cover
Contact Name
Veli Novaliah
Contact Email
vnovaliah@student.untan.ac.id
Phone
+6289656615632
Journal Mail Official
tlrev@hukum.untan.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlr/about/editorialTeam
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Tanjungpura Legal Review
ISSN : -     EISSN : 30262070     DOI : https://doi.org/10.26418/tlr.v3i2.89255
Core Subject : Social,
(Tanjungpura Legal Review. - TLR) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law Universitas Tanjungpura twice a year in November and May. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, and another section related contemporary issues in law. All papers submitted to this journal should be written in English or Indonesian language.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 35 Documents
ANALISIS PERBANDINGAN HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM INTERNASIONAL Yahya, Alima Diennur; Elida, Sri Agustriani
Tanjungpura Legal Review Vol 3, No 1 (2024): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v3i1.80940

Abstract

Abstract  Women's political rights are an important aspect in achieving gender equality and social justice. Through women's participation in political life, they can advance various important issues, such as gender equality, violence against women, reproductive health, education, employment, and so on, on the political agenda. This research aims to analyze the similarities and differences between International Law and Islamic Law in regulating women's political rights. This research is expected to increase the interest of women's involvement in politics in countries adhering to Islamic Law and Muslim societies can implement the rules regarding women's political rights in International Law without violating the rules in Islamic Law. This research is normative legal research, this research is conducted by comparing two different sources of law using the comparative method, so this research itself is explanatory. This research compares Islamic Law and International Law in regulating women's political rights based on juridical aspects. Then the results of the comparison will show the location of similarities and differences in Islamic Law and International Law in regulating women's political rights. The results show that there are similarities and differences in the approaches of International Law and Islamic Law in regulating women's political rights. The similarity lies in the recognition of women's right to vote and to be actively involved in non-governmental organizations. Meanwhile, the difference lies in the regulation of the right to be elected and serve in public office. International Law explicitly guarantees women's right to be elected and serve in public office, while Islamic Law has a different view regarding this matter.Abstrak  Hak politik perempuan merupakan aspek penting dalam mencapai kesetaraan gender dan keadilan sosial. Melalui partisipasi perempuan dalam kehidupan politik, mereka dapat memajukan berbagai isu penting, seperti kesetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya, dalam agenda politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis letak persamaan dan perbedaan Hukum Internasional dan Hukum Islam dalam mengatur hak politik perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat keterlibatan perempuan dalam politik negara penganut Hukum Islam dan Masyarakat muslim dapat mengimplementasikan aturan mengenai Hak Politik perempuan dalam Hukum Internasional tanpa melanggar aturan di dalam Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian ini dilakukan dengan membandingkan kedua sumber hukum yang berbeda menggunakan metode komparatif, sehingga penelitian ini sendiri bersifat eksplanatori. Pada penelitian ini dilakukan perbandingan pada Hukum Islam dan Hukum Internasional dalam mengatur hak politik perempuan berdasarkan aspek yuridis. Kemudian hasil perbandingan akan menunjukkan letak persamaan dan perbedaan dalam Hukum Islam dan Hukum Internasional dalam mengatur hak politik perempuan.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam pendekatan Hukum Internasional dan Hukum Islam dalam mengatur hak politik perempuan. Persamaannya terletak pada pengakuan hak perempuan untuk memilih dan terlibat aktif dalam organisasi non-pemerintahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada pengaturan mengenai hak untuk dipilih dan menjabat dalam jabatan publik. Hukum Internasional secara eksplisit menjamin hak perempuan untuk dipilih dan menjabat dalam jabatan publik, sedangkan Hukum Islam memiliki pandangan yang berbeda terkait hal ini.
URGENSI PENGUATAN PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA Jasmi, Muhammad; Suasono, Edy
Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 1 (2023): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v2i1.73071

Abstract

AbstractThe Judicial Commission was born in the reform era when the third amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in 2001 coincided with the Regional Representative Council and the Constitutional Court, although the Judicial Commission is a new institution, its existence has very strong legal justification because it is strictly regulated in the Law. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and its authority are granted by the constitution, so that it has a very strong position. However, the authority of the Judicial Commission tends to be incomplete because it still requires further action from other institutions. For example, in the selection of candidates for Supreme Court justices, the Judicial Commission has the duty and authority to propose candidates for Supreme Court justices. However, in the end the Judicial Commission's proposal was still rejected by the People's Representative Council (DPR). In practice, the House of Representatives (DPR) once disapproved of names proposed from the selection results of the Judicial Commission, even though a number of prominent community figures were involved in the selection process.Based on the above, the research method in this study is normative legal research. Normative legal research is legal research conducted by examining literature or secondary data. In addition to using library materials, this research also uses a statutory approach. The statutory approach (statute approach) is usually used to examine statutory regulations which in their norms still lack or even foster deviant practices both at the technical level and in practice in the field.The conclusion obtained in this study is that the Judicial Commission is a state institution mandated by the 1945 Constitution which has the authority to maintain and uphold the dignity, honor, nobility and also the behavior of judges. The Judicial Commission as a State institution whose duties are related to judicial power which is "Authorized to propose the appointment of Supreme Court Justices and other authorities in the context of protecting and upholding the honor, dignity and behavior of judges". The Judicial Commission in Indonesian constitutional law needs to be strengthened immediately. This is because the existence of the Judicial Commission has a strong position as a judge supervisory institution. Therefore, strengthening the authority of the Judicial Commission must be stated in the 5th amendment to the 1945 Constitution.    Abstrak  Komisi Yudisial lahir pada era reformasi saat amandemen ke III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001 bersamaan dengan Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Konstitusi, walaupun Komsi Yudisisal adalah lembaga baru, namun keberadaannya mempunyai justifikasi hukum yang sangat kuat karena diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan kewenanganya diberikan oleh konstitusi, sehingga mempunyai kedudukan yang sangat kuat. Namun kewenangan Komisi Yudisial cenderung tidak sekali selesai karena masih membutuhkan tindakan lanjutan dari lembaga lain. Misalnya, dalam seleksi calon hakim agung, Komisi Yudisial bertugas dan berwenang mengusulkan calon hakim agung. Namun pada akhirnya usulan Komisi Yudisial masih dapat ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Prakteknya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pernah tidak menyetujui nama-nama yang diusulkan dari hasil seleksi Komisi Yudisial meskipun dalam proses seleksi itu telah diikutsertakan sejumlah tokoh masyarakat terkemuka.  Berdasarkan hal diatas, metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Selain menggunakan bahan-bahan kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini ialah Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki wewenang dalam menjaga dan menegakan suatu martabat, kehormatan, keluhuran dan juga perilaku hakim. Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara yang tugasnya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang "Berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, martabat serta perilaku hakim". Komisi Yudisial dalam hukum ketatanegaraan Indonesia perlu diperkuat dengan segera. Hal ini dikarenakan keberadaan Komisi Yudisial memiliki kedudukan yang kuat sebagai lembaga pengawas hakim. Maka dari itu penguatan kewenangan Komisi Yudisial harus tercantum dalam amandemen ke-5 UUD Tahun 1945.
PERBANDINGAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN SEX TRAFFICKING DI INDONESIA DAN FILIPINA Hermanto, Valentine Querubin; bangun, budi hermawan; itasari, endah rantau
Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 2 (2023): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v1i2.64957

Abstract

AbstractThis research aims to examine the comparison of the protection of sex trafficking child victims in Indonesia and in the Philippines through a legal review according to the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (OPSC). The research method used is normative juridical research. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary data to strengthen the analysis in terms of the norms that apply in both countries. The author is interested in examining this legal comparison due to the difference in the number of cases of sex trafficking that occur in both countries, whereas the Philippines has experienced a decrease in the number of cases and Indonesia is vice versa. The cases examined in this research revolved around the development of cases during the post-COVID 19 period or after the pandemic, due to the increasing number of human trafficking that occurred in the aforesaid period. The Philippines and Indonesia are the two countries in ASEAN region, both countries have more or less similar culture and legal system. Therefore, a comparison of laws can be made to analyze the differences in protection.  AbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan perlindungan anak korban Sex Trafficking di Indonesia dan di Filipina melalui peninjauan menurut Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan data penunjang untuk memperkuat analisa dalam segi norma yang berlaku dalam kedua negara. Penulis tertarik untuk meneliti perbandingan hukum ini dikarenakan oleh perbedaan angka kasus Sex Trafficking yang terjadi di kedua negara, dimana Filipina mengalami penurunan angka kasus dan Indonesia mengalami kenaikan dalam hal yang sama. Kasus yang diteliti dalam penelitian ini berkisar dalam perkembangan kasus selama masa post-COVID 19 atau setelah pandemi, dikarenakan melonjaknya angka perdagangan manusia yang terjadi selama periode tersebut. Mengenal Filipina dan Indonesia sebagai kedua negara yang berada dalam kawasan ASEAN dan memiliki budaya serta sistem hukum yang kurang lebih sama, perbandingan hukum dapat dilakukan untuk menganalisa perbedaan perlindungan tersebut.
NELAYAN DALAM BAYANG-BAYANG GARIS IMAJINER: DAMPAK KETIDAKPASTIAN DELIMITASI LAUT INDONESIA"“MALAYSIA DI TANJUNG DATU Febrianto, Panca Nurazmi
Tanjungpura Legal Review Vol 3, No 2 (2025): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v3i2.89255

Abstract

Abstract The study examines the legal implications of the unresolved delimitation of the territorial sea boundary between Indonesia and Malaysia in the Tanjung Datu area, with particular emphasis on the impact this has on the fishing activities of local communities. Its objective is to analyze the legal consequences arising from the incomplete delimitation process through the lens of international maritime law, specifically the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), and to assess the legal status of fishing conducted by local fishermen in the Tanjung Datu region. The unresolved boundary issue creates legal uncertainty that adversely affects the livelihoods of fishermen from both countries and heightens the risk of illegal fishing activities. This ambiguity may result in the criminalization of fishermen due to the absence of clear legal frameworks governing fishing operations in areas where territorial sea boundaries remain undefined. The analysis adopts a normative legal method, drawing upon existing laws and regulations relevant to the issue. It reveals that the lack of a finalized delimitation has effectively rendered the area a disputed maritime zone"”commonly referred to as a "grey area." The legality of fishing in this grey area may be technically defensible due to overlapping unilateral claims; however, such activities in practice often provoke conflict and exacerbate tensions in the region. Moreover, international maritime law does not yet provide specific mechanisms for resolving disputes in scenarios involving undefined maritime boundaries. These findings underscore the urgency of expediting the delimitation process through diplomatic dialogue and bilateral cooperation to ensure legal certainty, safeguard the rights of local communities, and promote regional stability. ABSTRAK Penelitian ini membahas implikasi hukum dari belum terselesaikannya delimitasi batas laut teritorial antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Tanjung Datu, khususnya terhadap kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak hukum yang timbul akibat belum rampungnya proses delimitasi tersebut dari perspektif hukum laut internasional, berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS 1982), serta untuk mengkaji status legalitas kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan lokal di kawasan Tanjung Datu. Ketidakselesaian delimitasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan dari kedua negara, termasuk meningkatnya potensi praktik penangkapan ikan secara ilegal. Situasi ini dapat mengarah pada kriminalisasi terhadap nelayan, mengingat belum adanya kejelasan hukum mengenai legalitas kegiatan penangkapan ikan di wilayah yang belum memiliki batas laut teritorial yang tegas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan doktrin hukum internasional. Berdasarkan hasil analisis, ketidakselesaian delimitasi menyebabkan kawasan tersebut berada dalam status laut sengketa (status quo) yang secara umum dikenal sebagai grey area. Legalitas kegiatan penangkapan ikan di wilayah grey area ini secara teknis dapat dibenarkan karena adanya klaim sepihak dari masing-masing negara. Namun demikian, dalam praktiknya, hal ini berpotensi menimbulkan konflik dan meningkatkan ketegangan di kawasan Tanjung Datu. Selain itu, hukum laut internasional saat ini belum memberikan pengaturan yang spesifik terkait mekanisme penyelesaian konflik pada kasus-kasus seperti ini. Temuan penelitian ini menggarisbawahi urgensi penyelesaian delimitasi batas laut melalui pendekatan diplomatik dan kerja sama bilateral, guna menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak masyarakat lokal, serta menjaga stabilitas kawasan perbatasan.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERJADINYA KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA DI KOTA PONTIANAK Avianti, Grace; Ismawatati, Sri; Nawas, Abu
Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 2 (2024): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v2i2.77949

