cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Rifqy Ramadhan
Contact Email
Muh.rifqy.ramadhan@unanda.ac.id
Phone
+6285298754924
Journal Mail Official
Jurnaltociungjurnalilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sultan Hasanuddin No. 13 Kota Palopo
Location
Kota palopo,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Andi Djemma Palopo
ISSN : 2828383     EISSN : 2828383     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Selamat datang di situs OJS Universitas Andi Djemma, Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum, yang memiliki tujuan untuk memberikan sumbangsih pada eksplorasi teori dan praktik di bidang Hukum secara menyeluruh. Dengan semangat untuk memperkaya dan menyebarkan pengetahuan mengenai Hukum di Indonesia kepada masyarakat luas, sehingga segala artikel yang ada dalam Jurnal To Ciung dapat diunduh secara gratis. Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal akademik double-blind review untuk studi Hukum yang diterbitkan oleh LP2M Universitas Andi Djemma, Fakultas Hukum, Universitas Andi Djemma. Maka dari itu, Jurnal To Ciung mengharapkan kepada para mahasiswa, peneliti, akademis maupun praktisi untuk memasukkaa naskah yang berkualitas, original, dan ditulis sesuai ketentuan pada fokus topik mengenai bidang hukum yang menjadi focus kajian yang dilakukan diantaranya seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Pemda dan Pemdes, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, Hukum Agraria dan/atau yang berkaitan dengan Ilmu Hukum. Jurnal ini diterbitkan secara berkala, dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus) dan setiap penerbitan hanya akan menerbitkan maksimal 7 (tujuh) artikel. Tertarik untuk mengirimkan naskah ke jurnal ini? Baca ketentuan penulisan, mendownload template, serta baca author guidelines. Segara untuk register terlebih dahulu dan log ini dan mulai lah untuk melalui proses. Langkah selanjutnya untuk membaca ketentuan dalam publikasi jurnal termasuk untuk biaya publication fee.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 64 Documents
 1   2   3   4   5 
REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI TINJAU DARI UU PEMILU NO 7 TAHUN 2017 DAN UU PARTAI POLITIK NO 2 TAHUN 2011 DI KOTA PALOPO. Wahyudi Yunus
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Di Tinjau Dari UU Pemilu No 7 Tahun 2017 dan UU Partai Politik No 2 Tahun 2011 Di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perekrutan calon anggota legislatif ditinjau berdasarkan UU Pemilu No 7 Tahun 2017 dan UU Parpol No 2 Tahun 2011 , dan untuk mengetahui pelaksanaan perekrutan calon anggota legislatif di Kota Palopo. Jenis dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini termasuk penelitian empiris karena dimaksudkan untuk mengetahui perekrutan calon anggota legislatif. Dalam melakukan analisa data, penulis menggunakan analisa kualitatif, yaitu setelah data-data tersebut terkumpul sedemikian rupa, data tersebut diklarifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut. Penelitian ini mengunakan metode berfikir induktif dari permasalahan yang bersifat khusus menjadi pernyataan yang bersifat umum. Berdasarkan dengan hasil penelitian, pengaturan mengenai sistem rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik menurut UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan ada 21 persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Anggota DPRD, selain itu juga diatur mengenai sistem rekrutmen Calon Anggota DPRD oleh partai politik yakni mulai dari pendaftaran calon oleh partai politik hingga pendaftaran calon Calon Anggota DPRD oleh partai politik ke KPU Peneliti menilai bahwa, sistem rekrutmen Calon Anggota DPRD oleh partai politik yang termuat dalam Undang-Undang UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan UU Parpol No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik masih kurang jelas, tidak memenuhi unsur untuk di pedomani, dan masih sangat prematur padahal seharusnya suatu aturan mengenai mekanisme rekrutmen seorang pemimpin daerah dapat diatur secara jelas, tegas, dan mengikat. Sehingga Dalam pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif di Kota Palopo partai-parai politik tersebut mengacu kepada AD/ART partai politik dan beberapa aturan yang sesuai dengan peraturan undang-undangan. Pola rekrutmen politik yang dilakukan adalah dengan mekanisme secara tertutup-tebuka oleh partai Golkar, secara terbuka oleh partai Nasdem, dan secara tertutup oleh partai Kebangkitan Bangsa yang mengutamakan dari kader yang memiliki loyalitas terhadap partai.
PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS POLRES PALOPO) Sulastryani Majid
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi yang semakin canggih, mendorong penggunaan media social menjadi sepakin pesat. Berbagai kegiatan positif dilakukan melalui media sosial. Namun tidak jarang media sosial ini dijadikan sebagai tempat melakukan tindak pidana, seperti halnya tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di Kota Palopo. Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan kejahatan dunia maya yang lebih dikenal dengan cyber crime, yakni istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Untuk menekan angka kriminalitas yang terjadi di dunia maya, maka dibutuhkan kerja yang maksimial dari pihak penyidik. Proses penyidikan dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Kota Palopo dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat tugas penyidik polres Palopo dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik di kota Palopo diantaranya ahli bahasa, Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, dan Masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah.
ANALISIS KINERJA PEGAWAI BADAN DIKLAT PADA PUSAT KAJIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR (PKP2A) II LAN MAKASSAR. Muhammad Ardiansyah Makmur; Harianto Harianto
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hal ini dilatar belakangi pentingnya kinerja pegawai untuk mencapai pemerintahan yang baik (Good governanace). Maka beban tugas dan tanggung jawab dirasakan semakin berat, karena aparatur dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat dan tepat. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kinerja pegawai pada badan Diklat PKP2A II LAN Makassar. Untuk mencapai tujuan penelitian ini makan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yakni untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis pada badan Diklat PKP2A II LAN Makassar dengan menggunakan pengumpulan data secara kuesioner, observasi, telaah dokumentasi mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai badan Diklat PKP2A II LAN Makassar sudah cukup baik, Namun hendaklah ditingkatkan dan factor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai dapat diidentifikasi dan dievaluasi agar kinerja pegawai kemudian kinerja unit dan kinerja organisasi dapat tercapai
TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN PADA KELURAHAN TO’BULUNG KECAMATAN BARATERHADAP PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PALOPO Abdul1 Haris
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadapPelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Tingkat Kepuasan Pelanggan Pada Kelurahan To’ Bulung Kecamatan Bara Terhadap Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo. Subjek penelitian ini adalah masyarakat pengguna pelayanan yaitu sebanyak 42 responden. Instrumen dalam penelitian ini adalah pedoman umum penyusunan tingkat kepuasan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang No. 32 tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mengemban tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pelayanan air bersih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian survey, dengan tipe penelitian deskriptif. Dalam mengumpulkan data menggunakan angket, wawancara, dengan informan. Kemudian dibantu dengan data melalui observasi. Teknik sample yang digunakan adalah sample sampling Porposive. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukan bahwa Tingkat Kepuasan Pelanggan terhadap pelayanan Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo, melalui pendekatan Cakupan Pelayanan 21 responden menjawab baik, Kualitas Air Distribusi sebanyak 21 responden,Kontinutas Air 21 responden, Penerapan Meter Air sebanyak 21 responden, Kecepatan Penyambungan baru sebanyak 21 responden, Kemampuan Penanganan Penagian sebanyak 21 responden. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo. Dapat dikategorikan “buruk”.
EKSISTENSI HAK PENGUASAAN MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA Laola Subair
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak penguasaan suatu tanah merupakan masalah yang penting, karena banyaknya penguasaan tanah tidak sesuai dengan jiwa UUPA itu sendiri, mengakibatkan penggunaan tanah tidak sesuai dengan sifat tanah sendiri sehingga menimbulkan permasalahan yang sangat sensitif dalam sistem pertanahan di negara Republik Indonesia ini.
PENERAPAN APLIKASI E-COURT DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERDATA SEBAGAI WUJUD PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN Muh. Chaezar Fachreza Harla; Hasmawati Hasmawati
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan aplikasi e-Court pada penyeleseaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Palopo serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan aplikasi e-Court sebagai wujud peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Palopo. Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif-empiris, dengan data kepustakaan sebagai data utama seperti buku dan undang-undang yang didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Palopo, dengan analisis data yang deskriptif berdasarkan data saat ini untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi, kemudian ditulis secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi e-Court dalam proses penyelesaian perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Palopo sebagai implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan belum sepenuhnya diterapkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dikarenakan pengajuan gugatan melalui aplikasi e-Court itu sendiri harus melalui Advokat yang sudah terdaftar atau memiliki akun e-Court, sedangkan para principal atau pihak yang mengajukan gugatan tanpa pendampingan Advokat harus melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri. Adapun Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan aplikasi e-Court dalam proses penyelesaian perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Palopo sebagai implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan meliputi faktor Regulasi (Peraturan Perundang-undangan) yang terdapat didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagai landasan hukum didalam penerapan aplikasi e-Court dan faktor Penguasaan Teknologi Informasi (IT) bagi stakeholder sebagai pelaksana penerapan aplikasi e-Court, serta faktor jaringan internet juga dapat menjadi faktor penggunaan aplikasi e-Court itu sendiri, dikarenakan ada beberapa daerah yang terkadang mengalami gangguan jaringan.
