangan. Dari hasil penelitian Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Polres Toraja Utara) yaitu : Faktor internal yang meliputi Agama, Ekonomi, dan keluarga sedangkan Faktor eksternal meliputi pengaruh miras, suka sama suka, dan di rayu. Hasil Penelitian berikutnya menjelaskan tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada anak saat menjadi korban pelecehan seksual. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban Pelecehan Seksual.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN SANKSI PIDANA DENDA DAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI GORONTALO ]]>
<![CDATA[Romy H Yiola]]>
<![CDATA[ Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2022): Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sanksi pidana denda dan Uang pengganti dalam perkara tindak tindana korupsi serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pembayaran pidana denda dan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Jenis Penulitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Juridis Empiris, bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara akan tetapi pelaksanaannya belum optimal, hal ini disebabkan masih banyak terpidana kasus korupsi lebih memilih pidana kurungan dan pidana penjara dari pada membayar pidana denda dan uang pengganti. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan sanksi pembayaran pidana denda dan uang pengganti adalah peraturan perundang-undangan yang belum jelas mengatur tentang penyitaan harta hasil korupsi, hakim yang tidak memiliki keahlian pendukung dalam memilah mana harta yang berasal dari korupsi dan mana yang bukan hasil korupsi, jaksa dalam mencari dan melakukan eksekusi putusan hakim serta kesadaran hukum masyarakat yang enggan memberitahukan adanya tindak pidana korupsi serta harta benda hasil korupsi yang mereka ketahui. Upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan sanksi pidana denda dan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dalam rangka mengembalikan kerugian negara adalah hendaknya penuntut umum menuntut hukuman subsider maksimal agar para koruptor lebih memilih pembayaran uang pengganti dari pada menjalani hukuman penjara, perlunya pelatihan bagi jaksa dan hakim dalam rangka penentuan harta benda hasil korupsi dan penylidikan harta benda hasil korupsi serta memberikan pendidikan terhadap masyarakat tentang bahaya korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab teerhadap kerugian negara.Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Sanksi Denda. ]]>
<![CDATA[PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIKOTA PALOPO ]]>
<![CDATA[Kodrat Kodrat]]>;
<![CDATA[Muhammad Salam Amrullah]]>
<![CDATA[ Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Palopo terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, Untuk mengetahui Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif-empiris yakni metode untuk melakukan penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Palopo sudah baik dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Adapun upaya yang diberikan kepada korban yaitu dengan memberikan layanan konseling dan Layanan mediasi kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Faktor yang menghambat DPPPA dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah Konseling tidak maksimal, sulit untuk menghubungi pelaku. Solusi dari DPPPA ialah Mengoptimalkan layanan terhadap masyarakat terutama kepada rumah tangga serta aktif dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. ]]>
<![CDATA[PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI KASUS POLRES PALOPO) ]]>
<![CDATA[Sri Wijayanti]]>;
<![CDATA[Hasmawati Hasmawati]]>
<![CDATA[ Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penadahan padadasarnya merupakan tindak pidana yang terjadi setelah adanya kejahatan awal. Tindak pidana penadahan merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan, Perangkat hukum diperlukanan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat, salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Sebagai penegak hukum kepolisian,penyidik mempunyai kewenangan penuh dalam melakukan tindakan pembuktian terhadap pelaku penadahan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam pembuktian perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Palopo dan bagaimanakah pelaksanaan pembuktian oleh Kepolisian Polres Kota Palopo dalam perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor pada tahap penyidikan. Penelitian ini dilakukan diKepolisian Resor (Polres) Kota Palopo yang beralamat di Jl. Oppu Tossapaile,Boting, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative empiris.]]>
<![CDATA[ANALISIS PELAKSANAAN MUTASI JABATAN DI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA BULAN JUNI TAHUN 2021 ]]>
<![CDATA[Haidar Haidar]]>;
<![CDATA[Mudzakar NB.]]>
