cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
RIZKI JUM'AIDIL MUSTHOFA
Contact Email
rizkijumaidilmusthofa@gmail.com
Phone
+6283854003553
Journal Mail Official
rizkijumaidilmusthofa@gmail.com
Editorial Address
Jln William Iskandar V, Pancing, MEDAN
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
HUKUM EKONOMI ISLAM
Published by Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ISSN : 25494872     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Pasar modal syariah merupakan salah satu sektor keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Pasar ini menyediakan instrumen investasi seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah yang telah diseleksi dan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) agar sesuai dengan fatwa syariah. Dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam, pasar modal syariah menawarkan solusi investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga halal dan etis. Selain berperan sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan, pasar modal syariah juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pasar modal syariah menjadi alternatif investasi yang relevan dan penting bagi umat Islam di era modern.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 122 Documents
 6   7   8   9   10 
BUNGA BANK (STUDI KORFARASI PENDAPAT NAHDATUL Ul-AMA DAN MUHAMMADIYAH) Salvia Salvia
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1, No 1 (2017): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v1i1.1640

Abstract

Masalah utama dalam penelitian ini yaitu membandingkan antara pendapat nahdatul ulama dan muhammadiyah dalam menentukan bunga bank Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pandangan nahdatul ulama dan muhamrrødiyah mengenai hukum bunga bank.Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kajian pustaka dan menggunakan n-etode komparasi antara nahdatul ulama dan muhammadiyah. Prosedur penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan karya-karya dari kedua organisasi tersebut. Adapun data primernya dari Nahdatul Ulama yaitu: bahsul masa'il Nahdatul Ulama dan himpunan keputusan majlis tarjih Muhammadiyah. Data primernya diambil dari buku-buku yang dikarang oleh kedua organisasi tersebut dan juga buku-buku Iain yang dapat nendukung pendalaman dan ketajaman dalam analisin penelitianHasil penelitian ini menunjukan bahwa hukum bunga bank yaitu haram, subhat, boieh, sesuai dengan fungsi dari bank yang beroperasi. Berdasarkan hasii peneiitian diatas dapat disimpulkan bunga bank hukumnya haram, boleh,dan subhat.Kata kunci: Bunga Bank, Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah
Kepatuhan Syariah, Manajemen Laba dan Kepemilikan Kas: Bukti Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia Fitra Izzadieny; Nor Rahma Rizka; Kristianto Tricahya Prabowo
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 8, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v8i2.16453

Abstract

Penelitian ini menyelidiki apakah terdapat hubungan antara kepemilikan kas dan manajemen laba pada perusahaan yang patuh pada syariat atau Shariah Compliance Firms (SCF) dan perusahaan yang tidak patuh pada syariat atau Non-Shariah Compliance Firms (NSCF). Sampel kami terdiri dari Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 hingga 2019. Hasil kami menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang lebih kuat antara praktik manajemen laba dan kepemilikan kas di SCF dibandingkan di NSCF.  Hasil ini menunjukkan bahwa SCF lebih mungkin untuk terlibat dalam manajemen laba yang meningkatkan kepemilikan kas dibandingkan NSCF.  Secara keseluruhan, penelitian kami memberikan bukti empiris yang mendukung free cash flow theory. Pembahasan mengenai SCF masih kurang dipelajari dibandingkan dengan penelitian yang banyak dilakukan pada sektor perbankan syariah. Meskipun penelitian sebelumnya telah menyelidiki perbandingan SCF dan NSCF, hubungan antara keduanya sangatlah kompleks. Permasalahan keagenan dalam manajemen SCF bersifat unik dan perlu diselidiki.
KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA EKONOMI SYARIAH OLEH PERADILAN AGAMA PASCA REFORMASI Muhammad Ridwan
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1, No 1 (2017): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v1i1.1631

