cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Rifqy Ramadhan
Contact Email
Muh.rifqy.ramadhan@unanda.ac.id
Phone
+6285298754924
Journal Mail Official
Jurnaltociungjurnalilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sultan Hasanuddin No. 13 Kota Palopo
Location
Kota palopo,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Andi Djemma Palopo
ISSN : 2828383     EISSN : 2828383     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Selamat datang di situs OJS Universitas Andi Djemma, Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum, yang memiliki tujuan untuk memberikan sumbangsih pada eksplorasi teori dan praktik di bidang Hukum secara menyeluruh. Dengan semangat untuk memperkaya dan menyebarkan pengetahuan mengenai Hukum di Indonesia kepada masyarakat luas, sehingga segala artikel yang ada dalam Jurnal To Ciung dapat diunduh secara gratis. Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal akademik double-blind review untuk studi Hukum yang diterbitkan oleh LP2M Universitas Andi Djemma, Fakultas Hukum, Universitas Andi Djemma. Maka dari itu, Jurnal To Ciung mengharapkan kepada para mahasiswa, peneliti, akademis maupun praktisi untuk memasukkaa naskah yang berkualitas, original, dan ditulis sesuai ketentuan pada fokus topik mengenai bidang hukum yang menjadi focus kajian yang dilakukan diantaranya seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Pemda dan Pemdes, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, Hukum Agraria dan/atau yang berkaitan dengan Ilmu Hukum. Jurnal ini diterbitkan secara berkala, dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus) dan setiap penerbitan hanya akan menerbitkan maksimal 7 (tujuh) artikel. Tertarik untuk mengirimkan naskah ke jurnal ini? Baca ketentuan penulisan, mendownload template, serta baca author guidelines. Segara untuk register terlebih dahulu dan log ini dan mulai lah untuk melalui proses. Langkah selanjutnya untuk membaca ketentuan dalam publikasi jurnal termasuk untuk biaya publication fee.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 74 Documents
 4   5   6   7   8 
TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (Studi Penelitian Di Lapas Kelas II A Palopo) Sunarding, Sunarding; Kahman, Hisma; Hasmawati, Hasmawati
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/tociung.v5i1.3129

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 2) hambatan dalam memenuhi hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Metode Penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo berupa pemberian kegiatan pembinaan, hak integrasi warga binaan, dan layanan kesehatan, 2) hambatan dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yaitu kurangnya petugas pemasyarakatan, sarana dan prasarana kurang memadai, terbatasnya anggaran.
TELAAH HUKUM ATAS PERKEMBANGAN DAN PENGARUH PEMIKIRAN DAN AJARAN SUFISME DI ERA KONTEMPORER Djufri, Andi Takdir; Latif, Muhaemin; Mustafa, Mustari
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/tociung.v5i1.3130

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi perkembangan dan pengaruh pemikiran dan ajaran tasawuf di era kontemporer, dengan penekanan pada relevansi dan fleksibilitasnya dalam menghadapi dinamika modernitas. Tasawuf yang dikenal sebagai Islam berdimensi esoteris tidak hanya mampu bertahan dalam perubahan zaman, namun juga mengalami transformasi signifikan dalam pola pengajarannya, metode penyebarannya, dan interaksi sosialnya. Kajian ini menguraikan bagaimana tasawuf bergerak dari tradisi yang lebih eksklusif menuju pendekatan yang inklusif dan universal, sehingga relevan dalam konteks meningkatnya kebutuhan spiritual individu modern. Penelitian ini juga menyoroti peran tasawuf dalam menjawab tantangan globalisasi, seperti krisis identitas, konflik antar budaya, dan kekosongan spiritualitas, dengan menawarkan nilai-nilai universal seperti cinta, perdamaian, dan toleransi. Selain itu, artikel ini mengeksplorasi pengaruh tasawuf di berbagai sektor, termasuk seni, sastra, pendidikan, dan dialog antaragama, yang mencerminkan kekayaan kontribusinya dalam membangun keharmonisan sosial. Dengan pendekatan interdisipliner, penelitian ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana tasawuf tidak hanya bertahan, namun juga berkembang sebagai sumber inspirasi spiritual dan sosial di tengah kemajuan teknologi dan pluralisme budaya.
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM TINJAUAN SUMBER HUKUM ISLAM (HADIS) Majid, Sulastryani; Hafid, Erwin; Sakka, Abdul Rahman
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/tociung.v5i1.3131

Abstract

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terus menjadi isu global, termasuk dalam konteks masyarakat Muslim. Studi ini bertujuan untuk mengkaji fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan melalui perspektif hadis sebagai salah satu sumber utama ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis) terhadap hadis-hadis yang relevan. Hadis-hadis yang ditinjau dipilih berdasarkan tema perlindungan terhadap perempuan, larangan kekerasan, dan prinsip keadilan gender dalam Islam. Studi ini menemukan bahwa Islam secara eksplisit melarang segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dan menekankan perlindungan terhadap kehormatan perempuan sebagai bagian dari nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tidak hanya berperan sebagai panduan spiritual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang menegaskan pentingnya penghormatan terhadap perempuan. Dalam hadis, terdapat ajaran yang secara tegas menganjurkan perlakuan baik terhadap perempuan serta larangan keras atas segala bentuk pelanggaran yang merendahkan martabat mereka. Studi ini menyimpulkan bahwa interpretasi hadis yang holistik dan kontekstual dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual melalui pendidikan, advokasi, dan reformasi kebijakan berbasis nilai-nilai Islam. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan perlindungan terhadap perempuan dalam masyarakat Muslim.
ISTINBAT HUKUM DALAM MERUMUSKAN KEBOLEHAN MENGKASAR SHALAT DALAM PERJALANAN Laila, Umar; Jafar, Usman
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/tociung.v5i1.3133

Abstract

Istinbat hukum merupakan proses penarikan hukum dari dalil-dalil syariat untuk menjawab permasalahan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Artikel ini membahas istinbat hukum dalam konteks kebolehan mengqashar shalat bagi musafir. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis terhadap dalil Al-Qur'an, hadis, serta pandangan para ulama, kajian ini mengungkapkan bahwa kebolehan mengqashar shalat memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam. Artikel ini juga menjelaskan kriteria perjalanan yang membolehkan pengqasharan shalat, seperti jarak minimum, niat perjalanan, dan tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat. Melalui analisis istinbat hukum, disimpulkan bahwa kebolehan mengqashar shalat adalah bentuk kemudahan (rukhsah) yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban ibadah dan kondisi perjalanan yang sering kali melelahkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman umat Islam tentang hukum-hukum perjalanan dalam ibadah shalat.
KEADILAN LINGKUNGAN DAN PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR: ANALISIS PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT TAMBANG TIMAH DI BANGKA BELITUNG Permatasari, bunga; Salfutra, Reko Dwi; robuwan, rahmat; Adha, Muhammad Yogie
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/ws8hy822

Abstract

Legal and illegal tin mining activities have caused environmental damage in the Bangka Belitung Islands Province. This damage includes forest destruction, water and soil pollution, coastal abrasion, and loss of biodiversity. In environmental law, the polluter pays principle requires polluters to be responsible for the costs and actions to restore the damaged environment caused by their actions. In addition, environmental justice is also very important to uphold in the case of tin mining in the Bangka Belitung Islands Province. This study aims to analyze the application of environmental justice and the polluter pays principle in efforts to restore the environment caused by tin mining activities in the Bangka Belitung Islands Province. This study uses a normative juridical method with an emphasis on legislative and conceptual approaches. The focus of the analysis is directed at reviewing regulations and concepts related to the polluter pays principle and environmental justice theory, particularly within the framework of environmental damage restoration. The results of the study indicate that regulations in Indonesia have regulated the polluter pays principle, however, in practice, this principle faces obstacles in its implementation. In addition, the implementation of environmental justice is also carried out within the framework of environmental restoration. Therefore, the implementation of environmental justice needs to be carried out holistically. Political commitment, public oversight, and firm law enforcement are needed so that post-tin mining environmental recovery in Bangka Belitung not only improves the ecology, but also restores the rights of local communities who have been marginalized by the logic of natural resource exploitation.
HAKIKAT PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Ismail, Ismail; Salmi; Abdul Rahman Nur; Kasmad Kamal
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/jn9d7543

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji Hakikat Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian ini menunjukkan Hakikat Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, bertujuan untuk memberikan pengaturan hukuman mati yang diatur dengan mekanisme baru yang mengedepankan aspek keadilan dan kepastian hukum, serta mempertimbangkan unsur kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM), dengan kajian pengaturan hukuman pidana mati dalam Undang-Undang  Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP,hakikat penjatuhan hukuman pidana mati dalam perspektif hukum pidana,eksistensi dan implikasi hukuman mati pasca KUHP baru.
ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA(Studi Penelitian Kantor PMD Kab. Luwu Timur) Rahman Idris, Andi Fathur; Salmi; Laola Subair; Kasmad Kamal
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/kcyjj561

