cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Herry Hendri Fernando Mote
Contact Email
hermot@asthagrafika.com
Phone
+6282259859484
Journal Mail Official
alj@asthagrafika.com
Editorial Address
Jl. Seruni Muli, Merauke, 99608, Papua Selatan, Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Animha Law Journal
Published by Astha Grafika
ISSN : -     EISSN : 30893321     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Animha Law Jurnal adalah jurnal penelitian hukum, yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, Hukum Tata Negara / Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Acara, Hukum Kesehatan, Alternatif Penyelesaian Sengketa
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
IMPLEMENTASI E-COURT SEBAGAI WUJUD PELAYANAN PENGADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN Ansek, Jeklin Patresia; Belekubun, Angelina A. Gracia; Mursidin R, Fathlia; Silubun, Yosman Leonard; silubun, yosman
Animha Law Journal Vol 1 No 1 (2024): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v1i1.25

Abstract

ABSTRACT E-Court is an instrument in court as a form of service to the public in terms of online case registration, online payments, online summons, and online trials. Meanwhile, before the existence of the E-Court, people tended to experience difficulties in carrying out court activities because people had to go to the previous court which would take a lot of time and money, this is what led to a lack of efficiency and effectiveness of services in case registration and trial processes. Seeing the community's difficulties, E-Court was launched based on Supreme Court regulations which are useful for making it easier for the public to carry out court activities using technology which saves time and excessive costs in order to realize the ideals of efficient and effective public services. This research aims to determine the implementation of e-court in services at the Merauke City District Court. The method used in this research is an empirical legal research method. The implementation of e-court in Indonesia is an innovation that aims to speed up and facilitate the trial process in court. Users can register cases online via the e-court application. This makes it easier for litigants to handle their cases without needing to come directly to court Keywords: Implementation of E-Court, District Court, Simple, Fast, Low Cost
ASPEK HUKUM TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERKAIT TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGAMCAMAN Satria, Bahari Putra
Animha Law Journal Vol 1 No 1 (2024): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v1i1.30

Abstract

Kejahatan terhadap harta kekayaan adalah kejahatan pemerasan baik yang disertai dengan kekerasan ataupun tidak disertai dengan kekerasan. Dalam hal ini kejahatan pemerasan merupakan kejahatan yang paling sering dilakukan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatan demi kepentingannya. Sehingga para penegak hukum terutama jaksa penuntut umum perlu mencegah dan perlu memproses hukum apa yang tepat diterapkan dalam tindak pidana pemerasan guna memberikan efek jera serta menimbulkan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu pengaturan hukum jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan tindak pidana pemerasan dan pengancaman serta prosedur pembuatan tuntutan jaksa penuntut umum dalam membuat tuntutan perihal tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dalam pengkajianya berdasarkan bahan-bahan hukum dan literatur yang merupakan suatu pelaksaan untuk menemukansuatu aturan hukum maupun prinsip-prinsip hukum yang nantinya dapat menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.
KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ULAYAT DI BIDANG INVESTASI DI KABUPATEN MERAUKE Zesa, Yuldiana; Azis, Yuldiana Zesa; Samderubun, Fransiskus
Animha Law Journal Vol 1 No 1 (2024): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v1i1.33

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat investasi bagi masyarakat hukum adat, dan menganalisis penyelesaian konflik tanah ulayat dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan pendekatan perundang–undangan, pendekatan kasus (case Approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan budaya (cultural approach), pendekatan konseptual (conseptual Approach), pendekatan filosofi (philosophy approach). Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan untuk mencari bahan hukum, diantaranya peraturan-peraturan yang mengatur tentang sengketa tanah adat, investasi, dan kearifan lokal, jurnal-jurnal, dan buku-buku literatur. Bahan yang terkumpul kemudian diinventarisasi dan di identifikasi serta melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Manfaat investasi bagi masyarakat adat belum sepenuhnya dirasakan dengan masuknya investasi di Kabupaten Merauke hal ini dikerenakan adanya pemberian ganti rugi pelepasan tanah adat yang tidak sesuai pemilik marga yang sebenarnya sehingga merugikan pihak pemilik tanah ulayat (2) Penyelesaian konflik tanah ulayat belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi para pihak dikarenakan pengakuan tumpang tindih pengakuan tanah ulayat, pemberian ganti rugi berulang-ulang sehingga merugikan pihak investor dan CSR yang diberikan oleh perusahaan tidak berjalan secara berkelanjutan sehingga merugikan masyarakat adat. Kata Kunci : Kepastian hukum, penyelesaian sengketa, tanah ulayat dan investasi.
EKSISTENSI PRAPERADILAN DALAM KASUS UPAYA PAKSA YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR HUKUM OLEH PIHAK PENYIDIK TERHADAP PEGI SETIAWAN SEBAGAI KORBAN SALAH TANGKAP Anjeli Sandra Badeng, Ayu; Badeng, Ayu Anjeli Sandra; Buto, Yakoba Yosar E.; Sunlety, Dioninsus; Kayep, Stevanus Joefando M.
Animha Law Journal Vol 1 No 1 (2024): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v1i1.69

