cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Herry Hendri Fernando Mote
Contact Email
hermot@asthagrafika.com
Phone
+6282259859484
Journal Mail Official
alj@asthagrafika.com
Editorial Address
Jl. Seruni Muli, Merauke, 99608, Papua Selatan, Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Animha Law Journal
Published by Astha Grafika
ISSN : -     EISSN : 30893321     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Animha Law Jurnal adalah jurnal penelitian hukum, yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, Hukum Tata Negara / Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Acara, Hukum Kesehatan, Alternatif Penyelesaian Sengketa
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 13 Documents
 1   2 
DISKURSUS HUKUM DAN POLITIK ATAS IDENTITAS ORANG ASLI PAPUA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI BAWAH REZIM OTONOMI KHUSUS silubun, yosman; Silubun, Yosman Leonard; imannuel, victor; Silubun, Anton Johanis
Animha Law Journal Vol 2 No 1 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas dinamika hukum dan politik dalam penentuan identitas Orang Asli Papua (OAP) sebagai syarat pencalonan kepala daerah di Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Penelitian ini berangkat dari ketentuan yang mewajibkan calon gubernur dan wakil gubernur di Papua harus merupakan OAP, namun definisi dan mekanisme penentuannya masih belum jelas dan kerap menimbulkan kontroversi. Permasalahan utama yang diangkat meliputi bagaimana pengaturan hukum mengenai definisi dan keaslian OAP serta bagaimana implikasi politik dari penafsiran identitas tersebut terhadap hak politik warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan identitas OAP masih menyisakan celah normatif dan membuka ruang politisasi identitas. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum dan mekanisme verifikasi yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel demi mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hak politik masyarakat Papua. Kata kunci: Otonomi Khusus, Orang Asli Papua, Pemilihan Kepala Daerah, Politik Identitas, Afirmasi
ANALISIS HUKUM PERJANJIAN TERHADAP PRAKTIK PINJAM MEMINJAM DI PASAR WAMANGGU MERAUKE Lena, Fredik; Bone, Philipus; Zesa Azis, Dr. Yuldiana; Hendri Fernando Mote, Herry
Animha Law Journal Vol 2 No 1 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

An agreement is an agreement, either written or verbal, made by two or more parties who agree to comply with the terms stated in the agreement. One of the economic phenomena that often occurs in the context of traditional markets is the practice of borrowing and lending between business actors, which is carried out to meet capital needs, both in the short and long term. This practice is commonly found in Wamanggu Market, Merauke, which is the main market and center of economic activity for the local community. This study aims to analyze the suitability of borrowing and lending practices in Wamanggu Market with the provisions of the law of agreements as stated in the BW, especially those related to borrowing and lending agreements, as well as the validity and form of the agreement. This type of research is empirical juridical, namely research with legal research on applicable laws and regulations and the actual reality in society. The results of the study show that most of the lending and borrowing practices in Wamanggu Market are carried out verbally without being stated in written form. This has implications for minimal legal certainty and increased risk of default. Even in some cases, practices were found that have the potential to violate the law, namely unlawful acts that cause losses to other parties. For example, setting high interest rates without a transparent and fair agreement and imposing hidden fines that were not agreed upon in advance. Therefore, this study recommends the importance of legal education for business actors in the market, strengthening regulations on informal lending and borrowing practices and encouraging them to make agreements in written form. This is intended to create a lending and borrowing system that is fairer, more transparent, and provides adequate legal protection for all parties involved.
FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE samderuun, Fransiskus; Samderubun, Fransiskus; RULOFF FABIAN YOHANIS WAAS; Jotam Kalalo, Julianto Jover
Animha Law Journal Vol 2 No 1 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Merauke dalam perspektif otonomi daerah pada bidang pertanian. Implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Merauke dalam pembentukan PERDA, masih terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu keterbatasan pemahaman tidak di imbangi dengan kemampuan eksekutif, hingga pada giliranya hanya menimbulkan tanggung jawab yang kurang bermanfaat bagi masyarkat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan analisis data kualitatif. Populasi penelitian terdiri dari anggota DPRD Kabupaten Merauke yang terlibat dalam proses pembentukan Perda, staf ahli, dan staf pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Merauke dan populasi ini juga didapatkan dari anggota dinas pertanian Kabupaten Merauke. Sampel dipilih secara purposive, dengan mempertimbangkan pengalaman, pengetahuan, dan peran mereka dalam proses legislasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan anggota DPRD KabupatenMerauke dan anggota di dinas pertanian. data juga dikumpulkanmelalui studi dokumen, seperti Perda yang telah dibentuk oleh DPRD Kabupaten Merauke. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Merauke dalam pembentukan peraturan daerah PERDA tentunya sudah benar mengikuti aturan yang berlaku dan sesuai dengan pelaksanaanya di sektor pertanian berkelanjutan kabupaten merauke, yang tentunya penyediaan infrastruktur dan perlindungan lahan sudah mengikuti mekanisme peraturan daerah yang ada. Akan tetapi masih adanya hambatan di sektor pertanian berkelanjutan ini yaitu partisipasi milenial atau anak muda di bidang ini yang tentunya dapat menghambat program pemerintah untuk melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabu paten merauke.

Page 2 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 1 (2025): Animha Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Animha Law Journal Vol 1 No 1 (2024): Animha Law Journal