cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Published by Sharia Journal and Education Center Publishing
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2026)" : 11 Documents clear
Reorientasi Kebijakan PAD melalui Tata Kelola Pariwisata Sungai di Kutai Kartanegara: Perspektif Hukum Positif dan Islam Ridwan, Mohammad; Hairan, Hairan
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1794

Abstract

Kemandirian fiskal daerah merupakan indikator penting keberhasilan desentralisasi dan efektivitas otonomi daerah. Dalam kerangka tersebut, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuntut inovasi kebijakan yang mampu mengembangkan sumber-sumber ekonomi baru yang berkelanjutan. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi strategis dalam pengembangan pariwisata sungai di koridor Sungai Mahakam yang belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber PAD. Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum dan kebijakan daerah dalam pengelolaan pariwisata sungai serta merumuskan model reorientasi kebijakan PAD melalui tata kelola pariwisata sungai yang terintegrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, serta pendekatan komparatif antara hukum positif dan hukum Islam melalui kerangka maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih terbatas karena lemahnya integrasi regulasi, belum optimalnya sistem pemungutan retribusi berbasis digital, serta minimnya pengaturan partisipasi komunitas lokal. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan menuju model Smart River Tourism Governance yang mengintegrasikan digitalisasi retribusi, penguatan kelembagaan komunitas dan BUMDes, serta pembentukan skema konservasi lingkungan. Integrasi antara prinsip governance modern dan nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah memberikan landasan normatif bagi pengelolaan pariwisata sungai yang transparan, berkelanjutan, dan berorientasi paada kemaslahatan publik.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Kepada Anak Dalam Masyarakat Indonesia Romadani, M. Alwi; Mariani, Mariani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1795

Abstract

Hibah merupakan salah satu instrumen dalam hukum Islam yang digunakan sebagai sarana pengalihan harta ketika pemberi masih hidup. Dalam praktiknya di masyarakat Indonesia, hibah sering diberikan oleh orang tua kepada anak sebagai bentuk kasih sayang sekaligus sebagai alternatif pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia untuk menghindari konflik warisan. Namun, dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait keadilan antar anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik hibah kepada anak dalam masyarakat Indonesia serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan library research, melalui kajian terhadap Al-Qur’an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hibah diperbolehkan dalam hukum Islam, pelaksanaannya harus berlandaskan prinsip keadilan (al-‘adl wajib) dan tidak menimbulkan kerugian (la dharar wa la dirar). Dalam kenyataannya, praktik hibah di masyarakat masih sering dilakukan secara tidak proporsional dan berpotensi merugikan ahli waris lain, sehingga bertentangan dengan tujuan syariah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik agar hibah dapat dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai kemaslahatan dalam hukum Islam.
The Effect Of Financial Literacy And E-Wallet Use On Students' Consumer Behavior Tanjung, Muhammad Affandy; Hardana, Ali; Harahap, Takdir Novriansyah; Nasutin, Abri
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1802

Abstract

This study aims to analyze the effect of financial literacy and e-wallet usage on the consumptive behavior of students at the Faculty of Islamic Economics and Business, Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University Padangsidimpuan. The research employed a quantitative approach with a causal associative design. The sample consisted of 65 respondents selected through purposive sampling. Data were collected using a Likert-scale questionnaire and analyzed through multiple linear regression using SPSS version 22.The results indicate that financial literacy has a negative effect on consumptive behavior, with a regression coefficient of -0.203, meaning that higher levels of financial literacy are associated with lower levels of consumptive behavior among students. E-wallet usage also shows a negative effect on consumptive behavior, with a regression coefficient of -0.154. Simultaneously, financial literacy and e-wallet usage have a significant effect on consumptive behavior, as evidenced by an F-test significance value of 0.001 (< 0.05). The coefficient of determination (R Square) of 0.823 indicates that 82.3% of the variation in consumptive behavior can be explained by the two independent variables.In conclusion, improving financial literacy and promoting wise use of e-wallets can be effective strategies to reduce consumptive behavior among students in the digital era.
Transformation of Islamic Criminal Law in the National Legal System: A Comparative Study of Narcotics Crime Regulation Reform Models in Indonesia, Malaysia and Sudan Daipon, Dahyul; Hasibuan, Pendi; Ritonga, Zulkarnaen; Zulkifli, Zulkifli; Muhammad, Fajar Alief
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1803

