Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN WONOSOBO: IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NO. 94 OF 2021 CONCERNING CIVIL SERVANT DISCIPLINE IN WONOSOBO REGENCY Fanny Agustina Sri Rahayu; Aisyah Dinda Karina
Smart Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v5i1.160

Disiplin secara umum merupakan sikap patuh terhadap norma, peraturan atau tata tertib yang berlaku baik secara individu maupun kelompok, disiplin dapat menjadi landasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjaga integritas dan profesionalismenya, adanya intuisi ketidakpatuhan PNS dalam menjalankan tanggung jawabnya menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin sebagai pedoman resmi PNS dalam mengatur kewajiban, larangan dan sanksi PNS. Oleh karena itu, artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis serta mengidentifikasi keefektifan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Kabupaten Wonosobo. Adanya artikel ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan literatur bagi pembaca terutama PNS di Kabupaten Wonosobo. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dipadukan dengan yuridis empiris untuk mendeskripsikan bagaimana keefektifan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan PNS di Kabupaten Wonosobo periode 2023-2024 tercatat sebanyak 31 orang dengan berbagai alasan seperti sanksi yang kurang tegas, kurangnya kesadaran diri PNS, kurangnya pengawasan dan pembinaan PNS, hal ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 belum efektif secara maksimal. Diperlukan adanya upaya perbaikan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan disiplin kerja PNS di Kabupaten Wonosobo. Upaya tersebut dapat melalui penguatan peran pimpinan dalam memberikan motivasi, pembinaan, dan perhatian terhadap kedisiplinan PNS, serta penerapan sistem penghargaan secara periodik kepada PNS berprestasi dapat menjadi instrumen motivasi yang efektif, sejalan dengan penegakan sanksi disiplin yang tegas, adil, dan tidak diskriminatif terhadap setiap pelanggaran.

DAMPAK DAN FENOMENA MARAKNYA TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI INDONESIA: THE IMPACT AND PHENOMENON OF THE RISE OF ILLEGAL LOGGING IN INDONESIA Zakki Mubarok; Muhammad Diego Armandha
Smart Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v5i1.161

Illegal logging merupakan kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin terhadap otoritas setempat. Illegal logging menjadi penyebab terbesar kerusakan hutan di Indonesia. Penebangan kayu hutan secara ilegal, atau pembalakan liar (illegal logging), merupakan masalah serius yang merugikan lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Aktivitas ini mengakibatkan kerusakan hutan, meningkatkan resiko bencana alam, serta merugikan potensi ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dan fenomena maraknya tindak pidana illegal logging di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Illegal logging menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk peningkatan resiko banjir dan tanah longsor akibat hilangnya stabilitas tanah dan kapasitas penyerapan air. Secara ekonomi, aktivitas ini mengurangi pendapatan potensial dari sumber daya alam yang dikelola secara berkelanjutan. Pelaku dapat dikenai sanksi berupa denda, ganti rugi, dan biaya rehabilitasi. Penegakan hukum yang tegas dan kolaborasi antara pemerintah, LSM, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk efektivitas perlindungan hutan. Namun, upaya penegakkan hukum belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan menindak pelaku illegal logging. Tindakan prefentif dalam pencegahan illegal logging dengan meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan kepada masyarakat, manajemen hutan yang ditinjau kembali, dan dilakukan perbaikan serta realisasi terhadap sistem perundangan dan pendidikan. Tindak hukum berdasarkan kepada dasar hukum yang tertulis sebagai upaya dalam mengatasi illegal logging di Indonesia. Melihat dampak dan fenomena maraknya tindak pidana illegal logging di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem dan penerapan hukum yang sudah ada. Bila diperlukan menyusun sebuah peraturan perundang-undangan baru dengan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku illegal logging di Indonesia. Illegal logging merupakan kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin terhadap otoritas setempat. Illegal logging menjadi penyebab terbesar kerusakan hutan di Indonesia. Penebangan kayu hutan secara ilegal, atau pembalakan liar (illegal logging), merupakan masalah serius yang merugikan lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Aktivitas ini mengakibatkan kerusakan hutan, meningkatkan resiko bencana alam, serta merugikan potensi ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dan fenomena maraknya tindak pidana illegal logging di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Illegal logging menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk peningkatan resiko banjir dan tanah longsor akibat hilangnya stabilitas tanah dan kapasitas penyerapan air. Secara ekonomi, aktivitas ini mengurangi pendapatan potensial dari sumber daya alam yang dikelola secara berkelanjutan. Pelaku dapat dikenai sanksi berupa denda, ganti rugi, dan biaya rehabilitasi. Penegakan hukum yang tegas dan kolaborasi antara pemerintah, LSM, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk efektivitas perlindungan hutan. Namun, upaya penegakkan hukum belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan menindak pelaku illegal logging. Tindakan prefentif dalam pencegahan illegal logging dengan meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan kepada masyarakat, manajemen hutan yang ditinjau kembali, dan dilakukan perbaikan serta realisasi terhadap sistem perundangan dan pendidikan. Tindak hukum berdasarkan kepada dasar hukum yang tertulis sebagai upaya dalam mengatasi illegal logging di Indonesia. Melihat dampak dan fenomena maraknya tindak pidana illegal logging di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem dan penerapan hukum yang sudah ada. Bila diperlukan menyusun sebuah peraturan perundang-undangan baru dengan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku illegal logging di Indonesia.

