cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
RIZKI JUM'AIDIL MUSTHOFA
Contact Email
rizkijumaidilmusthofa@gmail.com
Phone
+6283854003553
Journal Mail Official
rizkijumaidilmusthofa@gmail.com
Editorial Address
Jln William Iskandar V, Pancing, MEDAN
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
HUKUM EKONOMI ISLAM
Published by Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ISSN : 25494872     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Pasar modal syariah merupakan salah satu sektor keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Pasar ini menyediakan instrumen investasi seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah yang telah diseleksi dan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) agar sesuai dengan fatwa syariah. Dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam, pasar modal syariah menawarkan solusi investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga halal dan etis. Selain berperan sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan, pasar modal syariah juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pasar modal syariah menjadi alternatif investasi yang relevan dan penting bagi umat Islam di era modern.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 122 Documents
 4   5   6   7   8 
Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Literasi Pemasaran Digital dan Legalitas Produk UMKM di Kabupaten Purbalingga Widadatul Ulya; Agustin Riyan Pratiwi; Nesti Utami
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No 02 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v7i02.12183

Abstract

Industri Usaha Mikro Kecil Menengah sering berhadapan dengan masalah penerapan teknologi, pemasaran dan legalitas atau perizinan usaha. Di era teknologi saat ini, UMKM seharusnya mampu menerapkan pemasaran berbasis digital, dan memenuhi legalitas produknya dalam rangka melindungi hak dan kewajiban konsumen, sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan. Problematika tersebut melatarbelakangi perlunya dilaksanakan kajian yang mendalam, sehingga tujuan peneliti yaitu melakukan analisis terhadap pengaruh literasi pemasaran digital dan legalitas produk terhadap kepatuhan berusaha serta kepatuhan berusaha terhadap implementasi perlindungan konsumen. Metode Structural Equation Modeling (SEM) digunakan dalam penelitian explanatory research ini dan diperkuat dengan analisis kuantitatif dan teknik purposive sampling agar mendapatkan hasil yang reliabel. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa literasi pemasaran digital dan legalitas prodak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan berusaha. Selanjutnya, kepatuhan berusaha berpengaruh signifikan terhadap perlindungan konsumen. Hal ini dapat diartikan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen UMKM dapat diimplementasikan melalui peningkatan literasi pemasaran digital dan legalitas produk UMKM, karena literasi pemasaran digital dan legalitas produk berpengaruh terhadap kepatuhan berusaha pelaku UMKM
Prosedur Hukum Peralihan Nasabah Pasca Berdirinya Bank Syariah Indonesia Rustam Magun Pikahulan; Kairuddin Karim; Syafaat Anugrah Pradana
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 02 (2022): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v6i02.7388

Abstract

Kehadiran sistem perbankan syariah resmi pada tahun 1992 sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang membahas mengenai sistem bagi hasil sebagai ciri khas dari bank syariah. Kepastian hukum mengenai eksistensi perbankan syariah memicu kelahiran bank-bank dengan sistem syariah termasuk yang berada di bawah naungan BUMN. Adanya penggabungan 3 (tiga) bank syariah BUMN Indonesia yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), dan Bank Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), menimbulkan kegelisahan terkait mekanisme peralihan nasabah yang senantiasa mengedepankan perlindungan hak-hak nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseorang Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait perlindungan hukum bagi nasabah pasca berdirinya Bank Syariah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil penelitian adalah pertama, proses migrasi nasabah Bank Syariah Indonesia telah rampung untuk seluruh wilayah Indonesia. Seluruh produk dan layanan dari tiga bank syariah tersebut sudah bisa dilayani dalam satu sistem pada Bank Syariah Indonesia. Kedua, dengan adanya pelayanan satu sistem dari BSI ini menandakan bahwa Bank Syariah Indonesia sekarang memiliki satu core banking system, satu kode bank, satu pelaporan keuangan, satu enterprise data dengan nama Bank Syariah Indonesia. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa penggabungan ini menggunakan sistem auto-migrasi dengan dasar hukum pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dengan memperhatikan aspek perlindungan hukum terhadap data nasabah, sehingga kepercayaan nasabah terhadap Bank Syariah Indonesia tetap terjaga.AbstractThe presence of the official Islamic banking system in 1992 was in line with the issuance of Law Number 7 of 1992 concerning Banking which discussed the profit-sharing system as a characteristic of Islamic banks. Legal certainty regarding the existence of Islamic banking triggered the birth of banks with a sharia system, including those under the auspices of SOEs. The merger of 3 (three) state-owned Islamic banks in Indonesia, namely Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), and Bank Mandiri Syariah into Bank Syariah Indonesia (BSI), caused anxiety regarding the customer transition mechanism that always prioritizes the protection of customer rights based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Partnerships. This study aims to provide information related to legal protection for customers after the establishment of Bank Syariah Indonesia. The research method used is normative juridical with a conceptual and statutory approach. The results of the study are first, the migration process of Bank Syariah Indonesia customers has been completed for all regions of Indonesia. All products and services of the three Islamic banks can already be served in one system at Bank Syariah Indonesia. Second, the existence of one system service from BSI indicates that Bank Syariah Indonesia now has one core banking system, one bank code, one financial reporting, and one enterprise data under the name Bank Syariah Indonesia. Thus, the author concludes that this merger uses an auto-migration system with a legal basis in Article 28 paragraph (1) of Law Number 10 of 1998 concerning Banking by taking into account aspects of the legal protection of customer data, so that customer trust in the Bank Syariah Indonesia is maintained.
Perlindungan Hukum terhadap Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dwidya Bintari Putri
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2019): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v3i2.2930

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengkaji dan menjelaskan upaya perlindungan hukum terhadap debitur Kredit Tanpa Agunan terkait dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (2) Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk peneyelesaian sengketa secara hukum dalam melindungi debitur (nasabah) selaku konsumen.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal/normatif atau peneltian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang dikaji.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) upaya perlindungan hukum terhadap debitur (nasabah) dalam perjanjian KTA ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen terdapat dalam pasal 18 tentang Pencantuman Klausula Baku. (2) bentuk penyelesaian sengketa secara hukum dalam melindungi debitur(nasabah) selaku konsumen dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui diluar pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan (litigasi).Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kredit Tanpa Agunan
Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif dalam Tinjauan Fiqh Muamalah Vivi Rahma; Bustamin Bustamin
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 5, No 02 (2021): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v5i02.5752

Abstract

Sistem kerjasama pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan produktif dan sistem bagi hasil dari keuntungan pemanfaatan tanah wakaf merupakan bentuk instrumen ekonomi Islam yang unik mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan, kebaikan serta persaudaraan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan wakaf produktif dan pemanfaatan hasil wakaf produktif di Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerjasama pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan produktif akad yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam, adapun bentuk kerjasama dalam pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan produktif yaitu bentuk kerjasama Musaqah dan Muzara’ah. Kendati dari sisi sistem bagi hasil pemanfaatan tanah wakaf tidak sesuai dengan bagi hasil dalam fiqh muamalah. Kata Kunci: Fiqh muamalah; Tanah wakaf; Wakaf produktif  Utilization of Waqf Land as Productive Land in Muamalah Fiqh ReviewAbstractThe cooperative system for cultivating the Waqf land as productive land and a profit-sharing system for the use of the Waqf land is a unique form of the Islamic economic instrument that bases its function on the elements of virtue, friendliness, and fraternity. The purpose of this study was to analyze the management of the productive waqf and the utilization of the results of the productive waqf in the Padang Sago district, Padang Pariaman Regency. This type of qualitative research with a descriptive approach collected data through interviews and documentation. The results showed that the cooperative practice of cultivating Waqf land as productive land for the treaty was carried out in accordance with Islamic law, while the form of cooperation in cultivating Waqf land as productive land was a form of collaboration between Musaqah and Muzara'ah was. Even if, in terms of the profit-sharing system, the use of waqf land does not coincide with the profit-sharing in Fiqh Muamalah.Keywords: Fiqh muamalah; Waqf land; Productive waqf
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA Massiare Massiare
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1, No 2 (2017): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v1i2.1654

Abstract

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui Bagamana Putusan Pengadilan Terhadap Warisan. Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu X1 Putusan Pengadilan Agama, Y1 Penbagian Warisan dan Y2 kesejahteraan keluarga.Total sampling dalam penelitian ini berjumlah 66 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah jumlah yang perna banding di Pengadilan Tinggi Agama sebanyak 200 orang, dengan menggunakan rumus Slovin maka menghasilkan sampel sebanyak 66 sampel. Selanjutnya, data yang diperoleh melalui instrument tersebut kemudian diolah melalui analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi Partial Least Square (PLS).Hasil penelitian menunjukkan bahwa margin Putusan Pengadilan Agama, Pembagian Warisan dan kesejahteraan keluarga berpegaruh positif dan signifikan dari hasil analisis inferensial yang menggunakan uji t dengan rumus regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel.Kata kunci: Putusan Pengadilan Agama, Pembagian Warisan dan Kesejahteraan Keluarga
PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP NILAI PENDAPATAN Herawati Herawati; Agussalim Harrang
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 1 (2018): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v2i1.1388

Abstract

AbstrakJenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan di.  Pegadaian (Persero)  syariah  cabang syariah  hasanuddin makassar Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui PT. Pegadaian syariah terhadap peningkatan kinerja sudah sesuai dengan aturan islam atau tidak di Pegadaian (persero) syariah cabang syariah hasanuddin makassar Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu X1 pegadaian syariah, X2 peningkatan kinerja, dan X3 pendapatanPengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket.  Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah jumlah para karyawan pegadaian syariah cabang hasanuddin Makassar sebanyak 75 orang, dengan menggunakan rumus Sloving maka menghasilkan  sampel  sebanyak  75  sampel.  Selanjutnya,  data  yang diperoleh  melalui  instrument  tersebut  kemudian  diolah  melalui  analisis regresi  linear  berganda  dengan  bantuan  aplikasi  Partial  Least  Square (PLS Smart Least ).Hasil penelitian menunjukkan bahwa margin pegadaian syariah, peningkatan kinerja, pendapatan  berpegaruh  positif  dan  signifikan  dari hasil analisis inferensial yang menggunakan uji t dengan rumus regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel.Kata Kunci: Pegadaian syariah, Kinerja karyawan, pendapatan. AbstractThis type of research is a quantitative research conducted in. Pegadaian (Persero) syariah sharia branch hasanuddin makassar This research includes quantitative research that aims to find out PT. Sharia pawnshops on performance improvement is in accordance with Islamic rules or not in Pegadaian (persero) syariah sharia branch hasanuddin makassar In this study consists of three variables, namely X1 pawnshare, X2 performance improvement, and X3 revenueData collection is done by distributing questionnaires or questionnaires. As for the population in this study is the number of employees pawnshare Makassar branch hasanuddin as many as 75 people, using the formula of Sloving then produce a sample of 75 samples. Furthermore, the data obtained through the instrument is then processed through multiple linear regression analysis with the help of Partial Least Square (PLS Smart Least) application.The results showed that margin pawnshare, performance improvement, earnings positively and significantly from the results of inferential analysis using t test with multiple linear regression formula shows that the value of t arithmetic greater than the value of t table.Keywords: Sharia pawnshops, Employee performance, income.
Kesiapan Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Husni Kamal
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No 01 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v7i01.11075

Abstract

Pemerintah Aceh sangat mendukung pelaksanaan ekonomi syariah di Aceh dibuktikan dengan adanya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang mengharuskan setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berprinsip syariah. Perkembangan ekonomi syariah melibatkan beberapa pihak terkait tentunya seperti Pemerintah, lembaga keuangan syariah, masyarakat dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah terkait teknis mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi Syariah serta kompetensi hakim yang mengadili sengketa tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa kesiapan hakim Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca diterapkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 tahun 2018 di Aceh. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, sedangkan data primer didapatkan dengan mewancarai pihak Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu saat ini semua lembaga keuangan yang berada di Aceh sudah berubah menjadi Lembaga Keuangan Syariah dan yang berhak mengadili sengketa ekonomi syairah hanya hakim yang sudah memiliki sertifikasi ekonomi syariah. Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe sudah menangani sengketa ekonomi syariah sebanyak 2 perkara dan hakim yang memiliki sertifikasi hanya 3 dari total 6 hakim. Secara aturan mereka harus siap menangani sengketa sedangkan dari sisi kompetensi hakim masih belum siap sepenuhnya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah karena belum semua hakim mempunyai sertifikasi hakim ekonomi syariah.
Penerapan Asas Personalitas Keislaman Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Dliya Ul Muharram
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 5, No 01 (2021): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v5i01.5033

