cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Khairul Umam
Contact Email
khairulumam@unram.ac.id
Phone
+6281809169674
Journal Mail Official
jurnaldiskresi@unram.ac.id
Editorial Address
Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Unram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal DIskresi
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 28277805     DOI : https://doi.org/10.29303/diskresi.v4i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Diskresi merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum. Jurnal Diskresi terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Diskresi memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, serta isu-isu hukum tata negara yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Diskresi ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 154 Documents
 10   11   12   13   14 
Eksistensi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan Nugraha, Danang Indra; Sofwan, Sofwan; Jayadi, Haeruman
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3690

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan implikasi yuridis terhadap DKI Jakarta yang berkedudukan sebagai ibu kota negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit mengenai perlunya dibentuk UU IKN, akan tetapi secara implisit pembentukan UU IKN ini didasarkan atas pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Implikasi yuridis terhadap DKI Jakarta setelah diundangkannya Undang-Undang IKN tersebutadalah DKI Jakarta masih berkedudukan sebagai ibu kota negara sampai Keputusan Presiden yang mengatur pemindahan kedudukan, fungsi dan peran ibu kota negara ditetapkan, apabila Keputusan Presiden tersebut ditetapkan, maka ada beberapa hal yang akan berubah dari DKI Jakarta, di antaranya struktur pemerintahan, kewenangan khusus, kedudukan dan sistempemilihan kepala daerah. Rekomendasi yang penulis berikan mengenai alasan pembentukan IKN adalah bahwa dalam setiap penyusunan undang-undang, seharusnya mencantumkan alasan hukum yang jelas. Kemudian mengenai implikasi yuridis terhadap DKI Jakarta setelahdiundangkannya UU IKN, penulis merekomendasikan beberapa hal. Pertama, DKI Jakarta ditetapkan menjadi daerah khusus atas dasar perjalanan sejarah yang dimilikinya dan dijadikansebagai daerah pusat bisnis. Kedua, bila tidak seperti yang pertama, maka rekomendasi penulisDKI Jakarta dijadikan provinsi biasa seperti halnya daerah provinsi lain.
Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Rusnan, Rusnan; Sarkawi, Sarkawi; Koynja, Johannes Johny
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3725

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan penyuluhan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan aparat desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan pemerintah desa termasuk dalam penyusunan peraturan desa. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut sebagai desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI. Maka setelah disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa: Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang termasuk adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Untuk itu, sebuah peraturan yang dibentuk oleh legislator baru dapat dikatakan baik apabila dapat mengakomodir kepentingan seluruh elemen yang ada, baik dari struktur dan mekanisme pemebnetukapnnya, adanya landasan atau dasar yang dijadikan pijakan serta mengakomodir kepentingan pemerintahan dan masyarakat sehingga aturan tersebut dapat diterima dan berjalan dengan efektif termasuk terhadap peraturan desa.
Hak Menentukan Nasib Sendiri (Right To Self Determination) Bagi Rakyat Papua Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil Dan Politik Indikum Nyamuk Wandikbo; Wibowo, Gatot Dwi Hendro; Cahyowati, RR.
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3726

Abstract

Hak untuk menentukan nasib sendiri (Rights to self-determination) merupakan salah satu prinsip mekanisme hukum internasional yang terdapat diakui dalam hukum internasional .Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis apakah rakyat Papua Barat mempunyai hak menentukan nasib sendiri berdasarkan UU No.12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik. Metode penelitian, jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Simpulan, Rakyat Papua mempunyai hak menentukan nasib sendiri berdasarkan UU No.12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik, dengan pertimbangan bahwa, hak asasi merupakan hak dasar yang kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, dan Majelis Umum PBB telah mengesahkan Internasional Covenant on Civil and Political Rights pada sidang tanggal 16 Desember 1966, instrument ini tidak bertentangan dengan Pancasila, dan UUD NRI Tahun 1945, dan pemberian hak menentukan nasib sendiri kepada Papua Barat bersifat internal, dimana suatu masyarakat mempunyai kendali yang lebih luas atas perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka, tanpa mengurangi hak untuk menentukan nasib sendiri dan tanpa pemisahan diri. Wujud pemberian hak menentukan nasib sendiri di Papua Barat, yaitu dengan diberikannya pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Papua.
Kebijakan Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Digitalisasi Pajak (Studi Di Provinsi NTB) Koynja, Johannes Johny; Rusnan; Sukmana, Iskandar; Amalia, Riski Ari
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3891

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor yang diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama masa pandemi Covid-19, dengan penekanan pada aspek digitalisasi pajak. Fokus utama penelitian adalah perlunya digitalisasi dalam menjembatani keterbatasan geografis, meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait pajak kendaraan bermotor, serta evaluasi implementasi kebijakan relaksasi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris berbasis applied law research. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan komprehensif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor dan masyarakat sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relaksasi lebih difokuskan kepada Wajib Pajak Aktif dan Wajib Pajak yang Tidak Melakukan Daftar Ulang dengan penekanan pada keringanan atau pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Dalam mengatasi kendala dan memberikan solusi, penelitian ini mengusulkan penerapan digitalisasi pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi Samsat Elektronik Desa (E-Samdes) guna memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah terpencil.
Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah) Nurul Ayu Puspita Sari; Galang Asmara; Rusnan; Agung Setiawan
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5007

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi dan kendala apa saja yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Janapria. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Empiris dan menggunakan metode Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (BPD) di 3 (tiga) Desa Kecamatan Janapria yaitu Desa Janapria, Desa Bakan, dan Desa Pendem dalam melaksanakan fungsi pengawasan mulai dari tahapan perencanaan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, dan pada tahap laporan pertanggungjawaban anggaran belum berjalan optimal dikarenakan masih ditemukan adanya koordinasi yang kurang antara BPD dengan Kepada Desa. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya rasa saling percaya antara BPD dengan Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa bahkan sampai pada tingkat kepercayaan masyarakat. Kendala yang dialami BPD dalam melaksanakan fungsinya di Kecamatan Janapria ialah kurangnya pemahaman tentang Tupoksi BPD dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang sudah ditentukan baik dari sisi BPD maupun Pemerintah Desa bahkan masyarakat.
Kriteria Pengenaan Besaran Sanksi Administrasi dalam Produk Hukum Daerah Muhammad Khairi Muslimin; Abdul Khair; M. Saleh
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5008

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana kriteria dalam pengenaan dan besaran dalam sanksi administrasi dalam produk hukum daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sesuai dengan hasil temuan dalam penelitian ini bahwa Pemerintah Daerah dapat mengatur besaran denda administratif dalam Perda atau Perkada sesuai dengan karakteristik dan materi muatan Perda dan/atau Perkada yang akan ditetapkan; metode penentuan besaran denda administratif dapat dilakukan melalui kajian teknis atau penilaian (appraisal) yang disesuaikan dengan materi muatan dan prosedur penetapan denda administratif dalam Peraturan Daerah atau Peraturan kepala Daerah.
Eksistensi Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PPU-XVIII/2020 Aditya Pria Setyady; Chrisdianto Eko Purnomo; M. Saleh
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5009

