cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Published by Sharia Journal and Education Center Publishing
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "vol. 4 no. 3 (2026)" : 12 Documents clear
Kedudukan Hukum Distributor Dalam Perdagangan Barang Yang Berkeadilan Imelda Ramandani; Ronny Winarno; Humiati Humiati
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 3 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i3.2015

Abstract

Perdagangan barang melibatkan distributor dan pengecer yang memiliki peran serta kewajiban berbeda dalam rantai distribusi. Dalam praktiknya, hubungan tersebut dapat menimbulkan sengketa akibat tidak terpenuhinya kewajiban berdasarkan perjanjian, khususnya wanprestasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum distributor dan pengecer dalam perdagangan yang berkeadilan serta prinsip hukum yang diperlukan untuk mencegah kerugian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif berdasarkan KUHPerdata, UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, PP Nomor 29 Tahun 2021, serta sumber hukum terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum distributor dan pengecer ditentukan berdasarkan kedudukan, fungsi, serta kewajiban masing-masing. Distributor bertanggung jawab atas kegiatan distribusi dalam kewenangannya, sedangkan pengecer wajib melaksanakan penjualan dan memenuhi pembayaran sesuai perjanjian. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau penyelesaian hukum lainnya. Prinsip kepastian hukum, keadilan, itikad baik, dan keseimbangan hak serta kewajiban menjadi dasar penting dalam mencegah kerugian dan mewujudkan hubungan perdagangan yang adil.
Padangsidimpuan City Traders' Economic Assistance With Julo-Julo Replita Replita; Nursyirwan Effendi; Taufika Ophiyandri; Alfan Miko; Jumadi Jumadi; Sri Fatimah Hasibuan; Ali Hardana
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 3 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i3.2016

Abstract

The purpose of this study is to find out the types of social exchanges in Julo-Julo activities and how social exchanges function in terms of economics. This research was conducted with a qualitative approach and phenomenological methods. Observations, interviews, and documentation are used to collect data. The theory of reciprocity is the theory used in this study. According to information collected from the Julo-Julo social exchange at the Sangkumpal Bonang Market, Padangsidimpuan City, wedding and celebration materials used by Julo-Julo members for weddings and celebrations were collected by the chairman of the Julo-Julo board. The Julo-Julo method uses staples according to criteria, where the criteria are the most important members of Julo-Julo, which is to meet material needs. In society, there are two types of exchange: comparative reciprocity and general reciprocity. The function of the Julo-Julo exchange for the community in the Sangkumpal Market, Padangsidimpuan City is to overcome problems related to holding weddings and celebrations, such as a lack of money capital, a lack of rewang labor, and a lack of facilities and infrastructure.
Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Contempt Of Court Terkait Kebebasan Berpendapat Dalam Menjaga Lembaga Peradilan Di Indonesia Ervina Husnaini; Iwan Darmawan; Nandang Kusnadi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 3 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i3.2019

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana contempt of court, penerapan sanksi dalam sistem hukum Indonesia, serta kendala dan upaya penanggulangannya dalam menjaga kewibawaan lembaga peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa contempt of court merupakan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana, yaitu perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi, pelaksanaannya tidak bersifat absolut dan memiliki batasan hukum. Namun demikian, penegakkan hukum terhadap contempt of court masih belum optimal karena belum adanya pengaturan khusus pada saat KUHP lama, oleh karena itu pengaturannya belum komprehensi. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang terhadap pasal yang multitafsir dalam KUHP Baru, pemerintah perlu memfasilitasi terhadap peraturan baru di KUHP Baru mengenai contempt of court, serta penegakkan hukum yang konsisten.
Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pembajakan Film Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Ahmad Rizal; Muthia Septarina; Nisa Amalina Adlina
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 3 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i3.2020

