cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Khairul Umam
Contact Email
khairulumam@unram.ac.id
Phone
+6281809169674
Journal Mail Official
jurnaldiskresi@unram.ac.id
Editorial Address
Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Unram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal DIskresi
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 28277805     DOI : https://doi.org/10.29303/diskresi.v4i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Diskresi merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum. Jurnal Diskresi terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Diskresi memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, serta isu-isu hukum tata negara yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Diskresi ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 154 Documents
 8   9   10   11   12 
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI BADAN LEGISLASI DESA DALAM UPAYA PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (Studi di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima) M. Isnaini; H. A. Khair; M. Saleh; M. Alfian Fallahiyan
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7437

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengetahui bagaimana peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislasi dalam mengawasi urusan Pemerintahan Desa serta kendala yang dihadapi oleh lembaga tersebut atas peran pengawasan kinerja Pemerintahan Desa di Kecamatan Bolo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Sosial (Social Approach). Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa sudah berjalan cukup baik namun masih mendapati kendala sehingga hasil dari kinerja Badan Permusyawaratan Desa hanya cukup sebagai tugas kelembagaannya saja namun belum bisa cukup dan memuaskan untuk pihak Masyarakat desa sebagai pihak yang menikmati hasil dari keberadaan Badan Permusyawaratan Desa. Masih terdapat beberapa hambatan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa oleh karena itu penting baginya Badan Permusyawaratan Desa harus meningkatkan kinerjanya agar benar-benar menjadi wakil Masyarakat desa.
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT DALAM PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA MATARAM Jasmine Alivtya Budi; M. Galang Asmara; Rachman Maulan Kafrawi; Khairul Umam
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7439

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana fungsi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat terhadap pengawasan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilakukan oleh sekolah di Kota Mataram. Selain fungsinya sebagai lembaga pengawas penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hambatan yang ditemukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat saat melakukan pengawasan terutama dalam pelaksanaan PPDB. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai fenomena sosial. Hasil penelitian menunjukan bahwa ditemukan banyaknya dugaan maladministrasi yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB di Kota Mataram. Ombudsman yang berfungsi sebagai lembaga pengawas tidak melakukan tugas pengawasan ini sendiri melainkan bekerjasama juga dengan lembaga di pemerintahan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan yang dilakukan. Dalam melakukan pengawasan terhadap PPDB ada hambatan yang ditemukan Ombudsman sehingga pelaksanaannya kurang maksimal. Hambatan yang ditemukan Ombudsman diantaranya adalah karena wilayah kerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat sangat luas sementara sumber daya manusia yang dimiliki masih kurang, selain itu juga anggaran yang didapat dari pemerintah pusat belum memenuhi kebutuhan baik sarana maupun prasarana.
KEWENANGAN AJUDIKASI KHUSUS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN PUBLIK Mustika Fuji Astuti; Johannes Johny Koynja; AD. Basniwati; Muh. Alfian Fallahiyan
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7440

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman proses pelaksanaan Ajudikasi Khusus Ombudsman Republik Indonesia dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik; serta mengetahui bagaimana kekuatan hukum putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman Republik Indonesia dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif, dengan menggunakann pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian yang ditemukan proses ajudikasi khusus oleh Ombudsman dilakukan melalui 5 (lima) tahapan, yakni 1) pemeriksaan awal yang berupa verifikasi terkait dengan kewenangan pihak komisi Ombudsman dan kedudukan hukum pemohon dan termohon; 2) setelah permohonan ajudikasi pemohon diterima maka pemohon melakukan pembuktian dengan menunjukkan alat bukti berupa saksi, surat dan/atau dokumen, serta petunjuk yang dapat memudahkan proses ajudikasi; 3) tahap berikutnya adalah pemeriksaan saksi, dimana ajudikator akan meminta keterangan seseorang yang terlibat dalam sengketa pelayanan publik; 4) setelah seluruh tahapan dilakukan, maka selanjutnya adalah kesimpulan para pihak yang akan diberi kesempatan oleh ajudikator untuk menyampaikan kesimpulan bagi para pihak; 5) tahap terakhir adalah pembacaan putusan oleh ajudikator serta penentuan besaran ganti kerugian yang harus ditanggung oleh terlapor. Kekuatan hukum putusan ajudikasi khusus oleh Ombudsman adalah bersifat final, mengikat, dan wajib dilaksanakan oleh terlapor sehingga apabila putusan ajudikasi tersebut tidak dilaksanakan maka dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
EKSISTENSI DAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT DALAM BIDANG PERTANAHAN Lalu Yazid Ferdiansyah; M. Saleh; AD. Basniwati; Ashari
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7444

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menangani permasalahan pertanahan, khususnya dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi, yang menunjukkan bahwa pengawasan Ombudsman NTB semakin efektif seiring dengan peningkatan jumlah laporan masyarakat terkait sengketa pertanahan. Faktor-faktor pendukung utama termasuk kerangka hukum yang kuat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kerja sama yang baik dengan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis pada aplikasi laporan, serta masalah geografis yang menghambat pengawasan di daerah terpencil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa tantangan, Ombudsman NTB berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pertanahan melalui pengawasan yang lebih baik.
PELAKSANAAN REKOMENDASI YANG DIKELUARKAN OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Danu Firman Solihin; Rusnan; Sarkawi; Agung Setiawan
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7459

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman dan untuk mengetahui regulasi atau aturan yang mengatur tentang pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman belum bisa sepenuhnya dapat dikatakan efektif, hal ini dikarenakan berdasarkan data status pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman 2021-2024, terdapat 58% dengan status dilaksanakan, 17% dengan status tidak dilaksanakan dan terdapat 25% dengan status monitoring. Secara substansif pelaksanaaan Rekomendasi Ombudsman bersifat wajib dilakanakan, hal ini diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indnesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman, Pertama, Kurangnya komitmen Pemerintah dan Lembaga atau instansi Publik. Kedua, Keterbatasan Sumber Daya. Ketiga, ketidakpahaman terhadap Rekomendasi Ombudsman, Keempat, Lemahnya Regulasi Terkait Tindak lanjut Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman. Kelima, keterbatasan kewenangan Ombudsman.
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI DI DESA GILI INDAH KECAMATAN PEMENANG LOMBOK UTARA) Muhammad Paizir; Minollah; Muh. Alfian Fallahiyan; Rachman Maulana Kafrawi
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7467

Abstract

Penelitian ini bertujaun untuk menganalisis bagaiamana peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang – undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan perannya sesuai dengan fungsi dan wewenang yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Namun belum begitu maksimal dalam pelaksanaan pengawasanya, Apabila terdapat suatu keadaan sebagai temuan maka BPD Gili Indah memberikan tenggat waktu kepada Kepala Desa untuk memperbaikinya. Pengaruh peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gili Indah dapat dinilai terhadap keadaan kualitas dan kuantitas pekerjaan proyek pembangunan di Desa Gili Indah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan akan tetapi perlu dilakukannya penguatan terhadap fungsi pengawasan yang dimilikinya dengan Undang-Undang atau Peraturan Bupati guna terciptanya check and balance yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah Desa.
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM OPTIMALISASI PUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN SUMBAWA Muhammad Purhadi Anugrah; Minollah; Johny Koynja; Rachman Maulana Kafrawi
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7468

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalisasikan pungutan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, sosiologis, dan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pungutan retribusi pasar, seperti sosialisasi kepada juru pungut dan pembaruan regulasi daerah. Namun, kendala yang ditemukan meliputi persaingan dengan pasar modern, kurangnya sumber daya manusia serta kurangnya dukungan dana.
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik: (Studi di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah) Suryanata, Lalu Aang; Rusnan, Rusnan; Koynja, Johannes Johny
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3526

Abstract

This study points out main duties of village representative boards in Pujut Sub-District and identifies factors hampering good governance principles from being implemented in village governance. This is an empirical study with statutory, conceptual, sociological, and comparative approaches. The study was conducted in Mertak, Kuta, and Sukadana Villages. Results of this study show that main duties of village representative board according to Article 55 of the Law No. 6 of 2014 of Village are, firstly, discussing and establishing village regulation along with the head of village. Secondly, accommodating and conveying village community’s aspirations. Lastly, supervising head of village performance. In addition, there are differences in perspectives and approaches of those three villages in putting good governance principles into practice. According to this study, village representative boards of the three villages are highly likely to have made efforts in implementing the good governance principles respectively. Despite both participation and accountability principles are still inadequately implemented in Mertak and Sukadana villages. Whereas in Kuta Village, the overall principles’ implementation is relatively satisfactory in all three the Village Representative Board’s main duties. In addition, factors hampering village representative boards from implementing good governance principles are, inadequate human resource quality, the absence of Supervision Committee, and the lack of facilities for the board members.
Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Al Abid, Fathan; Minollah, Minollah; Basniwati, AD
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3667

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor mampu meringankan beban masyarakat dan mengurangi jumlah pajak terhutang (TMDU) wajib pajak dan apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 tentang Insentif Pajak Kendaraan bermotor. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang didapat adalah pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor mampu meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan mengurangi jumlah pajak terhutang (WP TMDU) berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh BAPPENDA Provinsi NTB untuk SAMSAT Praya yakni sejumlah 30.965 dimana realisasi sejumlah 22.742 dengan presentase 73,44% yang dimana realisasi tersebut melebihi presentase 50% dari target yang telah ditetapkan. Faktor pendukung terlaksananya Peraturan Gubernur Nomor 74 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor yaitu, faktor penegak hukumnya yang kompeten dan faktor sarana atau fasilitasnya yang memadai.
Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Fauziah; Sofwan, Sofwan; Basniwati, AD
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3668

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, dengan mengambil 3 sampel desa. Yakni desa terdekat yaitu desa Jorok,desa tertengah yakni desa Stowebrang, dan desa terjauh yakni desa Sabedo. Metode yang digunakan yaitu metode empiris yang menggunakan teknik analisis deskriptif yakni menggambarkan dan meringkas kondisi suatu variabel. Teknik pengumpulan data menggunakan daftar kuesioner, wawancara,dan observasi. Terdapat dua kelompok populasi yaitu perangkat desa dan masyarakat, perangkat desa , dalam penentuan sampel menggunakan purposive sampling untuk perangkat desa dan masyarakat menggunakan teknik random sampling. Jenis dan sumber data menggunakan data primer,sekunder dan tersier. Berdasarkan teknik analisis yang dilakukan maka hasil dari penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa cukup terlaksana. Cukup terlaksana ini diartikan bahwa pelaksanaan pembinaan kemasyarakat di Kecamatan utan sudah dilaksanakan namun masih belum optimal. Faktor pendukung pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan yakni partisipasi masyarakat yang aktif, sumberdaya manusia yang berkualitas, kelembagaan dan regulasi yang efektif, keterampilan dan pengetahuan kepala desa yang memadai serta kerjasama dengan pemerintah daerah.Adapun faktor penghambat yang tediri dari partisipasi masyarakat yang masih minim kepeduliannya,ketersediaan fasilitas yang masih belum memadai, pengarahan dan sosialisi yang dilakukan oleh pemerintah desa masih belum optimal, dan sumber daya manusia yang masih kurang.

Page 10 of 16 | Total Record : 154

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi