cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Lilis Sri Mulyawati
Contact Email
redaksi.jekota@unpak.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
redaksi.jekota@unpak.ac.id
Editorial Address
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Pakuan Jl. Pakuan, Tegallega. Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Jawa Barat 16143.
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jendela Kota Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota
Published by Universitas Pakuan
ISSN : -     EISSN : 30638232     DOI : https://doi.org/10.33751/jekota.v2i1.94
Core Subject : Social, Engineering,
Environmental Science Social Sciences Transportation
Jurnal Jendela Kota is an academic journal that publishes scientific research in the field of regional and urban planning. The journal follows a peer-reviewed process, meaning that each submitted article undergoes evaluation by independent and qualified experts in the field. Jekota is published biannually, in February and August, by the Urban and Regional Planning Program, Faculty of Engineering, Universitas Pakuan. The journal aims to serve as a platform for high-quality academic exchange for researchers, academics, and practitioners interested in issues related to regional and urban planning and development. 1. Regional Planning 2. Urban Planning 3. Tourism Planning 4. Coastal Management 5. Rural Development 6. Participatory Planning 7. Transportation and Infrastructure 8. Disaster and Environment 9. Govenrnance
Arjuna Subject : Teknik (semua kategori) - Teknik (Lain-Lain)
Articles 50 Documents
 1   2   3   4   5 
Persepsi Masyarakat Terhadap Respon Pemerintah Dalam Penanganan Bencana Banjir Di Kecamatan Baleendah Atya Putri Rizqiani; Risva Meisya; Sofa Khoeriah; Muhammad Andi Septiadi
Jendela Kota: Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota Vol. 2 No. 2 (2025): August 2025
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jekota.v2i2.108

Abstract

ABSTRAK Wilayah Kecamatan Baleendah di Kabupaten Bandung dikenal sebagai salah satu daerah rawan banjir yang hingga kini masih menghadapi permasalahan dalam penanganan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap respon pemerintah dalam menangani bencana banjir tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dan dianalisis menggunakan metode SYMLOG. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Analisis difokuskan pada lima dimensi SERVQUAL: bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menilai respon pemerintah masih kurang memadai, terutama dalam hal kesiapan sarana, kecepatan serta konsistensi tindakan, dan komunikasi langsung di lapangan. Meskipun terdapat upaya perencanaan dari pemerintah, masyarakat belum merasakan dampak konkret yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Simpulan penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara strategi pemerintah dan harapan masyarakat. Temuan ini menjadi masukan penting dalam merancang kebijakan penanganan bencana yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan warga.   Kata Kunci: Banjir, Tanggap Bencana, Penanganan Bencana, Persepsi Masyarakat, Respon Pemerintah   ABSTRACT The Baleendah District area in Bandung Regency is known as one of the flood-prone areas, which is still facing problems in disaster management. This research aims to determine the public's perception of the government's response in dealing with the flood disaster. The method used is qualitative research with a case study approach, and analyzed using the SYMLOG method. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and document study. The analysis focused on five dimensions of SERVQUAL: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The research results show that the public considers the government's response to be inadequate, especially in terms of the readiness of facilities, speed and consistency of action, and direct communication in the field. Despite planning efforts from the government, the community has not experienced concrete impacts that meet their needs. The research conclusions show that there is a mismatch between government strategy and community expectations. These findings provide important input in designing disaster management policies that are more responsive and oriented to the needs of residents.   Keywords: Flood, Disaster Responses, Disaster Management,  Government Response, Public Perception
Arahan Pengembangan Objek Wisata di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Firdan Fardani; Lilis Sri Mulyawati; Novida Waskitaningsih
Jendela Kota: Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota Vol. 3 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jekota.v3i1.113

Abstract

ABSTRAK Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memicu pembangunan suatu daerah baik dari segi ekonomi, infrastruktur, sosial budaya, dan lingkungan. Pariwisata di Kecamatan Jonggol memiliki beragam objek wisata sehingga menjadi peluang untuk dikembangkan. Saat ini Kecamatan Jonggol masuk ke dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KSPD) Cileungsi-Jonggol. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting 10 objek wisata di Kecamatan Jonggol berdasarkan 4 variabel yaitu atraksi, wisata, aksesibilitas, amenitas, dan ancillary service, potensi dan kendala pariwisata pada tiap variabel di Kecamatan Jonggol, serta menyusun arahan pengembangan pariwisata di Kecamatan Jonggol. Metode pengumpulan data meliputi observasi lapangan, dokumentasi, penyebaran kuesioner, wawancara, survei instansi, dan studi literatur. Metode analisis menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 objek wisata memiliki kondisi atraksi, wisata, aksesibilitas, amenitas, dan ancillary service yang beragam, tetapi kesepuluh objek wisata tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 4 klaster berdasarkan persamaan potensi dan kendalanya. Klaster 1 merupakan objek wisata yang memiliki potensi sangat baik, dan kendala minimal; klaster merupakan objek wisata yang memiliki potensi baik dan kendala sedang; klaster 3 merupakan objek wisata dengan pootensi cukup baik dan kendala cukup besar, sementara klaster 4 merupakan objek wisata dengan potensi rendah dan kendala tinggi. Dari empat klaster tersebut dibuat arahan pengembangan pariwisata, dimana klaster 1 difokuskan pada inovasi atraksi, peningkatan branding, dan fasilitas disabilitas; klaster 2 difokuskan pada perbaikan jalan, peningkatan amenitas, dan penguatan promosi; klaster 3 difokuskan pada perbaikan akses, penyediaan amenitas dasar, dan penguatan event wisata, sedangkan klaster 4 difokuskan pada revitalisasi total, perbaikan akses, penyediaan amenitas dasar, dan promosi intensif. Kata Kunci: Arahan Pengembangan, Kendala, Pariwisata, Potensi ABSTRACT Tourism is one of the sectors that drives regional development in terms of the economy, infrastructure, socio-culture, and the environment. Tourism in Jonggol Subdistrict features a variety of tourist attractions, presenting opportunities for development. Currently, Jonggol Subdistrict is part of the Cileungsi-Jonggol Regional Tourism Development Zone (KSPD). This study aims to identify the current conditions of 10 tourist attractions in Jonggol Subdistrict based on four variables—attractions, tourism, accessibility, amenities, and ancillary services—as well as the tourism potential and constraints associated with each variable in Jonggol Subdistrict, and to formulate guidelines for tourism development in Jonggol Subdistrict. Data collection methods included field observations, documentation, questionnaire distribution, interviews, institutional surveys, and literature reviews. The analysis method employed qualitative descriptive analysis. The research findings indicate that the 10 tourist attractions exhibit diverse conditions regarding attractions, tourism, accessibility, amenities, and ancillary services; however, these 10 attractions can be classified into 4 clusters based on similarities in their potential and constraints. Cluster 1 consists of tourist attractions with very good potential and minimal constraints; Cluster 2 consists of tourist attractions with good potential and moderate constraints; Cluster 3 consists of tourist attractions with fairly good potential and significant constraints, while Cluster 4 consists of tourist attractions with low potential and high constraints. Based on these four clusters, tourism development guidelines were established: Cluster 1 focuses on attraction innovation, branding enhancement, and accessibility for people with disabilities; Cluster 2 focuses on road improvements, enhanced amenities, and strengthened promotion; Cluster 3 focuses on improving access, providing basic amenities, and strengthening tourism events, while Cluster 4 focuses on total revitalization, improving access, providing basic amenities, and intensive promotion. Keywords: Constraints, Directions of Development, Potential, Tourism
Analisis Sarana dan Prasarana Terminal Bojonggede Berdasarkan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Tipe C Sabil Saepudin; Umar Mansyur; Gde Ngurah Purnama Jaya
Jendela Kota: Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota Vol. 2 No. 2 (2025): August 2025
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jekota.v2i2.125

Abstract

Terminal Bojonggede merupakan terminal penumpang tipe C yang terletak di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, dan termasuk ke dalam kawasan pengembangan pusat pelayanan wilayah sesuai RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044. Terminal ini memiliki peran strategis karena terletak di wilayah penyangga Ibu Kota dan berfungsi sebagai simpul penting dalam mendukung mobilitas harian masyarakat, khususnya pengguna Commuter Line. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi ketersediaan sarana dan prasarana serta menganalisis persepsi dan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Terminal Bojonggede. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dengan pengelola, dan kuesioner kepada masyarakat dan para pengguna Terminal. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terminal Bojonggede belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan penyelenggaraan yang berlaku. Secara keseluruhan, Terminal Bojonggede masih memerlukan peningkatan pada beberapa aspek-aspek fasilitas seperti fasilitas keselamatan jalan, fasilitas keamanan, petugas operasional, toilet, dan tempat parkir kendaraan umum dan pribadi. Berdasarkan hasil analisis persepsi dan harapan masyarakat, kualitas pelayanan Terminal Bojonggede dinilai masih belum sepenuhnya optimal. Dari enam variabel utama, hanya variabel kemudahan yang masuk ke dalam kategori sangat layak, sedangkan variabel keselamatan, kehandalan, dan kenyamanan dikategorikan kurang layak, serta variabel keamanan dinilai yang paling tidak layak.    Kata Kunci: fasilitas, kualitas infrastruktur, standar pelayanan, terminal   ABSTRACTBojonggede Terminal is a Type C passenger terminal located in Bojonggede District, Bogor Regency, and is included within the regional service center development area according to the Bogor Regency Spatial Plan (RTRW) 2024–2044. This terminal plays a strategic role due to its location in the buffer zone of the national capital and functions as an important node in supporting daily mobility, particularly for Commuter Line users. This study aims to identify the availability of facilities and infrastructure and to analyze public perceptions and expectations regarding the service quality of Bojonggede Terminal. Data were collected through field observations, interviews with terminal management, and questionnaires distributed to the public and terminal users. The data were analyzed using a qualitative descriptive method. The results indicate that Bojonggede Terminal has not yet fully met the applicable service standards for terminal operations. Overall, the terminal still requires improvements in several facility aspects, including road safety facilities, security facilities, operational personnel, toilets, and parking areas for both public and private vehicles. Based on the analysis of public perceptions and expectations, the service quality of Bojonggede Terminal is considered not yet fully optimal. Of the six main variables assessed, only the Ease of Use variable falls into the very adequate category, while the Safety, Reliability, and Comfort variables are categorized as inadequate, and Security is considered the least adequate.   Keywords: facilities, infrastructure quality, service standards, terminal
Identifikasi Potensi dan Kendala Wisata Bahari Di Pulau Panggang Kepulauan Seribu Baihaki Mursid Kiki; Mujio SUKIR; Yusi Febriani
Jendela Kota: Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota Vol. 2 No. 2 (2025): August 2025
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jekota.v2i2.127

Abstract

Pulau Panggang di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara merupakan wilayah dengan potensi wisata bahari yang tinggi, didukung oleh keberadaan terumbu karang, ekosistem mangrove, dan budaya maritim lokal. Namun, pengembangan pariwisata di wilayah ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infarstruktur, minimnya fasilitas pendukung, rendahnya aksesibilitas transportasi, serta kurangnya promosi wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan kendala wisata bahari di Pulau Panggang melalui analisis deskriptif kualitatif, berdasarkan empat variabel utama yaitu atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan ancillary services. Data diperoleh melalui observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara kepada masyarakat lokal. Sedangkan metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pulau Panggang memiliki potensi wisata bahari dengan atraksi wisata beragam, yakni atraksi wisata alam, budaya, buatan, dan kegiatan wisata. Atraksi wisata alam berupa keindahan pantai dan terumbu karang; atraksi wisata buatan berupa rumah apung dan keramba apung. Atraksi wisata budaya berupa kuliner khas laut dan tradisi nelayan. Kegiatan wisata di pulau panggang juga cukup beragam seperti memancing dan snorkeling. Selain itu potensi juga terdapat di amenitas berupa toilet umum, pos keamanan, puskesmas, masjid, mushola, warung, jaringan listrik dan jaringan internet; aksesibilitas yang baik; serta ancillary service seperti informasi wisata dan pelayanan pendukung. Namun wisata bahari di Pulau Panggang masih memiliki beberapa kendala seperti kurangnya pengelolaan dan interpretasi atraksi profesional; masih terbatasnya amenitas dan belum mampu mendukung sepenuhnya pengembangan wisata bahari secara optimal; terbatasnya transportasi laut untuk menuju Pulau Panggang karena memiliki jam tertentu untuk menyebrang dan kembali ke pelabuhan; serta belum terdapatnya pusat informasi wisata atau pemandu wisata resmi yang dapat memberikan edukasi atau bimbingan kepada pengunjung.   Kata Kunci: atraksi, amenitas, aksesibilitas, ancillary service, potensi dan kendala ABSTRACT Panggang Island in the North Thousand Islands District is an area with high marine tourism potential, supported by the presence of coral reefs, mangrove ecosystems, and local maritime culture. However, tourism development in this area still faces various challenges such as limited infrastructure, a lack of supporting facilities, low transportation accessibility, and a lack of tourism promotion. This study aims to identify the potential and constraints of marine tourism on Panggang Island through qualitative descriptive analysis, based on four main variables, namely attractions, amenities, accessibility, and ancillary services. Data were obtained through field observations, documentation, and interviews with local communities. Meanwhile, the data analysis method used qualitative descriptive analysis. The results of the study show that Panggang Island has marine tourism potential with various tourist attractions, namely natural, cultural, man-made, and tourist activities. Natural tourist attractions include beautiful beaches and coral reefs; man-made tourist attractions include floating houses and floating cages. Cultural tourist attractions include seafood cuisine and fishing traditions. Tourist activities on Panggang Island are also quite diverse, such as fishing and snorkeling. In addition, there is also potential in amenities such as public toilets, security posts, health centers, mosques, prayer rooms, food stalls, electricity and internet networks; good accessibility; and ancillary services such as tourist information and support services. However, marine tourism on Panggang Island still faces several obstacles, such as a lack of professional management and interpretation of attractions; limited amenities that are not yet able to fully support the optimal development of marine tourism; limited sea transportation to Panggang Island due to specific hours for crossing and returning to the port; and the absence of a tourist information center or official tour guides who can provide education or guidance to visitors.   Keywords: attractions, amenities, accessibility, ancillary services, potential and challenges
Analisis Kemampuan Lahan di Kabupaten Cianjur Alif Dhiya; Janthy Trilusianthy Hidayat; Novida Waskitaningsih
Jendela Kota: Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota Vol. 2 No. 2 (2025): August 2025
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jekota.v2i2.128

Abstract

ABSTRAK Peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada kebutuhan pembangunan di Kabupaten Cianjur mendorong perlunya pemahaman terkait karakteristik fisik dan kapasitas alami suatu lahan sebagai dasar dalam merumuskan arah pengembangan kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan lahan di Kabupaten Cianjur. Penelitian dilakukan dengan menganalisis satuan kemampuan lahan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari kajian pustaka teoritis, telaah dokumen kebijakan, serta survei data instansi. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif dan analisis spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan lahan di Kabupaten Cianjur terdiri dari kelas kemampuan lahan B (rendah) seluas 1,405 Ha (0,0004%), kelas kemampuan lahan C (sedang) seluas 206.923,287 Ha (57,17%), kelas kemampuan lahan D (agak tinggi) seluas 152.940,164 Ha (42,26%), dan kelas kemampuan lahan E (tinggi) seluas 2.079,459 Ha (0,57%). Lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan merupakan lahan yang memiliki kelas kemampuan lahan C, D, dan E. Kecamatan yang memiliki luas lahan dengan kelas E terbesar adalah Kecamatan Kadupandak dengan luas 401,437 Ha, sedangkan kecamatan yang memiliki luas lahan kelas B terbesar adalah Kecamatan Sukaluyu dengan luas 0,419 Ha.   Kata Kunci: Kemampuan, Lahan, Pengembangan   ABSTRACT The increase in population, which impacts the development needs in Cianjur Regency, necessitates an understanding of the physical characteristics and natural capacity of land as a basis for formulating development directions in the area. This study aims to assess the land capability in Cianjur Regency. The research was conducted by analyzing land capability units in accordance with the Regulation of the Minister of Public Works Number 20/PRT/M/2007. The data used in this study are secondary data obtained from theoretical literature reviews, policy document analyses, and institutional data surveys. The analytical methods employed were quantitative descriptive analysis and spatial analysis. The results indicate that the land capability in Cianjur Regency consists of class B (low) covering 1,405 ha (0.0004%), class C (moderate) covering 206.923,287 ha (57.17%), class D (moderately high) covering 152.940,164 ha (42.26%), and class E (high) covering 2.079,459 ha (0.57%). Land suitable for development includes classes C, D, and E. Among the districts, Kadupandak District has the largest area of class E area at 401,437 ha, while Sukaluyu District has the largest area of class B area at 0,419 ha. Keywords: Capability, Development, Land
Penilaian Tingkat Keterwujudan Pola Ruang Provinsi Banten sebagai Instrumen Evaluasi RTRW Resti Meliana Sari; Isvan Taufik; Bima Setiawan; Endang Kusnadi; Abdul Hatta
Jendela Kota: Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota Vol. 2 No. 2 (2025): August 2025
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jekota.v2i2.129

Abstract

ABSTRAK Penataan ruang berperan penting dalam mengarahkan pemanfaatan ruang agar selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga evaluasi keterwujudan pola ruang menjadi instrumen utama untuk menilai konsistensi antara rencana dan implementasi RTRW. Penelitian ini bertujuan menilai tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dan keterwujudan pola ruang Provinsi Banten berdasarkan RTRW yang telah diselaraskan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dengan memasukkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai indikator analisis. Metode yang digunakan adalah analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS) melalui overlay data pola ruang, penggunaan lahan, KKPR, pertanahan, dan kehutanan, yang mencakup penilaian perwujudan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Banten sangat tinggi, mencapai 96,95% dari total kawasan. Perwujudan Kawasan Lindung tergolong baik dengan capaian 87,49%, meskipun masih terdapat ketidaksesuaian pada kawasan mangrove, perlindungan setempat, dan perlindungan kawasan bawahan. Sebaliknya, perwujudan Kawasan Budidaya masih rendah, yaitu 37,70%, terutama pada kawasan transportasi, industri, dan permukiman. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi RTRW di Provinsi Banten lebih efektif dalam menjaga fungsi lindung dibandingkan mendorong realisasi kawasan budidaya. Oleh karena itu, direkomendasikan penguatan pengendalian dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang bermasalah serta percepatan perwujudan kawasan budidaya strategis melalui sinkronisasi RTRW dengan rencana sektoral, optimalisasi KKPR, dan pemantauan berbasis GIS.   Kata Kunci: Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, Perwujudan Pola Ruang, KKPR, Sistem Informasi Geografis (GIS) ABSTRACT Spatial planning plays a critical role in guiding land use in alignment with the principles of sustainable development, making the evaluation of spatial pattern implementation an essential tool for assessing the consistency between plans and the execution of Regional Spatial Plans (RTRW). This study aims to assess the level of land-use compliance and the implementation of spatial patterns in Banten Province based on the RTRW, which has been harmonized with the Omnibus Law on Job Creation, incorporating Land Use Compliance (KKPR) as an analytical indicator. The methodology employs spatial analysis using Geographic Information Systems (GIS) through overlaying data on spatial patterns, land use, KKPR, land tenure, and forestry, encompassing assessments of both protected areas and utilization zones. The analysis reveals that land-use compliance in Banten Province is very high, covering 96.95% of the total area. The implementation of Protected Areas is generally strong, achieving 87.49%, although discrepancies remain in mangrove ecosystems, local protection zones, and downstream protection areas. In contrast, the implementation of Utilization Areas remains low at 37.70%, particularly in transportation, industrial, and residential zones. These findings indicate that the RTRW in Banten Province is more effective in safeguarding protected functions than in facilitating the realization of utilization areas. Accordingly, it is recommended to strengthen the management and restoration of underperforming protected areas and accelerate the realization of strategic utilization zones through synchronization of the RTRW with sectoral plans, optimization of KKPR, and GIS-based monitoring.   Keywords: Land-Use Compliance, Spatial Pattern Implementation, Land Use Compliance Assessment (KKPR), Geographic Information Systems (GIS)
Analisis Pusat-Pusat Pelayanan Di Kota Sukabumi Sasni Syakila Agustina; Janthy Trilusianthy Hidayat; Novida Waskitaningsih
Jendela Kota: Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota Vol. 3 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jekota.v3i1.132

Abstract

ABSTRAK Pusat-pusat pelayanan merupakan suatu aktivitas dari berbagai sarana dan prasarana yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah. Pembangunan pusat-pusat pelayanan selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga diharapkan mampu mendukung pengembangan wilayah. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi struktur pusat-pusat pelayanan di Kota Sukabumi, (2) Menganalisis kesesuaian struktur pusat-pusat pelayanan di Kota Sukabumi dengan arahan struktur pusat pelayanan di RTRW. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei lapangan, studi dokumentasi, serta pengumpulan data sekunder yang bersumber dari instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan dokumen RTRW Kota Sukabumi, kemudian dianalisis menggunakan analisis Zipf's Law, Skalogram, dan Indeks Sentralitas. Berdasarkan hasil analisis Zipf's Law, Skalogram, dan Indeks Sentralitas terdapat fungsi hierarki yang tidak sama. Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa Kecamatan Cikole, Kecamatan Gunungpuuh, dan Kecamatan Warudoyong termasuk kedalam hierarki Pusat Pelayanan Kota (PPK), kemudian Kecamatan Citamiang termasuk kedalam hierarki Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), dan Kecamatan Lembursitu, Kecamatan Cibeureum, dan Kecamatan Baros termasuk kedalam Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Setelah menganalisis kesesuaian struktur pusat-pusat pelayanan di Kota Sukabumi berdasarkan hasil analisis dan RTRW, terdapat beberapa kecamatan yang perlu dikembangkan sesuai dengan peraturan RTRW, seperti Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Lembursitu, dan Kecamatan Baros.  Kata Kunci: indeks sentralitas, skalogram, zip’f law.    ABSTRACT Service centers represent an activity of various facilities and infrastructure that can support the growth and development of a region. The development of service centers, in addition to meeting the needs of the community, is also expected to support regional development. The objectives of this study are: (1) To identify the structure of service centers in Sukabumi City, (2) To analyze the conformity of the service center structure in Sukabumi City with the directions of the service center structure in the Regional Spatial Plan (RTRW). This study employs a descriptive quantitative method with data collection techniques through field surveys, documentation studies, and secondary data collection sourced from relevant agencies such as the Central Statistics Agency (BPS) and the Sukabumi City RTRW document, which were then analyzed using Zipf's Law, Scalogram, and Centrality Index analyses. Based on the results of the Zipf's Law, Scalogram, and Centrality Index analyses, there are differing hierarchical functions. The analysis results indicate that Cikole District, Gunungpuyuh District, and Warudoyong District are classified under the City Service Center (PPK) hierarchy, Citamiang District is classified under the Sub City Service Center (SPPK) hierarchy, and Lembursitu District, Cibeureum District, and Baros District are classified under the Neighborhood Service Center (PPL) hierarchy. After analyzing the conformity of the service center structure in Sukabumi City based on the analysis results and the RTRW, there are several districts that need to be developed in accordance with the RTRW regulations, namely Cibeureum District, Lembursitu District, and Baros District.  Keywords: index centralit, scalogram, zip’f law.
Identifikasi Kinerja Simpang Sawangan Permai Kota Depok Rizky Gustyanshah; Umar Mansyur; Gde Ngurah Purnama Jaya
Jendela Kota: Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota Vol. 3 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jekota.v3i1.136

Abstract

ABSTRAK Permasalahan lalu lintas sering terjadi di kota-kota besar, salah satunya di Simpang Sawangan Permai, Kecamatan Sawangan, Kota Depok yang memiliki tingkat kepadatan cukup tinggi. Meningkatnya jumlah penduduk sejalan dengan meningkatnya kebutuhan transportasi, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan yang tersedia dan berujung pada kemacetan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi simpang dan menilai kinerja simpang serta faktor penyebab kemacetan. Metode pengumpulan data menggunakan observasi langsung melalui traffic counting. Metode analisis  yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif deskriptif, meliputi analisis volume lalu lintas, kapasitas simpang serta kinerja simpang menggunakan acuan PKJI 2023, serta analisis deskriptif pengaruh penggunaan lahan terhadap transportasi berdasarkan penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa kapasitas simpang sebenarnya sebesar 2.109 SMP/jam pada jam puncak pagi dengan qtotal 1953 SMP/jam. Nilai DJ sebesar 0,93 melebihi kriteria simpang >0,85 sehingga simpang dianggap tidak memadai. Nilai tundaan sebesar 16,44 SMP/detik menunjukkan rata-rata kendaraan mengalami keterlambatan. Peluang antrean berada pada rentang 34,48%–67,83%, yang mengindikasikan hampir dua pertiga kendaraan akan mengalami tingkat kerawanan antrean sedang hingga tinggi. Faktor hambatan samping dipengaruhi oleh aktivitas komersial seperti perdagangan, parkir kendaraan, serta pergerakan pejalan kaki di sekitar simpang.   Kata Kunci: kemacetan, kinerja simpang, simpang   ABSTRACT Traffic problems often occur in major cities, one of which is at the Sawangan Permai Intersection, Sawangan District, Depok City, which has a relatively high level of density. The increase in population is in line with the increasing need for transportation, resulting in an imbalance between the number of vehicles and the available road capacity, which leads to congestion. This study aims to determine the condition of the intersection and assess the intersection performance as well as the factors causing congestion. The data collection method used was direct observation through traffic counting. The analytical method used in this study is descriptive quantitative, including analysis of traffic volume, intersection capacity, and intersection performance using the PKJI 2023 as a reference, as well as descriptive analysis of the influence of land use on transportation based on previous studies.The results of the analysis show that the actual intersection capacity is 2.109 pcu/hour during the morning peak hour with a total flow (qtotal) of 1.953 pcu/hour. The degree of saturation (DS) value is 0,93, exceeding the intersection criteria of >0,85, so the intersection is considered inadequate. The delay value of 16,44 sec/pcu indicates that vehicles experience delays. The queue probability is in the range of 34,48%–67,83%, which indicates that nearly two-thirds of vehicles will experience a moderate to high level of queuing probability. Side friction factors are influenced by commercial activities such as trading, vehicle parking, and pedestrian movements around the intersection.   Keywords: Traffic Congestion, Intersection Performance, Intersection
Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Skybridge Antara Stasiun Bogor Dan Stasiun Paledang Di Kota Bogor Syara Gosa; Umar Mansyur; Gde Ngurah Purnama Jaya
Jendela Kota: Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota Vol. 3 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jekota.v3i1.143

Abstract

Tingginya mobilitas masyarakat di Kota Bogor mendorong perlunya peningkatan konektivitas antar moda transportasi, khususnya antara Stasiun Bogor dan Stasiun Paledang. Pembangunan skybridge diusulkan sebagai solusi untuk menghubungkan kedua stasiun secara langsung dan aman bagi pejalan kaki. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting di kawasan sekitar stasiun serta menganalisis persepsi masyarakat terhadap rencana pembangunan skybridge. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat dan pengguna transportasi kereta api. Persepsi masyarakat dianalisis menggunakan skala Likert untuk mengukur tingkat tanggapan terhadap aspek kenyamanan, keamanan, aksesibilitas, dan efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi eksisting masih belum mendukung konektivitas yang layak, dengan jalur pejalan kaki yang sempit dan kurang aman. Sebagian besar responden memberikan penilaian positif terhadap rencana pembangunan skybridge, menunjukkan harapan besar terhadap peningkatan kualitas perjalanan dan integrasi moda transportasi kereta api. Temuan ini diharapkan menjadi dasar pertimbangan bagi pihak terkait dalam proses perencanaan dan implementasi infrastruktur.
Strategi Tata Kelola Integrasi Infrastruktur Lintas Daerah Berbasis Delineasi KSP Kawasan Perbatasan WKP I Provinsi Banten Isvan Taufik; Japar Japar; Nunuk Dwi Maryati; Resti Meliana Sari; Eneng Dayu Saidah; Fidelis Awig Atmoko
Jendela Kota: Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota Vol. 3 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jekota.v3i1.150

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menetapkan delineasi Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Perbatasan Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I Provinsi Banten serta merumuskan strategi tata kelola integrasi infrastruktur lintas daerah yang operasional. Pendekatan yang digunakan adalah mixed-method melalui (i) analisis isi kebijakan penataan ruang lintas level (nasional-pulau-KSN-provinsi-kabupaten/kota), (ii) analisis ekonomi regional (LQ, SSA, dan tipologi Klassen) berbasis data PDRB 2020-2024, serta (iii) penilaian multikriteria menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dan uji sensitivitas untuk memeringkat 29 koridor/pasangan kecamatan perbatasan sebagai alternatif prioritas. Hasil menunjukkan WKP I merupakan kontributor utama perekonomian Banten (±58,21% PDRB provinsi) dengan polarisasi fungsi yang saling melengkapi: Kabupaten Tangerang berfungsi sebagai pusat industri manufaktur, Kota Tangerang sebagai pusat logistik, dan Kota Tangerang Selatan berfungsi sebagai pusat jasa, permukiman, dan inovasi. AHP menempatkan Potensi Ekonomi sebagai penentu dominan (w=0,724), diikuti Sistem Transportasi (w=0,193) dan Fungsi Peruntukan Ruang (w=0,083). Berdasarkan pemeringkatan 29 koridor perbatasan, koridor prioritas yang memiliki nilai strategis logistik, industri, niaga, dan kawasan berbasis transit adalah Benda-Kosambi, Jatiuwung-Curug-Pasarkemis, Ciledug-Pondok Aren, dan Serpong-Pagedangan-Cisauk. Koridor-koridor tersebut konsisten pada uji sensitivitas bobot, sehingga layak menjadi fokus penahapan program. Delineasi akhir membagi kawasan menjadi empat tipologi yang membedakan Kawasan Pusat Pertumbuhan (KPP) serta Kawasan Perbatasan Lainnya sebagai sasaran paket layanan dasar minimum. Penelitian merekomendasikan percepatan penetapan Ranpergub KSP WKP I yang mengikat kelembagaan koordinasi lintas kabupaten/kota, penahapan program 2026-2036, skema pembiayaan multi-sumber, dan indikator kinerja bersama agar integrasi infrastruktur dapat diimplementasikan secara terukur.  Kata Kunci: Analytical Hierarchy Process; Integrasi Infrastruktur; Kawasan Strategis Provinsi (KSP); Kawasan Perbatasan; Ranpergub.   ABSTRACT This study aims to delineate the Provincial Strategic Area (KSP) of the WKP I Border Area in Banten Province and to formulate an operational governance strategy for cross-jurisdiction infrastructure integration. A mixed-method approach is employed through: (i) content analysis of spatial planning policies across multiple levels (national-island-national strategic metropolitan area/KSN-provincial-district/city); (ii) regional economic analysis (Location Quotient, Shift-Share Analysis, and Klassen typology) using GRDP data for 2020-2024; and (iii) multi-criteria assessment using the Analytic Hierarchy Process (AHP) with sensitivity testing to rank 29 border-corridor alternatives (pairs of adjacent subdistricts) by priority. The results indicate that WKP I is the principal contributor to Banten’s economy (≈58.21% of provincial GRDP) with complementary functional polarization: Tangerang Regency serves as a manufacturing-industrial core, Tangerang City as a logistics hub, and South Tangerang City as a center of services, residential development, and innovation. AHP identifies Economic Potential as the dominant criterion (w=0.724), followed by the Transport System (w=0.193) and Spatial Land-Use Function (w=0.083). Based on the ranking of 29 border corridors, the priority corridors with strategic roles in logistics, industry, commerce, and transit-oriented development are Benda-Kosambi, Jatiuwung-Curug-Pasarkemis, Ciledug-Pondok Aren, and Serpong-Pagedangan-Cisauk; these corridors remain consistent under weight-sensitivity scenarios, supporting their use as the focus for program phasing. The final delineation classifies the area into four typologies that distinguish Growth Center Areas (KPP) and other border areas requiring a minimum basic service package. The study recommends accelerating the enactment of a Governor Regulation for KSP WKP I to establish a binding inter-local coordination institution, a phased program framework for 2026-2036, multi-source financing schemes, and shared performance indicators to enable measurable implementation of integrated infrastructure across jurisdictions.  Keywords: Analytic Hierarchy Process; Border area; Infrastructure Integration; Governor Regulation; Provincial Strategic Area (KSP).

Page 5 of 5 | Total Record : 50

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2026): February 2026 Vol. 2 No. 2 (2025): August 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): February 2025 Vol. 1 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): February 2024