cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
erapublikasi@gmail.com
Phone
+6287719112809
Journal Mail Official
erapublikasi@gmail.com
Editorial Address
Taman Balaraja blok G 2 no.1 RT 03 RW 08 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang - Banten 15610
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Published by CV Era Digital Nusantara
ISSN : -     EISSN : 30891604     DOI : https://doi.org/10.59066/plsdp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Welcome to the official website of Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics. With the spirit of further proliferation of knowledge on the legal system in Indonesia to the wider communities, this website provides journal articles for free download. Our academic journal is a source of reference both from law academics and legal practitioner. Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics. is a double-blind review academic journal for Legal Studies published by CV. Era Digital Nusantara. Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics contains several researches and reviews on selected disciplines within several branches of Legal Studies (Sociology of Law, History of Law, Comparative Law, etc.). In addition, Journal Evidence Of Law. also covers multiple studies on law in a broader sense. This journal is periodically published (in April, August, and December), and the approved and ready-to-publish manuscripts will also be regularly published in the website (with early view) and the hardcopy version will be circulated at the end of every period. Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics is affiliated with the LPPJPHKI Universitas Dehasen Bengkulu.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 29 Documents
 1   2   3 
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 86/PID.B/2025/PN.SIM) Asep Sopandi
Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics Vol. 1 No. 3 (2025): Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jlsdp.v1i3.1660

Abstract

Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak terekcuali oleh karyawan BUMN, dimana tindak pidana penggelapan ini disebut dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, penulis mengangkat kasus karyawan BUMN yang diputus oleh Pengadilan Negeri Simalungun dalam Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/Pn.Sim. Bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana dalam jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 86/Pid.B/2025/PN.Sim?. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data primer. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif. Pengaturan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan hukum pidana positif Indonesia diatur dalam KUHP, yang termuat dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Tindak pidana penggelapan dalam UU 1/2023 diatur dalam Pasal 486. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Dalam Jabatan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 86/Pid.B/2025/PN.Sim, penulis merasa tidak setuju dengan penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Pemberian ancaman pidana harus bertujuan untuk menstimulasi atau mencegah. Pemerintah, khususnya kementerian yang membawahi BUMN, diharapkan mampu menyusun regulasi yang lebih tegas mengenai standar akuntabilitas dan tanggung jawab pidana karyawan di lingkungan BUMN. Aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan ketelitian dalam mengungkap unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
Kendala Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Obat Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Dinda Sucia Ramadansyah Korompot; Suwitno Y. Suwitno Y.; Karlin Z. Mamu
Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics Vol. 1 No. 3 (2025): Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jlsdp.v1i3.1763

Abstract

Permasalahan mengenai peredaran obat dan alat kesehatan tanpa izin edar telah mendapatkan perhatian serius dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap peredaran obat tanpa izin edar. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama yang akan dianalisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kendala dalam melakukan penegakan hukum yaitu faktor internal antara lain kurangnya SDM Penyidik, terbatasnya ketersediaan anggaran, kurangnya kerjasama antar stakeholder dan kebocoran informasi. Selanjutnya yang menjadi faktor kendala eksternalnya ialah teknologi yang semakin canggih, faktor kesadaran masyarakat terhadap hukum dan dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum.
From Policy Ambition to System Capacity: Understanding Misalignment in Indonesia’s Decentralized Health Governance Muslim Afandi; Syed Agung Afandi; Rizki Erdayani
Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics Vol. 1 No. 3 (2025): Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jlsdp.v1i3.1922

Abstract

This article analyzes the planning, implementation, and monitoring of health policy in Indonesia within the context of decentralization and ongoing health system reforms. Despite progress toward near-universal coverage through the National Health Insurance, persistent structural challenges continue to hinder equitable outcomes. Key issues include uneven institutional capacity across regions, financing distortions, and varied adoption of digital systems such as SATUSEHAT. Using a systematic and integrative review of academic literature, government regulations, and national evaluation reports from 2000 to 2025, the study employs a hybrid deductive–inductive thematic analysis guided by the Policy Triangle, Street-Level Bureaucracy, the Advocacy Coalition Framework, and the WHO Health System Building Blocks. Findings indicate misalignment between national policy design and subnational implementation capability, shaped by fiscal disparities, leadership quality, bureaucratic stability, and managerial competence. These factors contribute to variations in maternal health outcomes, tuberculosis control, and noncommunicable disease management. Weak monitoring and evaluation—reflected in inconsistent data quality and a compliance-driven reporting culture—limits adaptive governance. The article proposes an adaptive governance framework emphasizing typology-based strategies, equity-oriented resource allocation, strengthened analytical capacity, and integrated health information systems. It concludes that future reforms require governance coherence and institutional capacity strengthening across all levels.
Kepastian Hukum dalam Eksekusi Perjanjian Jaminan Fudisia pada Leasing Eka Oktatianta Suzenna Putra; Ibrahim Fikma Edrisy
Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics Vol. 1 No. 3 (2025): Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jlsdp.v1i3.2635

Abstract

Perkembangan sektor pembiayaan melalui perusahaan leasing di Indonesia meningkatkan penggunaan jaminan fidusia sebagai perlindungan hukum bagi para pemberi pinjaman dana atau kredit terhadap risiko terjadinya wanprestasi debitor. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara sepihak oleh perusahaan leasing melalui dect collector tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik antara kreditor dengan debitor. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji kepastian hukum dan cara eksekusi jaminan fidusia pada perusahaan leasing dengan menggunakan metode studi pustaka berdasarkan peraturan hukum, teori, dan berbagai sumber hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak pemegang jaminan fidusia (kreditur) tidak boleh mengambil atau menarik sendiri barang yang dijadikan jaminan jika debitur tidak menyerahkan dengan sendirinya, Apabila debitur menolak menyerahkan jamianan tersebut maka proses eksekusi harus dilakukan melalui pengadilan agar masing-masing pihak mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Mengelola Sumber Daya Panas Bumi Rafika Aisyah Noor
Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics Vol. 2 No. 2 (2026): Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jlsdp.v2i2.2796