Abstract

This study aims to find out and understand the existence of the Job Creation Law after the Constitutional Court Decision Number 91/PPU-XVIII/2020, and the legal meaning of the Job Creation Law after the Constitutional Court Decision Number 91/PPU-XVIII/2020 in terms of legal certainty . The research was carried out using normative research methods, using regulatory, conceptualization and case approaches. The research results show that the existence of the Job Creation Law has an impact on the status of Constitutional Court Decision No. 91/PPU-XVIII/2020 between existence and absence. It is said to exist because it is used as a juridical basis in the Job Creation Law, but substantively the decision of the Job Creation Constitutional Court, especially the constitutional order to substantively improve the Job Creation Law by involving meaningful community participation, is not implemented. The government (in this case the President) actually uses the Job Creation Law instrument which substantively denies the Job Creation Constitutional Court's decision. The legal implications of the Job Creation Law after the Job Creation Constitutional Court's decision have an impact on the law regarding the formation of statutory regulations, because after the Job Creation Constitutional Court's Decision a new concept was accommodated in the form of an omnibus law which had never previously been accommodated by Indonesia. Apart from that, the existence of non-compliance with the Job Creation Law with the Constitutional Decision of the Job Creation Court has the potential to give rise to the phenomenon of constitutional disobedience. Therefore, in the future, it is necessary to formulate the form and type of sanctions for Constitutional Court Decisions and also orientate the Constitutional Court to be able to carry out reviews of laws or laws that conflict with Constitutional Court Decisions. Keywords:Legal Implications: Constitutional Court Decision, Job Creation Law.
Pencalonan Anggota Legislatif Perempuan pada Pemilu Tahun 2024 (Perspektif Undang-Undang Partai Politik) (Studi di Kab. Lombok Timur) Lusiana Damayanti; Rr. Cahyowati; M. Saleh
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5012

Abstract

This research aims to determine the candidacy of female legislative members in the 2024 General Election in East Lombok Regency (Political Party Law Perspective and find out the obstacles and solutions to nominating female legislative members in the 2024 General Election in East Lombok Regency (Political Party Law Perspective). The type of research used is empirical legal research. The research results show that in the nomination of female legislative members in the 2024 elections in East Lombok Regency17, political parties have fulfilled the 30% requirement mandated by Law Number 12 of 2011. There is one political party that has fulfilled its requirements. Where there are no legislative candidates, whether male or female legislative candidates. The nomination of female legislative members has been running well and under the law’s mandate. However, one party has not fulfilled these provisions because they do not have legislative candidates. Keywords: Woman, General Election, Political Parties
Fungsi Bawaslu dalam Mencegah Money Politic pada Proses Pemilu 2024 di Kabupaten Sumbawa (Studi di Bawaslu Kabupaten Sumbawa) Patih Kushartawan; Ida Surya; Ashari, Ashari
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5071

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas fungsi dan tugas pokok bawaslu dalam pelaksanaan proses pemilu 2024 di Kabupaten Sumbawa dan strategi Bawaslu dalam mencegah terjadinya money politic di Kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan fungsi dan tugas pokok Bawaslu Kabupaten Sumbawa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu sebagai upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu sejak tahapan awal hingga berakhirnya tahapan pemilu di Kabupaten Sumbawa dan Bawaslu menyusun strategi pencegahan money politic berupa sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kepada masyarakat, pemetaan daerah rawan money politic, pembentukan kampung pengawasan pemilu, jango partai, pengutan kerjasama dan fungsi Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam pembuktian money politic. Kata Kunci : Badan Pengawas Pemilu, Pemilihan Umum, Money Politic
Urgensi Pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum Rikiandi Sopian Maulana; Chrisdianto Eko Purnomo; Haeruman Jayadi; Rachman Maulana Kafrawi
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5072

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan dan urgensi pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum adanya regulasi setingkat undang-undang yang mengatur secara detail mengenai Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Dengan adanya regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi yang jelas, maka pelaksanaan hak prerogatif Presiden dapat dilaksanakan secara optimal dalam pemberian keadilan kepada masyarakat. Sudah ada arahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada rapat kerja dengan Dewan Perwakilaan Rakyat yang akan segera menyusun perubahan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi sebagai pelaksanaan dari Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUD 1945 agar payung hukum pelaksanaan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi menjadi lebih jelas dan terang ke depannya. Kata Kunci: Urgensi, Grasi, Abolisi, Kepastian Hukum

Page 12 of 16 | Total Record : 154

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi