cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Rifqy Ramadhan
Contact Email
Muh.rifqy.ramadhan@unanda.ac.id
Phone
+6285298754924
Journal Mail Official
Jurnaltociungjurnalilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sultan Hasanuddin No. 13 Kota Palopo
Location
Kota palopo,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Andi Djemma Palopo
ISSN : 2828383     EISSN : 2828383     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Selamat datang di situs OJS Universitas Andi Djemma, Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum, yang memiliki tujuan untuk memberikan sumbangsih pada eksplorasi teori dan praktik di bidang Hukum secara menyeluruh. Dengan semangat untuk memperkaya dan menyebarkan pengetahuan mengenai Hukum di Indonesia kepada masyarakat luas, sehingga segala artikel yang ada dalam Jurnal To Ciung dapat diunduh secara gratis. Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal akademik double-blind review untuk studi Hukum yang diterbitkan oleh LP2M Universitas Andi Djemma, Fakultas Hukum, Universitas Andi Djemma. Maka dari itu, Jurnal To Ciung mengharapkan kepada para mahasiswa, peneliti, akademis maupun praktisi untuk memasukkaa naskah yang berkualitas, original, dan ditulis sesuai ketentuan pada fokus topik mengenai bidang hukum yang menjadi focus kajian yang dilakukan diantaranya seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Pemda dan Pemdes, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, Hukum Agraria dan/atau yang berkaitan dengan Ilmu Hukum. Jurnal ini diterbitkan secara berkala, dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus) dan setiap penerbitan hanya akan menerbitkan maksimal 7 (tujuh) artikel. Tertarik untuk mengirimkan naskah ke jurnal ini? Baca ketentuan penulisan, mendownload template, serta baca author guidelines. Segara untuk register terlebih dahulu dan log ini dan mulai lah untuk melalui proses. Langkah selanjutnya untuk membaca ketentuan dalam publikasi jurnal termasuk untuk biaya publication fee.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 64 Documents
 3   4   5   6   7 
ANALISIS HUKUM SISTEM PENGAWASAN DPRD KOTA PALOPO TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN AHKIR TAHUN WALIKOTA PALOPO ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Sunarding Sunarding; Umar Laila
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2024): Vol 4, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan DPRD Kota Palopo Terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Walikota Palopo atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Penelitian ini dilakukan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian lapangan (field study) sehingga metode pendekatan yang digunakan adalah Normatif-Empiris yang artinya penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif dimana cara untuk memperoleh datanya dilakukan dan diambil secara langsung dari subjek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan.Dari penelitian yang dilakukan untuk Analisis Hukum Sistem Pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap laporan pertanggung jawaban akhir tahun Walikota Palopo atas pelaksanaan APBD, pada intinya adalah agar terwujudnya pengawasan DPRD terhadap APBD yang langsung, agar dapat mengawasi dan mengontrol berjalannya optimalisasi kinerja pemerintah untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap pelaksanaan APBD Kota Palopo Tahun 2022 antara lain, tahapan pengawasan terhadap perencanaan APBD, tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, serta pengawasan terhadap LKPJ Kepala Daerah melaporkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (APBD). Hambatan yang dihadapi DPRD dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD antara lain, faktor internal dan faktor eksternal.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGAWASAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA PALOPO Ayub Kasim; Kasmad Kamal
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2024): Vol 4, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan izin penyelenggaraan reklame dan untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo, penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan Normatif-Empiris dan data yang dihasilkan adalah deskriptif dengan yang diperoleh langsung dari subjek sebagai sumber pertama. Penelitian yang dilakukan untuk analisis hukum terhadap pengawasan pemberian izin penyelenggaraan reklame di Kota Palopo adalah agar tercapainya pengawasan pemberian izin penyelenggaraan reklame yang baik dan tertib. Pelaksanaan izin penyelenggaraan reklame berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame, maksud dan tujuan perizinan, ruang lingkup, perizinan reklame, penyelenggaraan reklame, kewajiban dan larangan penyelenggara reklame, pencabutan izin, bangunan reklame di lokasi yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah, Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban. Faktor yang mempengaruhi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo yaitu faktor pendukung, dan faktor penghambat.