EFEKTIVITAS PERAN ADVOKAT DI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS 1 A KHUSUS BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 1057/Pdt.G/2025/PA.Smg: Effectiveness of the Role of Advocates in Divorce Proceedings at the Semarang Class I A Special Religious Court Based on Decision Number: 1057/Pdt.G/2025/PA.Smg. Sarah Ulia Alia Azizah; Pandu Dwi Nugroho; Rielia Darma Bachriani
Smart Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v5i1.163

Peran advokat dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama merupakan bagian penting dalam menjamin perlindungan hak-hak hukum para pihak serta terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Penelitian ini menganalisis efektivitas peran advokat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA Khusus berdasarkan Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2025/PA.Smg. Fokus kajian diarahkan pada analisis normatif terhadap pelaksanaan peran advokat ditinjau dari hukum acara peradilan agama dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran tersebut dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dianalisis secara normatif-argumentatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan advokat yang berperan sebagai kuasa hukum dalam perkara perceraian, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan praktik advokasi di persidangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat secara normatif memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan agama, khususnya dalam memberikan nasihat hukum, menyusun dokumen hukum, mewakili para pihak di persidangan, serta memastikan terpenuhinya hak-hak pasca perceraian. Keterlibatan advokat dalam putusan yang dikaji terbukti mendukung terciptanya kepastian hukum dan keadilan substantif. Namun demikian, efektivitas peran advokat dipengaruhi oleh kesadaran hukum klien, kondisi ekonomi, kualitas komunikasi, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi. Oleh karena itu, penguatan peran advokat secara normatif dan etis menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya peradilan agama yang berkeadilan.

ASPEK HUKUM INFORMED CONSENT DARI PERSPEKTIF HAK ATAS INFORMASI: INFORMED CONSENT UNDER LAW NO. 17 OF 2023 ON HEALTH Siti Nur Umariyah Febriyanti; Rielia Darma Bachriani; Suci Ramadhani
Smart Law Journal Vol. 5 No. 2 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v5i2.184

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa pembaruan dalam pengaturan informed consent sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan informed consent dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta implikasinya terhadap keabsahan perjanjian terapeutik berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informed consent merupakan perwujudan unsur kesepakatan dalam perjanjian terapeutik. Apabila persetujuan diberikan tanpa informasi yang lengkap dan memadai, unsur kesepakatan dapat dianggap mengalami cacat kehendak sehingga perjanjian terapeutik berpotensi dimintakan pembatalan. Selain itu, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban perdata melalui gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum apabila terbukti menimbulkan kerugian bagi pasien. Oleh karena itu, implementasi informed consent harus dipahami sebagai proses komunikasi yang menjamin terpenuhinya hak pasien atas informasi, bukan sekadar pemenuhan persyaratan administratif. Kata kunci: Informed consent, Perjanjian terapeutik, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU USAHA TOKO MODERN YANG MENYEDIAKAN KANTONG PLASTIK BAGI KONSUMEN DI KOTA SEMARANG: APPLICATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS FOR MODERN SHOP BUSINESSES THAT PROVIDE PLASTIC BAGS FOR CONSUMERS IN THE CITY OF SEMARANG Tri Mulyani; Tyas Putri Effendi; Dyah Ayu Sulistyarini
Smart Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v3i1.19

