cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pandu Dwi Nugroho
Contact Email
pandu@unkaha.ac.id
Phone
+628112579987
Journal Mail Official
jsl@unkaha.ac.id
Editorial Address
Jl. Kompol R. Soekanto No.46, Sambiroto, Kota Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Smart Law Journal
Published by Universitas Karya Husada Semarang
ISSN : 28306430     EISSN : 2830683X     DOI : DOI: https://doi.org/10.34310
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Title Smart Law Journal E-ISSN 2830-683X Issue Frequency February and August DOI Prefix - Indexing - Publisher Universitas Karya Husada Semarang Website https://e-journal.unkaha.ac.id/index.php/slj Copyright Author Licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 74 Documents
 4   5   6   7   8 
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PRANIKAH DENGAN WARGANEGARA ASING: JURIDICAL REVIEW OF PRE MARRIAGE AGREEMENTS WITH FOREIGN CITIZENS Pandu Nugroho; Wasiul Maghfiroh
Smart Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v3i2.86

Abstract

Perjanjian pranikah adalah kontrak sangat diperlukan oleh kedua pasangan yang akan menjadi mempelai baik calon suami dan calon istri, prenuptial agreement (perjanjian pranikah) ini sangat bermanfaat dan merupakan perlindungan diri dari kedua pasangan calon mempelai. Hukum perkawinan mengizinkan pernikahan antara sesama warga negara Indonesia. Namun, ketika partner berkewarganegaraan asing yang menikah dengan WNI dan memiliki anak, perkawinan ganda tersebut memiliki konsekuensi hukum. Studi ini bertujuan untuk mengetahui (1) betapa pentingnya perjanjian pranikah yang dilakukan oleh Warganegara Indonesia dan Warganegara Asing lainnya dan (2) bagaimana perjanjian pranikah diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perkawinan untuk warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Penelitian Ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mencakup deskripsi dan analisis Selain itu, data dikumpulkan melalui studi pustaka atau penelitian pustakawan, dan data dievaluasi melalui analisis kualitatif.  
LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN VICTIMS OF PARENTAL DIVORCE IN INDONESIA (CASE STUDY IN SEMARANG RELIGIOUS COURT): PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERCERAIAN ORANG TUA DI INDONESIA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG) Anggi Aulia Sari; Rielia Darma Bachriani; Pandu Dwi Nugroho
Smart Law Journal Vol. 5 No. 2 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v5i2.162

Abstract

Perceraian orang tua merupakan fenomena sosial yang terus meningkat dan menimbulkan dampak signifikan terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak. Meskipun secara normatif peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin perlindungan terhadap anak pasca perceraian, dalam praktiknya pelaksanaan hak anak, khususnya terkait nafkah, pengasuhan, dan kepentingan terbaik bagi anak, masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan realitas empiris di lapangan, sehingga diperlukan kajian untuk menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian melalui praktik peradilan.Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian orang tua menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan desain penelitian deskriptif-analitis. Hasil Penelitian: Penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Kota Semarang secara normatif telah menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan hak asuh dan kewajiban nafkah pasca perceraian. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak belum berjalan optimal karena lemahnya mekanisme pengawasan dan eksekusi putusan, rendahnya kepatuhan orang tua, serta keterbatasan kewenangan pengadilan dalam memastikan pemenuhan hak anak secara berkelanjutan.Simpulan: Perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian orang tua di Pengadilan Agama Kota Semarang masih bersifat dominan normatif dan belum efektif secara empiris, karena belum didukung oleh mekanisme pengawasan dan penegakan putusan yang memadai untuk menjamin pemenuhan hak anak secara berkelanjutan.   Kata Kunci : Hukum, Perlindungan Hukum, Anak Korban Perceraian
SUBSTANSI REGULASI PEMBERIAN INSENTIF BAGI WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA: ANALISIS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM PERSPEKTIF GUSTAV RADBRUCH: THE REGULATORY SUBSTANCE OF INCENTIVE PROVISION FOR WHISTLEBLOWERS IN CORRUPTION CASES IN INDONESIA: AN ANALYSIS OF JUSTICE AND LEGAL CERTAINTY FROM THE PERSPECTIVE OF GUSTAV RADBRUCH Widya Kusuma Ningasih; Siti Nur Umariyah Febriyanti; Fanny Agustina Sri Rahayu
Smart Law Journal Vol. 5 No. 2 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v5i2.166

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak luas dan kompleks serta memiliki karakter yang tertutup sehingga dalam upaya pemberantasannya membutuhkan akses internal yang biasanya dilakukan oleh whistleblower dalam memberikan informasi penting. Beberapa peraturan perundangan-undangan telah mengatur mengenai whistleblower antara lain UU LPSK, UU Tipikor, PP No 43 Tahun 2018, dan SEMA No. 4 Tahun 2011. Secara normatif, hukum harus memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat untuk mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam perspektif Gustav Radbruch. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada studi peraturan perundang-undangan untuk menganalisis substansi regulasi pemberian insentif bagi whistleblower dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil analisis telah diketahui bahwa substansi umum dari seluruh regulasi yang telah ada meliputi perlindungan hukum, perlindungan fisik dan psikologis, jaminan keamanan, perlakuan khusus, serta pemberian penghargaan dalam bentuk premi. Namun regulasi yang telah ada belum mengatur mengenai pemberian insentif bagi whistleblower dalam tindak pidana korupsi secara komprehensif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun regulasi mengenai pemberian insentif bagi whistleblower dalam tindak pidana korupsi telah memberikan pengakuan normatif terhadap whistleblower, tetapi pengaturannya belum jelas dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Kata Kunci: Insentif; Tindak Pidana Korupsi; Whistleblower; Regulasi; Keadilan; dan Kepastian Hukum.
Indonesia : Indonesia Muhammad Diego Armandha; Zakki Mubarok; Aisyah Dinda Karina
Smart Law Journal Vol. 5 No. 2 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v5i2.167

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kreak di kota Semarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kajian ini difokuskan pada tiga pokok persoalan, yaitu Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kreak di kota Semarang, Bagaimana implementasi keadilan restoratif terhadap kasus anak sebagai pelaku kreak di kota Semarang, Apa saja kendala bagi penyidik dalam penanganan kasus anak sebagai pelaku kreak di kota Semarang.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan pustaka, di mana analisis dilakukan secara normative terhadap sumber-sumber hukum tertulis seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta diperkuat dengan literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Hambatan utama yang muncul meliputi kendala teknis dalam pelaksanaan diversi, keterbatasan sumber daya manusia penegak hukum, serta minimnya dukungan lingkungan sosial bagi anak pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, solusi yang direkomendasikan mencakup penguatan fungsi lembaga pemasyarakatan anak, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum melalui pelatihan berbasis keadilan restoratif, serta pembentukan kerja sama sinergis antara aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mencegah serta membina anak pelaku tindak pidana   Kata Kunci : Kreak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Efektivitas, Penegakan Hukum

Page 8 of 8 | Total Record : 74

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2026): Agustus 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): Februari 2026 Vol. 4 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol. 3 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): Februari 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Agustus 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Agustus 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): Februari 2022