PERNIKAHAN SIRI DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF SERTA DAMPAK HUKUM AKIBAT PERNIKAHAN SIRI Rahmatullah Rahmatullah; Muh Rifqy Ramadhan Ramadhan
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2024): Vol 4, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudut pandang hukum positif terhadap perkawinan siri dan dampak dari perkawinan siri, agar masayarat dapat mengetahui ketentuan dalam pernikahan dan dampak dari perkawinan siri sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum melakukan perkawinan siri. Tipe penelitian yang digunakan ialah normatif atau penelitian perpustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder berbaga seperti teori hukum, Keputusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan dapat berasal dari pendapat sarjana yang ahli dibidangnya. Maka dari itu, Penelitian yang dilakukan ini adalah jenis normatif sehingga menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan siri tidak diakui/tidak sah secara hukum nasional walaupun secara agama dinyatakan sah selama memenuhi unsur – unsur pernikahan, namun dalam UUP dan KHI sahnya suatu perkawinan apabilah dilakukan pencatatan sehinggah adanya bukti otentik. Dampak dari perkawinan siri dari pihak perempuan(istri) yaitu tidak akui oleh Negara/tidak sah secara hukum sehingga tidak adanya hubungan keperdataan dengan suami dari pernikahan siri, hal yang dikhawatirkan adalah apabilah suami ingkar dari tanggung jawab. Sementara dari pihak anak sebelum adanya putsan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010) anak yang lahir dari perkawinan siri hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga dari ibu tetapi setelah adanya keputusan Mk tersebut anak yang lahir dari perkawinan siri dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya.
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Andi Fatmawati Syam
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2023): Vol.3 No 2 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sudah disahkan olehPemerintah Indonesia, UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menggantikan UU No. 3 tahun 2007 tentang Pengadilan Anak. UU SPPA ini telah memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejak proses awal penanganannya sampai pada pelaksanaan hukuman. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa menurut UU No. 11 tahun 2012, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui beragam bentuk. Anak Berhadapan Hukum (ABH)dibagi atas 3 klasifikasi yaitu sebagai Anak Pelaku, Anak Korban dan Anak saksi. Selain itu dalam penanganannya Anak berhadapan hukum harus dibedakan dari orang dewasa pada setiap tingkatan proses, baik itu dari mulai penyelidikkan, penyidikkan maupun saat litigasi. Selain itu, setiappelaksanaan proses Anak wajib didampingi oleh pendamping. Pada aturan yang baru ini juga mengenalkan dan menekankan diversi, yaitu aspek non litigasi dalam menyelesaikan perkara. Padaproses diversi, penyelesaian kasus diupayakan sebisa mungkin di luar peradilan
ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PENGAJUAN BPJS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS Fitri Nur
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2023): Vol.3 No 2 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pelayanan Kesehatan di Puskesmas Maroangin Kota Palopo dan apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan dan pelayanan kesehatan tersebut. Metode penelitian menggunakan normative empiris yang dilakukan dengan pengumpulan data, observasi dan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yaitu pelaksanaan pelayanan di Puskesmas Maroangin telah dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan standar operasional pelayanan, kendalanya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memilikiketerampilan lebih seperti di rumah sakit karena puskesmas juga merupakan pelayanan dasar, sehinggahanya memberikan pelayanan Kesehatan dasar saja. Masyarakat juga kurang mengetahui tentang hak-hak sebagai pengguna BPJS sehingga mendiskriminasi pelayanan Puskesmas.
ANALISIS HUKUM PENGUKURAN ULANG BIDANG TANAH DARI HASIL MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu) Sunarding Sunarding
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2023): Vol.3 No 2 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengukuran ulang bidang tanah dari hasil mediasi dalam penyelesaian sengketa batas, dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengukuran ulang di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan empiris. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang diambil adalah melalui wawancara dan dari dokumen yang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Pelaksanaan pengukuran ulang batas bidang tanah sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu didasarkan atas permohonan, dan Pengukuran ulang dilakukan dengan pertimbangan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap subjek dan objek. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengukuran ulang batas kepemilikan tanah dalam rangka pengembalian batas bidang tanah di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu yaitu belum ada kesepakatan terhadap pemasangan tanda batas tanah yang dimohonkan.
IMPLEMENTASI PASAL 267 AYAT (1) UU NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM KAMERA TILANG ELEKTRONIK Windy Natalia; Nahdiya Sabrina
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2023): Vol.3 No 2 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPeneliti mengambil judul Implementasi Pasal 267 Ayat (1) Uu Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Kamera Tilang Elektronik (Studi Di Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Malang) dengan tujuan mengetahui penerapan sanksi pidana denda dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas diWilayah Hukum Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Malang, serta untuk mengetahui kendala dalam penerapan sanksi pidana denda dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Malang serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat Satuan Lalu LintasPolisi Resort dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil analisis bahwa penerapan sanksi pidana denda dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Malang menggunakan sistem E-tilang kamera statis dan mobil incar dalam penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu-lintas dimana hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 267 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, namun belumlah maksimal sebab masih banyaknya pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh masyarakat Kota Malang.
EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA POLISI SEKTOR WARA KOTA PALOPO Umar Laila; Sunarding Sunarding; Hasmawati Hasmawati
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2023): Vol.3 No 2 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice pada Polisi Sektor Wara Kota Palopo dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala/penghambat dalam Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice pada Polisi Sektor Wara Kota Palopo. Data yang disajikandi analisis secara deskriptif dalam bentuk uraian yang menghubungkan antara ketentuan teori dan hasil penelitian di lapangan. Dari hasil penelitian dapat diketahui Proses Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice pada Polisi Sektor Wara Kota Palopo: Mediasi, Permohonan Perdamaian, Berita Acara, Gelar Perkara Khusus, Penerbitan SP3 dan Pencatatan. Proses Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice pada Polisi Sektor Wara Kota Palopo, tentunya harus memenuhi beberapa syarat, yankni syarat formil dan materilnya sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Internal POLRI yaitu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative. Pada dasarnya perkara tindak pidana dapat dihentikan pada tahap penyelidikan dan/atau penyidikan berdasarkan keadilan restorative hanya pada tindak pidana yang bukan tindak pidana berat dan tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala/penghambat dalam Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice pada Polisi Sektor Wara Kota Palopo yaitu dalam pelaksanaannya pihak korban dan pelaku tidak menemukan kesepakatan untuk berdamai karena disebabkan pihak pelaku tidak dapat memenuhi apa yang menjadi syarat perdamaian dan permintaan pihak korban, seperti permintaan korban terkait ganti kerugian. Kemudian faktor selanjutnya ada sebagian masyarakat yang sampai saat ini masih menganggap dan menginginkan pelaku tindak pidana agar dipenjarakan saja sebagai bentuk efek jera dan juga pemenuhan keadilan bagi pihak korban. 
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terkait dengan Pemberian Kredit Tanpa Agunan Daniar UNMER
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2023): Vol.3 No 2 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kredit, membuat beberapa bank yang membuat kebijakan memberikan kredit tanpa agunan. Kredit ini diberikan hanya dengan asas kepercayaan saja. Hal ini menimbukan pertanyaan bagaimanakan perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur wanprestasi dan apakah perlindungan hukum tersebut sudah diberikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan yang merupakan payung hukum bagi pelaksanaan seluruh operasional kegiatan usaha dalam dunia perbankan. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa (1).Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditur  yang memberikan kredit tanpa agunan, karena undang-undang tersebut masih belum terdapat aturan penyelesaian sengketa yang muncul terkait dengan adanya pemberian kredit tanpa agunan ini. Undang-undang Perbankan hanya menyebutkan sanksi Pidana dan Administratif yang terdapat pada BAB XIII Pasal 46 sampai dengan 53; (2). Untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur terkait dengan pemberian kredit tanpa agunan, di Bank X telah dilindungi oleh asuransi kredit, yaitu Asuransi Jamkrindo.
PEMILU SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DENGAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP Haedar Djidar
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2023): Vol.3 No 2 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini lebih fokus membahas tentang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019. Penerapan sistem proporsional terbuka ditengah sistem multipartai membuat pelaksanaannya menjadi rumit dan sangat kompleks. Keruwetan dalam teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara memunculkan berbagai macam masalah yang menyedot energi penyelenggara yang tidak sedikit. Pada Pemilu antara tahun 1955 hingga Pemilu 1999, Indonesia sempat menggunakan sistem pemilu proporsional tertutup. Namun, sistem ini berubah pada Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019, yang menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Dalam artikel ini, akan menjelaskan sistem proporsional tertutup, kelebihan dan kekurangannya. Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normative), dengan mengabstrasi bahan-bahan hukum, baik primer, bahan skunder maupun tersier dengan pendekatan kualitatif. Selanjuntnya dianalisis dengan metode inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, sistematisasi dan interpretasi. Sehingga diharapkan peneulisan ini nantinya memberikan masukan kritis terhadap kompleksnya pelaksanaan pemilu 2024 jika partai politik peserta pemilu bertambah dengan tetap menggunakan sistem proporsional varian terbuka berbasis suara terbanyak, masih adakah yang mau menjadi petugas KPPS dengan beban kerja yang hampir diluar kapasitas normal, berapa biaya honor yang mesti ditambahkan, berapa banyak anggaran yang mesti disediakan untuk menyelenggarakan pemilu yang kompleks seperti itu. Sedangkan Penghematan anggaran seperti yang banyak diperkirakan dalam pemilu serentak 2019 ternyata tidak terbukti, bahkan jika dibandingkan dengan pemilu 2014, anggaran pemilu 2019 justru mengalami peningkatan yang cukup besar. Satu-satunya pilihan yang bisa diambil pada pelaksanaan pemilu 2024 adalah menggunakan sistem proporsional varian tertutup, inilah pilihan paling memungkinkan diantara berbagai macam pilihan yang ada untuk mencari model atau sistem pemilu serentak yang lebih efektif.Kata Kunci; Pemilu, Sederhana, Biaya Ringan, Proporsional Tertutup

Page 5 of 7 | Total Record : 64

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025 Vol 4, No 1 (2024): Vol 4, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 4 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol 3, No 2 (2023): Vol.3 No 2 2023 Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023 Vol 2, No 1 (2022): Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021