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEDIA: ANALISIS TERHADAP PENYIARAN YANG MENYIMPANG DARI KRITERIA USIA Muh. Chaezar Fachreza Harla; Salmi Salmi; Annisa Amalia Syukur
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian yang bertujuan adalah untuk menentukan apakah anak di bawah umur dilindungi secara hukum oleh siaran televisi yang tidak mencantumkan informasi umur yang relevan dengan isi siaran tersebut dan apakah lembaga penyiaran tersebut bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melindungi anak di bawah umur dari tontonan yang tidak mendidik untuk menjaga psikologis dan tingkah laku anak. Studi ini dilakukan di Komisi Penyiaran Lembaga Daerah (KPID) Sulawesi Selatan dan melibatkan beberapa stasiun televisi lokal di Makassar, seperti TVRI, Fajar TV, dan Celebes TV. Teknik wawancara dan pengumpulan data digunakan secara langsung dan melalui website resmi stasiun televisi tersebut lalu menganalisa untuk menjadi satu kesatuan yang utuh.Adapun hasil penelitian ini, yaitu menunjukkan bahwa masih banyaknya program televisi yang melanggar aturan P3SPS dan memberikan dampak negatif pada anak di bawah umur.
ISTINBAT HUKUM DALAM MERUMUSKAN KEBOLEHAN MENGKASAR SHALAT DALAM PERJALANAN Umar Laila; Usman Jafar
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Istinbat hukum merupakan proses penarikan hukum dari dalil-dalil syariat untuk menjawab permasalahan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Artikel ini membahas istinbat hukum dalam konteks kebolehan mengqashar shalat bagi musafir. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis terhadap dalil Al-Qur'an, hadis, serta pandangan para ulama, kajian ini mengungkapkan bahwa kebolehan mengqashar shalat memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam. Artikel ini juga menjelaskan kriteria perjalanan yang membolehkan pengqasharan shalat, seperti jarak minimum, niat perjalanan, dan tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat. Melalui analisis istinbat hukum, disimpulkan bahwa kebolehan mengqashar shalat adalah bentuk kemudahan (rukhsah) yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban ibadah dan kondisi perjalanan yang sering kali melelahkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman umat Islam tentang hukum-hukum perjalanan dalam ibadah shalat.
TINJAUAN HUKUM PEMERINTAH DESA DALAM TRANSPARANSI ALOKSI DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA (Studi Penelitian Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur) Hisma Kahman; Hasmawati Hasmawati; Sunarding Sunarding
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Pemerintah Desa Dalam Transparansi Aloksi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Di Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Adapun Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana pengelolaan administrasi dan keuangan dana desa apakah sudah bersifat transparansi terhadap masyarakat di Desa Lakawali berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024. Dan apa faktor penghambat penggelolaan administrasi dan keuangan Dana Desa Lakawali, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat mengenai keterbukaan dan terpublikasinya bantuan yang telah di berikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Lakawali telah sesuai dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 dengan menerapkan prinsip Transparansi Alokasi Dana Desa. Sedangkan dalam proses pengelolaanya ada lima tahap yakni, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan dan di harapkan faktor penghambat pengelolan dana desa dapat di atasi sehingga masyarakat desa bisa hidup sejahtera.
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM TINJAUAN SUMBER HUKUM ISLAM (HADIS) Sulastryani Majid; Erwin Hafid; Abdul Rahman Sakka
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terus menjadi isu global, termasuk dalam konteks masyarakat Muslim. Studi ini bertujuan untuk mengkaji fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan melalui perspektif hadis sebagai salah satu sumber utama ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis) terhadap hadis-hadis yang relevan. Hadis-hadis yang ditinjau dipilih berdasarkan tema perlindungan terhadap perempuan, larangan kekerasan, dan prinsip keadilan gender dalam Islam. Studi ini menemukan bahwa Islam secara eksplisit melarang segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dan menekankan perlindungan terhadap kehormatan perempuan sebagai bagian dari nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tidak hanya berperan sebagai panduan spiritual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang menegaskan pentingnya penghormatan terhadap perempuan. Dalam hadis, terdapat ajaran yang secara tegas menganjurkan perlakuan baik terhadap perempuan serta larangan keras atas segala bentuk pelanggaran yang merendahkan martabat mereka. Studi ini menyimpulkan bahwa interpretasi hadis yang holistik dan kontekstual dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual melalui pendidikan, advokasi, dan reformasi kebijakan berbasis nilai-nilai Islam. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan perlindungan terhadap perempuan dalam masyarakat Muslim.

Page 3 of 7 | Total Record : 64

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025 Vol. 5 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol 4, No 1 (2024): Vol 4, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 4 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol 3, No 2 (2023): Vol.3 No 2 2023 Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023 Vol 2, No 1 (2022): Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021