<![CDATA[ Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atau penjelasan tentang pelaksanaan mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara apakah sudah sesuai dengan kompetensi PNS di bidangnya masing-masing dan bagaimana implikasi politik, pemerintahan, dan administratif dalam pelaksanaan mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi bagi lembaga pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Utara dalam pelaksanaan mutasi jabatan di Kabupaten Luwu Utara. Dari segi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pemerintahan terutama kajian tentang mutasi jabatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam hal penempatan PNS serta mengetahui bagaimana implikasi dari pelaksanaan mutasi jabatan di pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Dianalisa secara kualitatif berdasarkan laporan dan catatan yang ada di lapangan. Dengan teknik pengumpulan data meliputi data primer yaitu observasi dan wawancara serta data sekunder yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mutasi jabatan di pemerintah Kabupaten Luwu Utara diselenggarakan dalam rangka penyegaran organisasi agar tidak terjadi kejenuhan bagi PNS serta untuk peningkatan karir PNS. Pada umumnya, penempatan pegawai sudah sesuai dengan kompetensi di bidangnya masing-masing. Namun, masih ada beberapa penempatan PNS yang yang tidak sesuai tetapi dinilai berdasarkan pengalamannya dalam bidang tersebut serta masih ada penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan pesyaratan kepangkatan. Mutasi yang diselenggarakan pada Tahun 2021 yaitu pada Bulan Juni di pemerintah Kabupaten Luwu Utara tidak menunjukkan implikasi politik pemerintahan maupun administratif yang siginifikan.]]>
<![CDATA[PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA SENGKETA TANAH DI KOTA PALOPO (STUDI PENELITIAN KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM PALOPO) ]]>
<![CDATA[Fitrianur Fitrianur]]>;
<![CDATA[Graicella Sarawati]]>
<![CDATA[ Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Palopo dalam penanganan perkara sengketa tanah dikota Palopo. Dalam Jurnal ini permasalahan yang penulis angkat yaitu bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Palopo dalam penanganan perkara sengketa tanah, dan apa saja yang menghambat peran Lembaga Bantuan Hukum Palopo dalam penangan perkara sengketa tanah dikota Palopo. Dari hasil penelitian, peran Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan perkara sengketa, yaitu mendampingi semua orang yang datang meminta jasa bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi. Adapun faktor yang menghambat Lembaga Bantuan Hukum Palopo dalam penanganan perkara sengketa tanah di kota palopo, yaitu Faktor Financial dan juga kurangnya tenaga hukum.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBIMBINGAN DAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II PALOPO (STUDI PENELITIAN LAPAS KELAS II A PALOPO) ]]>
<![CDATA[Salmi Salmi]]>;
<![CDATA[Riswandi Riswandi]]>
<![CDATA[ Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keberhasilan tujuan Pemasyarakatan tergantung dari beberapa pihak yang terkait antara lain petugas-petugas yang melakukan pembinaan, instansi- instansi yang terkait dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan narapidana. Masyarakat memiliki peranan yang sangat berarti dalam proses resosialisasi narapidana yang saat ini masih sulit dilaksanakan. Dalam melaksanakan pembinaan, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus dapat menjaga keseimbangan dan memberikan perlakuan yang sama terhadap sesama narapidana. Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya juga harus memperhatikan sisi kemanusiaan dan hak asasi manusia, karena narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang seharusnyamendapat perhatian yang wajar terutama perhatian terhadap hak-hak narapidana baik selama menjalani masa pidana maupun yang telah selesai menjalani hukumannya]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP RETRIBUSI PARKIR DI KOTA PALOPO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PARKIR (STUDI PENELITIAN PUSAT NIAGA PALOPO) ]]>
<![CDATA[Burhanuddin Burhanuddin]]>;
<![CDATA[Faisal Baharuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Analisi Hukum Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir, yang bertujuan untuk menjawab masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana Sistem Retribusi Parkir yang ada di Kota Palopo terkhusus di wilayah Pusat Niaga Palopo (PNP) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012? Dan Upaya apa yang dilakukan Pemerintah meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Retribusi Parkir yang ada di kota Palopo terkhusus di wilayah Pusat Niaga Palopo (PNP). Dari hasil penelitian upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan sosialisasi terkait aturan yang berlaku serta memberikan teguran kepada pengunjung atau pengendara yang melanggar. Penelitian ini merekomendasikan perlunya suatu kerja lebih dari instansi terkait dalam bentuk pemberian sanksi kepada para pelanggar yang tidak mengikuti aturan yang semestinya tentang retribusi parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012. Peran kesadaran masyarakat juga sangat penting agar aturan yang sudah ditetapkan mengenai retribusi parkir itu kemudian benar – benar sesuai dengan kenyatannya di lapangan.]]>
<![CDATA[KINERJA PEGAWAI DI PUSKESMAS BASTEM UTARA ]]>
<![CDATA[arif1 Ferdian]]>;
<![CDATA[Burhanuddin Burhanuddin Burhanuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah dimana kinerja pegawai di puskesmas bBastem Utara masih rendah baik dari sektor SDM maupun saran dan prsarna ada beberapa penyebabnya mulai dari akses sarana transportasi sangat sulit, jauh dari pusat kota dan merupakan desa terpencil dan terjauh di Luwu. Penelitian ini untuk mengukur kinerja pegawai di Puskesmas Bastem Utara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi.]]>