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang tindakan pembajakan film di era digital menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan sanksi pelanggaran hak cipta karya sinematografi menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pembajakan film di era digital. Metode yang digunakan Penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maupun tersier kemudian semua bahan hukum tersebut dipilih dan disusun berdasarkan permasalahan yang diteliti dan dianalisis secara deskriptif analisis dengan memaparkan permasalahan yang terjadi dan menelitinya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan tindakan pembajakan film di era digital dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pada penjelasan Pasal 40 Ayat (1) huruf m yang mencantumkan karya sinematografi sebagai salah satu jenis ciptaan yang dilindungi dimana terdapat frasa “media lainnya” memiliki makna yang sangat luas karena tidak memiliki batasan yang jelas atau jenis media yang termasuk dalam kategori tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sanksi pelanggaran hak cipta karya sinematografi menurut Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam hal pembajakan film di era digital ditentukan dalam Pasal 113. Penegakan hukum diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 yang memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggar, termasuk memblokir akun yang menyebarkan konten bajakan.
Upaya Pemenuhan Hak Anak Oleh Ayah Tunggal Di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan Noraida Fitri; Rahmat Fadillah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 3 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i3.2023

Abstract

Kematian pasangan menyebabkan ayah harus menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh anak. Kondisi tersebut dapat memengaruhi pemenuhan hak anak, khususnya hak nafkah, pengasuhan, dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya ayah tunggal dalam pemenuhan hak anak di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan serta tinjauan hukum Islam terhadap upaya tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan lima orang ayah tunggal dan didukung oleh dokumentasi serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya ayah tunggal dilakukan dengan bekerja keras dan mencari pekerjaan tambahan, mengelola keuangan keluarga, menanamkan nilai agama dan akhlak, mengatasi keterbatasan pengasuhan, serta mengupayakan pendidikan bagi anak sesuai kemampuan masing-masing. Dalam perspektif hukum Islam, upaya tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan kewajiban orang tua dalam memenuhi hak nafkah, pengasuhan, dan pendidikan anak, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, keterbatasan waktu, dan kondisi keluarga yang berbeda pada setiap informan.
Kekerasan Seksual Dalam Relasi Kuasa : Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Hemalia Najmi Dhiaulhaq; Munajah Munajah; Nahdah Nahdah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 3 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i3.2025

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kuasa dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual khususnya bagi santri korban kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren serta menganalisis mekanisme pelaporan dan akses perlindungan hukum bagi santri korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan relasi kuasa dalam UU TPKS masih bersifat umum dan belum mengakomodasi secara khusus hubungan pengasuh, tenaga pengajar dan santri di lingkungan pondok pesantren. Selain itu, pengaturan mengenai mekanisme pelaporan dan akses perlindungan hukum bagi santri korban di lingkungan pesantren yang bersifat tertutup juga belum diatur secara spesifi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif untuk menjamin kepastian hukum dan sistem perlindungan independen yang efektif bagi santri korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren yang tertutup
Campus Development as a Local Economic Catalyst: Business Opportunities and Community Income around UIN Antasari Banjarmasin Campus II Husein Fakhrezi; Muhammad Saleh
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 3 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i3.2032

Abstract

The expansion of higher education infrastructure can alter the economic geography of its surrounding communities by creating new consumption demand, encouraging small-business formation, and reshaping local housing and service markets. This study examines how the development of Campus II of Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin in Banjarbaru, South Kalimantan, has affected business opportunities and community income in the surrounding area. A descriptive qualitative field-research design was employed. Data were obtained through observation, interviews with local residents and business operators, and documentation, then analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show a clear transition from a relatively limited local commercial environment toward a campus-oriented service economy. Student demand stimulated the emergence and expansion of boarding houses, food stalls, small retail businesses, laundry services, and photocopying and printing services. Participants also reported stronger customer flows and more stable sources of income associated with routine academic activity. At the same time, the growth process generated pressures linked to rising land values and changes in the social structure of the surrounding area. These findings support recent literature that conceptualizes universities as place-based economic anchors while also showing that the benefits of campus expansion can coexist with studentification-related pressures. The study concludes that the local economic contribution of campus development can be strengthened through university-community-government coordination, support for micro and small enterprises, inclusive housing and land-use planning, and regular monitoring of distributional effects. Because the source study did not quantify income changes, the findings should be interpreted as qualitative evidence of perceived economic improvement rather than as a causal estimate of income growth.
Kinerja Badan Pertanahan Dalam Menerbitkan Sertifikat Tanah Rawa Di Kabupaten Banjar Adwin Tista; Ningrum Ambarsari; Salamiah Salamiah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 3 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i3.2033

Abstract

Pada ketentuan dalam UUPA dan pada Peraturan Pemerintah maka status akan hak kepemilikan atas tanah khususya tanah rawa bagi setiap warga negara Indonesia sudah seharusnya dapat terjamin kepastian hukum agar dapat tercipta suatu kepastian hukum baik mengenai kepastian hukum akan subjeknya, kepastian hukum akan objeknya ataupun hak yang dapat melekat di atasnya dan termasuk dalam hal ini adalah adanya peralihan hak atas tanah rawa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, dengan melihat kondisi senyatanya di lapangan. Dalam penelitian ini yang disoroti adalah kinerja badan pertanahan dalam menerbitkan sertifikat tanah rawa di kabupaten banjar. Hal ini dapat dilihat dari kasus tentang tanah rawa terjadi di wilayah kabupaten Banjar, dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
The Influence Of Carbon Disclosure And Green Intellectual Capital On Firm Value In The Manufacturing Sector Shofia Asri; Raden Roro Atiqah Sekararum Dewanti; Tarjono Tarjono; Agnes Soukotta; Jeffry H. Sinaulan
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 3 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i3.2037

Abstract

This study aims to examine and analyze the influence of Carbon Disclosure and Green Intellectual Capital on Firm Value within the manufacturing sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Employing a quantitative approach with an associative explanatory design, this research utilizes secondary data derived from annual reports and sustainability reports over a multi-year observation period. The sample selection was conducted using purposive sampling, yielding a structured panel data set. Carbon disclosure was measured using an index based on the Carbon Disclosure Project (CDP) framework, Green Intellectual Capital was evaluated through its three dimensions (Green Human Capital, Green Structural Capital, and Green Relational Capital), and Firm Value was proxied by Tobin’s Q. Hypotheses were tested using multiple linear regression and panel data regression analysis processed via EViews and SmartPLS software. The empirical results indicate that Carbon Disclosure exerts a positive and significant effect on Firm Value, proving that corporate transparency regarding carbon emissions reduces information asymmetry and enhances investor confidence. Furthermore, Green Intellectual Capital is found to have a significant positive impact on Firm Value, signaling that environmentally oriented intangible assets drive long-term competitive advantage and financial performance. Simultaneously, both Carbon Disclosure and Green Intellectual Capital significantly influence Firm Value. These findings provide critical implications for corporate managers to integrate sustainable environmental strategies into internal knowledge management and transparent reporting frameworks to maximize shareholder wealth.
Analisis Yuridis-Psikologis Mediasi Luar Pengadilan pada Konflik Anak Pasca Perceraian Iqbal Putra Jaya
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 3 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i3.2038

Abstract

Divorce frequently triggers child custody disputes, leading to the neglect of parental duties by the legal custodian and the restriction of access rights for the non-custodial parent. This situation often prompts unilateral retaking of the child (parental abduction) by the biological parent who lacks legal custody. This study aims to analyze the legal implications and psychological impacts of parental abduction, while evaluating the effectiveness of out-of-court mediation and family counseling as constructive non-litigation solutions. Utilizing a normative-juridical research method, this paper applies statutory and conceptual approaches. The findings reveal that criminal prosecution under Article 330 of the Indonesian Criminal Code against biological parents creates a legal dilemma, as it often disregards the underlying child neglect committed by the legal custodian. Furthermore, formal litigation adhering to a win-lose outcome poses a high risk of triggering permanent emotional trauma and Parental Alienation Syndrome (PAS) in children. As an alternative, integrating out-of-court mediation with family counseling effectively resolves emotional conflicts between parties by facilitating a fair and transparent co-parenting agreement. To ensure legal certainty and enforceability, such agreements can be ratified by the court into a Settlement Deed (acta van dading). Ultimately, this approach successfully prevents parental abduction while safeguarding the best interest of the child.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2026) Vol. 4 No. 2 (2026) Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture, Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): The Development of Fatwa and Islamic Law in Indonesia More Issue