Abstract

Penelitian ini berfokus dengan rumusan masalah yaitu faktor apa yang menjadi penyebab   kejahatan   kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Pontianak?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui data dan informasi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga di Kota Pontianak dan untuk menganalisis dan mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di dalam ruang lingkup rumah tangga di Kota Pontianak. Adapun metode yang digunakan di dalam Skripsi ini adalah metode yuridis empiris dan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Bahwa menurut data kasus yang ditangani PPA PM DP2KB3A Kota Pontianak pada tahun 2020 terjadi 8 kasus, 2021 ada 7 kasus, dan 2022 sejauh ini ada 3 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Sementara kasus kekerasan seksual anak dalam lingkup rumah tangga yang ditangani khusus daerah Kota Pontianak adalah pada tahun 2021 0 kasus, tahun 2022 3 kasus, dan 2023 baru tercatat 1 kasus. Bahwa banyak dari pelaku adalah keluarga dekat dari korban seperti ayah kandung, ayah tiri atau paman. Bahwa para pelaku memiliki kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti sering melakukan kekerasan fisik maupun verbal dan memiliki hubungan yang kurang baik dengan anggota keluarga lainnya. Bahwa para pelaku memiliki tingkat perekonomian dan pendidikan yang rendah. Bahwa kesimpulan dari penelitian Skripsi ini yang mana menjawab hipotesis yaitu yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga di Kota Pontianak adalah dikarenakan faktor internal yaitu pendidikan rendah dan faktor eksternal yaitu rumah tangga yang tidak harmonis dan ekonomi menengah kebawah.  
KEWAJIBAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM BUMD DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH (STUDI DI PDAM TIRTA GALAHERANG KABUPATEN MEMPAWAH) Atma, Dzaki Dwi; Patra, Rommy
Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 1 (2023): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v2i1.71777

