cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abd. Kholik Khoerulloh
Contact Email
akhok29@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalinspektoratmjlk@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Abdul Halim No. 520 Kecamatan Majalengka, Kab. Majalengka, Provinsi Jawa Barat
Location
Kab. majalengka,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Inspektorat
Published by Inspektorat Kabupaten Majalengka
ISSN : -     EISSN : 31091024     DOI : https://doi.org/10.64527/inspektorat
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JURNAL INSPEKTORAT is dedicated to publishing, disseminating, and supporting the implementation of the mandates and strategic objectives of the Inspektorat Kabupaten Majalengka through scientific works, the development of knowledge and practices in supervision, auditing, and good governance. In addition, this journal aims to be a forum for researchers, academics, and practitioners in the field of internal government supervision.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 10 Documents
 1 
Pengaruh Audit Fee, Gaya Kepemimpinan, dan Stres Kerja terhadap Kinerja Auditor: Studi Empiris pada KAP di Kota Palembang Regino, Edel John; Khamisah, Nur
Jurnal Inspektorat Vol. 1 No. 1 (2025): Jurnal Inspektorat
Publisher : Inspektorat Kabupaten Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64527/inspektorat.v1i1.2

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaruh audit fee, gaya kepemimpinan, dan stres kerja terhadap kinerja auditor, mengisi kesenjangan dari studi sebelumnya yang menunjukkan hasil inkonsistensi. Fenomena ini penting karena kinerja auditor berdampak langsung pada kualitas pengawasan keuangan, terutama di era modern yang penuh dinamika. Studi terdahulu belum menyajikan bukti empiris yang konklusif mengenai interaksi ketiga faktor tersebut. Penelitian ini menggunakan sampel 47 auditor pada KAP di Kota Palembang dengan metode survei melalui kuesioner. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda untuk menguji hubungan variabel. Hasil menunjukkan audit fee, gaya kepemimpinan, dan stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Temuan baru mengungkap bahwa audit fee tidak hanya memengaruhi independensi, tetapi juga meningkatkan motivasi dan alokasi sumber daya. Gaya kepemimpinan dan  stres kerja yang terkelola terbukti efektif meningkatkan kinerja tim audit. Studi ini merekomendasikan perlunya kebijakan penyesuaian kompensasi, pelatihan manajemen stres, dan pengembangan kepemimpinan di lembaga pengawasan. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel dan menambahkan variabel moderasi untuk analisis yang lebih komprehensif.
Membangun Network Governance sebagai Upaya preventif Tindakan Korupsi bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa Iswanto, Denny
Jurnal Inspektorat Vol. 1 No. 1 (2025): Jurnal Inspektorat
Publisher : Inspektorat Kabupaten Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64527/inspektorat.v1i1.3

Abstract

Korupsi di tingkat pemerintahan desa merupakan tantangan serius yang dapat menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan network governance sebagai strategi preventif untuk mencegah tindakan korupsi di tingkat pemerintahan desa. Pendekatan network governance menekankan kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan stakeholder lain, dalam menciptakan sistem pengawasan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data sekunder. Data diperoleh melalui observasi dan dielaborasikan dengan data sekunder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan network governance dipengaruhi oleh empat dimensi utama: kontak antar aktor, tingkat kepercayaan, pertukaran informasi, dan pemanfaatan sumber daya bersama. Dengan memperkuat sinergi di antara pemangku kepentingan, risiko korupsi dapat diminimalkan melalui pengawasan yang lebih efektif dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola jaringan kerja sama, penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, serta pengembangan budaya malu dan rasa tanggung jawab di kalangan aparatur pemerintahan desa. Implementasi network governance diharapkan menjadi pendekatan holistik yang mampu mendorong tata kelola desa yang bersih dan bebas korupsi.
Analisis Kerangka Regulasi Asset Forfeiture dalam Mengakhiri Praktik Impunitas Korupsi: Studi Komparasi dengan Negara Singapura, Inggris, dan Thailand Jumantoro, Tegar Raffi Putra; Satya, Renhaddwi Mahadana; Rahmadani, Firdausi Nuzula
Jurnal Inspektorat Vol. 1 No. 1 (2025): Jurnal Inspektorat
Publisher : Inspektorat Kabupaten Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64527/inspektorat.v1i1.10

Abstract

Permasalahan pemberantasan korupsi di Indonesia masih dihadapkan pada lemahnya efektivitas regulasi dan penegakan hukum, khususnya dalam pemulihan aset hasil korupsi. Meskipun Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PERAMPASAN ASET) telah lama diusulkan sebagai instrumen hukum untuk mengatasi persoalan ini, hingga kini regulasi tersebut belum disahkan. Ketidakpastian hukum ini menghambat upaya pemulihan aset negara dan memperlemah efek jera bagi pelaku korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap regulasi, doktrin hukum, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang penerapan regulasi ini di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa absennya peraturan khusus perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia menjadi kendala utama dalam efektivitas pengembalian aset negara. Penelitian ini merekomendasikan pengesahan regulasi yang memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana, penguatan kerja sama internasional dalam pemulihan aset, serta pembentukan lembaga khusus untuk mengelola aset hasil kejahatan. Rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dan pemulihan keuangan negara secara lebih optimal.
Kecerdasan Buatan dan Blockchain untuk Audit Sektor Publik: Sebuah Tinjauan Sistematis Wahyudi, Tri; Zulfikar, Rudi; Maryani, Yeyen; Ibrani, Ewing Yuvisa; Kusuma, Rama Indera; Soleha, Nurhayati; Syaifudin, Rizal; Desmawan, Deris; Oktavianus, Afriman
Jurnal Inspektorat Vol. 1 No. 1 (2025): Jurnal Inspektorat
Publisher : Inspektorat Kabupaten Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64527/inspektorat.v1i1.13

Abstract

Audit sektor publik berperan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah. Namun, tantangan dalam efektivitas, efisiensi, serta deteksi dini terhadap penyimpangan masih menjadi kendala. Studi ini mengeksplorasi peran kecerdasan buatan dan blockchain dalam meningkatkan kualitas audit publik melalui tinjauan literatur sistematis. Data dikumpulkan dari jurnal akademik dan laporan kebijakan yang terindeks dalam Scopus, dipublikasikan antara 2019–2024, berbahasa Inggris, dan tersedia secara Open Access melalui penyaringan berbasis PRISMA. Studi ini juga membandingkan penerapan teknologi antara negara maju dan berkembang. Hasil menunjukkan bahwa negara maju memiliki kesiapan regulasi dan infrastruktur yang lebih baik, sedangkan negara berkembang menghadapi tantangan resistensi kelembagaan dan keterbatasan sumber daya. Kecerdasan buatan meningkatkan efisiensi audit melalui otomatisasi analisis data dan deteksi anomali, sementara blockchain memperkuat integritas data melalui pencatatan yang tidak dapat diubah. Implikasi praktis studi ini mencakup perubahan peran auditor publik dari pemeriksa manual menjadi pengelola sistem digital, serta pentingnya integrasi teknologi dalam kebijakan audit dan pengawasan real-time. Kendala utama meliputi ketidakpastian regulasi, keterbatasan teknologi, dan resistensi terhadap perubahan. Studi ini merekomendasikan penguatan kerangka regulasi, pembangunan infrastruktur digital, dan peningkatan literasi teknologi di kalangan auditor. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi kesiapan institusi dan dampak jangka panjang dari transformasi digital ini dalam audit sektor publik.
Tantangan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi dalam Implementasi Perubahan Ketiga UU BUMN Christyanti, B. Lora
Jurnal Inspektorat Vol. 1 No. 1 (2025): Jurnal Inspektorat
Publisher : Inspektorat Kabupaten Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64527/inspektorat.v1i1.17