Abstract

Asas Personalitas Keislaman merupakan penundukan diri individu terhadap aturan-aturan hukum Islam, termasuk dalam lingkup ekonomi syari’ah. Faktanya masih ditemukan adanya sengketa perbankan syari’ah yang didaftarkan di Pengadilan Negeri, dimana bukan ranah kekuasaannya. Hal tersebut diperjelas dengan adanya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang membatalkan kewenangan tersebut, yang kemudian kewenangan tersebut secara pasti menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisa penerapan asas personalitas keislaman dalam penyelesaian sengketa perbankan syari’ah menurut hukum Islam dan sistem hukum Indonesia pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan historis dan perundang-undangan terkait asas personalitas keislaman dalam sengketa perbankan syari’ah. Berdasarkan hasil penelitian Bank Syari’ah merupakan badan hukum yang tunduk dan ditundukan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia, tarmasuk dalam proses penyelesaiannya. Penerapan asas personalitas keislaman dilihat dari peran Pengadilan Agama dalam menangani perkara yang berhubungan dengan agama Islam, termasuk sengketa perbankan Syari’ah. Adanya Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 menyatakan kewenangan absolut penyelesaian sengketa diamanatkan kepada lingkup peradilan agama, namun masih ditemukan perkara perbankan syari’ah terdaftar di Pengadilan Negeri. Secara filosofis, Islam dalam mengatasi perselisihan berupaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan semula. Implementation Of The Procedure Of Islamic Personality In The Process Of Settlement Of Sharia Banking Disputes After Verdict Of The Constitutional Court Number 93 / PUU-X / 2012 AbstractThe principle of the Islamic personality is the submission of the individual to the rules of Islamic law, including within the scope of shari'ah economics. The fact is that there are still syari'ah banking disputes that have registered in the District Court, which is not the domain of their authority. This is made clear by the existence of the Constitutional Court Decision Number 93 / PUU-X / 2012 which regulates this authority, which authority is clearly regulated under the authority of the Religious Courts. This study aims to examine and analyze the application as an Islamic personality in the settlement of Islamic banking disputes according to Islamic law and the Indonesian legal system after the Constitutional Court Decision Number 93 / PUU-X / 2012. This research is a normative legal research using a historical and invited approach. related as an Islamic personality in shari'ah banking disputes. Based on the results of research, Bank Syari'ah is a legal entity that is subject to and subject to Indonesian regulations, including in its completion. The application of the principle of Islamic personality can be seen from the role of the Religious Courts in conflict cases related to Islam, including Shari'ah banking disputes. After the Constitutional Court Decision Number 93 / PUU-X / 2012 states that the absolute authority for dispute resolution is mandated to the scope of the religious court, however, there are still cases of shari'ah banking that are registered in the District Court. Philosophically, Islam in resolving disputes always seeks to restore relations between the disputing parties in their original state. Keywords: Principles of Islamic Personality; Shari'ah Banking; Economic Disputes
Pinjaman Kredit dalam Perspektif Pendidikan Islam Ahmad Abdullah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2019): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v3i1.2122

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengungkap sistem perkreditan yang ada dan berlaku saat ini. Metode yang digunakan yaitu pengkajian terhadap Al-Qur’an dan Hadis tentang riba beserta teori-teori pelarangannya. Melalui pengkajian tersebut, praktik perekonomian yang sesuai syari’at secara konsep dapat dirumuskan, khusunya dalam pembiayaan dengan sistem jual-beli. Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum dasar dari jual-beli secara kredit dibolehkan. Syaikh Ibnu Utsaimin Berkata: Menjual dengan kredit artinya bahwa sesorang Menjual sesuatu (barang) dengan harga tangguh yang di lunasi secara berjangka hukum aslinya adalah di bolehkan berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah: 282. Demikian pula Nabi Muhammad Saw. membolehkan jual beli as-Salam, yaitu membeli secara kredit terhadap barang yang dijual.
Reform of Islamic Inheritance Law and its Role in the Formation of National Inheritance Law Hikmatullah Djamud; Naf'an Tarihoran; Nurul Ma'rifa; Abdul Fauzan; Aniyatussaidah Aniyatussaidah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 9, No 1: Juni 2025 (In Process)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v9i1.17430

Abstract

This study examines the reform of Islamic inheritance law and its role in the formation of a national inheritance law that is more just, inclusive and adaptive to social change. Using the literature research method, this study examines the principles of Islamic inheritance law and its contribution to the national legal system. The results show that the reform of Islamic inheritance law is an important part of the development of national inheritance law, with a major role in improving social justice, legal certainty, and accommodation to the diversity of society. This reform is realized through several strategies, namely: (1) increasing gender equality in the distribution of inheritance, (2) harmonizing Islamic inheritance law with civil law, (3) adjusting the principles of inheritance distribution to be more relevant to the social context, and (4) applying the concept of mandatory will to protect the rights of certain heirs. This research confirms that Islamic inheritance law reform not only plays a role in strengthening the national legal system, but also becomes a strategic element in creating a more cohesive, responsive, and just inheritance law.

Page 6 of 13 | Total Record : 122

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Desember 2025 (In Process) Vol. 9 No. 1: Juni 2025 Vol 9, No 1: Juni 2025 (In Process) Vol 8, No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7, No 02 (2023): Desember 2023 Vol 7, No 01 (2023): Juni 2023 Vol 6, No 02 (2022): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2022) Vol 6, No 01 (2022): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2022) Vol 5, No 02 (2021): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2021) Vol 5, No 01 (2021): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2021) Vol 4, No 02 (2020): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2020) Vol 4, No 01 (2020): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2020) Vol 3, No 2 (2019): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2019) Vol 3, No 1 (2019): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2019) Vol 2, No 2 (2018): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2018) Vol 2, No 1 (2018): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2018) Vol 1, No 2 (2017): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2017) Vol 1, No 1 (2017): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2017) More Issue