Abstract

Pemanfaatan energi panas bumi sebagai salah satu energi baru terbarukan memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan energi nasional dan pembangunan berkelanjutan. Namun, pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya panas bumi mengalami perubahan signifikan seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan reformasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembagian kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya panas bumi serta implikasi perubahan kebijakan perizinan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan perizinan pemanfaatan panas bumi, khususnya untuk pembangkitan tenaga listrik, cenderung tersentralisasi pada pemerintah pusat melalui mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap memiliki fungsi strategis dalam perencanaan tata ruang, perlindungan lingkungan hidup, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola panas bumi yang memberikan kepastian hukum, mendukung investasi, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kedudukan dan Fungsi Kepala Desa dalam Perspektif Otonomi Daerah Erwin Dwi Kurnia
Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics Vol. 2 No. 2 (2026): Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jlsdp.v2i2.2797

Abstract

Kepala desa memiliki kedudukan yang strategis sebagai penyelenggara pemerintahan desa sekaligus pelaksana otonomi daerah pada tingkat paling bawah. Namun demikian, perluasan kewenangan desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji kembali kedudukan dan fungsi kepala desa dalam perspektif hukum pemerintahan serta hubungannya dengan prinsip otonomi daerah. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa merupakan organ eksekutif pemerintahan desa yang memperoleh kewenangan secara atribusi dari undang-undang untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan kepala desa dalam pembentukan Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa tidak mengubah kedudukannya sebagai organ eksekutif karena fungsi tersebut dilaksanakan berdasarkan mekanisme checks and balances. Oleh karena itu, efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah pada tingkat desa sangat bergantung pada kepemimpinan kepala desa yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada prinsip good governance guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
Tinjuan Hukum tentang Pemekaran Daerah Muhammad Firmansyah; Muhammad Iqbal Maulana
Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics Vol. 2 No. 2 (2026): Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jlsdp.v2i2.2798

Abstract

Pemekaran daerah merupakan instrumen hukum dalam pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai persoalan, seperti rendahnya kapasitas fiskal daerah otonom baru, sengketa batas wilayah, serta belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pemekaran daerah serta mengkaji implementasinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengubah paradigma pembentukan daerah otonom baru dari pendekatan kuantitatif menjadi pendekatan yang lebih selektif melalui mekanisme daerah persiapan, pemenuhan persyaratan dasar dan administratif, serta evaluasi oleh pemerintah pusat sebelum suatu daerah ditetapkan sebagai daerah otonom baru. Pengaturan tersebut mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, keberhasilan pemekaran daerah tetap bergantung pada kesiapan kapasitas kelembagaan, kemampuan fiskal, kepastian batas wilayah, serta konsistensi pengawasan pemerintah, sehingga tujuan desentralisasi dan otonomi daerah dapat diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan.
Frasa Gangguan Lainnya dalam Penundaan Pemilihan Umum I Putu Sukadana
Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics Vol. 2 No. 2 (2026): Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jlsdp.v2i2.2800

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna yuridis frasa gangguan lainnya dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta implikasinya terhadap kepastian hukum penundaan pemilu di Indonesia. Permasalahan muncul karena frasa tersebut tidak diberikan definisi maupun batasan normatif, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dan membuka ruang penggunaan alasan di luar keadaan luar biasa sebagai dasar penundaan pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa gangguan lainnya merupakan norma yang kabur sehingga berpotensi mengurangi kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan penafsiran sistematis terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, frasa tersebut seharusnya dimaknai secara terbatas hanya mencakup bencana nonalam dan bencana sosial yang memiliki karakteristik serupa dengan kerusuhan, gangguan keamanan, dan bencana alam. Pembatasan makna tersebut memperkuat kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan alasan penundaan pemilu, serta menjaga periodisitas penyelenggaraan pemilu sebagai instrumen demokrasi konstitusional.
Konstitusionalitas Kotak Kosong Melawan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Galuh Dwi Hermawati
Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics Vol. 2 No. 2 (2026): Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jlsdp.v2i2.2801

Abstract

Dalam Pemilukada serentak pada tahun 2018 dan 2020, terdapat 41 calon kepala daerah yang bertarung melawan kotak kosong untuk pemilihan Wali Kota dan Bupati. Di Kota Makassar, nyatanya masyarakat lebih banyak yang memilih kotak kosong ketimbang calon tunggal yang didukung partai politik, sehingga secara aklamasi pemenangnya adalah kotak kosong. Isu ini menjadi menarik lagi untuk dibahas karena pada 2024 nanti Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu serentak termasuk juga pilkada. Metode penelitian dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Menangnya kotak kosong dalam konteks demokrasi kemarin menjadi bukti bahwa masyarakat mengalami kejenuhan atas tidak berjalannya fungsi kaderisasi dalam sebuah partai politik. Hal itu juga membuktikan pula bahwa calon tunggal yang diasuh oleh seluruh partai belum tentu juga mendapat dukungan dari rakyat. Di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fenomena kotak kosong dapat berimplikasi terhadap sejumlah persoalan, terutama tentang konstitusionalitas dan implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

Page 3 of 3 | Total Record : 29

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2026): Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics Vol. 2 No. 1 (2026): Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics Vol. 1 No. 3 (2025): Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics Vol. 1 No. 2 (2025): Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics Vol. 1 No. 1 (2024): Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics