cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Isharyanto
Contact Email
isharyanto_fh@staff.uns.ac.id
Phone
+6281328610474
Journal Mail Official
isharyanto_fh@staff.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Department of the Constitutional Law - Building III Ir. Sutami Street Number 36 A, Kentingan, Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 19787367     EISSN : 28098048     DOI : https://doi.org/10.20961/respublica.v8i3.85425
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik is a peer-reviewed journal published by Constitutional Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning constitutional law and democracy. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. Published exclusively in English and / or Bahasa Indonesia (will be considered), the Review seeks to expand the boundaries of Indonesian legal discourses to access English-speaking contributors and readers all over the world. Novelty and recency of issues, however, is a priority in publishing. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of constitutional law and democracy. Res Publica is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution (for libraries or individual). Users (for libraries or individual) are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 170 Documents
 1   2   3   4   5 
ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TERKAIT AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN DEMOKRASI LOKAL YANG BERKUALITAS Rizqika, Firda; Firdaus, Sunny Ummul
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 1: April
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v7i1.50702

Abstract

This study aims to analyze the threshold setting for Regional Head candidates in Law Number 6 of 2020, know the implications and analyze the threshold for realizing quality local democracy in order to obtain ideal threshold constructions in order to achieve quality local democracy. The type of research used is normative and applied prescriptive in nature. The results of this study indicate that the threshold for candidates for Regional Head in Law Number 6 of 2020 from the path of political parties or coalition of political parties has increased quite high, which implies weak guarantees of constitutional rights for citizens, limited alternative candidates, fragile coalitions, and governments that do not check and balance. Based on the value of democracy according to A.Dahl, the threshold has actually reduced the quality of democracy in terms of competition, participation and the fulfillment of political rights so it is important to remove the threshold for political parties.  
ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI PEREMPUAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN ACCSESS TO JUSTICE BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN Atikah, Gita Ayu; Riwanto, Agus
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 4, No 1 (2020): Januari - April 2020
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v4i1.45689

Abstract

Every person has human rights which are inherent to them from birth, one of the human rights is violence prevention, it is compulsory for all citizens by The Indonesian State Ideology (Pancasila) and The 1945 Constitutions of the Republic of Indonesia (Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945) “All types of violence, especially violence against women and domestic violence break the human rights and develop into crime against human dignity and discrimination which come to an end.” Hierarchy of the human rights’ principle places public human rights violations at a higher position which is more important and gets priority than domestic human rights violations, it is not even considered as the human rights abuses. This hierarchy makes the domestic violence is neglected and beyond the reach of the law. This is a legal research and the research uses statute approach, conceptual approach, and historical approach. The legal materials of the research are primary legal materials and secondary legal materials. The research uses the technique of literature study to collect the legal materials and the technique of deductive analysis with syllogism method to analyze the legal materials. The understanding of domestic violence (Kekerasan dalam Rumah Tangga or KDRT) continues varying which causes the implementation of Domestic Violence Act 23, 2004 in maintenance of law, civil society support, and public administration and therefore tend to harm victims’ rights in handling domestic violence. As the result, it requires arranging a national action scheme for ending domestic violence; it should make the efforts to achieve the Access to Justice. First, it requires progressive legal service foundation for procurement and dispute. Second, it requires legal aid foundation to give training and education for vulnerable groups. Third, it requires adequate infrastructures for accessing the justice. Fourth, it requires strong complaint and supervision institutions to protection, honor and fulfillment for vulnerable groups. The legal development based on justice is a medium to protection, honor and fulfillment for the rights of vulnerable groups when they deal with problems by government’s agenda and arbitrariness industrial system.
TANTANGAN POLITIK IDENTITAS DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 Tri Utami, Arum Oktavia; Elok Puri Maharani, Andina
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 8, No 3 (2024): Desember
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v8i3.85656

Abstract

Politik identitas yang muncul setiap musim kontestasi Pemilihan Umum telah lama diadopsi sebagai media untuk mendulang suara dan memiliki dampak positif serta negatif hingga menjadikannya sebuah tantangan demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan politik identitas dalam kontestasi pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Urgensi penelitian ini sangatlah besar sebagai kontribusi membangun pemilihan umum berintegritas. Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian hukum doktrinal atau normatif yang berfokus pada aspek dogmatik hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa politik identitas adalah tantangan besar dalam pemilihan umum karena bisa merusak demokrasi jika dilaksanakan tanpa etika yang baik. Meskipun bagian dari demokrasi, politik identitas harus diatur dengan bijaksana. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berusaha melindungi minoritas, namun masih ada ketidakjelasan dalam batasannya, dan kampanye hitam masih sering terjadi. Revisi undang-undang pemilihan umum dari segi substansi diperlukan untuk mengatasi hal ini.
IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN COVID-19 DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA Pradana, Ardly Sanentya; Wahyuni, Sri
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 3: Desember
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v7i3.53515