Abstract

This study examines the transformation of Islamic criminal law across three Muslim-majority countries Indonesia, Malaysia, and Sudan within the context of narcotics regulation. Employing a qualitative comparative approach that integrates legal document analysis, expert interviews, and secondary data on drug abuse prevalence, this study identifies structural differences, points of consistency, and key factors influencing regulatory effectiveness. The results yield a Sharia-based regulatory framework model that can be adapted by other nations with similar Islamic legal systems. These findings contribute to the literature on Islamic criminal law and offer an empirical foundation for more coherent and sustainable narcotics policy reform.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Klausula “Barang Hilang Bukan Tanggung Jawab Kami” Di Area Parkir Pasar Malam Blauran Banjarmasin Rahmie, Aliya
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena pengalihan tanggung jawab oleh pengelola parkir melalui klausula baku "barang hilang bukan tanggung jawab kami" di Pasar Malam Blauran Banjarmasin. Meskipun secara hukum hubungan antara pengelola parkir dan konsumen merupakan perjanjian penitipan barang yang mewajibkan penjagaan keamanan unit, dalam praktiknya pelaku usaha sering menggunakan klausula eksonerasi yang dicantumkan dalam karcis parker untuk menghindari kewajiban ganti rugi. Masalah utama yang diangkat adalah ketidaksesuaian pencantuman klausula tersebut dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang melarang pengalihan tanggung jawab sepihak. Metode penelitian yang digunakan berfokus pada analisis efektivitas bentuk tanggung jawab konkret di lokasi informal. Temuan menunjukkan bahwa pengelola parkir di Pasar Malam Blauran mulai menerapkan tindakan preventif dan kuratif, termasuk validasi kehilangan dan koordinasi CCTV, guna membangun loyalitas konsumen. Secara hukum, pengelola tetap bertanggung jawab penuh atas kelalaian petugas berdasarkan Putusan MA No. 124 Tahun 2007. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan perlindungan konsumen memerlukan penyesuaian klausula baku agar sejalan dengan prinsip strict liability dan itikad baik dalam kegiatan usaha.
Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Beda Agama Perspektif: Maqashid Syariah (Studi Pustaka) Fitria, Al Vaya; Mariani, Mariani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1807

Abstract

Pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan antara teks keagamaan yang statis dengan realitas sosial yang plural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis dan sosiologis ijtihad hakim dalam memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama melalui perspektif maqashid syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian wasiat wajibah bagi non-Muslim melalui yurisprudensi Mahkamah Agung merupakan perwujudan kemaslahatan (maslahah) yang selaras dengan upaya perlindungan terhadap keturunan (hifzh al-nasl) dan harta (hifzh al-mal). Ini berfungsi sebagai jalan tengah untuk menjamin keadilan bagi anggota keluarga yang terhalang secara syariat (mani’ al-irts) tanpa mencederai prinsip dasar kewarisan Islam. Dengan demikian, wasiat wajibah menjadi katup penyelamat yang memperkuat harmoni sosial dan citra Islam yang inklusif dalam bingkai hukum nasional di Indonesia.
The Impact Of Accounting Conservatism And Intellectual Capital On Information Asymmetry In Technology Companies On The Indonesia Stock Exchange Sudyantara, Smita Catur; Dewi, Susantriana
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1810

Abstract

This study aims to empirically examine the impact of accounting conservatism and intellectual capital on information asymmetry in technology sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Based on agency theory (Jensen & Meckling, 1976) and signaling theory (Spence, 1973), technology companies inherently have a high level of information asymmetry due to the dominance of intangible assets and high research and development costs that are difficult to assess conventionally. Sampling in this study was planned using a purposive sampling method for technology issuers on the IDX with a multi-year observation period. The accounting conservatism variable was measured using market-based profit and loss recognition prudence indicators (Basu, 1997), while intellectual capital was measured using the Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) model developed by Pulic (2000). Information asymmetry was proxied by capital market indicators in the form of stock bid-ask spreads (Leuz, 2003). Data analysis was performed using a panel data multiple linear regression model. The test results are expected to show that both the application of accounting conservatism and the optimization of intellectual capital management have a negative and significant effect on information asymmetry. Compliance with the principle of accounting prudence and transparency in intellectual capital disclosure can be a positive signal that reduces the information gap between internal management and external investors (Barth et al., 2001). This research provides strategic implications for investors in accurately assessing digital business valuations and for capital market authorities in formulating regulations for relevant information disclosure in Indonesia's digital economy era.
Strategis Lembaga Pendidikan Terhadap Dinamika Perubahan Global Fathullah, Amal; Padlianor, Padlianor
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1812

Abstract

Dunia pendidikan menghadapi tantangan besar di era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) yang ditandai dengan perubahan cepat, ketidakpastian tinggi, dan kompleksitas sistem yang meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pemicu perubahan dalam lembaga pendidikan serta mengidentifikasi kebutuhan internal dan eksternal yang diperlukan untuk beradaptasi secara strategis. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini menelaah berbagai sumber sekunder berupa artikel ilmiah, kebijakan pemerintah, dan laporan organisasi pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat faktor utama yang memicu perubahan, yaitu: perubahan kurikulum secara berkala seperti Kurikulum Merdeka, percepatan transformasi digital pasca-pandemi, reformasi kebijakan manajemen berbasis otonomi sekolah, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan relevansi pendidikan. Adaptasi yang efektif menuntut kesiapan internal lembaga melalui penguatan sumber daya manusia, budaya organisasi adaptif, kepemimpinan transformasional, dan infrastruktur digital, serta dukungan eksternal berupa regulasi pemerintah, partisipasi masyarakat, dan kemitraan dengan industri. Kesimpulannya, keberhasilan adaptasi strategis lembaga pendidikan bergantung pada keselarasan antara faktor eksternal pemicu perubahan dengan penguatan kapasitas internal organisasi.
Pengakuan Hibah Tanah Bawah Tangan Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum Pertanahan (Analisis Putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/Pn Mtp) Abdurrahim, Abdurrahim; Mariani, Mariani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1813

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hibah tanah bawah tangan serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PN Mtp. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah tanah tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara normatif tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun demikian, majelis hakim tetap mengakui hibah bawah tangan tersebut sebagai dasar kepemilikan tanah dengan mempertimbangkan penguasaan fisik, kesinambungan penguasaan, dan fakta sosial yang berkembang di masyarakat. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih mengutamakan aspek materiil dibandingkan formalitas administrasi pertanahan sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif. Akan tetapi, pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum administrasi pertanahan dalam praktik peradilan di Indonesia.
Keabsahan Talak Dalam Kondisi Ighlaq: Reinterpretasi Hadis Melalui Pendekatan Maqasid Al-Syari‘ah Kontemporer Baihaqi, Achmad; Romadani, M. Alwi; Ruvita, Nia; Rahmaniah, Amelia
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1814

Abstract

Persoalan talak yang diucapkan dalam kondisi emosional telah lama menjadi perdebatan dalam khazanah hukum Islam. Salah satu konsep yang sering dikaitkan dengan hal tersebut adalah ighlāq, yang dipahami sebagai keadaan tertutupnya kesadaran akibat marah yang ekstrem. Artikel ini bertujuan untuk mereinterpretasi hadis tentang ighlāq melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual melalui kajian literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak dalam kondisi ighlāq tidak sepenuhnya dapat dinyatakan sah karena tidak terpenuhinya unsur kehendak sadar. Dalam perspektif maqāṣid, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan akal (ḥifẓ al-‘aql) dan perlindungan keluarga (ḥifẓ al-nasl). Oleh karena itu, keabsahan talak tidak cukup didasarkan pada ucapan formal, tetapi juga harus mempertimbangkan kesadaran dan kualitas kehendak pelaku. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan pendekatan hukum keluarga Islam yang lebih substantif.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2026) Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture, Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): The Development of Fatwa and Islamic Law in Indonesia More Issue