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya keberadaan DPMD sebagai perangkat daerah yang berperan strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual, serta dilengkapi dengan data empiris melalui wawancara dan dokumentasi di lingkungan DPMD. Data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksana lainnya dengan implementasi peran DPMD di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, perangkat desa, serta penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peran DPMD dalam pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi regulasi, serta sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa, guna mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri, akuntabel, dan berkeadilan.
ANALISIS YURIDIS PENGARUH KETERSEDIAAN ANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBINAAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO (Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo) Achmad Said Fadli; Abdul Rahman Nur; Hisma Kahman; Sunarding
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/8pw17040

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ketersediaan anggaran terhadap pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo. Pembinaan narapidana merupakan salah satu fungsi utama lembaga pemasyarakatan dalam rangka reintegrasi sosial, namun pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya, terutama anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan dokumentasi dari sumber-sumber resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan program pembinaan, baik dari aspek frekuensi kegiatan, ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas tenaga pembina, maupun keberlangsungan program. Meskipun Lapas Palopo telah menunjukkan pemanfaatan anggaran secara efisien melalui berbagai program pembinaan seperti kegiatan kerohanian dan pertanian mandiri, kondisi over kapasitas dan keterbatasan dana tetap menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembinaan secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan anggaran pembinaan dan sinergi dengan pihak eksternal diperlukan untuk mendukung efektivitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN GUGATAN TIDAK DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) DALAM PERKARA PERDATA Rahmatullah, Rahmatullah
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/ykb59z24

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara yuridis penyebab gugatan perdata dinyatakan Niet Ontvankelijk Verklaard (gugatan tidak dapat diterima) menurut hukum acara perdata di Indonesia, dengan fokus pada faktor-formil seperti cacat administrasi, kurang pihak, ketidakjelasan posita dan petitum, legal standing yang tidak sah, serta ketidaksesuaian prosedur mediasi wajib; menggunakan metode penelitian hukum normatif (penelitian perpustakaan) yang mengkaji bahan hukum primer (perundangan, putusan pengadilan) dan sekunder (literatur hukum) dengan analisis kualitatif; hasil penelitian menunjukkan bahwa kekurangan formil tersebut kerap menjadi dasar NO, terutama ketidakjelasan tuntutan (posita & petitum) dan legal standing, sehingga sangat penting bagi penggugat dan kuasa hukumnya untuk memperhatikan syarat formil sejak awal agar gugatan dapat diterima oleh pengadilan.
SANTET SEBAGAI TINDAK PIDANA: ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Baso, Baso; Fachreza Harla, Muh. Chaezar
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/k4fpfz24

Abstract

Fenomena santet sebagai bagian dari kepercayaan tradisional masyarakat Indonesia menimbulkan tantangan tersendiri dalam sistem hukum pidana nasional. Praktik yang berbasis pada kekuatan supranatural ini kerap dikaitkan dengan keresahan sosial dan kekerasan berbasis tuduhan, namun tidak dapat dijangkau secara efektif oleh hukum pidana positif karena kendala dalam pembuktian dan tidak adanya pengaturan khusus. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial tidak mengenal istilah maupun delik khusus terkait santet, sehingga aparat penegak hukum hanya dapat menggunakan pasal umum seperti penganiayaan atau pembunuhan, yang tidak menyentuh aspek substansial dari praktik tersebut. Untuk mengisi kekosongan hukum ini, Pasal 252 dalam Rancangan KUHP (RKUHP) hadir dengan mengkriminalisasi perbuatan yang menyatakan atau menawarkan kekuatan gaib untuk mencelakai orang lain. metode yuridis normatif yang digunakan, seringkali dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku, juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka data sekunder, dengan pendekatan kualitatif terhadap literatur hukum dan dokumen peraturan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Pasal 252 RKUHP merupakan langkah progresif untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan praktik supranatural, penerapannya menghadapi tantangan serius dalam aspek pembuktian dan potensi multitafsir, serta pembuktiannya yang didasari pada Pasal 184 KUHAP. Ketentuan ini juga berisiko melanggar prinsip legalitas dan kebebasan berkeyakinan apabila tidak diatur secara ketat. Oleh karena itu, kriminalisasi santet harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia serta konteks budaya lokal. Hukum pidana harus digunakan sebagai ultimum remedium dan dilengkapi dengan pendekatan non-penal seperti edukasi dan resolusi konflik berbasis komunitas untuk menciptakan keadilan yang berkeadaban dan kontekstual.

Page 7 of 8 | Total Record : 74

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): 2026 Vol. 5 No. 2 (2025): 2025 Vol. 5 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025 Vol 4, No 1 (2024): Vol 4, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 4 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol 3, No 2 (2023): Vol.3 No 2 2023 Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023 Vol 2, No 1 (2022): Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021 More Issue