Abstract

Abstract  PDAM Tirta Galaherang is currently still a regional company that has not yet turned into a regional public company because there is no approval of the regional regulation draft that has been prepared by the local government and PDAM Tirta Galaherang. Since the promulgation of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Regional Owned Enterprises (BUMD) only have a clear definition, namely based on Article 402 paragraph (2) of the 2014 Law concerning Regional Government which reads "BUMD which existed before the Law -This Law applies, must comply with the provisions of this Law within a maximum period of 3 (three) years since this Law was promulgated. Analysis towards implementation of legal obligation based on that rule which requires a change in form of regional owned enterprises legal entity from regional companies to regional public company become the main discussion and the objective of this paper. The research method used is of the type of research, namely empirical legal research, which is oriented towards primary data (research results in the field) and secondary data (studying and analyzing existing legal materials related to research problems).The results of this study are that the change in legal entity status from a regional company to a regional public company in PDAM Tirta Galaherang, Mempawah Regency has not been fully implemented because PDAM Tirta Galaherang, Mempawah Regency still has the status of a legal entity in the form of a regional company. The urgency of PDAM Tirta Galaherang Mempawah Regency to become a Regional Public Company is to carry out the mandate of the applicable law and to realize the need for better clean water services to residents in stages and as a basis for investing capital.  PDAM Tirta Galaherang saat ini masih Perusahaan Daerah belum berubah Menjadi Perusahaan Umum Daerah yang dikarenakan belumnya disetujui Rancangan Peraturan Daerah yang sudah di rancang oleh Pemerintah Daerah dan PDAM Tirta Galaherang. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru didefinisikan secara jelas, yaitu berdasarkan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi "BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan". Analisis mengenai pelaksanaan kewajiban hukum sesuai amanat ketentuan tersebut yang mengharuskan perubahan bentuk badan hukum BUMD Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah merupakan permasalahan sekaligus tujuan dari tulisan ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris, yang berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan) serta data sekunder (mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum yang ada berkaitan dengan masalah penelitian). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perubahan status bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah pada PDAM Tirta Galaherang Kabupaten Mempawah masih belum terlaksana sepenuhnya dikarenakan PDAM Tirta Galaherang Kabupaten Mempawah masih memiliki status badan hukum berbentuk Perusahaan Daerah. Urgensi PDAM Tirta Galaherang Kabupaten Mempawah menjadi Perusahaan Umum Daerah yaitu untuk melaksanakan amanat Undang-Undang yang berlaku dan untuk mewujudkan kebutuhan layanan air bersih yang lebih baik kepada warga secara bertahap serta sebagai dasar dalam melakukan penyertaan modal.
PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA PONTIANAK DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK Maryana, Lina; Krishandini, Anisa; Tursina, Annisa
Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 1 (2022): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v1i1.58591

Abstract

Permasalahan terkait anak jalanan memang bukan tidak biasa kita dengar, bahkan faktanya sering sekali kita dengar dalam kehidupan sehari "“ hari. namun bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Permasalahan yang hadir sebenarnya muncul daripada anak "“ anak dalam kelompok usia rentan yakni digolongkan di bawah umur yang harus merasakan kerasnya hidup di jalanan. Dari mengamen, mengemis, berjualan kue-kue dijalanan bahkan sering kita temui di tempat "“ tempat keramaian, misalnya Pasar, di simpang "“ simpang lampu merah, di tempat makan umum, maupun tempat "“ tempat lainnya. Jadi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dinas sosial dalam melakukan pembinaan terhadap anak "“ anak jalanan yang ada di Kota Pontianak. Serta untuk mengetahui apa sajakah yang menjadi faktor pendorong maupun faktor penghambat Dinas Sosial dalam melaksanankan program kerjanya.Kata kunci; Anak Jalanan, Faktor Pendorong dan Penghambat, Peran Dinsos
URGENSI KRIMINALISASI PELAKU PELACURAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Widuri, Sifa Intania; Azizurrahman, Sy. Hasyim; Siagian, Parulian
Tanjungpura Legal Review Vol 3, No 1 (2024): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v3i1.80147

Abstract

AbstractThis research aims to explain the concept and understanding of criminalization against prostitution actors, analyze the history and development of criminalization regulations against prostitution actors in Indonesia, and examine the factors that encourage the need for criminalization against prostitution actors in Indonesia.The research method used is the statutory approach and data collection method using a literature study. In addition, the researcher also conducted in-depth interviews with informants. All of the results obtained will be analyzed using the evaluation technique, namely whether it is appropriate or not, agree or disagree, true or false, valid or invalid by the researcher against a view, proposition, statement, formulation of norms, and decisions, both contained in primary and secondary legal materials. The processed data is analyzed qualitatively juridically by explaining the data results systematically to obtain meaning and conclusions.The research results show that the criminalization of prostitution actors refers to law enforcement actions that impose criminal sanctions on individuals involved in prostitution activities. This can take the form of fines, imprisonment, or even more severe punishments. The history of the regulation shows that the regulation of prostitution in Indonesia has undergone several changes throughout history. However, the regulation still does not regulate prostitution more concretely. In fact, there are many factors that encourage the need for criminalization of prostitution actors, such as religious norms and immoral norms.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian dan konsep kriminalisasi terhadap pelaku pelacuran, menganalisis sejarah dan perkembangan pengaturan kriminalisasi terhadap pelaku pelacuran di Indonesia, serta mengkaji faktor-faktor yang mendorong perlunya kriminalisasi terhadap pelaku pelacuran di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan dan cara pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan para informan. Demikian hasil keseluruhan yang didapatkan akan dianalisis data menggunakan teknik evaluasi yaitu tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder. Data yang telah diolah dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menjelaskan hasil data secara sistematis sehingga dapat memperoleh arti dan kesimpulan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap pelaku pelacuran mengacu pada tindakan penegakan hukum yang menjatuhkan sanksi pidana kepada individu yang terlibat dalam kegiatan pelacuran. Hal ini dapat berupa denda, kurungan penjara, atau bahkan hukuman yang lebih berat. Sejarah pengaturan menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pelacuran di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sepanjang sejarah. Namun, tetap saja pengaturan tersebut tidak mengatur pelacuran secara lebih konkret. Padahal, banyak faktor-faktor yang mendorong perlunya kriminalisasi pelaku pelacuran seperti norma agama dan norma asusila.
LEGALITAS PENGGUNAAN PELURU KLASTER (CLUSTER MUNITIONS) DALAM KONFLIK BERSENJATA RUSIA-UKRAINA Istigfar, Arif; Sagio, Ibrahim; Arsensius, Arsensius
Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 2 (2024): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v2i2.74449

Abstract

AbstractThis article discusses the legality of Russia's use of cluster munitions in its armed conflict against Ukraine under humanitarian law. The case began when Russia started its invasion of Ukraine on February 24, 2022, to support pro-Russian separatists in Donbass. During the invasion, Russia used weapons called cluster munitions, which have been rejected by many countries worldwide. These weapons are considered dangerous because they cannot distinguish between combatants and civilians. Additionally, cluster munitions pose a long-term threat as they may fail to explode and become landmines, terrorizing all groups of people indiscriminately. Given the impact of cluster munitions, the legality of their use based on humanitarian law and whether their use constitutes a war crime are questionable. The results of this study prove that Russia's use of cluster munitions against Ukraine in the armed conflict that began in 2022 is illegal. The conclusion is based on the fact that the impact of cluster munitions is not in line with the regulations and protections established by the Hague Regulations and Additional Protocol I of 1977, which form part of the customary law of war on land. These rules must be adhered to by all countries involved in an armed conflict on land. Furthermore, it is also proven that Russia's use of cluster munitions constitutes a crime.AbstrakArtikel ini membahas tentang Legalitas Penggunaan Cluster Munitions Oleh Rusia Dalam Konflik Bersenjata Terhadap Ukraina Berdasarkan Hukum Humaniter. Perkara ini dimulai saat Rusia memulai invasinya ke Ukraina pada 24 Februari 2022 untuk membantu para separatis pro Rusia yang berada di wilayah Donbas. Dalam penginvasian yang berlangsung, Rusia menggunakan senjata yang telah ditolak penggunaannya oleh banyak negara di dunia, yaitu cluster munitions. Senjata ini merupakan senjata yang dianggap berbahaya karena tidak dapat membedakan sasarannya antara kombatan dan masyarakat sipil. Selain itu, cluster munitions dinilai dapat menjadi momok berbahaya dalam jangka panjang paska perang karena memiliki kemungkinan gagal meledak dan akan berakhir menjadi ranjau darat yang meneror bagi seluruh golongan masyarakat tanpa pandang bulu. Melihat dampak yang ditimbulkan oleh cluster munitions, maka dipertanyakan bagaimana legalitas dari penggunaan cluster munitions berdasarkan hukum humaniter dan apakah penggunaannya termasuk sebagai kejahatan perang. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan cluster munitions oleh Rusia terhadap Ukraina dalam konflik bersenjatanya yang dimulai tahun 2022 adalah illegal, hal ini didasarkan karena dampak yang ditimbulkan oleh cluster munitions tidaklah sejalan dengan hal-hal yang diatur dan dilindungi oleh Hague Regulation dan Protokol Tambahan I tahun 1977 sebagai hukum kebiasaan perang di darat. Aturan tersebut merupakan aturan yang harus ditaati oleh semua negara jika timbul suatu konflik bersenjata di darat. Selain itu dibuktikan pula bahwa penggunaan cluster munitions oleh Rusia masuk ke dalam kejahatan perang, hal ini dijawab berdasarkan Statute of the International Criminal Court pasal 8(b) yang mana dampak dari penggunaan cluster munitions telah sesuai sebagaimana tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan perang dalam aturan tersebut.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK (STUDI DI KOTA PONTIANAK) Pratama, Patris Nanda; hamdani, hamdani; aprilsesa, tri dian
Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 2 (2023): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v1i2.64961

Abstract

Abstrack  The use of information and communication technology in various sectors of human life, apparently carries its own risks, especially for the Protection of Personal Data of a person in an Electronic System. This, of course, threatens the right to privacy of Personal Data Owners, which is guaranteed by the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Actually, the provisions of Article 2 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia, have regulated the scope of Personal Data Protection in Electronic Systems. In fact, problems related to Personal Data Protection in this Electronic System, also occur in Pontianak City. Therefore, this study aims to find out clearly and definitely about the Implementation of Personal Data Protection in Pontianak City, then to find out the factors and causes of Personal Data Protection in Pontianak City that are still not optimal, as well as efforts that can be made to provide optimal protection of Personal Data in Pontianak City. This research uses empirical legal research methods, which are exploratory in nature, with qualitative data analysis methods. The results showed that, the implementation of Personal Data Protection in Pontianak City, is still not fully running optimally, because various problems were found. This is due to various factors and causes, including the lack of strict and firm Government in supervising and/or controlling Electronic System Operators who process and/or manage Public Personal Data. Meanwhile, efforts that can be made to provide optimal protection of Personal Data in Pontianak City, among others, the Government must be more assertive and tighten supervision and/or control over Electronic System Operators who process and/or manage Public Personal Data.  Abstrak  Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai sektor kehidupan manusia, rupanya membawa resiko tersendiri, khususnya bagi Perlindungan Data Pribadi seseorang dalam suatu Sistem Elektronik. Hal ini, tentunya mengancam hak atas privasi Pemilik Data Pribadi, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebenarnya, pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sudah mengatur mengenai cakupan Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Bahwasannya, Permasalahan terkait Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik ini, juga terjadi di Kota Pontianak. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas dan pasti mengenai Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi di Kota Pontianak, lalu untuk mengetahui faktor-faktor dan penyebab Perlindungan Data Pribadi di Kota Pontianak yang masih belum optimal, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan optimal terhadap Data Pribadi di Kota Pontianak. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang sifatnya eksploratif, dengan metode analisis data kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi di Kota Pontianak, masih belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, karena ditemukan berbagai permasalahan. Hal ini, dikarenakan berbagai faktor dan penyebab, diantaranya, kurang ketat dan tegasnya Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan/atau kontrol terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang memproses dan/atau mengelola Data Pribadi Masyarakat. Adapun, upaya-upaya yang dapat dilakukan guna memberikan perlindungan optimal terhadap Data Pribadi di Kota Pontianak, diantaranya, Pemerintah harus lebih tegas dan memperketat pengawasan dan/atau kontrol terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang memproses dan/atau mengelola Data Pribadi Masyarakat.

Page 1 of 4 | Total Record : 35