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi dan hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan upaya penanggulangan dan pencegahan COVID-19 di Kota Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penelitian ini adalah penelitian sosiolegal yang bersifat kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian lapangan dan bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian di analisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi dari tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tercantum pada pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dalam ranah COVID-19 tidak sepenuhnya terlaksana, terdapat beberapa tugas yang hanya terlaksana sebagian dan juga tugas yang sama sekali tidak terlaksana dan dilaksanakan oleh instansi lainnya karena alasan tertentu. Selain itu, terdapat juga hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, antar lain: pertama, tingginya resiko petugas terkena dampak COVID-19 saat melaksanakan program-program kegiatan penanggulangan; kedua, data yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tidak up-to-date; ketiga, tidak adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan COVID-19.
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, DAN ANGGOTA DPR TAHUN 2024 BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI JERMAN Wandini, Dinda Ayu; Husodo, Jadmiko Anom; Madalina, Maria
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 9, No 2 (2025): Agustus
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v9i2.88639

Abstract

Penelitian ini berfokus pada proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Jerman, dengan menyoroti peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dalam mengelola dan memastikan hak pilih WNI di luar negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persiapan pemilu yang lebih panjang dan matang dapat meningkatkan kualitas pemutakhiran data pemilih dan partisipasi masyarakat. Kendala utama yang dihadapi adalah terkait verifikasi data, kendala administratif, dan komunikasi antar lembaga. Terdapat juga masalah dalam penyebaran informasi yang terkadang terlambat dan tidak mempertimbangkan situasi panitia di luar negeri. Selain itu, kesadaran hukum WNI di Jerman terkait pemilu cenderung rendah, terutama bagi mereka yang telah lama menetap di sana. Namun, kampanye dan debat publik terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Diharapkan pemerintah dan KPU dapat memperbaiki regulasi dan perencanaan pemilu untuk masa depan, termasuk pemanfaatan teknologi untuk verifikasi data dan penyebaran informasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan koordinasi antara KPU, PPLN, dan WNI serta memperbaiki regulasi yang ada guna memastikan pemilu di luar negeri berjalan dengan lebih baik dan efisien.
KEDUDUKAN DEMOKRASI: PENGANGKATAN TNI AKTIF SEBAGAI PJ KEPALA DAERAH Hananto, Mochamad Rifqi; Achmad, .
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v8i1.73544

Abstract

Artikel ini menganalisis tentang pengangkatan TNI aktif sebagai PJ kepala daerah yang ditinjau dari telaah yuridis untuk mengetahui legalitas dan pengaruhnya terhadap demokrasi di Indonesia. Tujuan dari artikel ini adalah untuk melakukan kajian yuridis terhadap kedudukan demokrasi di Indonesia pasca fenomena pengangkatan TNI aktif sebagai PJ kepala daerah. Sehingga nantinya pembahasan pada artikel ini mengerucut kepada dua hal yaitu, pertama adalah telaah yuridis peraturan perundang-undangan yang terkait untuk menganalisis legalitas pengangkatan TNI aktif menjadi PJ kepala daerah serta telaah demokrasi dari dua prinsip dasar demokrasi berupa prinsip keterbukaan dan prinsip pengawasan rakyat untuk melihat pengaruhnya terhadap demokrasi di Indonesia. Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan normatif atau doktrinal yang diperoleh dari kajian analisis kepustakaan dari berbagai sumber yang kemudian dikombinasikan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk memperoleh tujuan yang dikehendaki. Karena mengingat peranan demokrasi di Indonesia menjadi hal yang penting sehingga harapannya tulisan ini dapat menjadi masukan dan pembelajaran bagi para pihak untuk melestarikan nilai demokrasi di Indonesia.
ANALISIS PERANAN BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG Putra, Dwiky Ramanda; Riwanto, Agus
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 2, No 1 (2018): Januari - April 2018
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v2i1.45492

Abstract

This study aims to determine the implementation of the roles and responsibilities of the Legislative Body of the House of Representatives in the drafting of the Law in the House of Representatives in order to create good legislation and see the system of drafting the Law for the creation of legislative products produced by the legislature can form legislation good legislation to implement in Indonesia, The problem of the legal system in Indonesia which resulted in the legislative body as one of the parliamentary fittings of the Republic of Indonesia is not optimal in answering the legal needs of the community.This research uses descriptive normative research method. Approach This study uses a historical approach to answer the first formula and conceptual approach to answer the formulation of the second problem. The types and legal materials used in this study include primary and secondary legal materials. Techniques of collecting legal materials through document studies. The analytical technique used is the technique of legal material analysis with deductive logic.Based on the results of research That the role of the legislative body in the preparation of the Act is still not optimal in running tupoksi from the legislation because many of the various interests that led to the deliberation of the Draft Law will affect the performance of the Legislative function of the House,
ANALISIS PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU SURAKARTA Anggreani, Affilia Luksausa; Puri Maharani, Andina Elok
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 8, No 2 (2024): Agustus
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v8i2.94533

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu Kota Surakarta dalam pengawasan Netralitas Aparatus Sipil Negara (ASN) menjelang pemilihan umum 2024 di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Adapun jenis dan sumber data penelitian yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif dengan mengumpulkan berbagai data yang diperoleh. Data tersebut kemudian dianalisis dan dibuat suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Surakarta dalam mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pemilihan umum 2024 di Kota Surakarta dilakukan melalui tiga cara, yaitu dengan pengawasan yang berfokus pada evaluasi dan perbaikan hasil yang telah dicapai agar sesuai dengan rencana; pencegahan yang bertindak sebagai langkah preventif; dan penindakan yang bertujuan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Kedua, Badan Pengawas Pemilu Kota Surakarta menghadapi beberapa kendala, antara lain kesulitan dalam membedakan antara program kerja dan kebijakan politik; Bawaslu Kota Surakarta memiliki keterbatasan dalam memperkuat alat bukti; dan adanya tantangan ketika anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut serta dalam kontestasi.
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA CIMAHI DALAM PEMENUHAN HAK ASASI PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG PENDIDIKAN Fitriyani, Aruni Budi; Riwanto, Agus
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 2, No 2 (2018): Mei - Agustus 2018
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v2i2.45533

Abstract

This legal research aims to understand the philosophical, sociological, and juridical argumentations in fulfilling educational rights of people with disabilities in Indonesia, to know Cimahi government’s policies in fulfilling educational rights of people with disability in Cimahi, and to know the difficulties facing the government while fulfilling the educational rights of people with disabilities. This research used normative legal research with descriptive research. This research also used primary law material based on regulations and official document, and secondary law material based on law experts’ researches, and tertiary law material based on law dictionary and encyclopedia. The analysis technique used in this research based on qualitative analytical technique which systematically arranged and analyzed using descriptive. The result showed that the philosophical argumentations for the states in fulfilling educational rights of people with disability are based on Pancasila, the sociological argumentations are based on the social fact in the society, and juridical argumentations for the states in fulfilling educational rights of people with disability are based on UUD 1945. There are some policies that Cimahi Government has made in purpose to fulfill the educational rights of people with disability which include inclusive education policies and conducting inclusive education-themed workshops. There are some difficulties that the government has faced while fulfilling education caused by many factors. The first one caused by substantial law, the second caused by structural law, and the third caused by cultural law.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN Febrianti, Hasna Tsani; Achmad, .
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 2: Agustus
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v7i2.51549

Abstract

Penelitian ini menganalisis dan mengkaji tentang pengelolaan keuangan desa sebagai wujud pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan desa. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif yang  menghasilkan data deskriptif analisis pada  Desa  Adirejakulon  di  Kabupaten  Cilacap.  Sumber  data  yang  diperoleh adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan observasi. Penelitian ini menunjukkan hasil yang diperoleh bahwa dalam pengelolaan keuangan desa untuk pembiayaan pembangunan  telah  melaksanakan  tahap  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dalam pengelolaan keuangan aparat desa Adirejakulon dibantu oleh pihak ketiga yaitu pendamping desa serta adanya pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dispermades, Camat dan  BPD.  Hambatan  yang  dihadapi  adalah:  1)  sumber  daya  manusia;  2) keterlambatan realisasi turunnya dana desa; 3) perubahan secara terus menerus peraturan menteri keuangan tentang pengelolaan dana desa; 4) keadaan luar biasa yang menyebabkan perubahan anggaran belanja dan pendapatan desa mengalami perubahan akibat pandemi Coronavirus Disease that was discovered in 2019 atau disebut COVID-19; dan 5) kurangnya pengawasan dana desa dari lembaga tinggi negara.

Page 1 of 17 | Total Record : 170

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 3 (2025): Desember Vol 9, No 2 (2025): Agustus Vol 9, No 1 (2025): April Vol 8, No 3 (2024): Desember Vol 8, No 2 (2024): Agustus Vol 8, No 1 (2024): April Vol 7, No 3: Desember Vol 7, No 2: Agustus Vol 7, No 1: April Vol 6, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER Vol 6, No 2: MEI-AGUSTUS Vol 6, No 1: JANUARI-APRIL Vol 5, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER Vol 5, No 2: MEI-AGUSTUS Vol 5, No 1: JANUARI-APRIL Vol 4, No 2 (2020): Mei - Agustus 2020 Vol 4, No 1 (2020): Januari - April 2020 Vol 4, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER Vol 3, No 3 (2019): September - Desember 2019 Vol 3, No 2 (2019): Mei - Agustus 2019 Vol 3, No 1 (2019): Januari - April 2019 Vol 2, No 3 (2018): September - Desember 2018 Vol 2, No 2 (2018): Mei - Agustus 2018 Vol 2, No 1 (2018): Januari - April 2018 Vol 1, No 3 (2017): September-Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Mei-Agustus 2017 Vol 1, No 1 (2017): Januari-April 2017 More Issue