cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Herry Hendri Fernando Mote
Contact Email
hermot@asthagrafika.com
Phone
+6282259859484
Journal Mail Official
alj@asthagrafika.com
Editorial Address
Jl. Seruni Muli, Merauke, 99608, Papua Selatan, Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Animha Law Journal
Published by Astha Grafika
ISSN : -     EISSN : 30893321     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Animha Law Jurnal adalah jurnal penelitian hukum, yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, Hukum Tata Negara / Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Acara, Hukum Kesehatan, Alternatif Penyelesaian Sengketa
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
DISKURSUS HUKUM DAN POLITIK ATAS IDENTITAS ORANG ASLI PAPUA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI BAWAH REZIM OTONOMI KHUSUS silubun, yosman; Silubun, Yosman Leonard; Imannuel, Victor; Silubun, Anton Johanis
Animha Law Journal Vol 2 No 1 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v2i1.104

Abstract

Penelitian ini membahas dinamika hukum dan politik dalam penentuan identitas Orang Asli Papua (OAP) sebagai syarat pencalonan kepala daerah di Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Penelitian ini berangkat dari ketentuan yang mewajibkan calon gubernur dan wakil gubernur di Papua harus merupakan OAP, namun definisi dan mekanisme penentuannya masih belum jelas dan kerap menimbulkan kontroversi. Permasalahan utama yang diangkat meliputi bagaimana pengaturan hukum mengenai definisi dan keaslian OAP serta bagaimana implikasi politik dari penafsiran identitas tersebut terhadap hak politik warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan identitas OAP masih menyisakan celah normatif dan membuka ruang politisasi identitas. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum dan mekanisme verifikasi yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel demi mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hak politik masyarakat Papua. Kata kunci: Otonomi Khusus, Orang Asli Papua, Pemilihan Kepala Daerah, Politik Identitas, Afirmasi
ANALISIS HUKUM PERJANJIAN TERHADAP PRAKTIK PINJAM MEMINJAM DI PASAR WAMANGGU MERAUKE Lena, Fredik; Bone, Philipus; Azis, Yuldiana Zesa; Mote, Herry Hendri Fernando
Animha Law Journal Vol 2 No 1 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v2i1.124

Abstract

An agreement is an agreement, either written or verbal, made by two or more parties who agree to comply with the terms stated in the agreement. One of the economic phenomena that often occurs in the context of traditional markets is the practice of borrowing and lending between business actors, which is carried out to meet capital needs, both in the short and long term. This practice is commonly found in Wamanggu Market, Merauke, which is the main market and center of economic activity for the local community. This study aims to analyze the suitability of borrowing and lending practices in Wamanggu Market with the provisions of the law of agreements as stated in the BW, especially those related to borrowing and lending agreements, as well as the validity and form of the agreement. This type of research is empirical juridical, namely research with legal research on applicable laws and regulations and the actual reality in society. The results of the study show that most of the lending and borrowing practices in Wamanggu Market are carried out verbally without being stated in written form. This has implications for minimal legal certainty and increased risk of default. Even in some cases, practices were found that have the potential to violate the law, namely unlawful acts that cause losses to other parties. For example, setting high interest rates without a transparent and fair agreement and imposing hidden fines that were not agreed upon in advance. Therefore, this study recommends the importance of legal education for business actors in the market, strengthening regulations on informal lending and borrowing practices and encouraging them to make agreements in written form. This is intended to create a lending and borrowing system that is fairer, more transparent, and provides adequate legal protection for all parties involved.
FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE samderuun, Fransiskus; Samderubun, Fransiskus; Waas, Ruloff Fabian Yohanis; Kalalo, Julianto Jover Jotam
Animha Law Journal Vol 2 No 1 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v2i1.128

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Merauke dalam perspektif otonomi daerah pada bidang pertanian. Implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Merauke dalam pembentukan PERDA, masih terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu keterbatasan pemahaman tidak di imbangi dengan kemampuan eksekutif, hingga pada giliranya hanya menimbulkan tanggung jawab yang kurang bermanfaat bagi masyarkat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan analisis data kualitatif. Populasi penelitian terdiri dari anggota DPRD Kabupaten Merauke yang terlibat dalam proses pembentukan Perda, staf ahli, dan staf pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Merauke dan populasi ini juga didapatkan dari anggota dinas pertanian Kabupaten Merauke. Sampel dipilih secara purposive, dengan mempertimbangkan pengalaman, pengetahuan, dan peran mereka dalam proses legislasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan anggota DPRD KabupatenMerauke dan anggota di dinas pertanian. data juga dikumpulkanmelalui studi dokumen, seperti Perda yang telah dibentuk oleh DPRD Kabupaten Merauke. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Merauke dalam pembentukan peraturan daerah PERDA tentunya sudah benar mengikuti aturan yang berlaku dan sesuai dengan pelaksanaanya di sektor pertanian berkelanjutan kabupaten merauke, yang tentunya penyediaan infrastruktur dan perlindungan lahan sudah mengikuti mekanisme peraturan daerah yang ada. Akan tetapi masih adanya hambatan di sektor pertanian berkelanjutan ini yaitu partisipasi milenial atau anak muda di bidang ini yang tentunya dapat menghambat program pemerintah untuk melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabu paten merauke.
Tinjauan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang Hartono Hamzah; Said, Abd.; Hidayat, Asrul; Fattah, Ibrahim; Hasan, Nurhaedah
Animha Law Journal Vol 2 No 2 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v2i2.160