Abstract

Transformasi hukum terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Perubahan Ketiga UU BUMN) telah menciptakan fleksibilitas kelembagaan yang signifikan, namun sekaligus menimbulkan risiko moral hazard akibat lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas publik. Studi-studi sebelumnya lebih banyak menyoroti inefisiensi birokrasi dan praktik korupsi dalam BUMN, namun belum secara sistematis mengevaluasi konsekuensi hukum dan tata kelola pasca pergeseran dari kerangka hukum keuangan negara ke kerangka hukum korporasi. Artikel ini bertujuan untuk menjawab bagaimana desain regulasi dalam Perubahan Ketiga UU BUMN membuka ruang penyimpangan tata kelola dan apa implikasinya terhadap efektivitas sistem antikorupsi. Dengan pendekatan normatif-doktrinal, tulisan ini menganalisis ketentuan hukum nasional, membandingkannya dengan praktik tata kelola Temasek (Singapura) dan Statens Pensjonsfond Utland (Norwegia), serta menilai kecukupan norma berdasarkan teori agency, regulatory capture, dan prinsip good governance. Hasilnya menunjukkan bahwa absennya kontrol publik yang kuat membuka celah sistemik bagi penyalahgunaan kewenangan. Studi ini merekomendasikan tata kelola hibrida yang mengintegrasikan efisiensi korporasi dan akuntabilitas publik melalui penguatan peraturan turunan, pengawasan multi-lapis, dan partisipasi masyarakat sipil. Tulisan ini berkontribusi secara konseptual terhadap reformulasi sistem pengawasan BUMN di tengah konteks deregulasi.
The Success of the Whistleblowing System in Preventing Corruption in the Village Financial Management in Indonesia Marta, Dwi Jati; Rake, Piers
Jurnal Inspektorat Vol. 1 No. 2 (2025): Jurnal Inspektorat
Publisher : Inspektorat Kabupaten Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64527/inspektorat.v1i2.39

Abstract

The phenomenon of village fund corruption in Indonesia shows an alarming trend, making villages a new locus of budget mismanagement. Although previous studies have highlighted the importance of transparency and accountability, research on the effectiveness of the Whistleblowing System (WBS) at the village level remains limited and presents inconsistent findings. This study formulates problems concerning the role and effectiveness of the whistleblowing system in preventing village fund corruption, the supporting factors for its success, and the obstacles to its implementation. Using a descriptive qualitative method based on literature studies from regulations, institutional reports, scientific journals, and online news, the data were analyzed through content analysis with source triangulation. The findings indicate that the success of whistleblowing system is determined by the synergy of structural, individual, social, and regulatory factors, while the main obstacles include weak legal protection, cultural patronage, low legal and technological literacy, and the lack of incentives for whistleblowers. This study recommends strengthening the legal framework, digitizing secure reporting channels, and providing incentives for whistleblowers to reinforce clean and accountable village governance.
Implementation of Internal Control Systems (SPIP) to Strengthen Environmental Health Program Management at Community Health Centers Fersari, Tika Pustika; Lewis, Maureen; Anell, Anders
Jurnal Inspektorat Vol. 1 No. 2 (2025): Jurnal Inspektorat
Publisher : Inspektorat Kabupaten Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64527/inspektorat.v1i2.40

Abstract

Effective management of environmental health programs in community health centers (Puskesmas) is crucial to prevent diseases such as acute respiratory infections, diarrhea, and leptospirosis. However, existing practices often rely on reactive rather than preventive risk assessments, limiting program effectiveness. This study investigates the application of the Government Internal Control System (SPIP) in managing environmental health programs, focusing on the mediating roles of transparency and data quality, and the reinforcing role of internal audits. A qualitative descriptive approach was used through interviews with Puskesmas leaders, sanitarians, program staff, and internal auditors, combined with observations and document review. The findings show that transparency in budgeting and program activities, as well as the quality of health data, critically mediate SPIP’s effectiveness, while internal audits remain compliance-oriented. The study contributes conceptually by extending internal control literature to program outcomes and recommends integrating SPIP with transparent, data-driven, and outcome-focused monitoring to strengthen accountability.
Strengthening Public Sector Integrity through Good Corporate Governance: Insights from Bibliometric Analysis and Literature Review Gunawan, William Ben; Setyaningsih, Putri Anggraini; Rahmawati, Nisa; Rahman, Abdu
Jurnal Inspektorat Vol. 1 No. 2 (2025): Jurnal Inspektorat
Publisher : Inspektorat Kabupaten Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64527/inspektorat.v1i2.48

Abstract

Research on GCG has expanded significantly due to growing public scrutiny, the demand for accountability, and the recognition that governance quality shapes institutional integrity. This study explores the evolving landscape of research on GCG through a bibliometric analysis and literature review. Using data extracted from Scopus and visualized via VOSviewer, keyword mapping identifies GCG as the central theme, frequently associated with financial performance, firm value, corporate social responsibility, earnings management, and audit committees. Overlay visualization indicates a shift in focus from traditional financial metrics toward broader governance dimensions, including transparency and stakeholder engagement. These findings suggest that the discourse around GCG has matured beyond its financial roots to encompass ethical and institutional perspectives. Thus, this paper serves as a reference point for academics, practitioners, and policymakers seeking to enhance governance frameworks in private and public institutions. Future research should employ multi-method approaches to investigate causal relationships and contextual differences.
Pengaruh Financial Distress, Kompleksitas Operasi, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Report Lag dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Permatasari, Dewi; Nurullah, Asfeni; Meirawati, Eka
Jurnal Inspektorat Vol. 1 No. 2 (2025): Jurnal Inspektorat
Publisher : Inspektorat Kabupaten Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64527/inspektorat.v1i2.52

Abstract

Studi ini meneliti keterkaitan financial distress, kompleksitas operasi, dan ukuran perusahaan terhadap audit report lag, dengan mempertimbangkan peran moderasi profitabilitas. Penelitian ini dilakukan pada 42 perusahaan sektor energi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2023, dengan total 126 observasi. Analisis data menggunakan regresi data panel dan MRA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit report lag dengan probabiltas 0,0032, sedangkan financial distress dengan probabilitas 0,2718 dan kompleksitas operasi dengan probabilitas 0,7992 tidak berpengaruh signifikan. Uji moderasi menunjukkan bahwa profitabilitas memperlemah pengaruh financial distress terhadap audit report lag dengan probabilitas 0,0003, namun tidak memoderasi hubungan kompleksitas operasi maupun ukuran perusahaan. Temuan ini menegaskan pentingnya profitabilitas sebagai faktor yang dapat mengurangi dampak financial distress terhadap audit report lag, serta menunjukkan bahwa perusahaan berskala besar cenderung lebih efisien dalam proses audit.
Integration of Artificial Intelligence in Digital Whistleblowing Systems to Enhance the Effectiveness of Internal Government Supervision Nugraha, Billy; Rohimah, Ima; Harits, Muhammad Fauzan; Nabillah, Salsa; Mubarok, Yoga Ulya
Jurnal Inspektorat Vol. 1 No. 2 (2025): Jurnal Inspektorat
Publisher : Inspektorat Kabupaten Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64527/inspektorat.v1i2.56

Abstract

The effectiveness of internal government supervision remains a crucial issue, as manual reporting systems often delay case detection and lack risk prioritization. Previous studies have mainly focused on reporting mechanisms without integrating Artificial Intelligence (AI) for adaptive data analysis. This research formulates how AI integration in digital whistleblowing systems can enhance the effectiveness and responsiveness of internal supervision. This is a system development study with a locus in local government. Data were obtained through simulation of 1,000 anonymized supervision reports, analyzed using Natural Language Processing and machine learning techniques. The results show an 86% accuracy in high-risk report classification and a 71% reduction in detection time. These findings reveal novelty in using AI for automated report triage. The study recommends a gradual implementation of such systems in regional inspectorates to strengthen transparency and accountability in local government.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 2 (2025): Jurnal Inspektorat Vol. 1 No. 1 (2025): Jurnal Inspektorat