Jurnal DIskresi
Jurnal Diskresi merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum. Jurnal Diskresi terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Diskresi memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, serta isu-isu hukum tata negara yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Diskresi ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.
Articles
154 Documents
<![CDATA[Upaya Penguatan Peran BPD dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi di Kecamatan Kopang) ]]>
<![CDATA[Lalu Guguh Apridho]]>;
<![CDATA[Minollah]]>;
<![CDATA[Rusnan]]>;
<![CDATA[Muh. Alfian Fallahiyan]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5073
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penguatan peran BPD dalam hal penyusunan peraturan desa serta apa saja kendala yang dihadapi oleh BPD dalam penyusunan peraturan desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pihak BPD dibeberapa desa mengakui bahwa peran BPD dalam penyusunan peraturan desa masih sangat kurang. Pihak desa telah mengupayakan penguatan peran BPD dengan mengadakan pelatihan, selain dari pihak desa penguatan juga dilakukan oleh dinas pemberdayaan masyarakat desa dengan mendatangkan praktisi yang kompeten dibidang penyusunan peraturan desa. Kata kunci: Penguatan, BPD, Penyusunan, Peraturan Desa.]]>
<![CDATA[Sistem Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ]]>
<![CDATA[Inges Sukma Fatimah Putri]]>;
<![CDATA[AD. Basniwati]]>;
<![CDATA[Ashari Ashari]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5078
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan keuangan partai politik dari dana yang bersumber dari keuangan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum terhadap penggunaan keuangan partai politik dari dana yang bersumber dari keuangan negara ialah dari iuran anggota, sumbagan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah dipergunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan politik dan operasional seketariat. Penggunaan dana partai politik yang ideal akan menciptakan sistem demokrasi yang baik dan pertanggungjawaban keuangan partai politik ialah memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan berupa penerimaan dan juga pengeluarannya apabila tidak memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap dana bantuan yang diterimanya, maka partai politik tersebut akan dikenai sanksi administratif. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Partai Politik, Keuangan Negara]]>
<![CDATA[Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Studi Kab. Lombok Timur) ]]>
<![CDATA[Muhammad Zulkarnain]]>;
<![CDATA[Rusnan Rusnan]]>;
<![CDATA[AD. Basniwati]]>;
<![CDATA[Khairul Umam]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5079
<![CDATA[Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Lombok Timur dalam Penyedian Ruang Terbuka Hijau Publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari data yang diterima jumlah Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Selong sampai tahun 2023 masih sangat jauh dari 20% yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 29. Jumlah Ruang Terbuka Hijau Publik yang saat ini dimiliki oleh Kota Selong sebanyak 21,005 ha atau sebesar 0,2100500 km2. Sedangkan luas wilayah Kota Selong 316. 800 ha atau 31,68 km2. Dengan luas wilayah Kota Selong maka kebutuhan seharusnya Ruang Terbuka Hijau Publik yang harus ada sebanyak 6,336 km2 atau sama dengan 20% wilayahnya. Kata Kunci: Implementasi, Ruang Terbuka Hijau Publik]]>
<![CDATA[Efektivitas Pengawasan Dana Desa dalam Pemerintahan Desa (Studi di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat) ]]>
<![CDATA[Wisnu Hilmantio]]>;
<![CDATA[Minollah Minollah]]>;
<![CDATA[AD. Basniwati]]>;
<![CDATA[Rachman Maulana Kafrawi]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5084
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektivitasan pengawasan dana desa dalam pemerintahan desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dan bagaimanakah dampak adanya pengawasan dalam pelaksanaan dana desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sosio-legal (sosio legal approach). Pengawasan terhadap dana desa yang dilakukan oleh BPD dan masyarakat secara intren sudah cukup efektiv dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat secara ekstern sangat efektiv karena membentuk tim yang langsung turun dan menggunakan program Gardu-MenTe. Dampak dari adanya pengawasan dalam pelaksanaan dana desa ini sangat berdampak positif yang dimana adalah pemerintah desa transparan dan akuntabel dalam melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, sehingga dana desa digunakan dengan sebagaimana mestinya. Kata Kunci : Dana Desa, Efektivitas, Pengawasan]]>
<![CDATA[Hubungan Fungsional antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam Bidang Pengawasan di Indonesia menurut UUD 1945 ]]>
<![CDATA[Satria Budi Kusuma]]>;
<![CDATA[Haeruman Jayadi]]>;
<![CDATA[AD. Basniwati]]>;
<![CDATA[Muh. Alfian Fallahiyan]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5085
<![CDATA[Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Presiden Tanpa pengawasan, kewenangan yang besar tersebut berpotensi diselewengkan. Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengawasi Presiden. Namun, anggota DPR kerap kali merepresentasikan kepentingan partai politik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dengan didasarkan pada penalaran deduktif, yakni pengambilan simpulan dari uraian umum tentang Mahkamah Konstitusi ke uraian khusus. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Hubungan fungsional antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden didasarkan pada distribusi kekuasaan dimana eksekutif terpisah dan independen dari kekuasaan legislatif. Presiden memiliki berbagai tanggung jawab dan wewenang yang diberikan oleh konstitusi. Dalam konteks sistem presidensial Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah serta penanggjung jawab krisis dan bencana alam. Antara DPR dan Presiden terdapat hubungan fungsional yang secara garis besar dapat nyatakan dalam dua hal, yaitu hubungan yang bersifat kerjasama, dan hubungan yang bersifat pengawasan. Hubungan itu memungkinkan terciptanya Checks and balances atau perimbangan kekuasaan. Kata kunci: Presiden, DPR, Kewenangan]]>
<![CDATA[Implementasi Peran Fungsi Pengawasan DPRD NTB dalam Mewujudkan Good Governance ]]>
<![CDATA[Desi Ratnasari]]>;
<![CDATA[Muh. Risnain]]>;
<![CDATA[Muh. Alfian Fallahiyan]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v3i2.6018
<![CDATA[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai peran penting dalam pemerintahanan di daerah. DPRD memiliki fungsi yaitu salah satunya fungsi pengawasan. Anggota DPRD mewakili masyarakat berperan besar dalam mengupayakan pembangunan demokrasi dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan efisien di daerahnya. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi dalam fungsi pengawasan. Untuk mencapai kinerja yang maksimal dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, perlu dilakukan penguatan terhadap kapasitas DPRD. kepemerintahan daerah yang baik (good local governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Keberadaan DPRD sangat penting dan strategis dalam melaksanakan perannya guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dalam menjalankan fungsinya.]]>
<![CDATA[Penyalahgunaan Visa On Arrival (VoA) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Mataram) ]]>
<![CDATA[Kamal Hasan Al Hadar]]>;
<![CDATA[RR. Cahyowati]]>;
<![CDATA[M. Saleh]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v3i2.6019
<![CDATA[Penyalahgunaan Visa on Arrival di Indonesia sering terjadi karena kemudahan untuk masuk ke wilayah Indonesia, berbagai bentuk penyalahgunaan Visa on Arrival yang terjadi baik berbentuk over stay, penyalahgunaan izin tinggal maupun pelanggaran tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja bentuk penyalahgunaan Visa on Arrival dan bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Visa on Arrival di Indonesia. Metode penelitian, jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis-data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Pejabat Kantor Imigrasi Mataram. Kesimpulan, bentuk-bentuk penyalahgunaan VoA di Kantor Imigrasi Mataram adalah overstay dan penyalahgunaan izin tinggal terdapat 10 (sepuluh) pelanggaran yaitu overstay dan penyalahgunaan izin tinggal tidak ada yang Pro justisia menurut data pada Januari tahun 2024 hingga Juli tahun 2024.]]>
<![CDATA[Peran DPRD Provinsi NTB dalam Menanggapi serta Melaksanakan Aspirasi dan Partipasi Masyarakat ]]>
<![CDATA[Iis Mawaddah]]>;
<![CDATA[Muh. Risnain]]>;
<![CDATA[Riska Ari Amalia]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v3i2.6020
<![CDATA[Peneitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran DPRD provinsi NTB dalam membangun partisipasi melalui pola penerapan aspirasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara. Proses wawancara dilakukan dengan informan yang sudah ditetapkan, kemudian data dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa peran DPRD dalam membangun aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja atau sidak, pada dasarnya sudah berjalan dengan cukup baik. Artinya upaya yang dilakukan anggota DPRD dalam membangun partisipasi masyarakat dengan menyerap aspirasi yang disampaikan sudah berjalan, baik melalui kegiatan reses maupun kunjungan kerja atau sidak yang dilakukan oleh para anggota dewan.]]>
<![CDATA[Kampanye Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Media Sosial menurut Perspektif UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Pemilu Tahun 2024) ]]>
<![CDATA[Muhammad Rifka Wirananda]]>;
<![CDATA[M. Galang Asmara]]>;
<![CDATA[Rusnan]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v3i2.6021
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kampanye melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan mengetahui penerapan sanksinya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme kampanye yang tepat melalui media sosial, serta bagaimana penerapan sanksi bagi yang melanggar ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, penelitian dalam hukum normatif dilakukan dengan cara pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara mengolah data, data yang terdiri dari data primer dan skunder. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis yaitu untuk menambah literatur tentang kampanye pemilu dan secara praktis untuk memberi sumbangann pemikiran. Hasil penelitian menunjukkan cara melakukan kampanye secara baik dan benar agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terkait kampanye melalui media sosial oleh pihak berwenang, dan disarankan agar pihak berwenang lebih mengembangkan peraturan menjadi lebih ketat dan jelas terkait aktivitas kampanye di media sosial.]]>
<![CDATA[Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB dalam Mengawasi Penyelenggaraan Program PTSL dalam Mencegah Terjadinya Maladministrasi Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Danu Firman Solihin]]>;
<![CDATA[AD Basniwati]]>;
<![CDATA[Khairul Umam]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v3i2.6022
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ombudsman sebagai badan pengawasa penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ombusman Perwakilan Nusa Tenggara Barat melakukan berbagai kegiatan ataupun berperan secara aktif dalam menyelesaikan ataupun menemukan indikasi terkait dengan permasalahan pelayanan publik, antara lain melaksanakan kegiatan jemput bola yang dimana bertujuan untuk mempermudah masyarakat khususnya masyarakat yang ada dipedesaan untuk melakukan laporan ataupun pengaduan, melakukan konsultasi, program ini merupakan salah satu program yang diberikan yang bertujuan untuk memberikan pengarahan, bimbingan hingga jalan penyelesaian terkait dengan permasalahan pelayanan publik, Program Penerimaan Laporan, program ini bertujuan untuk menyelesaikan laporan/pengaduan dari masyarakat, yang dimana tentunya harus memperhatikan kewenangan dari Ombudsman itu sendiri.]]>