Abstract

Tulisan ini mengangkat wacana tentang ekonomi syariah di Indonesia dengan tiga pokok pembahasan yaitu: Pertama: Undang-undang perbankan syariah, Kedua: kewenangan peradilan mengadili sengketa ekonomi syariah, Ketiga: status non muslim berinvestasi atau nasabah di perbanakan syariah.Salah satu pioner dari berjalannya system ekonomi Islam dinegara ini dapat dilihat dari perkembangan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang. Walaupun dibandingkan dengan negara lainnya kemunculan perbankan syariah di Indonesia agak teriambat namun perkernbangan yang didapat oleh perbankan syariah begitu signifikan.Terhadap fenomena tersebut dapat dipahami bahwa minat konsumen pada perbankan syariah belum tersosialisasi secara efektjf, termasuk produk-produk. Perbankan Syariah lahir Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dalam salah satu bab dan pasalnya yaitu Bab IX Pasal 55 memunculkan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa (dispute) antara pihak bank syariah dengan nasabah.Maka Pengadilan Agama berwenang mengadili,bahkan termasuk jka terjadi opsional (choiceof forum) pada peradilan mana akan menyelesaikan sengketa itu. Maka diberikan kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa, sampai mahkamah konstitusi memutuskan kepada peradilan mana yang berwenang mengadili sengketa ekoruri syariah.Kebijakan perbankan syariah membuka ruang kepada nasabah nonmusüm diduga akan rtenimbulkan masalah baru dalam perbankan syariah. Perrnasalahan tersebut dapat rænjadi pintu persengketaan dalam ekonomi syariah.Hal tersebut diduga awal bahwa bagaimana mungkin seorang non muslim bertransaksi syariah sementara ræreka tidak merniliki keyakinan yang sarna kepada siapa dan dengan apa yang rnereka bertransaksi. Maka pada posisi tersebut mereka berada pada posisi kegelapan atau has being closed realitas itu tidak transparan dengan demikian satu syarat syariah tjdak terpenuhi.Kata kunci: Syariah, Peradilan Agama, Kewenangan dan Sengketa
Etika Bisnis Islam: Implementasi dalam Bisnis Perhotelan di Banten Soleh Soleh; Budiman Budiman; Samudi Samudi
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No 02 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v7i02.12675

Abstract

Etika bisnis Islam merupakan penerapan prinsip-prinsip nilai Islam dari Al-Qur'an dan Hadits dalam kegiatan bisnis atau komersial. Etika bisnis Islam merupakan faktor yang sangat penting dalam menjalankan proses bisnis atau kegiatan komersial berdasarkan hukum Islam, agar bisnis atau kegiatan komersial tersebut dapat sukses di dunia dengan ridho Allah. Saat ini etika bisnis Islam banyak diterapkan diberbagai perusahaan dalam menjalankan operasionalnya, salah satunya adalah perusahaan perhotelan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penerapan etika bisnis Islam pada sektor perhotelan Banten. Metode penelitian menggunakan kualitatif fenomenologi, sedangkan pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Penelitian ini telah menghasilkan penemuan-penemuan khusus sebagai berikut: Nilai-nilai etika bisnis Islam yang dapat diterapkan dalam pengelolaan bisnis, termasuk pengelolaan hotel, antara lain: nilai tauhid, nilai keadilan, nilai kehendak bebas, nilai tanggung jawab dan nilai ihsan. Sedangkan nilai-nilai etika bisnis Islami yang telah diterapkan selama pengelolaan hotel Wijaya Kusuma Rangkasbitung Lebak Banten antara lain: tersedianya sarana dan prasarana sholat yang dilengkapi dengan beberapa fasilitas, label sertifikasi halal pada kemasan setiap produk makanan dan minuman yang disediakan hotel, pemberian biaya sewa kepada pengunjung berdasarkan fasilitas, pemilihan tamu atau pengunjung hotel, mendistribusikan materi promosi dengan tulisan atau gambar  tidak melanggar norma dan etika, mengumandangkan adzan melalui pengeras suara untuk mengingatkan waktu salat, memperhatikan dan menyikapi keluh kesah tamu terhadap hotel, serta selalu menyapa tamu hotel dan staf hotel lainnya sangat sopan dan ramah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah etika bisnis Islam telah diterapkan pada perusahaan perhotelan di wilayah Banten.
Pembangunan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Pandangan Umer Chapra Putri Rizka Citaningati; Kamaluddin Kamaluddin; Diah Widiawati
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 02 (2022): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v6i02.9093

Abstract

Implementasi Pancasila ke lima dalam menegakkan keadilan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, tidak hanya dilakukan di daerah perkotaan melainkan secara merata di daerah pedesaan juga. Melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwasannya desa memiliki hak untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa dalam rangka membangun perekonomian dan mengentaskan kemiskinan masyarakat di desa. Hal ini kemudian sejalan dengan konsep welfare state yang digagas oleh Umer Chapra. Dalam mewujudkan negara yang sejahtera adalah dengan menghapuskan kemiskinan, menyediakan pelayanan sosial, menciptakan pemerataan kekayaan yang adil, membuka kesempatan pekerjaan yang luas dan menjaga stabilitas ekonomi. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembangunan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pandangan Umer Chapra dengan studi kasus BUMDes Amarta di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan, diperoleh dari pengumpulan data melalui wawancara dan dianalisis berdasarkan pendekatan penelitian kualitatif Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat 14 indikator yang sudah sesuai dengan pandangan Umer Chapra antara lain adalah motivasi, keadilan sosial-ekonomi, kemampuan, land reform, pembangunan desa, proliferasi UKM, kepemilikan dan kontrol penuh perusahaan, preferensi konsumen, reformasi keuangan publik, restrukturisasi investasi, menghadapi rintangan, produksi barang kebutuhan pokok, promosi UKM dan membentuk langkah-langkah penting.AbstractThe implementation of the fifth Pancasila in justice in economic development in Indonesia is not only carried out in the regions but equally in rural areas as well. Law Number 6 of 2014 concerning Villages states that villages have the right to build Village-Owned Enterprises in the context of developing the economy and alleviating poverty in the village community. This is then in line with the concept of the welfare state which Umer Chapra initiated. In a prosperous country, it is by eliminating poverty, providing social services, creating a fair distribution of wealth, opening up extensive job opportunities, and maintaining the economy. The purpose of this study was to determine economic development through Village Owned Enterprises (BUMDes) in Umer Chapra's view with a case study of BUMDes Amarta in the Special Region of Yogyakarta. This qualitative research was conducted by collecting data through interviews and analysis based on the qualitative approach of Miles and Huberman. The results of this study reveal that there are 14 indicators that are in accordance with Umer Chapra's view, including motivation, socio-economic justice, ability, land reform, village development, a proliferation of SMEs, ownership and full control of companies, consumer preferences, public finance reform, investment restructuring. , face obstacles, the production of basic goods, the promotion of SMEs, and form important steps.
Pengaruh Strategi Penetapan Harga terhadap Minat Beli Konsumen Di Matahari Department Store Makassar (Analisis Etika Bisnis Islam) Syahriyah Semaun; Darwis Darwis
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 01 (2020): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v4i01.2550

Abstract

Studi ini bertujuan mengetahui apakah variabel skimming pricing dan penetration pricing dalam strategi penetapan harga berpengaruh terhadap minat beli konsumen di PT. Matahari Department Store Makassar. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah pelanggan di Matahari Department Store Makassar, hipotesis diuji dengan  analisis regresi linier berganda. Hasil uji t menunjukkan terdapat pengaruh variabel skimming pricing terhadap minat beli konsumen di Matahari  Department Store dan tidak terdapat pengaruh variabel penetration pricing dan terhadap minat beli konsumen di Matahari  Department Store. Uji regresi linier berganda diperoleh persamaan Y=9,503 + 0,482X1 + 0,063X2 yang menunjukkan bahwa variabel dominan berpengaruh terhadap minat beli konsumen di Matahari  Department Store adalah variable skimming pricing dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,482X1
Penyelesaian Konflik Ekonomi Syariah melalui Jalur Non Litigasi dalam Perspektif Teori Maslahah Al-Syaitibi Neni Hardiati; Ayi Yunus Rusyana
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 5, No 02 (2021): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v5i02.5943

Abstract

Penelitian ini menjelaskan mengenai penyelesaian konflik ekonomi syariah melalui jalur non litigasi dalam perspektif teori maslahah al-Syaitibi. Saat ini penyelesaian ekonomi syariah sudah diatur dalam UU Peradilan Agama bahwa yang menyangkut ekonomi syariah harus dilakukan pada Pengadilan Agama. Namun, dalam Islam sudah sejak dulu dikenal bahwa dalam menyelesaikan suatu konflik bisa diselesaikan diluar pengadilan, hal ini juga menjadi penting sebab dengan penyelesaian diluar pengadilan meminimalisir beresiko yakni biaya rendah bahkan bisa gratis. Rasulullah SAW pun menuntut umatnya dalam menyelesaikan suatu konflik dengan cara damai maupun musyawarah. Sebab musyawarah adalah suatu yang baik dalam Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni melalui metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatife sehingga dapat mendeskripsikan teori maslahah Al-Syaitibi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada jalur non litigasi ialah agar tercapai tujuan banyak kemaslahatan dan meminimalkan ketidakadilan, dengan menggunakan teori maslahah Al-Syatibi. Dari dasar itu semua berhak mendapatkan kebebasan dalam meyelesaikan sengketa ekonomi syariah baik jalur litigasi maupun non litigasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada prinsip-prinsip teori maslahah Al-Syaitibi yang bisa digunakan yakni ada tiga dalam menilai suatu maslahah. Pertama, maslahah yang ditujukan oleh dalil syara’ agar diterima. Kedua, maslahah yang ditujukan oleh dalil syara’ untuk ditolak. Ketiga yakni dibagi dua, pertama maslahat yang ditujukan oleh dalil khusus namun dapat membenarkan maupun tidak, namun ada maslahat yang sejalan dengan nash itu. Kedua maslahah yang tidak ditujukan oleh dalil syara’ yakni dapat membenarkan maupun tidak dan maslahah tersebut seiring dengan suatu tindakannya, ini sering disebut maslahah mursalah. Hal ini dalam penyelesaian sengeketa ekonomi syariah termasuk kepada maslahah mursalah.Kata Kunci: Al-Syaitibi; Mashlahah; Sengekta Ekonomi Syariah Settlement of Sharia Economic Conflicts through Non-Litigation Paths in the Perspective of Maslahah Al-Syaitibi TheoryAbstractThis study describes the resolution of sharia economic conflicts through non-litigation channels in the perspective of the maslahah al-Syaitibi theory. Currently, the settlement of sharia economics has been regulated in the Judicial Law that concerning sharia economics must be carried out in the Religious Courts. However, in Islam it has been a long time since resolving a conflict can be resolved out of court, this is also important because out-of-court settlement carries the risk of low costs and even free of charge. Rasulullah SAW also asked his people to resolve a conflict by peaceful means or deliberation. The method used is descriptive qualitative method, trying to describe Al-Syaitibi's maslahah theory in resolving sharia economic disputes on a non-litigation path, namely in order to achieve the goal of many benefits and minimize injustice, using Al-Syatibi's maslahah theory. From that basis, all have the right to freedom in resolving sharia economic disputes, both litigation and non-litigation channels. The results of the study show that there are principles of Al-Syaitibi's maslahah theory that can be used that there are three in assessing a maslahah. First, the maslahah indicated by the syara' argument to be accepted. Second, the maslahah intended by the syara' argument to be rejected. The third is divided into two, first, the benefits that are addressed by specific arguments but can be confirmed or not, but there are benefits that are in line with the text. The two maslahahs that are not addressed by the syara' argument that can be justified or not and the maslahah is in line with an action, this is often called maslahah mursalah. This is in the settlement of sharia economic disputes, including the maslahah mursalah.Keywords: Al-Syaitibi; Mashlahah; Sharia economic disputes
IBU RUMAH TANGGA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN EKONOMI KELUARGA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM Mutmainna Mutmainna
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1, No 2 (2017): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v1i2.2301

Abstract

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan di Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui :Pengaruh Terapan Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Menumbuhkembangkan Ekonomi Keluarga Di Tinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Perempuan Pelaku Kegiatan Usaha Rumahan. Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variable yaitu, Ɛ Peran Ibu, £ Hukum Islam, βEkonomi Keluarga.Total sampling dalam penelitian ini berjumlah 62 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah jumlah para pekerja rumahan di Desa Buttu Batu  Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang sebanyak 200 orang, dengan menggunakan rumus Sloving maka menghasilkan sampel sebanyak 62 sampel. Selanjutnya, data yang diperoleh melalui instrument tersebut kemudian diolah melalui analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi Partial Least Square (PLS).Hasil penelitian menunjukkan bahwa margin peran ibu rumah tangga dalam mendorong kesejahteraan keluarga, berpengaruh positif dan signifikan dari hasil analisis inferensial yang menggunakan uji t dengan rumus regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai thitunglebih besar dari pada nilai ttabel. Kata Kunci : Peran ibu rumah tangga dalam mendorong ekonomi keluarga
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAMPADA BANK SYARIAH Muslihati Muslihati; Siradjuddin Siradjuddin; Syahruddin Syahruddin
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 1 (2018): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v2i1.1390

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep CSR dalam perspektif ekonomi Islam dan kedudukannya pada perbankbankan syariah serta mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaanya.Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan jenis field research dengan menggunakan pendekatan teologi normatif dan sosial ekonomi.CSR dalam ekonomi Islam aberpegang pada beberapa prinsip yaitu prinsip Tauhid, Khalifah, Keadilan, Ukhuwah dan Mewujudkan maslahah. Berangkat dari prinsip-prinsip tersebut maka kemudian muncul beberapa kriteria yang dapat dijadikan indikator bagi bank syariah dalam pelaksanaan CSR-nya. Kriteria tersebut adalah kriteria kepatuhan syariah, keadilan dan kesetaraan, bertanggung jawab dalam bekerja, jaminan kesejahteraan, jaminan kelestarian alam dan bantuan sosial.Berdasarkan hasil analisa laporan tahunan serta laporan keberlanjutan, penulis menemukan bahwa tidak semua kriteria CSR bank syraiah diungkapkan oleh ketiga bank yang diteliti. Ada beberapa poin kriteria CSR bank syariah yang belum disajikan seperti kurangnya program yang berkaitan dengan pelestarian alam, penggunaan pendapatan non halal untuk CSR, distribusi program yang belum merata, penentuan sasaran kegiatan CSR, kurangnya kemitraan, sosialisasi kegiatan dan pemahaman mengenai pelaksanaan, evaluasi di lapangan serta keberlanjutan program.  Kriteria CSR pada bank Syariah  merupakan suatu tawaran kepada bank-bank syariah dalam melaksanakan program-program CSR-nya agar bersesuaian dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam.Kata kunci: CSR, Ekonomi Islam, Bank SyariahAbstractThis study aims to describe the concept of CSR in the perspective of Islamic economics and its position on Islamic banking and know the constraints and efforts in the implementation. This research uses a qualitative paradigm with field research type using the normative and socio-economic theology approach.CSR in Islamic economics aberpegang on some principles that is the principle of Tawheed, Caliph, Justice, Ukhuwah and realize maslahah. Departing from these principles then then appears some criteria that can be used as an indicator for sharia banks in the implementation of its CSR. These criteria are the criteria of Shariah compliance, justice and equality, responsible for work, welfare, sustainability and social assistance.Based on the results of annual report analysis and sustainability report, the authors found that not all CSR bank syraiah criteria were disclosed by the three banks studied. There are several criteria of CSR syariah banks that have not been presented such as lack of programs related to nature conservation, non-halal income usage for CSR, uneven distribution of programs, targeting of CSR activities, lack of partnerships, socialization of activities and understanding of implementation, on-site evaluation as well as program sustainability. The CSR criteria on Sharia banks is an offer to sharia banks in implementing their CSR programs to conform to principles in Islamic economics.Keywords: CSR, Syariah Banking, Islamic Economics.
Analysis of the Return of Evidence 220 to 258 in Decision Number 1240/Pid.sus/2022/PN.Tng With the Defendant Indra Kusuma or Indra Kenz (Perspective of the Principles of Justice, Benefit, and Al-Maslahah) Rahmad Adiyanto
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No 01 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v7i01.11281

Abstract

On August 14, 2022 the judge at the Tangerang district court stated that the defendant Indra Kusuma or Indra Kenz had spread false news which resulted in consumer losses in electronic transactions and money laundering, sentenced the defendant Indra Kenz to 10 years imprisonment and a fine of 10 billion, provided that if the sentence is not paid, it will be replaced with confinement for 10 years 2 months, and so on. Interestingly, in this decision the judge disagreed with the public prosecutor regarding the return of evidence number 220-254 to the victim-witness through the United Indonesian Traders Association because the goods were the result of a crime. Therefore the purpose of this study is to analyze aspectsal-'is (justice) andal-maslahah(benefits) viewed from the side of the victim and the accused. This research is a normative research with a normative juridical approach. This research uses secondary legal materials in the form of decisions 1240/Pid.sus/2022/PN.Tng, related laws, legal theories, theoriesal-'is, and theoryproblem. The research results show The judge's decision regarding the refusal to return evidence number 220-258 violates the principles of certainty, expediency and benefit in Islamic law. The researcher's solution is that the judge should select which evidence belongs to the victim and should return it to the victim. 

Page 8 of 13 | Total Record : 122

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Desember 2025 (In Process) Vol 9, No 1: Juni 2025 (In Process) Vol. 9 No. 1: Juni 2025 Vol 8, No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7, No 02 (2023): Desember 2023 Vol 7, No 01 (2023): Juni 2023 Vol 6, No 02 (2022): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2022) Vol 6, No 01 (2022): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2022) Vol 5, No 02 (2021): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2021) Vol 5, No 01 (2021): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2021) Vol 4, No 02 (2020): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2020) Vol 4, No 01 (2020): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2020) Vol 3, No 2 (2019): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2019) Vol 3, No 1 (2019): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2019) Vol 2, No 2 (2018): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2018) Vol 2, No 1 (2018): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2018) Vol 1, No 2 (2017): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2017) Vol 1, No 1 (2017): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2017) More Issue