Abstract

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagai salah satu pondasi utama yang tercermin dalam UUD 1945 dan KUHAP. Salah satu instrumen penting dalam perlindungan HAM adalah mekanisme praperadilan, yang berfungsi untuk menilai keabsahan tindakan seperti penangkapan, penahanan, dan penyidikan. Penelitian ini mengkaji kasus Pegi Setiawan, di mana proses penangkapannya oleh Polda Jawa Barat dianggap tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Fokus penelitian ini adalah menganalisis penerapan prosedur penangkapan dan mekanisme praperadilan dalam memastikan terpenuhinya hak asasi tersangka serta hubungannya dengan keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis hukum melalui kajian peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan menggunakan sumber hukum primer, seperti UUD 1945 dan KUHAP, serta sumber hukum sekunder berupa literatur dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penangkapan Pegi dilakukan tanpa bukti permulaan yang cukup, sehingga melanggar asas praduga tak bersalah. Meski praperadilan berhasil memulihkan hak-hak Pegi, mekanisme ini masih memiliki kelemahan, seperti hanya berfokus pada aspek administratif dan keterbatasan peran hakim. Untuk mencapai keadilan substantif, diperlukan reformasi mekanisme hukum melalui penerapan konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) sebagaimana tercantum dalam RKUHAP 2012. Reformasi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum lebih dini sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran prosedur.
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA 2024: ANALISIS TERHADAP AMBANG BATAS DAN PELANGGARAN TSM Wijaya, Nasri; Muddin, Ahmad Ali; Pelu, Handika Dwi Ardiansyah; Rado, Rudini Hasyim; Pieter, Salvadoris
Animha Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v1i2.71

Abstract

Regional Head Elections (Pilkada) are a form of implementing direct democracy in Indonesia which provides space for the people to choose their leaders. However, in practice, disputes over regional election results often occur, either due to differences in vote results or serious violations that affect the election process. The Constitutional Court (MK) plays a strategic role in resolving regional election results disputes based on the provisions of Law Number 10 of 2016, especially Article 158 which regulates the threshold for vote differences and exceptions for structured, systematic and massive (TSM) violations. This research uses a normative juridical method with an analytical approach to statutory regulations, Constitutional Court decisions, and empirical data related to the 2024 Pilkada. The results of the research show that the application of the vote difference threshold provisions provides initial screening for incoming lawsuits, while proving TSM violations remains the main challenge due to the complexity of the evidence and political pressure. The conclusion of this research confirms that the role of the Constitutional Court is very important in maintaining the legitimacy of the regional election results and the integrity of the democratic process in Indonesia.
HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SUKU AWYU DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL Arman, Nada; Arman, Adithia Nanda Fadilla; Revi, Semepa
Animha Law Journal Vol 1 No 1 (2024): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v1i1.74

Abstract

Customary rights are an important aspect in the lives of indigenous peoples, especially for the Awyu Tribe in Boven Digoel Regency, South Papua. This right reflects the close relationship between indigenous peoples and land as a source of life and cultural identity. The research results show that the customary rights of the Awyu Tribe are regulated based on customary law passed down from generation to generation. Customary land not only has economic value but also spiritual and social value for the community. However, the existence of these customary rights often faces challenges, such as conflicts with the interests of outside parties, including plantation and mining companies, as well as a lack of formal recognition by the government. Apart from that, social changes and modernization have also influenced indigenous peoples' understanding of their traditional values.
PERAN HAKIM AD HOC PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI MERAUKE DALAM MENYUSUN PUTUSAN Tanggoi, Simon Petrus
Animha Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v1i2.96

