Jurnal DIskresi
Jurnal Diskresi merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum. Jurnal Diskresi terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Diskresi memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, serta isu-isu hukum tata negara yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Diskresi ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.
Articles
154 Documents
<![CDATA[Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat ]]>
<![CDATA[Farid Sabri, Sukmadi]]>;
<![CDATA[Eko Purnomo, Chrisdianto]]>;
<![CDATA[Saleh, M.]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3669
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan untuk mengetahui kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemahaman terhadap Peraturan Daerah diharapkan bermanfaat untuk dijadikan sebagai masukan bagi para pembaca, pihak akademisi dan pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa Pelaksanaan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 yang mana Peraturan Gubernur tersebut menjadi landasan hukum untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota terkhusus di Kota Mataram. Kendala yang dihadapi BPSDMD Provinsi NTB dalam pengembangan sumber daya manusia ialah pemahaman terkait diklat yang masih kurang, keterbatasan anggaran, serta pembagian kompetensi yang belum didasarkan pada analisis kebutuhan secara menyeluruh.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Hak Prakarsa BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa ]]>
<![CDATA[Setiawan, Indra]]>;
<![CDATA[Khair, Abdul]]>;
<![CDATA[Sarkawi, Sarkawi]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3670
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan pelaksanaan hak prakarsa BPD dalam pembentukan Peraturan Desa dan untuk mengetahui pelaksanaan hak prakarsa BPD dan kendala yang dihadapi dalam pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Sikur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan medote pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan hak prakarsa BPD dalam pembentukan peraturan Desa di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur sudah terlaksana dengan baik. Di dalam melaksanaan hak prakarsanya tersebut BPD tidak terlepas dari beberapa kendala yaitu faktor internal BPD dan warga masyarakat setempat seperti sumber daya manusia para anggota BPD dan masyarakat setempat yang masih membutuhkan pembekalan khusus seperti pelatihan yang berkaitan dengan pentingnya hak prakarsa tersebut. Demikian juga kemauan yang sungguh kuat dari elemen masyarakat sehingga tidak dapat mengembangkan potensi Desa melalui kepentingan peraturan Desa.]]>
<![CDATA[Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintahan Di Desa Wisata Di Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur ]]>
<![CDATA[Karta Panji, Lalu Agung]]>;
<![CDATA[Cahyowati, RR]]>;
<![CDATA[Rusnan, Rusnan]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3671
<![CDATA[Tujuan penyusunan ini adalah untuk mengetahui Peran BPD dalam melakukan Pengawasan di Desa Wisata di Kecamatan Labuhan Haji. Metode penyusunan yang penyusun gunakan yaitu metode penyusunan hukum empiris. Hasil penyusunan ini menunjukkan bahwa, Peran BPD di Desa Wisata di Kecamatan Labuhan Haji sudah berjalan cukup baik. Namun, masih ada beberapa kendala dan rencana pembangunan wisata yang belum bisa disetujui oleh Masyarakat. Dampak yang terjadi antara lain belum terealisasinya pembangunan wisata tersebut sehingga BPD harus mengevaluasi ulang rencana tersebut. Solusinya BPD sebaiknya segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang mana membahas tujuan dibentuknya wisata yang direncanakan tersebut sehingga masyarakat dan pemerintah desa memiliki pemahaman yang sama terkait tujuan dibentuknya wisata yang belum terealisasi tersebut.]]>
<![CDATA[Model Pengaturan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak Ditinjau Dari Perspektif Demokrasi ]]>
<![CDATA[Mufti, Muhammad Aris]]>;
<![CDATA[Eko Purnomo, Chrisdianto]]>;
<![CDATA[Saleh, M.]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3672
<![CDATA[Penerapan presidential threshold dalam pemilu Presiden di Indonesia memicu banyak perdebatan, khususnya terkait dengan isu perlindungan hak politik warga negara dan penguatan sistem presidensiil. Polemik mengenai isu ini semakin menguat pasca Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang memutuskan pemilu Presiden dan pemilu Legislatif dilaksanakan secara serentak. Penelitian berjudul “Model Pengaturan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak Ditinjau Dari Perspektif Demokrasiâ€, memiliki dua isu hukum yaitu pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan akibat hukum pemberlakuan Presidential Threshold terhadap sistem presidensiil di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pengaturan mengenai Presidential Threshold dalam pemilu Presiden dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensiil di Indonesia. Berdasarkan analisa yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Presidential Threshold masih dianggap sebagai peraturan yang sah dapat diberlakukan pada pemilu berikutnya walaupun bertentangan dengan prinsip demokrasi pancasila di Indonesia.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Garis Sempadan Jalan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram ]]>
<![CDATA[Ahmad Fauzi, Ismi]]>;
<![CDATA[Khair, Abdul]]>;
<![CDATA[Sarkawi, Sarkawi]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3673
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai penegakan hukum atas ketentuan garis sempadan jalan dalam mendirikan bangunan di Kota Mataram sebagaimana telah diatur secara hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, dengan metode pendekatan sosiologi hukum, antropologi hukum dan pendekatan perundang-undangan. Sesuai dengan temuan penelitian ini, penegakan hukum atas ketentuan garis sempadan jalan dalam mendirikan banngunan di Kota Mataram belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena dari fakta empirisnya masih terdapat bangunan-bangunan rumah, toko/kios yang tidak mematuhi mengenai harus tersedianya ruang sempadan jalan. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh faktor keasadaran hukum, pemahaman fungsi dari garis sempadan jalan, bangunan-bangunan yang sudah ada terlebih dahulu terbentuk dari peraturan tersebut.]]>
<![CDATA[Implementasi Pengawasan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima ]]>
<![CDATA[Paksindra, Reza]]>;
<![CDATA[Kafrawi, Kafrawi]]>;
<![CDATA[Jphny Koynja, Johannes]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3674
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi pengawasan dan penertiban PKL berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mataram serta hambatan yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya oleh pemerintah daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan data lapangan sebagai data primer melalui pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan penertiban PKL belum terlaksana dengan baik, karena masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang belum terkontrol dengan baik. Hambatannya adalah belum adanya peraturan pelaksanaan sebagai instrumen teknis sesuai dengan yang didelegasikan dalam peraturan daerah dan peraturan walikota, yang mengakibatkan belum optimalnya peran instansi terkait dalam fungsi koordinasi, pengawasan dan penertiban sebagaimana mestinya.]]>
<![CDATA[Pengaturan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Persfektif Hukum Tata Negara Darurat ]]>
<![CDATA[Permana, Aryanda]]>;
<![CDATA[Dwi Hendri H.W, Gatot]]>;
<![CDATA[Eko Purnomo, Chrisdianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3675
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Pengaturan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Persfektif Hukum Tata Negara Darurat. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan penetapan penundaan pelakasanaan Pemilu di indonesia jika kita meninjaunya dari persfektif hukum tata negara darurat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengaturan penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia terutamanya dalam sudut pandang hukum tata negara darurat di Indonesia. Metode penelitian menggunakan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pemilu telah diatur di dalam konstitusi yakni pada Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa pelaksanaan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.Penundaan pemilu di Indonesia sendiri tidak diatur, namun dalam hukum pemilu Indonesia mengatur dengan istilah "pemilu lanjutan dan pemilu susulan". Penundaan Pemilihan Umum tanpa adanya kondisi keadaan bahaya negara (staatnoodrecht) yang mengakibatkan berlakunya Hukum Tata Negara Darurat. Terdapat beberapa kekurangan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam persfektif Hukum Tata Negara Darurat terkait kekaburan terkait lembaga yang berwenang menerbitkan penundaan Pemilu yang dapat mengakibatkan kesewang-wenangan kekuasaan. Bentuk penetapannya dapat melalui Perppu mengingat bahwa terdapat keadaan staatnoodrecht seperti yang diatur didalam pasal 431 – 432 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan landasan yang digunakan adalah dengan mepertimbangkan asas “Salus Populi Suprema Lex Esto†yang berarti keselamatan rakyat merupakan Hukum Tertinggi.]]>
<![CDATA[Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/Puu-Xx/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa ]]>
<![CDATA[Istikelal]]>;
<![CDATA[Asmara, M. Galang]]>;
<![CDATA[Rusnan, Rusnan]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3676
<![CDATA[Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan. sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kajian Ptusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/Puu-Xx/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. Jenis penelitian ini dilakukan secara normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian ini adalah ini di tolaknya permohonan pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 sebagai tafsir konstitusional pembatasan masa jabatan Kepala Desa. Tafsir konstitusional dari Mahkamah Konstitusi ini penting keberadaannya sebagai bentuk pembatasan kekuasaan pemerintah dalam hal ini Kepala Desa yang dilakukan lewat aturan hukum (government limited by law).]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Izin Pemanfaatan Hutan Produksi Di Desa Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara ]]>
<![CDATA[Muhazzir, Ahmad]]>;
<![CDATA[Khair, Abdul]]>;
<![CDATA[Johny Koynja, Johannes]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3677
<![CDATA[Penelitian ini menjadi dasar untuk menganalisa pengaturan penegakan hukum dalam pemberian izin pemanfaatan hutan produksi serta kendala dalam pelaksanaan. Penelitian ini bersifat empiris dianalisis secara deskriptif-preskriptif dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian ini yang berkenaan dengan pelaksanaan pengaturan izin diatur dalam 2 peraturan yang mengakibatkan pembagian tidak sama terhadap setiap subjek dan terbukti dari fakta dilapangan menggunakan cara pembagiannya berdasarkan peraturan lama yaitu 15 hektar per kepala keluarga adapun kendalanya adalah bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum mengatur jenis tanaman yang bisa ditanam di hutan produksi tersebut, kurangnya aparat penegakan hukum dan sarana fasilitas serta kesadaran hukum masyarakat masih kurang.]]>
<![CDATA[Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang : (Studi Komparasi Indonesia Dan Amerika Serikat) ]]>
<![CDATA[Kusumaa, Mahendra Wijaya]]>;
<![CDATA[Asmara, Galang]]>;
<![CDATA[Purnomo, Chrisdianto Eko]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3684
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melakukan komparasi kewenangan Presiden Indonesia dan Amerika Serikat dalam Pembentukan Undang-undang. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan PerUndang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kewenangan yang dimiliki antara Presiden Indonesia dan Amerika Serikat dalam Pembentukan Undang-undang. Kewenangan yang dimiliki oleh Presiden Indonesia dalam pembentukan Undang-undang sangatlah luas karena diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk dapat mengajukan, membahas serta mengesahkan Rancangan Undang-undang, sementara Presiden Amerika serikat hanya diberikan kewenangan oleh Undang-undang Amerika serikat berupa hak Veto. Akan tetapi Presiden Amerika serikat juga tetap bisa mengajukan Rancangan Undang-undang kepada Senate atau House of Representative melalui konsep Eksecutive Communications serta dapat ikut memberikan kritik dan masukan terhadap Rancangan Undang-undang yang dibahas melalui konsep Public Hearings. Meskipun Rancangan Undang-undang tersebut menjadi milik Senate atau House of Representative akan tetapi hal tersebut merupakan bentuk pemisahan kewenangan yang tegas antara eksekutif dan legislatif di Amerika serikat.]]>
