cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Published by Sharia Journal and Education Center Publishing
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 550 Documents
 38   39   40   41   42 
Inovasi Dalam Legal Drafting Terhadap Penyusunan Kontrak Elektronik (E-Contract) Di Era Digital Muhammad Ridha; Muhammad Amin Badali; Lahmudinnur, Lahmudinnur
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1114

Abstract

Pengembangan teknologi digital memiliki dampak besar pada berbagai ruang tamu, termasuk sektor hukum perjanjian. Saat ini, kontrak elektronik untuk transaksi bisnis modern semakin banyak digunakan, menggantikan dokumen fisik tradisional. Artikel ini membahas pengembangan undang -undang kontrak di era digital yang berfokus pada peraturan kontrak elektronik Indonesia. Studi ini memeriksa berbagai tantangan dan kemungkinan yang muncul dari digitalisasi kontrak, termasuk aspek validitas hukum, perlindungan data dan hak -hak konsumen. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi ruang lingkup peraturan yang ada, seperti Informasi dan Undang-Undang Transaksi Elektronik (Hukum ITE), untuk memastikan kepastian hukum para pihak dalam kontrak elektronik, untuk beradaptasi dengan pengembangan teknologi. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, analisis ini menjelaskan perbandingan kebijakan hukum yang berlaku dengan penerapan kontrak elektronik di beberapa negara. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan peraturan yang lebih fleksibel dan lebih adaptif untuk perubahan digital untuk menyeimbangkan minat pemain bisnis dengan perlindungan hak-hak konsumen dalam perdagangan elektronik.
Academic Constitutional Drafting Muhammad Rizqan Yurida
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1116

Abstract

Perancangan konstitusi secara akademik (Academic Constitutional Drafting) merupakan suatu pendekatan ilmiah dalam penyusunan konstitusi yang menitikberatkan pada prinsip objektivitas, kajian multidisipliner, dan partisipasi publik yang luas. Proses ini melibatkan para akademisi dari berbagai bidang ilmu, seperti hukum tata negara, ilmu politik, dan sosiologi, untuk merumuskan norma-norma konstitusional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Jurnal ini bertujuan untuk menguraikan konsep dasar dari academic constitutional drafting, mengeksplorasi keunggulan pendekatan akademik dibanding pendekatan politis-konvensional, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, terutama dalam sistem demokrasi yang masih berkembang. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan naskah konstitusi yang sah secara hukum, tetapi juga berkualitas secara intelektual, reflektif terhadap nilai keadilan sosial, dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Dengan demikian, academic constitutional drafting menjadi alternatif strategis dalam membangun konstitusi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan di tengah dinamika politik global dan lokal.
Pentingnya Legal Drafting Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Muhammad Faizien; Hairullah, Hairullah; Syifa Karimah; Lahmudinnur, Lahmudinnur; Noor Efendy
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1117

Abstract

Penyusunan hukum adalah aspek penting dalam proses pembuatan peraturan yang bertujuan untuk menciptakan produk hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diimplementasikan dengan baik. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual untuk menganalisis signifikansi penyusunan dokumen hukum dalam konteks sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip legal drafting seperti kejelasan rumusan, kesesuaian struktur, dan penggunaan bahasa hukum yang tepat berkontribusi secara signifikan terhadap kualitas regulasi. Sebaliknya, lemahnya penerapan teknik legal drafting dapat menyebabkan multitafsir, ketidakpastian hukum, dan bahkan konflik norma. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan legal drafting yang baik sangat penting bagi para perancang regulasi agar peraturan yang dihasilkan memenuhi asas kejelasan, kepastian hukum, dan keadilan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas pembuat regulasi melalui pelatihan legal drafting yang berkelanjutan.
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar Di Kota Banjarmasin Oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin Nurul Hikmah; Ergina Faralita
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1122