Abstract

The aim of this research is to determine the existence of ad hoc fisheries judges in the criminal justice system in Indonesia and the role of ad hoc judges in directly handling fisheries crimes at the Merauke District Court. This research uses an empirical juridical method which uses statutory regulations as a benchmark and looks at facts and phenomena in the field. The results of this research show that the existence of ad hoc fisheries judges is based on the need to have special knowledge and expertise in the field of fisheries to be able to decide complex and technical cases. The existence of ad hoc fisheries judges can be a relevant alternative in the Indonesian justice system for handling cases in the fisheries sector. Then the role of ad hoc fisheries judges in handling fisheries crimes is to decide fisheries crime cases, apply appropriate penalties, considering technical and scientific aspects, upholding justice and legal principles, and educating the public about fisheries law, so that since its formation the role of ad hoc judges has been appropriate in carrying out their duties as stated in the fisheries law. Another thing is that in the panel's deliberations as per Article 197 of the Criminal Procedure Code letter (g), the ad hoc judge provided many technical facts about adaptation in the fisheries sector. In this way, the role of ad hoc judges can be ensured to be capable and experienced in the field of fisheries and can provide a sense of justice with appropriate decisions and contribute to effective fisheries law enforcement.
UPAYA KEPOLISIAN  DALAM  PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KDRT DI WILAYAH POLRES MERAUKE Lena, Fredik
Animha Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v1i2.100

Abstract

In handling domestic violence today, the efforts of the role of the police are very influential and interconnected with Law No.23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The main objective of this research is to investigate the efforts of the Merauke Police Police in handling domestic violence in the Merauke community and to know the inhibiting factors in the resolution of domestic violence cases in the Merauke community.This research method uses empirical juridical research types using primary and secondary types and sources of data then arranged descriptively.          From the results of research conducted shows that there are still obstacles that can be obtained by the police and from the results of this result it is also known that the efforts made by the Merauke Police Department especially the PPA Unit in handling domestic violence cases are divided into 2 namely Preventive Efforts. and In the process of managing domestic violence there are also 2 obstacles namely, internal and external obstacles. To the police at Merauke Regional Police, especially the PPA unit, it would be possible to increase the level of awareness raising and to train HR investigators in handling domestic violence as an example in the field of psychology. this aims so that the police themselves can understand the condition of the victim's own soul
PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MERAUKE YANG MELANGGAR TATA TERTIB Ashari, Wanda
Animha Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v1i2.101

Abstract

Displinary punishment is given to immates who violate the prison rules, in this case the immates who are suspected of violating the rules are reguired to conduct an intial examinition by the head of security before being subjectt odisciplinary punishment in accordance with article 12 paragraph (1) of the Ministerial Regulationand Human Rights. Number 6 of 2013 concerning the Order of the State Correctional and Detention Center. The purpose ofthis study is to find out and understand the implementation of disciplinary punishment for inmates who violate the rules at the Merauke Class IIB Penitentiary and to find out the obstacles and efforts faced by the Merauke Class IIB Prison in providing guidance toovercome disciplinary violations. This research was carried out using an empirical juridical method that sees legislation as a benchmark and looks at the facts that occur in the field, especially in Merauke. The data obtained is then processed with primary and secondary legal materials From the research results, it is explained that the  implementation of disciplinary punishment must be in accordance with applicable procedures. If the inmates commit a violation in the light level category, the prison officer will give a verbal warning and a statement is made and if the inmate commits a violation in the severe category, a BAP will be carried out (Minutes of Investigation). The obstacles faced by Class IIB Prisons are equipped with adequate facilities and infrastructure, factors from the inmates and the lack of prison personnel and the effort smade are verbal socialization and billboards are made to inform about obligations and prohibitions to inmates.
PENGAWASAN TERHADAP PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI      OLEH DINAS PERIKANAN KABUPATEN MERAUKE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM Rumbewas, Ricky Nelson; Bemo, Abdul Faris
Animha Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v1i2.102

Abstract

This study aims to determine how the supervision of the Distribution of Subsidized Fuel Oil by the Merauke Regency Fisheries Service to Small Fishermen in Merauke Regency. This research is an Empirical Juridical Research. This research was conducted in the Merauke City Area, namely at the Arafura Buti Street Fuel Oil Station, and the Merauke Regency Fisheries Service. The results of the research in this thesis indicate that the regulation of the distribution of subsidized fuel oil by the Fisheries Service in distributing BBM uses a targeted distribution strategy by providing recommendations for purchasing subsidized fuel oil to fishermen. At the supervision stage, the government uses two instruments, namely control through recommendations given to small fishermen and supervision by assigning employees from the service to carry out supervision.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2 (2025): Animha Law Journal Vol 2 No 1 (2025): Animha Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Animha Law Journal Vol 1 No 1 (2024): Animha Law Journal