cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syarifah Gustiawati Mukri
Contact Email
syarifah@fai.uika-bogor.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
syarifah@fai.uika-bogor.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Mizan: Journal of Islamic Law
Published by Universitas Ibn Khaldun Bogor
ISSN : 2598974X     EISSN : 25986252     DOI : https://doi.org/10.32832/mizan
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mizan: Journal of Islamic Law is a peer-reviewed journal on Islamic Family Law, Syari’ah, and Islamic Studies. This journal is published by the Islamic Faculty, Ibn Khaldun University of Bogor, in partnership with APSI (Association of Islamic Indonesian Lawyers). Editors welcome scholars, researchers, and practitioners of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published through this journal. All articles will be reviewed by experts before being accepted for publication. Each author is solely responsible for the content of published articles.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 250 Documents
 9   10   11   12   13 
PARADIGMA CRITICAL THEORY ET AL : TINJAUAN TERHADAP PERDA JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL Heradhyaksa, Bagas; Aji, Rizqon Halal Syah
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 1 (2020): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v8i1.20258

Abstract

Adopsi paradigma hukum dalam praktik penegakan hukum (law enforcement) secara empirik dapat dimaknai sebagai penggunaan nilai berfikir filosofis dalam penanggulangan masalah hukum berdasarkan sistem nilai. Oleh karenanyadiperlukan analisa mendalam terhadap pasangan nilai yang melingkupi filsafat hukum agar satu sama lain tidak paradoks. Termasuk dalah hal ini permasalah Peraturan Daerah yang berkaitan dengan minuman beralkohol. Metode penelitianyang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis dari berbagai literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa perda Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengendalian, pengawasan, danperedaran minuman beralkohol tidak memuaskan, karena masih memerlukan perbaikan di berbagai aspek untuk dapat mengakomodir nilai norma dan mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan nilai kebudayaan, moral, dan norma yang hidup di masyarakat.
TINDAK PIDANA AGAMA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA Hilman, Didi
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 1 (2020): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v8i1.20259

Abstract

Kejahatan agama sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Semua agama di dunia melarang tindakan kriminal terhadap agama. Al-Qur'an sebagai sumber pertama dalam hukum Islam melarang kejahatan agama, tetapi tidak secara spesifik mengatur jenis dan bentuk hukuman. Hukum positif Indonesia melarang tindak pidana agama dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 1 / PNPS / 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penistaan Agama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156 a, dan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saat ini, keberadaan pelanggaran agama menjadi masalah karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kejahatan agama dari perspektif hukum Islam dan hukum positif yang terkait dengan hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (Penelitian Hukum) dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang mengungkap hukum dan peraturan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan kemudian dianalisismenggunakan teori maqosid al-syariah, teori kejahatan agama (penistaan), teori hak asasi manusia, teori agama dan hubungan negara, dan teori kerugian (prinsip kerugian). Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam, kejahatan agama adalah tindakan yang menajiskan (tadnis), menghina (istihza), mengolok-olok (syatama), mencaci maki (saba) dan mengutuk (taq) Allah dan Rasul-Nya, Kitab Suci AlQur'an, menyerang akidah Islam, dan melakukan tindakan yang menyimpang dari tuntutan ajaran Islam (bid'ah). Sedangkan menurut hukum positif, kejahatan agama dibagi menjadibidat, penistaan agama, pencemaran nama baik agama, dan mengundang orang lain untuk tidak beragama (Pasal 156a KUHP), ekspresi kebencian terhadap kelompok berdasarkan agama (Artikel artikel) 156 KUHP), pelanggaran pidana yang berkaitan dengan agama seperti mengganggu kegiatan keagamaan dan ibadah (Pasal 175, 176, 177 1 dan 2, 178, 179, 180, 181, 503 2nd KUHP).
TRADISI MAHAR DALAM BUDAYA SUNDA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Irfani, Fahmi; Hamidah, Hamidah
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 1 (2020): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v8i1.20260

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi lokal dan budaya masyarakat Sunda dalam hal perkawinan. Mahar atau 'Seserahan' dalam budaya Sunda menjadi satu hal yang diwajibkan ada sebelum pasangan pengantin melangsungkan prosesi ijab kabul, begitupun dalam ajaran Islam. Asimilasi budaya dan difusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan antara Islam dan kebudayaan lokal di Indonesia, sehingga menampilkan kultur yang khas. Hal ini terlihat di dalam tradisi dan budaya masyarakat Sunda itu sendiri. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan, yaitu dengan melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi untuk dapat menganalisa sejauhmana perspektif hukum Islam dan tradisi mahar di dalam budaya masyarakat Sunda tersebut. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Banten dan Jawa Barat. Pemilihan lokasi tersebut dianggap telah merepresentasikan budaya masyarakat Sunda. Adapun hasil penelitian ini adalah mahar atau seserahan dalam tradisi masyarakat Sunda tidak bertentangan dalam hukum Islam, justru terdapat maslahah dan mengandung unsur nafkah.
THE ECONOMIC PORTRAIT OF MAMLUK DYNASTY OF EGYPT; HISTORY AND THOUGHT Aravik, Havis; Tohir, Ahmad; Zamzam, Fakhry
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 1 (2020): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v8i1.20261

Abstract

Artikel ini membahas potret ekonomi selama dinasti Mamluk di Mesir; Sejarah dan pemikiran dengan bertujuan untuk mengetahui bagaimana ekonomi Islam selama dinasti Mamluk di Mesir. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berbasis pada perpustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis teknis serta analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam selama Dinasti Mamluk maju dengan berbagai kebijakan seperti sistem pemerintahan yang oligarki militer tidak monarkis, memberi imbalan bagi para ilmuwan dan akademisi, membangunhubungan perdagangan dengan negara-negara asing, kebijakan pasar bebas untuk petani, ketahanan angkatan laut, dan penggunaan efektif properti wakaf. Sementara itu, penurunan tersebut disebabkan oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan, gaya hidup sultan, korupsi dan monopoli ekonomi, serangan oleh negara-negara lain, dan perilaku buruk para sultan.
KONTRIBUSI ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI KABUPATEN LEBAK BANTEN Fahrozi, Muhammad Helmi; Suprima, Suprima; Asiyah, Rostania Nur
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 1 (2020): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v8i1.20262

Abstract

Upaya pembangunan daerah dengan penerapan zakat sangat memungkinkan untuk menjadi instrumen baru guna pembangunan daerah secara maksimal. Pengembangan pengelolaan zakat di daerah adalah potensi untuk membangkitkan perekonomian masyarakat setempat. Salah satu klaim pemerintah tentang daerah adalah nomenklatur penamaan yang diklasifikasikan menjadi daerah terjauh, daerah terluar, hingga daerah tertinggal. Kabupaten Lebak menjadi salah satu daerah dari Provinsi Banten yang diklaim pemerintah pusat menjadi daerah tertinggal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan contoh kepada daerah lain bahwa banyak peluang dan potensi kontribusi zakat sebagai salah satu instrumen ketika dikelola dengan berbagai macam program dan regulasi yang kuat. Dengan menggunakan metode kualitatif dan melalui pendekatan doktrinal yang dilakukan dengan teknik wawancara kepada pihak yang terkait, serta menggali regulasi kewenangan pengelolaan zakat secara yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan Kabupaten Lebak sebagai daerah tertinggal dapat merubah statusnya dengan tidak lagi menjadi daerah tertinggal. Dari kontribusi zakat yang dikelola dengan maksimal oleh mustahik yang bersinergi denganpemerintah daerah.
MUSLIM MILENIAL DAN GERAKAN EKONOMI ISLAM INDONESIA Nurhidayat, Nurhidayat
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 1 (2020): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v8i1.20263

Abstract

Gerakan ekonomi Islam di Indonesia yang sudah berjalan kurang lebih 30 tahun belum, menemukan hasil yang signifikan jika dilihat dari rasio jumlah muslim Indonesia dengan lembaga keuangan syariah. Umat Islam masih belum memiliki pengetahuan dan kesadaran pentingnya ekonomi Islam. Peran dan kontribusi umat Islam masih kecil dalam gerakan ekonomi Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kontribusi muslim milenial Indonesia dalam gerakan ekonomi Islam di Indonesia. Gerakan ekonomi Islam yang dimulai sejak 1991 merupakan gerakan yang bertujuan mencerdaskan dan menyadarkan umat Islam akan pentingnya ekonomi yang sesuai dengan syariah. Gerakan ini tidak bisa dilepaskan dari peran dan kontribusi muslim milenial Indonesia. Tulisan ini berkesimpulan bahwa peran muslim milenial Indonesia dalam gerakan ekonomi Islam sangat penting keunggulan mereka menguasai teknologi sehingga ketika mereka bekerja di lembaga keuangan Islam selain mereka menjadi pegawai mereka juga sebagai marketing ekonomi Islam yang menyebarluaskan pentingnya ekonomi Islam. Peran tersebut juga menjadi kontribusi mereka dalam gerakan ekonomi Islam. Mereka telah memenuhi telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah di Indonesia.
LEGAL POLICIES FOR IMPLEMENTING WAQAF ONLINE IN INDONESIA Anggraeni, RR. Dewi; Yunus, Nur Rohim; Rezki, Annissa
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 1 (2020): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v8i1.20264

Abstract

Perkembangan teknologi tidak hanya dapat memfasilitasi komunikasi jarak jauh, lebih dari itu dapat memfasilitasi dalam segala hal seperti administrasi dan manajemen transaksi. Dahulu kala, semua dilakukan secara manual namun saat ini seiring kemajuan teknologi, semua pekerjaan dilakukan melalui sistem online. Alhasil, saat ini sistem online tidak hanya diterapkan di bidang transportasi dan komunikasi, tetapi juga telah tergabung dalam lembaga kesehatan, pendidikan dan ibadah seperti kegiatan ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqf). Dengan sistem online ini, segalanya menjadi lebih mudah dan dapat diakses. Tidak perlu lagi antri atau harus mondar mandir, tapi semua sudah dilakukan dengan efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana wakaf dilaksanakan melalui sistem online dengan menerapkan metode deskriptif kualitatif, sedangkan teknik studi pustaka menggunakan pendekatan normatif. Fokus pembahasan terkait bagaimana cara pelaksanaan wakaf online, selain pelaksanaan hukumnya, juga bagaimana memastikan bahwa proses administrasi telah dilakukan dengan benar dan tepattanpa ada keraguan mengenai unsur-unsur penipuan di dalamnya.
PENELANTARAN ANAK DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA Suharto, Rudi Wahyu; Rahim, Abdur
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 1 (2020): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v8i1.20265

Abstract

Penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum. Perbuatan yang dilakukan yakni berkenaan dengan tidak bisa terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Penelantaran anak menyebabkan efek yang merugikan, seperti masalah dengan perkembangan kognitif, sosial danemosional, penggunaan narkoba, melukai diri sendiri, kemampuan hidup sosial yang lebih rendah, masalah kejiwaan dan neurologis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dari tinjauan Hukum Islam dan hukum positif pada Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library research). Pendekatan penelitian menggunakan pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (conceptual approaches) yang diambil dari literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena penelantaran masih ditemui dalam kehidupan masyarakat, karena faktor ekonomi orang tua, sehingga orang tua lalai dengan tanggungjawabnya. Penelantaran anak dalam tinjauan HAM merupakan bentuk pelanggaran terburuk. Walaupun hak seorang sudah dilindungi oleh hukum, namun peran orang tua dan masyarakat tidak kalah penting dalam membentuk mental dan moral anak untuk terus membimbing anak sampai tumbuh kembang dewasa.
HIJAB DAN NIQAB: KEWAJIBAN ATAUKAH ANJURAN? (ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD ALI AL-SHABUNI DAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB TENTANG JILBAB DAN NIQAB) Rohmah, Siti Ngainnur; Prawoto, Imam
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 1 (2020): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v8i1.20266

Abstract

Mayoritas ulama sepakat bahwa memakai jilbab adalah wajib bagi setiap muslimah, baik orang Arab maupun orang ’Ajam. Di sisi lain sebagian ulama berpendapat bahwa memakai jilbab tidak wajib. Hal ini berdasarkan pemahaman bahwa tidak semua ayat yang mengandung perintah bermakna perintah, namun bisa juga bermakna anjuran. Tulisan ini menyajikan penafsiran ayat-ayat Alquran seputar jilbab dan cadar. Ada dua buah tafsir yang dijadikan objek utama dalam penelitian ini, yaitu Shafwah al-Tafasir karya Muhammad ‘Ali al-Shabuni dan Tafsir al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan literatur. Tulisan ini akan mendeskripsikan secara analitis dan mengeksplorasi secara kritis pandangan Muhammad ‘Ali al-Shabuni dan Muhammad Quraish Shihab seputar jilbab dan cadar.
ETIKA PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM HAK ASASI MANUSIA Widodo, Sugeng; Mufidah, Mufidah
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 1 (2020): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v8i1.20267

Abstract

Maraknya kasus korupsi tentu memaksa pemerintah untuk menciptakan langkah-langkah preventif bagi para koruptor. Langkah tersebut adalah penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Tentunya semua ini seharusnya tidak terlepas dari etika. Etika selama ini belum tersentuh oleh KPK karena dalam melakukan penyadapan hanya sebatas mengikuti peraturan perundang-undangan. Padahal berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan seharusnya ada etika yang harus dijaga untuk menjamin hak kehidupan privasi seseorang. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), menggunakan pendekatan perundang-undangan (statutory approach), dan teori-teori (conceptual approach), serta pendekatan kasus (doctrinal approach) yang diteliti melaluiberbagai literatur yang berkaitan dengan pengaturan hak-hak privasi, juga berkaitan dengan pengaturan penyadapan KPK.

Page 11 of 25 | Total Record : 250

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): Mizan: Journal of Islamic Law Vol 13 No 1 (2025): JUNI Vol 12 No 2 (2024): DESEMBER Vol 12 No 1 (2024): JUNI Vol 11 No 2 (2023): DESEMBER Vol 11 No 1 (2023): JUNI Vol 10 No 3 (2022): DESEMBER Vol 10 No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 10 No 1 (2022): JUNI Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER Vol 9 No 1 (2021): JUNI Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER Vol 8 No 1 (2020): JUNI Vol 7 No 2 (2019): DESEMBER Vol 7 No 1 (2019): JUNI Vol 6 No 2 (2018): DESEMBER Vol 6 No 1 (2018): JUNI Vol 5 No 2 (2017): DESEMBER Vol 5 No 1 (2017): JUNI Vol 4 No 2 (2016): DESEMBER Vol 4 No 1 (2016): JUNI Vol 3 No 2 (2015): DESEMBER Vol 3 No 1 (2015): JUNI Vol 2 No 2 (2014): DESEMBER Vol 2 No 1 (2014): JUNI Vol 1 No 2 (2013): DESEMBER Vol 1 No 1 (2013): JUNI More Issue