Abstract

Penelitian ini membahas tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia terlantar di Kota Banjarmasin dengan pokok masalah, bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lansia terlantar di Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya upaya dari dinas sosial dapat meningkatkan kesejahteraan sosial bagi lansia terlantar dengan menyediakan berbagai layanan seperti bantuan keuangan, makanan, tempat tinggal serta layanan kesehatan bagi lansia terlantar yang tidak memiliki keluarga atau yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.
Penerapan Asas Proposionalitas Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Rizkia, Shalima Nayla; Ramadhan, Muhamad Rizki; Akmal, Syauqi Alghifari; Hosnah, Asmak Ul
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan prinsip proporsionalitas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia dalam meninjau undang-undang sebagai mekanisme krusial untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 28. Artikel ini menganalisis bagaimana MK menerapkan prinsip ini melalui empat tahap utama: tujuan yang sah, kesesuaian, keharusan, dan keseimbangan (proportionalitas dalam arti sempit), dalam konteks pengujian undang-undang seperti Undang-Undang Cipta Kerja (Keputusan MK Nomor 22/PUU-XVIII/2020) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menggunakan analisis hukum normatif dan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah aturan-aturan tersebut telah diterapkan secara konsisten, termasuk tantangan seperti ketidakpastian hukum dan implikasi sosial-ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi telah menggunakan prinsip proporsionalitas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, penerapannya belum sepenuhnya konsisten, yang berpotensi mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia. Rekomendasi dalam artikel ini mencakup kebutuhan akan standar yang lebih jelas dan perbandingan dengan praktik negara lain, seperti Jerman. Secara keseluruhan, studi ini berkontribusi pada diskusi akademis tentang penguatan hukum di era kontemporer.
Dinamika Regulasi Otonomi Daerah Di Indonesia Perspektif Siyasah Syar’iyah Purnama, Muhammad Risam
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1483

Abstract

Regional autonomy is based on three principles: decentralization, deconcentration, and assistance. This study analyzes several regulations related to the sustainability of regional autonomy in Indonesia. Two key issues in the regulations examined in this study are administrative and fiscal decentralization, marked by the enactment of Law Number 35 of 2020, which grants mining business permits to the central government, a matter previously under the authority of regional governments. Furthermore, the allocation of regional levies and taxes to finance national strategic projects (PSN) is regulated by Government Regulation Number 35 of 2023. At the same time, Presidential Instruction Number 1 of 2025 regulates efficiency for regional governments, followed by Government Regulation Number 38 of 2025 concerning the provision of loans by the central government. This research uses a juridical-normative approach with a siyasah syar'iyah perspective, an Islamic concept that governs regulations pertaining to the authority of the government and other elements. This study concludes that the regulations examined are inconsistent with the concept of decentralized government closer to the people and even have the potential to trigger horizontal and vertical conflict. Given this, this study offers several points regarding strengthening regional autonomy ahead of the revision of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. Keywords: Regional Autonomy, Administrative and Fiscal Decentralization, Syariah Siyasah.
Comparative Fiqh Analysis: Ibn Hazm and Al-Nawawi Regarding the Validity of Combining Janabah and Friday Bath Ilhami, Achmad Abdi; Faridh, Miftah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1485

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapat dua ulama besar Islam, Ibn Hazm dan Al-Nawawi, tentang menggabungkan pelaksanaan mandi Janabah dan mandi Jumat. Selain itu, penting untuk melacak akar argumentasi keduanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer digali dari buku Al-Muhalla karya Ibn Hazm dan Al-Majmu’ karya Al-Nawawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ibn Hazm tidak membolehkan penggabungan kedua mandi tersebut karena keduanya bersifat wajib, sedangkan Al-Nawawi membolehkannya karena mandi Jumat hukumnya sunnah, (2) Ibn Hazm cenderung tektualis dengan merujuk kepada nash Al-Qur’an, hadis tentang niat, dan keharusan mengikuti panduan Nabi. Sedangkan Al-Nawawi tidak menyebutkan argumentasi spesifik, beliau tampak hanya mengikuti mainstream pemikiran mazhab Syafi’i yang membolehkan pelaksanaan dua jenis ibadah yang sejenis.
RUU Perampasan Aset: Antara Kebutuhan Pemberantasan Korupsi Dan Risiko Kriminalisasi Faralita, Ergina; Bambang, Jam’ul Ihsan
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1486

Abstract

Korupsi di Indonesia dipandang sebagai extraordinary crime yang merusak tata kelola pemerintahan dan menggerogoti kepercayaan publik. Mekanisme hukum pidana konvensional yang selama ini berlaku dalam KUHAP dan UU Tipikor terbukti memiliki kelemahan serius, karena perampasan aset hanya dimungkinkan setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, banyak aset hasil tindak pidana korupsi gagal dikembalikan ke negara karena pelaku kabur, meninggal, atau berhasil mengalihkan aset kepada pihak ketiga. Untuk menutup celah hukum tersebut, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diperkenalkan dengan mengadopsi mekanisme non-conviction based asset forfeiture (in rem), yang memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu pemidanaan pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap UUD 1945, KUHAP, UU Tipikor, serta naskah RUU Perampasan Aset, dengan meninjau kesesuaiannya terhadap asas rule of law, prinsip presumption of innocence, dan perlindungan hak kepemilikan yang dijamin konstitusi. Kajian komparatif dilakukan dengan melihat praktik non-conviction based asset forfeiture di Amerika Serikat dan Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset memiliki urgensi tinggi dalam pemberantasan korupsi karena mampu mempercepat pemulihan aset negara, memperkuat kerja sama internasional, serta relevan dengan prinsip extraordinary measure dalam menghadapi kejahatan luar biasa. Namun, RUU ini juga mengandung risiko kriminalisasi berupa pembalikan beban pembuktian, lemahnya perlindungan terhadap pihak ketiga, serta potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat. Dari perspektif hukum tata negara, keberhasilan RUU ini ditentukan oleh kemampuannya menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak konstitusional warga. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset merupakan instrumen penting bagi pemberantasan korupsi, tetapi harus dilengkapi dengan penguatan perlindungan hukum, mekanisme keberatan yang jelas, serta pengawasan peradilan yang ketat agar selaras dengan prinsip negara hukum (rule of law) dan konstitusionalitas UUD 1945.
A Theological Approach to Performance Management in Strengthening Modern Work Ethics in Educational Institutions Ushansyah, Ushansyah; Hamdanah, Hamdanah; Mazrur, Mazrur
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1487

Abstract

Islamic theology based performance management has emerged as a strategic approach to improving the quality of Islamic education in the contemporary era, particularly as institutions such as pesantren are required not only to transmit knowledge but also to cultivate character through exemplification and daily practices. The challenges of globalization, the need to strengthen work ethics, and the demand for enhancing the quality of Islamic educational institutions make the integration of kalam-derived theological values a relevant foundation for performance management. This article employs a descriptive qualitative method with a library research approach, analyzing literature related to performance management, Islamic theological values, and their implementation within Islamic educational institutions. Data were analyzed through processes of reduction, presentation, and conclusion drawing to reveal patterns of theological value integration in educational managerial practices. The findings indicate that performance management incorporating Islamic values such as honesty, responsibility, discipline, and collaboration effectively enhances the work ethic of teachers and students, strengthens organizational culture, and supports holistic character formation. Practical implementations, including maqaṣid al-shari‘ah based evaluation, the development of students’ soft skills, and teacher training grounded in Islamic values, positively influence the effectiveness of Islamic educational institutions. However, challenges such as insufficient training, limited facilities, and resistance to change must be addressed systematically. The implications of this study underscore the importance of reinforcing Islamic performance management policies, enhancing educator capacity, and fostering collaboration among schools, parents, and communities to develop Islamic educational institutions that are excellent, adaptive, and character-driven.
Kajian Hukum Dan Etika Pidana Terhadap Pemeliharaan Satwa Dilindungi: Implikasi Putusan Di Indonesia Azalia, Anashya; Citra, Amelia Kurnia; Permana, Rifka Tria; Hosnah, Asmak Ul
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1489

Abstract

Penegakan hukum terhadap pemeliharaan satwa dilindungi di Indonesia menjadi isu penting dalam konteks perlindungan lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam aspek hukum dan etika pidana yang terkait dengan pemeliharaan satwa dilindungi, serta meninjau implikasi putusan pengadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Kesenjangan antara norma hukum, penerapan sanksi pidana dan juga nilai etika konservasi yang seharusnya melandasi perilaku masyarakat terhadap satwa dilindungi memperlihatkan inkonsistensi dalam penjatuhan hukuman di beberapa putusan pengadilan, baik dari sisi berat-ringannya sanksi ataupun pertimbangan moral terhadap nilai kehidupan satwa. Dari perspektif etika pidana, tindakan pemeliharaan satwa dilindungi tanpa izin tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga mencerminkan krisis moral dalam penghormatan terhadap hak hidup makhluk lain dan tanggung jawab ekologis manusia. Pentingnya sinergi antara penegakan hukum, pendidikan etika lingkungan serta dengan penguatan kesadaran sosial agar perlindungan satwa dilindungi dapat terwujud secara berkelanjutan.

Page 40 of 55 | Total Record : 550

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture, Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): The Development of Fatwa and Islamic Law in Indonesia More Issue