cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Veli Novaliah
Contact Email
vnovaliah@student.untan.ac.id
Phone
+6289656615632
Journal Mail Official
tlrev@hukum.untan.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlr/about/editorialTeam
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Tanjungpura Legal Review
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : 30262070     DOI : https://doi.org/10.26418/tlr.v3i2.89255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
(Tanjungpura Legal Review. - TLR) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law Universitas Tanjungpura twice a year in November and May. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, and another section related contemporary issues in law. All papers submitted to this journal should be written in English or Indonesian language.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAPORAN ANNUAL DAN BIENNIAL (IMPLEMENTATION) REPORT CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE OF ENDANGERED SPECIES (CITES) 1973 DI INDONESIA Damayanti, Alfina; Sagio, Ibrahim; Arsensius, Arsensius
Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 1 (2023): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v2i1.73137

Abstract

Abstract  Convention On International Trade of Endangered Species (CITES) 1973 as an international treaty aimed at protecting flora and fauna from extinction due to international trade makes a mechanism of control of international trade in species of flora and fauna.  To support the implementation of this trade control system, the state is required to collect reports known as the Annual Report and Biennial (Implementation) Report.  Indonesia, as a member state of CITES, has the obligation to carry out such reporting in accordance with existing regulations. This study aims to identify and analyse the implementation of CITES reporting obligations in Indonesia, especially related to the Annual Report and Biennial (Implementation) Report. These reports play an important role in monitoring Indonesia's compliance with CITE provisions. The research method used is data collection through literature study, document analysis, and policy analysis related to CITES Annual and Biennial (Implementation) Report reporting. The collected data will be analysed to see the extent of Indonesia's compliance in carrying out reporting obligations and what obstacles are faced by Indonesia in its implementation. The results of this study are expected to provide a better understanding of the implementation of CITES reporting obligations in Indonesia. In addition, this research is also expected to provide recommendations and inputs for the government and relevant stakeholders to improve the quality and compliance with reporting obligations as a commitment to protect endangered wildlife through the implementation of CITES.  Abstrak  Convention On International Trade Of Endangered Species (CITES) 1973 sebagai perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi flora dan fauna dari kepunahan akibat perdagangan internasional membuat suatu mekanisme kontrol perdagangan internasional spesies flora dan fauna. Untuk mendukung terlaksananya sistem kontrol perdagangan ini maka negara diwajibkan untuk mengumpulkan laporan yang dikenal dengan Annual Report dan Biennial (Implementation) Report. Indonesia, sebagai negara pihak anggota CITES memiliki kewajiban melaksanakan pelaporan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan kewajiban pelaporan CITES di Indonesia, terutama terkait Annual Report dan Biennial (Implementation) Report.. Laporan-laporan ini memiliki peran penting dalam memantau kepatuhan Indonesia terhadap ketentuan CITE. Metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data melalui studi pustaka, analisis dokumen, dan analisis kebijakan terkait pelaporan Annual dan Biennial (Implementation) Report CITES. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk melihat sejauh mana kepatuhan Indonesia dalam melaksanakan kewajiban pelaporan dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Indonesia dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pelaksanaan kewajiban pelaporan CITES di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kualitas dan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan sebagai komitmen perlindungan terhadap satwa liar terancam punah melalui implementasi CITES.
Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Perwali Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Studi Di Kota Pontianak) budisulistyani, nabila inayati; Syafei, Muhammad; nafsiatun, nafsiatun; mintarsih, endah; hamdani, hamdani
Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 2 (2023): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v1i2.59001

Abstract

Abstract  In this thesis, raises the issue of the implementation of the provisions of Article 15 Paragraph (1) of Pontianak Mayor Regulation Number 6 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags (Study of Modern Retail Business Actors in Pontianak City). This thesis aims to find out the implementation of the provisions of Article 15 Paragraph (1) of the Pontianak Mayor Regulation Number 6 of 2019, the obstacles faced by modern retail business actors in Pontianak City and the role and efforts made by the Environmental Service in implementing these regulations.In this study, the method used is an empirical method with a descriptive analysis approach. Collecting legal materials through interviews, observations, questionnaires, and literature studies. Based on the research conducted by the author, the results and conclusions are obtained: first, Article 15 Paragraph (1) of the Pontianak Mayor Regulation Number 6 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags in Pontianak City as a whole has not been going well as it should. There are still some modern retailers in Pontianak City experiencing obstacles in implementing this Mayoral Regulation, including many consumers who complain and protest, the lack of consumer interest in bringing their own shopping bags so that it becomes one of the considerations for modern retailers not to provide plastic bags and the difficulty of raising consumer awareness in carrying your own shopping bag. Second, the Pontianak City Environment Service has carried out its role properly and has made efforts that are also in accordance with the responsibilities it carries, but it is not quite optimal because it experiences several obstacles in implementing this mayoral regulation, especially in terms of human resource instruments which are still very limited. Efforts that have been made include putting up banners and giving appeals to stakeholders in each retailer.Keywords: Regulation Implementation, Mayor, Modern Retail.    Abstrak  Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Implementasi Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Studi Terhadap Pelaku Usaha Ritel Modern Di Kota Pontianak). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha ritel modern yang ada di Kota Pontianak dan mengetahui peran dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menerapkan peraturan tersebut.Dalam penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan bahan hukum melalui wawancara, observasi, kuisioner, dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diperoleh hasil dan kesimpulan: pertama, Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Pontianak secara keseluruhan memang belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Masih ada beberapa ritel modern di Kota Pontianak mengalami kendala-kendala dalam menerapkan Peraturan Walikota ini, diantaranya yaitu konsumen banyak yang mengeluh dan protes, kurangnya minat konsumen untuk membawa tas belanja sendiri sehingga menjadi salah satu pertimbangan ritel modern untuk tidak menyediakan kantong plastik dan susahnya untuk menumbuhkan kesadaran konsumen agar membawa tas belanja sendiri. Namun secara perlahan pastinya akan terus berkembang kearah yang positif yang nantinya akan menjadi kabar yang menggembirakan apabila dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan yang ada. Kedua, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak telah melakukan peran dengan sebagaimana mestinya dan telah melakukan upaya yang juga sesuai dengan tanggung jawab yang diemban , namun memang belum cukup maksimal karena mengalami beberapa kendala dalam menerapkan peraturan walikota ini terutama dalam hal instrumen sumber daya manusia yang masih sangat kurang. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah melakukan himbauan kepada stakeholder dimasing-masing ritel dan memasang banner di pusat-pusat perbelanjaan.Kata Kunci: Implementasi Peraturan, Walikota, Ritel Modern.
KESADARAN HUKUM NASABAH MUSLIM YANG MENGAJUKAN KREDIT PERUMAHAN RAKYAT PADA BANK KONVENSIONAL DI KUBU RAYA Ria, Nicken Elisande
Tanjungpura Legal Review Vol 3, No 1 (2024): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v3i1.86167

Abstract

Abstract  Banks are financial institutions that are a place for individuals, private business entities, state-owned companies, and even government institutions to store their funds. Through credit activities and various services provided. Banks serve financing needs and launch payment system mechanisms for all economic sectors The lack of interest from Muslim customers has made the development of sharia banking slow, as evidenced by several Muslim customers carrying out KPR (Home Ownership Credit) agreement activities through conventional banks.   The aim of this research is to find out data and information, analyze the legal awareness of Muslim customers, reveal the legal consequences that occur for Muslim customers in public housing credit transactions through conventional banks in Kubu Raya and to reveal legal efforts for Muslim customers to avoid public housing credit transactions in conventional banks. The legal research method used in this research is Empirical Juridical and uses descriptive research. The research results show that the legal awareness of Muslim customers who apply for public housing loans at conventional banks in Kubu Raya is still very low due to different perceptions and several factors that have become habits and needs. The Indonesian Ulema Council of West Kalimantan Province itself is lacking in encouraging the public to avoid usury, so that the public is not properly socialized regarding the prohibition of usuryAbstrakBank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian Kurangnya minat nasabah muslim menjadikan pengembangan perbankan syariah jadi berjalan lambat, terbukti dari beberapa nasabah muslim melakukan aktivitas perjanjian KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) melalui Bank konvensional.   Penelitian ini bertujuan penelitian ini Untuk mengetahui data dan informasi, menganalisis kesadaran hukum nasabah muslim, mengungkapkan akibat hukum yang terjadi bagi nasabah muslim pada transaksi kredit perumahan rakyat melalui bank konvensional di Kubu Raya dan Untuk mengungkapkan upaya hukum nasabah muslim terhindar dari transaksi kredit perumahan rakyat pada bank konvensional. Metode penelitian hukum yang dogunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Empiris dan menggunakan sifat penelitian Deskriptif. Hasil penelitian bahwa Kesadaran Hukum Nasabah Muslim yang Mengajukan Kredit Perumahan Rakyat pada Bank Konvensional di Kubu Raya masih sangat rendah   dikarenakan adanya persepsi yang berbeda serta beberapa faktor yang sudah menjadi sebuah kebiasaan dan kebutuhan. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat sendiri kurang dalam menghimbau masyarakat untuk menghindari riba, sehingga masyarakat tidak tersosialisasi dengan baik mengenai haramnya riba.
EFISIENSI PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI Rizal, Ahmad; Patra, Rommy; Suasono, Edy
Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 2 (2024): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v2i2.77756

Abstract

AbstractBased on Law Number 7 of 2020 concerning the Third Amendment to Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, the Constitutional Court is obliged to establish a supervisory institution, namely the Constitutional Court Honorary Council (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi/MKMK). This paper aims to analyze the efficiency of the MKMK as an internal supervisory institution for the Constitutional Court. The method used is a normative legal research method with descriptive analytical-case study research characteristics. The results of the analysis showed that MKMK was inefficient. There are two things that cause the MKMK to be inefficient, which are the spirit of defending fellow corps (espritde corps) which results in the passing of the law being disproportionate to the deeds and the MKMK as a supervisory institution in fact does not have effectiveness is due to its ad hoc nature. MKMK as a supervisory institution for constitutional judges would be better off being an independent institution so that it is free from the influence of the Constitutional Court itself. The MKMK working mechanism is still tied to the Constitutional Court, such as the formation of the MKMK, the element of Constitutional Court judges in the MKMK also causes the MKMK to appear to be taking a long time in carrying out its duties as a supervisory institution.  AbstrakBerdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk membentuk lembaga pengawas yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi MKMK sebagai lembaga pengawas internal Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil analisis didapatkan bahwa MKMK tidak efisien. Terdapat dua hal yang menyebabkan MKMK tidak efisien, yaitu adalah semangat membela sesama korps (espritde corps) yang mengakibatkan penjatuhan hukum tidak seimbang dengan perbuatan dan MKMK sebagai lembaga pengawas nyatanya tidak memiliki kefektivitasan disebabkan sifatnya selama ini ad hoc. MKMK sebagai lembaga  pengawas hakim konstitusi ada baiknya menjadi lembaga yang independen sehingga bebas dari pengaruh MK itu sendiri. Mekanisme kerja MKMK yang masih terikat pada MK seperti pembentukan MKMK, unsur hakim MK dalam MKMK juga menyebabkan MKMK terkesan lama dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas.
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS TERJADINYA PERJANJIAN JUAL BELI OKSIGEN SECARA DROPSHIPPING MELALUI FACEBOOK DI KOTA PONTIANAK Candra, Heri; asikin, uti; karlina, dina
Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 2 (2023): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v1i2.64962

Abstract

Abstrac  This thesis discusses dropshipping on oxygen buying and selling through Facebook in Pontianak City. The method of buying and selling online by means of dropshipping is more profitable with a 0% risk of loss for not stocking goods, not even shipping. All these responsibilities are carried out by suppliers to consumers on behalf of Dropship. Apart from housewives, teenagers, school children can also make buying and selling transactions using this method because they consider this transaction easy, practical and time-saving. This transaction can be done using social media such as Facebook on a smartphone. The practice of dropshipping also occurs in the sale and purchase of oxygen, which during this pandemic has become one of the necessities for Covid-19 sufferers.The formulation of the problem in this research is "Factors Cause Consumers Have Not Received Legal Protection In accordance with the Oxygen Sale and Purchase Agreement by Dropshipping Via Facebook in Pontianak?". The purpose of this study is to obtain data, information and provide an overview of consumer protection against the sale and purchase of oxygen by dropshipping via Facebook in Pontianak City, to reveal the facts of buying and selling oxygen by dropshipping via Facebook in Pontianak City and to reveal the legal consequences of buying and selling oxygen online. dropshipping via facebook in Pontianak City. The method used in this study is an empirical legal research method. This research is descriptive.The results of the analysis of the study are that based on the facts, oxygen sellers by dropshipping do not carry out their obligations in accordance with the dropshipping sale and purchase agreement via Facebook. In this regard, the seller is still negligent of his obligations to the seller which is carried out not in accordance with the oxygen sale and purchase agreement by dropshipping via facebook in Pontianak.  Abstrak  Skripsi ini membahas tentang dropshipping pada jual beli oksigen melalui facebook di Kota Pontianak. Metode jual beli online dengan cara dropshipping lebih memberikan keuntungan dengan resiko kerugian 0% karena tidak menyetok barang, bahkan tidak melakukan pengiriman. Semua tanggungan tersebut dilakukan oleh supplier kepada konsumen atas nama Dropship. Selain ibu rumah tangga, anak remaja, anak sekolah juga bisa melakukan transaksi jual beli menggunakan metode ini karena mereka menganggap transaksi ini mudah, praktis dan hemat waktu. Transaksi ini bisa dilakukan mengunakan media sosial seperti facebook yang ada pada smartphone. Praktik dropshipping juga terjadi pada jual beli oksigen yang pada saat pandemi ini menjadi salah satu kebutuhan bagi penderita Covid-19.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Faktor Penyebab Konsumen Belum Mendapatkan Perlindungan Hukum Sesuai Dengan Perjanjian Jual Beli Oksigen Secara Dropshipping Melalui Facebook Di Pontianak?". Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data, informasi serta memberikan gambaran mengenai perlindungan konsumen terhadap jual beli oksigen secara dropshipping melalui facebook di Kota Pontianak, untuk mengungkapkan fakta jual beli oksigen secara dropshipping melalui facebook di Kota Pontianak dan untuk mengungkapkan akibat hukum jual beli oksigen secara dropshipping melalui facebook di Kota Pontianak.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif.Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah bahwa berdasarkan fakta yang ada, penjual oksigen secara dropshipping tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian jual beli dropshipping melalui facebook. Berkaitan dengan hal tesebut, penjual masih lalai akan kewajibannya terhadap penjual yang mana dilaksanakan tidak sesuai dengan perjanjian jual beli oksigen secara dropshipping melalui facebook di Pontianak.
PENCALONAN CALEG TERPIDANA DALAM PEMILU 2024: TINJAUAN HUKUM ADMINISTRATIF TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 11 PKPU NO. 10 TAHUN 2023 Fikarsyah, Muhammad Thoriq; Subiyatno, Subiyatno
Tanjungpura Legal Review Vol 3, No 2 (2025): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v3i2.91016

Abstract

Abstract General elections are a fundamental element in the democratic system that functions as a means of implementing people's sovereignty. In Indonesia, the implementation of elections is regulated in various regulations, including General Election Commission Regulation No. 10 of 2023, which regulates the requirements for the candidacy of legislative members. One of the important provisions in this PKPU is the prohibition for legislative candidates who are serving criminal sentences to run for office. However, the implementation of this regulation often faces challenges, as seen in the case of AUR, a candidate for legislative member from Ketapang Regency who managed to pass the Permanent Candidate List stage despite his status as a convict. This study aims to analyze the implementation of Article 11 of PKPU No. 10 of 2023 in the process of nominating legislative members in Ketapang Regency in the 2024 Election. The AUR case reflects weaknesses in the administrative verification process carried out by the General Election Commission and political parties, which allow unqualified candidates to remain in the running as candidates. This study examines the factors that cause negligence in verification and its impact on the implementation of honest and fair elections. The results of the study show that the lack of accuracy in verifying candidate data and weak coordination between the KPU, political parties, and the community are the main causes of this negligence. These findings emphasize the importance of stricter law enforcement and supervision at every stage of the election to maintain the integrity of the democratic process in Indonesia. This study also recommends improving regulations and procedures to ensure that elections are carried out in accordance with the principles of direct, public, free, confidential, honest, and fair. Abstrak Pemilihan umum merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Di Indonesia, pelaksanaan Pemilu diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023, yang mengatur syarat pencalonan anggota legislatif. Salah satu ketentuan penting dalam PKPU ini adalah larangan bagi calon legislatif yang sedang menjalani hukuman pidana untuk mencalonkan diri. Namun, implementasi regulasi ini seringkali menghadapi tantangan, seperti yang terlihat pada kasus AUR, seorang calon anggota legislatif dari Kabupaten Ketapang yang berhasil lolos hingga tahap Daftar Calon Tetap meskipun berstatus sebagai terpidana.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 11 PKPU No. 10 Tahun 2023 dalam proses pencalonan anggota legislatif di Kabupaten Ketapang pada Pemilu 2024. Kasus AUR mencerminkan kelemahan dalam proses verifikasi administratif yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan partai politik, yang memungkinkan calon tidak memenuhi syarat tetap maju sebagai kandidat. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kelalaian dalam verifikasi dan dampaknya terhadap pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya ketelitian dalam verifikasi data calon serta lemahnya koordinasi antara KPU, partai politik, dan masyarakat menjadi penyebab utama terjadinya kelalaian tersebut. Temuan ini menekankan pentingnya penegakan hukum dan pengawasan yang lebih ketat dalam setiap tahapan Pemilu untuk menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia. Penelitian ini juga merekomendasikan perbaikan regulasi dan prosedur untuk memastikan Pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
YURISDIKSI PENEGAKAN HUKUM ATAS PELAYARAN KAPAL DI ZEE Rafli, Muhamad; Vichelle, Vichelle
Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 1 (2022): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v1i1.58598

Abstract

Abstract  United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) is an International Law of the Sea Convention ratified by Indonesia through Law Number 17 of 1985, in the United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) it is regulated on what rights and obligations of a country in the sea area. Law enforcement jurisdiction over shipping vessels in the Exclusive Economic Zone (EEZ) is governed by the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) and is also governed by the National Law of the coastal state. The purpose of this study is to find out how the jurisdiction of law enforcement over shipping in the EEZ is based on the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) and also based on the National Law of the coastal state related to shipping in the EEZ based on the Law of the International Sea, based on the National Law, Fisheries Crime, and other Crimes.Keywords: international law of the sea; jurisdiction; Exclusive Economic Zone; Law Number 17 of 1985  Abstrak  United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) adalah Konvensi Hukum Laut Internasional yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, didalam United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) diatur mengenai apa saja hak dan kewajiban suatu negara di wilayah laut. Yurisdiksi penegakan hukum atas pelayaran kapal di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) diatur berdasarkan United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) dan juga diatur berdasarkan Hukum Nasional negara pantai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana yurisidiksi penegakan hukum atas pelayaran kapal di ZEE berdasarkan berdasarkan United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) dan juga berdasarkan Hukum Nasional negara pantai terkait dengan pelayaran kapal di ZEE berdasarkan Hukum Laut Internasioal, berdasarkan Hukum Nasional, Kejahatan Perikanan, dan Kejahatan lainnya.Kata Kunci: hukum laut internasional; yurisdiksi; Zona Ekonomi Ekslusif; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985
OPTIMALISASI STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI ONLINE SCAMMING DI KALIMANTAN BARAT Purnadi, Purnadi; Herlina, Herlina; Hertini, Mega Fitri
Tanjungpura Legal Review Vol 3, No 1 (2024): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v3i1.85284

Abstract

AbstractThis research discusses strategies to combat human trafficking crimes through online scamming in West Kalimantan. The high number of human trafficking cases in West Kalimantan poses a challenge for the government in eradicating these crimes. The emergence of a new form of human trafficking, namely online scamming, has become a task for the government and law enforcement officials to eliminate. The issue in this research is the ineffectiveness of strategies to combat human trafficking crimes through online scamming in West Kalimantan. This study aims to gather information and data on human trafficking through online scamming and the strategies used to combat these crimes in West Kalimantan.The research method used is empirical with a socio-legal approach. Data collection techniques in this study include library research and field research through non-participatory observation and direct communication techniques. The results of this research indicate that the government, through the West Kalimantan Regional Police, has already taken measures to combat human trafficking. However, human trafficking through online scamming remains unaddressed due to various challenges in its eradication. These challenges include the ineffectiveness of the human trafficking task force in West Kalimantan due to institutional egoism and a lack of personnel to conduct public outreach. Therefore, it can be concluded that the strategy to combat human trafficking through online scamming in West Kalimantan has not yet been effective. There is a need for concrete actions by the relevant institutions to address human trafficking through online scamming in West Kalimantan, starting with reducing institutional egoism and increasing outreach efforts to all societal instruments.bstrakPenelitian ini membahas tentang strategi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming yang dilakukan di Kalimantan Barat. Tingginya angka kasus perdagangan orang di Kalimantan Barat menjadi tantangan bagi pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Munculnya bentuk baru tindak pidana perdagangan orang yaitu melalui online scamming menjadi tugas pemerintah beserta aparatur penegak hukum untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum efektifnya strategi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming yang dilakukan di Kalimantan Barat.   Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi dan data tentang tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming dan strategi yang digunakan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming di Kalimantan Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara observasi non-partisipatif dan teknik komunikasi langsung. Hasil dari penelitian ini adalah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Namun tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming masih belum bisa diberantas karena kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pemberantasannya. Dalam melakukan pemberantasannya kendala yang dihadapi berupa kurang efektifnya satuan tugas tindak pidana perdagangan orang di Kalimantan Barat karena egoisentris di lingkungan instansi dan kurangnya tenaga untuk melakukan sosialisasi kepada Masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming di Kalimantan Barat masih belum berjalan efektif. Perlu adanya tindakan nyata oleh instansi terkait dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming di Kalimantan Barat, mulai dari pengurangan egosentris instansi, dan peningkatan sosialisasi keseluruh instrumen masyarakat.
PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK BERDASARKAN DENGAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK Diocto, Pniel Destenesse; Ismawati, Sri; Hertini, Mega Fitri; Siagian, Parulian; Aswandi, Aswandi
Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 1 (2023): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v2i1.58934

Abstract

Abstract  One form of law enforcement is the imposition of punishment on the defendant which is reflected in the judge's decision. Especially in the trial of corruption crimes since Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes was enacted, most corruption defendants are required to use Article 2 and Article 3 of the Corruption Law concerning acts of enriching/benefiting oneself or another person or a corporation that can detrimental to state finances. The decision of the Corruption Court against the Defendants who violated Articles 2 and 3 of the Corruption Eradication Law, there is a very striking disparity. To overcome this disparity, the Supreme Court of the Republic of Indonesia has issued Perma Number 1 of 2020 concerning Guidelines for the Criminalization of Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law which was promulgated in the State Gazette on July 24, 2020. The panel of judges who tried case Number 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk only considered Perma Number 1 of  2020 as a guideline, not seeing the Perma as a procedural law whose existence is a product of legislation that fills legal voids and shortcomings and bind the judge's freedom in imposing a sentence even though the meaning of the judge's freedom is to be free to make decisions without any intervention from internal and external parties and judges in deciding cases are still guided by the applicable laws, so that the freedom of judges is not absolute freedom but must be responsible. Because Perma Number 1 of 2020 is a product of legislation that fills legal voids and deficiencies, the judge in imposing a criminal offense under Article 2 and Article 3 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption is obliged to follow the Regulation of the Minister of Justice Number 1 of 2020 as a procedural law and needs to be There are strict sanctions from the institutional leadership of the Supreme Court of the Republic of Indonesia against judges who impose criminal penalties on Article 2 and Articles of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, which do not comply with the Perma.  Abstrak  Salah satu bentuk penegakan hukum adalah penjatuhan hukuman kepada terdakwa yang tercermin dalam putusan hakim.   Khusus dalam persidangan tindak pidana korupsi sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diberlakukan, kebanyakan terdakwa korupsi dituntut menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tentang perbuatan memperkaya/menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.   Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Terdakwa yang melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat disparitas yang sangat mencolok. Untuk mengatasi adanya disparitas tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang   Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan   Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara pada tanggal   24 Juli 2020. Majelis hakim yang mengadili perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk hanya menganggap Perma Nomor 1 Tahun 2020 sebagai pedoman saja bukan melihat Perma tersebut sebagai hukum acara yang keberadaannya merupakan produk perundang-undangan yang mengisi kekosongan dan kekurangan hukum dan mengikat kebebasan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan padahal arti kebebasan hakim tersebut adalah bebas menjatuhkan putusan tanpa ada intervensi dari pihak internal dan eksternal dan hakim dalam memutus perkara tetaplah berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku, sehingga kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak melainkan harus bertanggungjawab.   Oleh karena Perma Nomor 1 Tahun 2020 yang keberadaannya merupakan produk perundang-undangan yang mengisi kekosongan dan kekurangan hukum, maka hakim dalam menjatuhkan pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi wajib mempedomani Perma Nomor 1 Tahun 2020 sebagai hukum acara dan perlu ada sanksi tegas dari pimpinan institusi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap hakim yang menjatuhkan pidana Pasal 2 dan Pasal Undang-Undang   Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak mempedomani Perma tersebut.
KEWAJIBAN SINGGAH DI TERMINAL BAGI KENDARAAN BERMOTOR DALAM TRAYEK BUS ANTARKOTA (Studi Batulayang) Sadewo, Restu; Nuryanti, Aktris; Ismawartati, Ismawartati
Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 2 (2023): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v1i2.64958

Abstract

AbstractThis research was conducted at the Pontianak City Transportation Service, the West Kalimantan Province Transportation Service, the Pontianak City Police, and the Batulayang Terminal. This study aims to identify and analyze the causes of public motorized vehicles on intercity bus routes within the province that do not stop at the Batulayang terminal, and how to control public motorized vehicles on intercity bus routes within the province that do not stop at the Batulayang terminal. This research was carried out using empirical legal research methods, with structured interviews and with an open system, how to obtain data by using direct interviews with informants, both the Pontianak City Transportation Service, the West Kalimantan Province Transportation Service, the Pontianak City Police, and at the Batulayang Terminal. Based on the results of the research and discussion, the following results are obtained: that many inter-city buses within the province do not stop at the Batulayang terminal. This is due to the fact that there is no combination between inter-city buses within the province and urban transportation. The absence of urban transportation has caused inter-provincial inter-city buses to be allowed to enter the city of Pontianak to deliver passengers directly to their destinations within the hours set by Pontianak Mayor Regulation No. 48 of 2016.  AbstrakPenelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Resor Kota Pontianak, dan Terminal Batulayang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Bus Antarkota Dalam Provinsi yang tidak singgah di Terminal Batulayang, dan bagaimana pengawasan terhadap Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Bus Antarkota Dalam Provinsi yang tidak singgah di Terminal Batulayang. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris, dengan wawancara terstruktur serta dengan sistem terbuka, cara memperoleh data dengan mengunakan wawancara langsung kepada informan baik itu Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Resor Kota Pontianak, dan di Terminal Batulayang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut: bahwa banyak Bus Antarkota Dalam Provinsi yang tidak singgah di Terminal Batulayang. Hal tersebut disebabkan memang tidak adanya perpaduan antara Bus Antarkota Dalam Provinsi dan Angkutan Perkotaan. Sudah tidakadanya Angkutan Perkotaan menyebabkan Bus Antarkota Dalam Provinsi diperbolehkan untuk memasuki Kota Pontianak untuk mengantarkan penumpang langsung ke tempat tujuan dengan batas jam yang telah ditentukan oleh Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48 tahun 2016.  

Page 3 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2025): Tanjungpura Legal Review Vol 3, No 1 (2024): Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 2 (2024): Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 1 (2023): Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 2 (2023): Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 1 (2022): Tanjungpura Legal Review