cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Veli Novaliah
Contact Email
vnovaliah@student.untan.ac.id
Phone
+6289656615632
Journal Mail Official
tlrev@hukum.untan.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlr/about/editorialTeam
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Tanjungpura Legal Review
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : 30262070     DOI : https://doi.org/10.26418/tlr.v3i2.89255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
(Tanjungpura Legal Review. - TLR) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law Universitas Tanjungpura twice a year in November and May. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, and another section related contemporary issues in law. All papers submitted to this journal should be written in English or Indonesian language.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
ALTERNATIF PENYELESAIAN KONFLIK WARIS MELALUI MEDIASI DALAM MASYARAKAT DAYAK BERAGAMA ISLAM DI DESA MENUKUNG, MELAWI Hardiyanti, Siti
Tanjungpura Legal Review Vol 3, No 2 (2025): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v3i2.90674

Abstract

Abstract The settlement of disputes over the distribution of inheritance property in the Muslim Dayak community in Menukung Village, Melawi Regency often results in conflicts between heirs. The division of inheritance in Menukung Village is still by way of equal distribution or by family or also by way of division of inheritance according to local customary law. Therefore, usually from the distribution of the inheritance there are still heirs who do not agree with the results of the distribution and demand that the distribution of their inheritance be distributed in accordance with Islamic law. This research aims to examine information about the factors that cause inheritance disputes, the distribution of inheritance through mediation and the efforts of disputing heirs through mediation in the distribution of inheritance. The formulation of the problem proposed in this study, namely "˜Is the Settlement of Disputes over the Distribution of Inherited Property through Mediation in Dayak Communities who are Muslims in Menukung Village, Melawi Regency Implemented?"™. The results showed that the use of mediation in inheritance division disputes in Dayak communities who are Muslim in Menukung Village, Melawi Regency is very relevant and effective. Dispute resolution through mediation assisted by religious leaders or community leaders as mediators in inheritance division disputes provides awareness and understanding to the parties in solving their problems. The implementation of inheritance distribution in Menukung Village is carried out in accordance with the customs in the village where the distribution is carried out evenly and does not distinguish between female heirs and male heirs. Abstrak Penyelesaian sengketa pembagian harta waris pada masyarakat Dayak yang beragama Islam di Desa Menukung Kab. Melawi sering kali mengakibatkan konflik antara ahli waris. Pembagian harta waris di Desa Menukung masih dengan cara pembagian secara merata atau secara kekeluargaan atau juga dengan cara pembagian harta waris menurut hukum adat setempat. Oleh karena itu, biasanya dari pembagian harta waris tersebut masih ada ahli waris yang tidak setuju dengan hasil pembagian dan menuntut untuk pembagian harta warisnya dibagikan sesuai dengan syariat hukum Islam. Hukum Waris dalam Islam adalah perihal yang sangat penting, hal tersebut disebabkan karena harta waris dapat menjadi jalan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus menjadi potensi terjadinya sengketa dalam keluarga, oleh karena itu posisi hukum waris dalam kehidupan masyarakat Muslim sangat rumit. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji informasi mengenai faktor penyebab sengketa harta waris, pembagian harta waris melalui mediasi serta upaya ahli waris yang bersengketa melalui mediasi dalam pembagian harta waris. Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu "Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Melalui Mediasi Pada Masyarakat Dayak Yang Beragama Islam Di Desa Menukung Kabupaten Melawi?". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mediasi dalam sengketa pembagian waris pada masyarakat Dayak yang beragama Islam di Desa Menukung Kabupaten Melawi sangat relevan dan efektif. Penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dibantu oleh pemuka agama atau tokoh masyarakat sebagai mediator dalam sengketa pembagian waris memberikan kesadaran serta pemahaman kepada para pihak dalam menyelesaikan masalah mereka. Pelaksanaan pembagian waris di Desa Menukung dilakukan sesuai dengan adat di Desa tersebut yang dimana pembagian dilakukan secara merata dan tidak membedakan ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki.
Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Game Online Bajakan Di Indonesia Dito, Muhamad Fidel Raihan; Widyastuti, Sri; Awaka, Muhammad Qahar
Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 2 (2024): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v2i2.78470

Abstract

AbstractThe abstract should be clear, concise, and descriptive. This abstract should provide a brief introduction to the problem, objective of the article, followed by a statement regarding the methodology (optional) and a brief summary of results. Abstracts are written in font arial 10 pt, Italic, single spacing in one paragraph and preferably not more than 300 words. This study aims to evaluate the regulation of game copyright in Law Number 28 of 2014 and assess the extent to which this regulation provides effective protection for game creators. The research method employed is Normative Legal Research using a Case Approach and Legal Approach. Analysis is conducted on legal regulations, government regulations, and technical regulations related to game piracy in Indonesia. Based on the research findings, several factors contribute to the occurrence of online game piracy, including the lack of clarity in regulations related to online games, ineffective law enforcement, and a lack of legal awareness among the general public. Additionally, there are shortcomings in regulations that are not specific enough regarding the circulation of online games, as well as a lack of effective mechanisms to address technological advancements in the gaming industry. Law enforcement concerning online game piracy also faces challenges, such as a lack of understanding and knowledge among law enforcement officials regarding online games. Efforts to enhance collaboration between law enforcement agencies, the government, and the gaming industry are necessary to address cases of copyright infringement in online games in Indonesia.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan hak cipta game dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan menilai sejauh mana pengaturan tersebut memberikan perlindungan yang efektif bagi pencipta game. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan Pendekatan kasus dan Pendekatan undang-undang. Analisis dilakukan terhadap peraturan hukum, peraturan pemerintah, dan peraturan teknis yang berkaitan dengan game bajakan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya pembajakan game online, seperti ketidakjelasan dalam pengaturan terkait game online, kurangnya penegakan hukum yang efektif, dan kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Selain itu, terdapat kekurangan dalam pengaturan yang belum cukup spesifik terkait peredaran game online dan belum adanya mekanisme yang efektif untuk menghadapi perkembangan teknologi dalam industri game. Penegakan hukum terkait pembajakan game online juga masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman dan pengetahuan penegak hukum tentang game online. Diperlukan upaya peningkatan kerjasama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan industri game dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak cipta dalam game online di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM UNJUK RASA RANCANGAN UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DI KOTA PONTIANAK Brayen, Theo; Hermansyah, Hermansyah; Siagian, Parulian
Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 1 (2023): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v2i1.71809

Abstract

AbstractChildren are an integral part in the continuation of the life of the nation and state because children are a valuable asset owned by a nation as the next generation or the future face of the Indonesian nation in the future. Therefore, children are always the center of attention and must be supervised and receive special protection in the growth period. Indonesia has provided special protection guarantees, such as by establishing Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. But in this modern era, with technological sophistication and no age limit requirements for using an Android cellphone, it makes access to public information so easy that children can easily find out and get various kinds of information, especially regarding the ratification of the Omnibus Law. Work that is considered controversial by society. So demonstrations of rejection took place in various parts of Indonesia, one of which was in Pontianak City, West Kalimantan. The participation of children in political activities in Pontianak City is the center of attention and questions for government and community circles, because children in their growth and development period are prohibited and are not allowed to be involved in political activities so this is very unfortunate to happen. Based on the data and facts that the author obtained through the West Kalimantan Regional Child Monitoring and Protection Commission (KPPAD KALBAR) it was recorded that there were 20 (Twenty Children) through the Pontianak City POLRESTA RESKRIM SAT it was recorded that there were 169 (One Hundred Sixty Nine) children participating in political activities within a period of 3 (three) days of demonstrations against the Omnibus Law on Job Creation in Pontianak City. This research uses empirical research methods The results of the author's research in this thesis research are to find facts about the causal factors and how legal protection is given to children who take part in demonstrations of the Omnibus Law on Job Creation in Pontianak City. The factors causing children to take part in the demonstration are the bandwagon factor and the legal protection given to children involved in the demonstration is by informing the parents and/or guardians besides that the children are secured by West Kalimantan KPPAD and the Police to be protected and educated so they don't return to these demonstrations.AbstrakAnak merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara karena anak merupakan aset berharga yang dimiliki suatu bangsa sebagai generasi penerus atau wajah masa depan bangsa Indonesia di masa mendatang oleh karena itu, anak selalu menjadi pusat perhatian dan harus diawasi serta mendapatkan perlindungan khusus dalam masa tumbuh kembangnya. Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan secara khusus, seperti dengan membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tetapi Pada zaman modern ini, dengan kecanggihan teknologi dan tidak adanya syarat batasan usia dalam menggunakan handphone android menyebabkan begitu mudahnya akses-akses dalam memperoleh informasi publik sehingga anak pun dapat dengan mudah mengetahui dan mendapatkan berbagai macam informasi khususnya terkait pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap kontroversial oleh masyarakat. Sehingga aksi unjuk rasa penolakan terjadi di berbagai wilayah Indonesia salah satunya di Kota Pontianak Kalimantan Barat. Turut ikut sertanya anak dalam kegiatan politik di Kota Pontianak menjadi pusat perhatian dan pertanyaan bagi kalangan pemerintahan dan masyarakat, karena anak dalam masa tumbuh kembangnya dilarang dan tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan politik sehingga hal ini sangatlah disayangkan terjadi. Berdasarkan data dan fakta yang penulis peroleh melalui Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kalimantan Barat (KPPAD KALBAR) tercatat ada 20 (Dua Puluh Anak) melalui SAT RESKRIM POLRESTA Kota Pontianak tercatat ada 169 (Seratus Enam Puluh Sembilan) anak yang ikut serta dalam kegiatan politik tersebut dalam jangka waktu 3 (Tiga) hari aksi demo Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian penulis dalam penelitian   ini adalah untuk menemukan fakta mengenai faktor penyebab dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang ikut serta dalam aksi unjuk rasa Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Di Kota Pontianak. Adapun faktor penyebab anak ikut serta dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah faktor ikut-ikutan dan perlindungan hukum yang diberikan bagi anak-anak yang terlibat dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah dengan memberitahukan kepada pihak orangtua dan/atau wali selain itu anak-anak tersebut diamankan oleh pihak KPPAD Kalbar beserta Pihak Kepolisian untuk dilindungi dan diedukasi agar tidak kembali melakukan aksi unjuk rasa tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG RESEP KOPI DI INDUSTRI COFFEE SHOP: KAJIAN PADA NAOTO COFFEE Riyadi, Dera Elvany; Nuryanti, Aktris
Tanjungpura Legal Review Vol 3, No 2 (2025): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v3i2.92335

Abstract

Abstract Trade secrets are a form of Intellectual Property Rights that grant exclusive rights to the owner of business information that has economic value. This study aims to identify the advantages of the "Naoto Coffee" recipe that qualify it for legal protection as a trade secret, as well as the steps taken by the owner to protect this information. The method used in this research is juridical-sociological, with a descriptive-analytical approach and qualitative analysis techniques. The results show that the coffee recipe meets the criteria of a trade secret, including confidentiality, economic value, and adequate protection, through measures such as Non-Disclosure Agreements with employees and controlling access to sensitive information. These steps have proven effective in preventing the leakage of confidential information. The author suggests that Naoto Coffee improve employee training on the importance of maintaining confidentiality, use technology to secure data, and limit access to sensitive information only to employees who need it. Additionally, confidentiality agreements with third parties involved in sourcing raw materials or distribution should be implemented, along with stronger physical security policies at the workplace. Regular evaluations of these policies will ensure that protection remains relevant to technological and organizational developments, enabling Naoto Coffee to safeguard its recipes and maintain a competitive edge. Abstrak Rahasia dagang merupakan bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keunggulan resep kopi "Naoto Coffee" yang memenuhi kriteria rahasia dagang, serta langkah-langkah yang diambil untuk melindunginya. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analitis dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resep kopi ini memenuhi syarat kerahasiaan, nilai ekonomi, dan perlindungan yang memadai, termasuk melalui perjanjian kerahasiaan dengan karyawan dan pengelolaan akses informasi. Langkah-langkah ini terbukti efektif mencegah kebocoran informasi. Penulis menyarankan Naoto Coffee untuk meningkatkan pelatihan karyawan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan, menggunakan teknologi untuk pengamanan data, dan membatasi akses informasi hanya untuk karyawan yang membutuhkannya. Selain itu, perjanjian kerahasiaan dengan pihak ketiga dan peningkatan kebijakan keamanan fisik di tempat kerja juga perlu diterapkan. Evaluasi berkala terhadap kebijakan ini akan memastikan perlindungan tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan organisasi, sehingga Naoto Coffee dapat menjaga kerahasiaan resep dan mempertahankan keunggulan kompetitif.
ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PENYELESAIAN HUKUM ATAS PENGEMBALIAN KERUGIAN KONSUMEN Putri, Uray Allysa; Qamal, Muhammad Sodiq
Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 1 (2022): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v1i1.58596

Abstract

Abstract  The  Law Number 5 of 1999  regarding  the Prohibition of Monopoly  and Unfair Business  Competition, referred as the Anti-Monopoly Law, is the basis for business competition policy in Indonesia. The Anti-Monopoly Law regulates business behaviors  related to monopoly and unfair business competition. The consumers  as one of the stakeholders in business competition has a role and closeness as an interested party, but also  could  be the most disadvantaged due to monopolies and unfair business competition carried out by business actors. The  issue  of this research  is how  the  implementation ofLaw Number 5 of 1999  regarding  the Prohibition of Monopoly  and Unfair Business Competition towards legal settlements for refunding consumer losses. The method used in this  reaserach  is a normative juridical approach. This approach is done by researching materials or secondary data as the basic material for research. The results of this study indicate that there is legal uncertainty regarding the return of consumer losses due to the absence of regulations  forthe return of consumer losses in Law Number 5 of 1999. Therefore, there is an urgency for law enforcement to redevelop this Law and to emphasize that the KPPU's decision which contains liability for consumer losses must be imposed on business actors who are proven to have carried out monopolistic practices and unfair business competition and such behavior causes losses to consumers.Keywords:  business competition law;  monopoly;  unfair competition;  LawNumber 5 of 1999; consumer losses  AbstrakUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan  Persiangan Usaha Tidak Sehat yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Anti Monopoli merupakan dasar kebijakan persaingan usaha di Indonesia. Undang-Undang Anti Monopoli mengatur tentang perilaku-perilaku usaha yaitu yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.  Konsumen sebagai salah satu stake holder dalam persaingan usaha mempunyai peran dan keeratan sebagai pihak yang berkepentingan, namun juga dapat menjadi pihak yang paling dirugikan akibat monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha.  Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana  implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap penyelesaian hukum atas pengembalian kerugian konsumen. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  yuridis normatif. Pendekatan  ini  dilakukan dengan cara meneliti bahan atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti.  Hasil penelitian  ini menunjukkan bahwa adanya ketidakpastian hukum akan pengembalian kerugian konsumen dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur tentang pengembalian kerugian konsumen di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh itu dibutuhkan adanya urgensi bagi penegak hukum untuk mengembangkan Kembali Undang-Undang ini dan perlu ditekankan bahwa putusan KPPU yang memuat pertanggungjawaban kerugian konsumen harus dijatuhkan kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan perilaku tersebut menimbulkan kerugian kepada konsumen.Kata Kunci:  hukum persaingan usaha;  monopoli;  persaingan usaha tidak sehat;  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; kerugian konsumen

Page 4 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2025): Tanjungpura Legal Review Vol 3, No 1 (2024): Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 2 (2024): Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 1 (2023): Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 2 (2023): Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 1 (2022): Tanjungpura Legal Review