Tujuan dalam penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha toko modern yang menyediakan kantong plastik bagi konsumen di Kota Semarang, hambatan dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya: jenis penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan spesifikasi deskriptif analisis. Data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder dengan analisa data kualitatif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha toko modern yang menyediakan kantong plastik di Kota Semarang pada tahun 2021-2023 terdapat 59 pelaku usaha yang terkena sanksi administrasi berupa teguran tertulis. Adapun kendala dalam penerapannya meliputi 3 hal yaitu: pertama, lemahnya komunikasi, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara sosialisasi; kedua, lemahnya sumber daya, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Para pelaku usaha wajib melaporkan enam bulan sekali di Dinas Lingkungan Hidup terkait Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; ketiga, kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara Dinas Lingkungan Hidup memberikan gagasan dengan membuat Bank Sampah. Bank sampah menjadi pionir utama dalam pengendalian dan mengelola sampah plastik. Kata Kunci : Sanksi Administrasi, Pelaku Usaha, Toko Modern, Kantong Plastik

KESEPAKATAN PERDAMAIAN OLEH MEDIATOR DI LUAR PENGADILAN : PEACE AGREEMENT BY A MEDIATOR OUTSIDE COURT Pandu Nugroho; Wasiul Maghfiroh
Smart Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v3i1.20

The formation of a Peace Agreement between the parties shows that the mediation process was successful in resolving the conflict outside of court, but its position is not the same as a Peace Deed produced through mediation and implemented in court. To find out the legal basis for the difference in legal position between a Peace Agreement and a Peace Deed, thus this essay will undertake a legal study and analysis to determine how to guarantee that the two peace products have equal legal standing—that is, a position of evaluation of permanent legal norms. This study was conducted utilizing descriptive analysis techniques with a normative legal approach, based on statutory regulations. The study's findings demonstrate that the Peace Agreement's legal standing is on par with those of comparable peace accords. The opposite party may file a lawsuit in order to obtain legal recompense if the other party breaches the agreement. In the meantime, the Deed of Peace is fully enforceable, meaning that whichever party loses just needs to ask the court for execution. There are legal actions to improve the legal status of the Peace Agreement to a Peace Deed through litigation, based on legal provisions in Law No. 30 of 1999 and Perma No. 1 of 2016, although in reality raising the legal status can be accomplished utilizing a hybrid Arb-Med

PERAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELAYANAN PUBLIK GUNA MEWUJUDKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK: THE ROLE OF THE STATE CIVIL APPARATUS AS PUBLIC SERVICES TO REALIZE THE GENERAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNMENT Aisyah Dinda Karina; Muhammad Zainuddin; Muhammad Diego Armando
Smart Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v3i1.21

Di era globalisasi saat ini, masyarakat diberikan kemudahan dalam hal pemenuhan berkas administrasi sebagai penunjang data diri. Berkas administrasi ini dibutuhkan manusia sebagai masyarakat dimulai dari ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh manusia tidak lain merupakan salah satu hal yang penting sebagai bukti empiris dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk melengkapi berkas administrasi tersebut, tentu harus ada peran dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan regulasi agar hak tersebut bisa diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah melalui AparaturSipilNegara (ASN) dalam hal ini PegawaiNegeriSipil (PNS) dan PegawaiPemerintahdenganPerjanjianKerja (PPPK) harus selalu bersinergi agar pemenuhan berkas administrasi seluruh lapisan masyarakat bisa terealisasi dengan baik dan benar. Tujuan penelitian ini dilakukan dikarenakan perlu pemahaman lebih dalam terkait peran Aparatur Sipil Negara sebagai tangan dari pemerintah dalam menjalanan Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik. Metode pendekatan yang akan peneliti gunakan adalah yuridisnormatif, yaitu melakukan penelitian berdasarkan bahan-hukum-dengan-cara-menelaah-teori,-konsep,-dan-asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini akan menggunakan deskripsi analisis dalam mengolah hasil penelitian. Kata Kunci : Masyarakat;Aparatur Sipil Negara;Pemerintahan yang Baik.

PENCATATAN NIKAH SEBAGAI PERSYARATAN SAHNYA PERNIKAHAN: MARRIAGE REGISTRATION AS A REQUIREMENT THE VALIDITY OF MARRIAGE Rielia Darma Bachriani; Putri Kusuma Wardhani; Zenda Vidya Uttamo
Smart Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v3i2.61

Perkawinan yang dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan itu dianggap mempunyai akibat hukum, baik peraturan yang menurut agama ataupun kepercayaan masing-masing. sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan akan dianggap ilegal. Sementara itu, ada pernikahan yang disebut dengan “nikah siri” yaitu pernikahan yang sah karena mengikuti pedoman hukum agama, khususnya memenuhi syarat dan rukun perkawinan, namun tidak diakui oleh negara karena tidak dicatatkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Untuk menjawab permasalahan hukum yang timbul, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang memadukan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hal ini berkorelasi dengan isu-isu kontemporer terkait kepatuhan terhadap standar hukum dan didukung oleh data sekunder yang dikumpulkan dari buku, jurnal, internet, dan sumber terkait lainnya. Berdasarkan temuan penelitian, pencatatan perkawinan pada saat perkawinan juga dapat menjadi pembenaran hukum bagi perkawinan serta sebagai sarana untuk membela hak dan tanggung jawab pasangan, harta benda dan keturunannya.