Abstract

Penelitian ini mengkaji tinjauan hukum hak-hak petani dalam pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi perlindungan hukum hak-hak petani dalam pemanfaatan air irigasi dan mengkaji implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak petani dan mengamati praktik pemanfaatan air di lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, tinjauan pustaka, dan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana undang-undang mengatur akses dan distribusi air bagi petani, serta bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut diimplementasikan dalam praktik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah menetapkan hak-hak petani atas air irigasi, implementasinya belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Distribusi air masih belum merata antara hulu dan hilir, dan kasus-kasus penyalahgunaan menyebabkan akses air yang tidak merata bagi petani. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat dan kebijakan yang menjamin distribusi air yang lebih merata diperlukan. Penyelenggaraan sistem irigasi yang adil dan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga hak-hak petani dan menjaga keberlanjutan sumber daya air untuk pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.
Perspektif Hukum Penggunaan Gugatan Sederhana Sebagai Sarana Penyelesaian Kredit Macet Bank Bri Cabang Sidenreng Rappang Unit Bila NUR AZLINA; Azlina, Nur; Jadda, Asram A. T.; Hamzah, Hartono; Hidayat, Asrul
Animha Law Journal Vol 2 No 2 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v2i1.166

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas penggunaan gugatan sederhana dalam penyelesaian kredit macet di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Sidenreng Rappang Unit Bila. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan gugatan sederhana dalam menangani kredit bermasalah serta mengukur efektivitasnya dalam memberikan solusi hukum yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan litigasi biasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yang mengombinasikan analisis hukum tertulis dengan pengamatan langsung terhadap implementasi hukum di masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak bank, studi kepustakaan, serta analisis dokumen terkait kasus kredit macet.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gugatan sederhana memungkinkan bank untuk menyelesaikan kredit macet secara lebih efektif karena prosedurnya yang lebih ringkas dan cepat. Gugatan ini memberikan kepastian hukum bagi bank dalam proses eksekusi jaminan, sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan. Dengan demikian, mekanisme gugatan sederhana menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dibandingkan dengan mekanisme litigasi konvensional.
PERAN LEMBAGA KOMISI YUDISIAL MEMBAWA PERUBAHAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA rahmat, muhfadly; Rahmat, Muh. Fadly
Animha Law Journal Vol 2 No 1 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v2i1.189

Abstract

This article aims to analyze the role of the Judicial Commission (Komisi Yudisial, KY) in shaping social change and strengthening the Indonesian justice system. The study applies a literature review approach to explore the dynamics of KY’s authority, its impact on public trust, and its contribution to legal reform. The findings indicate that KY promotes judicial integrity through ethics supervision, enhances transparency in the judiciary, and empowers public participation. However, challenges remain, including limited authority, institutional resistance, and lack of public awareness. Strengthening KY’s authority and fostering broader collaboration are essential for building a fair and accountable justice system.
LEGITIME PORTIE SEBAGAI MEKANISME PERLINDUNGAN HAK AHLI WARIS: STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT PAPUA Zesa, Yuldiana; Azis, Yuldiana Zesa; Rahail, Emiliana B.; Wijaya, Nasri; Muddin, Ahmad Ali
Animha Law Journal Vol 2 No 2 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v2i2.191

Abstract

Artikel ini menganalisis konsep legitime portie dalam hukum perdata (BW) sebagai perlindungan hak ahli waris, membandingkannya dengan prinsip pewarisan dalam hukum adat Papua, khususnya masyarakat Marind. Legitime portie adalah bagian mutlak warisan yang tak bisa dikesampingkan pewasiat, berlandaskan keadilan distributif dan moralitas hukum. Sebaliknya, pewarisan adat Papua didasarkan pada kolektivitas, kekerabatan, dan nilai spiritual, di mana harta dipandang komunal. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif, didukung wawancara tokoh adat. Hasilnya, legitime portie menawarkan perlindungan legal formal hak individu, sementara hukum adat Papua memberikan perlindungan sosial-komunal yang berakar pada nilai kekerabatan, sejalan dengan teori hukum responsif. Ketegangan antara individualisme hukum perdata dan kolektivitas hukum adat menyoroti dualisme hukum di Indonesia. Integrasi nilai lokal penting untuk mencapai keadilan substantif dalam konteks multikultural Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA NASABAH PADA LAYANAN INTERNET BANKING Lena, Fredik; Mote, Herry Hendri F; Ardiadiansyah Pelu, Handika Dwi; George Ngilawane, Cavin
Animha Law Journal Vol 2 No 2 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v2i2.195

Abstract

Artikel ini menganalisis tentang perlindungan hukum data pribadi nasabah. Berbicara mengenai data pribadi nasabah meliputi dua aspek yaitu data privacy, informasi privacy oleh sebab itu perlu adanya jaminana keamanan data pribadi nasabah agar dapat mengontrol dan menjaga. Sistem perlindungan nasabah penyimpan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 40 Tentang perbankan dalam merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpananya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif, yang berfokus pada norma-norma hukum, demgan pendekatan terhadap Undang-Undang OJK dan BI. Ansalisis dilakukan dengan memanfaatkan data yang telah ada sebelumnya  berdasarkan hasil Analisis tersebut, ditemukan bahwa perlindungan hukum yang jelas dan pasti diperlukan  untuk melindungi data nasabah dalam layanan internet banking, dan juga penting untuk mengamankan data nasabah dengan cara yang efektif. Selain itu nasabah Ketika merasa dirugikan, nasabah dapat  melakukan pengaduan ke pihak bank dalam pelayanan pengaduan nasabah baik di pihak bank atau pada OJK ataupun Bank Indondonesia. Untuk proses penyelesaian pengaduan tersebut dapat dilakukan melalui mediasi. Perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pengguna perbankan internet membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk nasabah, bank, pemerintah, Bank Indonesia, dan pihak terkait lainya.
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (NIKAH SIRI) TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DAN HARTA KEKAYAAN Simamora, Hospirene Theresia; Tusang, Marjan
Animha Law Journal Vol 2 No 1 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v2i1.196

Abstract

Perkawinan tidak tercatat atau nikah siri masih marak terjadi di Indonesia dan menimbulkan problematika hukum yang kompleks, terutama terkait perlindungan hak keperdataan anak dan kepastian status harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis nikah siri terhadap kedudukan anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta status kepemilikan harta yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Putusan MK telah mentransformasi status anak luar kawin agar memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmu pengetahuan, namun dalam praktiknya masih terkendala hambatan administratif dan stigma sosiologis pada akta kelahiran. Di sisi lain, rezim harta bersama tidak berlaku secara otomatis bagi pasangan nikah siri karena ketiadaan legalitas formal, sehingga menempatkan salah satu pihak dalam posisi rentan saat terjadi perpisahan atau kematian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa isbat nikah merupakan solusi yuridis tunggal yang bersifat retroaktif untuk memberikan kepastian hukum, baik dalam melegalkan identitas anak maupun mengonstruksi harta yang diperoleh sebagai harta bersama yang sah menurut hukum positif.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT DI PAPUA SELATAN samderuun, Fransiskus; waas, ruloff
Animha Law Journal Vol 2 No 2 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v2i2.204

Abstract

Pengakuan dan perlindungan tersebut sangat diperlukan untuk memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat agar hak-hak atas tanahnya tidak dilanggar oleh siapa pun. Hak menguasai/penguasaan negara ini haruslah dibatasi secara tegas untuk masa-masa yang akan datang dan sudah saatnya untuk memikirkan alternatif dari hak menguasai negara agar hak itu bisa menjadi terbatas sifatnya dalam konsepsi maupun implementasinya. Di samping perlunya penatagunaan tanah sebagai salah satu upaya pemerintah guna mewujudkan penataan pemanfaatan, penggunaan tanah agar fungsi sosial hak atas tanah terwujud. Dalam fungsi sosial hak atas tanah tersebut, tidak berarti kepentingan perorangan maupun masyarakat adat terdesak sama sekali oleh kepentingan umum. Penelitian ini menggunakan metode Sosiolegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak ulayat diakui oleh UUPA, tetapi pengakuan itu disertai 2 syarat , yaitu mengenai “eksistensinya” dan mengenai pelaksanaan nya, hak ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataan masih ada “, demikian pasal 3. Di daerah daerah dimana tidak pernah ada hak ulayat, tidak dilahirkan hak ulayat baru . pelaksanaan hak ulayat datur dalam pasal 3 “pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasrkan atas peraturan bangsa serta tidak boleh bertetntangan dengan undang undng dan peraturan peraturan lain.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2 (2025): Animha Law Journal Vol 2 No 1 (2025): Animha Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Animha Law Journal Vol 1 No 1 (2024): Animha Law Journal