PERUNDUNGAN SISWI SMK DI BANDUNG BARAT SEBAGAI INKONSISTENSI PENDIDIKAN PANCASILA TERKAIT PELAKSANAAN SILA KEDUA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB BUTIR PERTAMA DAN KEENAM TERKAIT INFORMASI TEKNOLOGI: BULLYING OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS IN WEST BANDUNG AS AN INCONSISTENCY OF PANCASILA EDUCATION RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF THE SECOND PRINCIPLES CONCERNING INFORMATION TECHNOLOGY Arie Febriyanto Febriyanto; Sri Tomo; Didik Nugroho
Smart Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v3i2.62

Makna Sila Kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah tidak semena-mena terhadap orang lain., terutama perbuatan yang terkait dengan perundungan dan sebisa mungkin menghindari perbuatan perundungan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, salah satunya adalah menghindari perbuatan perundungan, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kajian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa butir pertama dijalankan dengan tidak konsisten atau inkonsistensi melalui perbuatan A terhadap NPN berupa ketika NPN istirahat dan diminta masak oleh A sehingga dengan hal ini terjadi pelanggaran terhadap harkat dan martabat seorang manusia. Selanjutnya Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab butir kelima Mengembangkan Sikap Tidak Semena-mena dilakukan tidak konsisten oleh A dengan meminta bantuan dengan tiba-tiba dengan memaksa mengerjakan tugas kepada NPN dan meminta NPN menggendong A ke kamar mandi. Selanjutnya akibat hal tersebut NPN mengalami depresi kemudian fisiknya mengalami pelemahan dan akhirnya NPN meninggal dunia dimana pelanggaran terhadap hak asasi manusia NPN berupa hak hidup.

DAMPAK DAN FENOMENA MARAKNYA PERJUDIAN ONLINE BAGI MAHASISWA DI INDONESIA: IMPACT AND PHENOMENON OF THE RISE OF ONLINE GAMBLING FOR STUDENTS IN INDONESIA Zakki Mubarok; Ahmad Wahid
Smart Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v3i2.84

Masalah besar perjudian online di kalangan anak muda kini telah merambah ke bidang pendidikan, khususnya pelajar dan mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dan fenomena maraknya perjudian online bagi pemuda khususnya mahasiswa di Indonesia. Mengenai fenomena perjudian online di Indonesia serta penyebab dan dampak perjudian online terhadap kehidupan, penulis mengemukakan dua hal. Penelitian ini menerapkan pendekatan masalah legislasi pada perjudian online dan proses penulisan normatif setelah menilai bahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecanduan judi online mempunyai banyak dampak buruk, termasuk dampak psikologis, fisik, dan sosial. Secara psikologis, kecanduan judi online dapat menimbulkan berbagai gejala, antara lain depresi, kecemasan, ketidakberdayaan, keputusasaan, bahkan keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Alasan utama perlunya pelarangan perjudian online adalah karena hal tersebut merusak kesehatan mental masyarakat, khususnya anak-anak muda (mahasiswa), dan mendorong kemalasan masyarakat untuk mengejar keuntungan finansial tanpa kerja keras. Padahal, kasus perjudian sudah diatur didalam KUHP pasal 303 dan 303 bis tentang delik terhadap akhlak yang baik.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Pandu Dwi Nugroho

Contact Email
pandu@unkaha.ac.id

Phone
+628112579987

Journal Mail Official
jsl@unkaha.ac.id

Editorial Address
Jl. Kompol R. Soekanto No.46, Sambiroto, Kota Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Pandu Dwi Nugroho

Contact Email pandu@unkaha.ac.id

Phone +628112579987

Journal Mail Official jsl@unkaha.ac.id

Editorial Address Jl. Kompol R. Soekanto No.46, Sambiroto, Kota Semarang

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Pandu Dwi Nugroho

Contact Email
pandu@unkaha.ac.id

Phone
+628112579987

Journal Mail Official
jsl@unkaha.ac.id

Editorial Address
Jl. Kompol R. Soekanto No.46, Sambiroto, Kota Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA