cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syarifah Gustiawati Mukri
Contact Email
syarifah@fai.uika-bogor.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
syarifah@fai.uika-bogor.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Mizan: Journal of Islamic Law
Published by Universitas Ibn Khaldun Bogor
ISSN : 2598974X     EISSN : 25986252     DOI : https://doi.org/10.32832/mizan
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mizan: Journal of Islamic Law is a peer-reviewed journal on Islamic Family Law, Syari’ah, and Islamic Studies. This journal is published by the Islamic Faculty, Ibn Khaldun University of Bogor, in partnership with APSI (Association of Islamic Indonesian Lawyers). Editors welcome scholars, researchers, and practitioners of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published through this journal. All articles will be reviewed by experts before being accepted for publication. Each author is solely responsible for the content of published articles.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 250 Documents
 8   9   10   11   12 
SISTEM PELAKSANAAN KOPERASI MITRA GBS PT. GOLDEN BLOSSOM SUMATERA DESA PRAMBATAN Saprida, Saprida
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 1 (2019): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i1.20248

Abstract

Penelitian ini berupaya menjawab beberapa masalah berkaitan dengan koperasi mitra GBS PT. Golden Blossom Sumatera di Desa Prambatan. Untuk mengetahui masalah tersebut penulis menggunakan jenis data kualitatif, dengan sumber data primer yaitu data pokok yang diperoleh dengan menggunakan studi lapangan dengan wawancara kepada anggota dan pegawai koperasi mitra GBS di desa prambatan. Sedangkan data sekunder diambil dari dokumentasi yang ada di kantor koperasi mitra GBS di desaPrambatan seperti data jumlah penduduk, mata pencarian dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif interpretatif. Dari penelitian ini ditemukan, Sistem pelaksanaan koperasi mitra GBS yang beranggotakan tiga desa yaitu desa Prambatan, Pengabuan dan Tanjung Kurungyang berjumlah 3.015 orang merupakan koperasi yang memiliki beberapa fungsi dasar bagi anggota koperasi, yaitu penyediaan jasa angkutan sawit untuk lahan plasma, penyediaan jasa pemetikan untuk lahan plasma, penyediaan rekapitulasi data anggotauntuk PT. Golden Blossom Sumatera sebagai input keuangan anggota koperasi dan menampung menyampaikan aspirasi anggota kepada PT. Golden Blossom Sumatera selaku pengelola lahan Plasma. Sistem bagi hasil lahan sawit plasma antara PT. Golden Blossom Sumatera selaku pengelola dengan koperasi mitra GBS selaku koperasi. Sebagian anggota koperasi mitra GBS merasa terzholimi karena pembagian hasil sawit tidak transparan dengan pihak koperasi mitra GBS selaku pengontrol dan pengawasan lahan Plasma yang dikelola oleh PT. Golden Blossom Sumatera. Diantara pemicu konflik antara masyarakat selaku anggota koperasi mitra GBS dengan Manajemen PT. Golden Blossom Sumatera yaitu terindikasi adanya penggelembungan dana pupuk plasma, dan juga tidak transparansinya pembagian lahan plasma selaku lahan masyarakat dan lahan inti selaku lahan milik PT. Golden Blossom Sumatera.
EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA CITEUREUP DALAM MENJAGA KEUTUHAN RUMAH TANGGA Firdaus, Yusuf; Nawawi, Kholil; Mukhtar, Mukhtar
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 1 (2019): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i1.20249

Abstract

Penelitian ini membahas tentang efektivitas bimbingan perkawinan di kua dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang terkandung dari sebab akibat tingginya tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia, khususnya bagi umat muslim diIndonesia. Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan bahwa para calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan diharuskan untuk mengikuti bimbingan perkawinan terlebih dahulu. Meskipun telah dikeluarkan kebijakantersebut, faktanya masih banyak para calon pengantin yang tidak mengikutinya, bahkan cenderung menyepelekan pentingnya mengikuti bimbingan ini sebelum menikah. Dalam pembahasan tentang efektivitas bimbingan perkawinan dalam menjaga keutuhan rumah tangga ini, memiliki dua poin penting yang perlu dikaji, yakni sejauhmana efektivitas bimbingan perkawinan yang telah diberikan kepada para calon pengantin dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan faktor apa sajakah yang membuat para calon pengantin masih banyak yang belum dapat menghadiri bimbingan perkawinan yang telah diadakan oleh kua citeureup.
KEADILAN WARIS DALAM ALQURAN Wahyuni, Afidah
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 2 (2019): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i2.20250

Abstract

Keadilan dalam waris yang ditunjukkan Alquran memposisikan laki-laki lebih unggul dua kali lipat dibandingkan dengan perempuan. Disamping itu, asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya diantara para ahli waris. Oleh karena itu keadilan dalam kewarisan tidak berarti membagi sama rata harta warisan kepada semua ahli waris, tetapi berpihak kepada kebenaran sebagaimana yang telah digariskan oleh Alquran. Jika laki-laki memperoleh lebihbanyak dari kaum perempuan, ini terkait dengan tanggung jawab laki-laki yang lebih besar dari perempuan untuk membiayai rumah tangganya. Perbedaan yang berdasarkan besar kecilnya beban dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan berdasar hukum kausalitas imbalan dan tanggung jawab, bukan mengandung unsur diskriminasi. Forsi perempuan yang ditentukan tersebut seimbang dengan kewajibannya. Sebab dalam Islam, kaum wanita pada dasarnya dibebaskan dari memikul tanggungjawab ekonomi keluarga. Oleh karena itu, jika seseorang menerima bagian waris tinggi, berarti hal itu merupakan manifestasi dari tingkat kewajibannya, yang merupakan konsep perbedaan secara sosiologis dalam masyarakat Islam.
KRITIK PERKEMBANGAN TEORI TAFSIR AKADEMISI PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM DI INDONESIA Handoko, Agus
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 2 (2019): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i2.20251

Abstract

Perkembangan Tafsir Alquran yang ada di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan Islam di belahan bumi lain. Produk tafsir di Indonesia tidak pernah berakhir, demikian pula dengan perkembangan keilmuannya. Usaha menemukanmetode, pendekatan, dan model kajiannya yang baru dari waktu ke waktu terus berlangsung. Ilmu-ilmu bantu selain ilmu-ilmu dasar dalam menafsirkan Alquran, seperti hermeneutik, linguistik, semantik, dan semiotik semakin banyak digunakanoleh para mufassir Indonesia. Tulisan ini fokus membahas perkembangan studi tafsir masa klasik abad 16-19, kemerdekaan dan era reformasi dengan pendekatan sejarah intelektual di Indonesia, khususnya di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Corak tafsir era reformasi khususnya di kalangan akademis berkembang sesuai dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, kitab tafsir masa lalu memungkinkan untuk dikritisi dan diberi tafsir ulang oleh mufassir era reformasi sesuai dengan kebutuhan masa kini. Dalam hal ini, arah baru perkembangan tafsir pada era reformasi di Indonesia cenderung menggunakan metode tematik kolektif dan integratif multi dimensi.
PERBANDINGAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA Hasnati, Hasnati; Dewi, Sandra; Utama, Andrew Shandy
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 2 (2019): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i2.20252

Abstract

Dari segi cara menentukan harga, bank dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional maupun bank syariah wajib menerapkan prinsip Good Corporate Governance dalam kegiatan usahanya karena bank konvensional dan bank syariah merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat atas dasar kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan prinsip Good Corporate Governance pada bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Prinsip Good Corporate Governance yaitu prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Pada dasarnya, penerapan prinsip Good Corporate Governance pada bank konvensional dan bank syariah adalah sama, karena mengacu pada ‘Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia’ yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. Perbedaannya adalah prinsip Good Corporate Governance pada bank syariah diatur secara tegas pada Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Perbedaan lainnya terletak pada prinsip syariah yang digunakan oleh bank syariah karena selain dibina dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, bank syariah juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia secara umum dan Dewan Pengawas Syariah secara khusus.
HOAX AS CHALLENGE TO DEMOCRATIC ELECTIONS IN THE CONTEXT OF HONEST AND FAIR PRINCIPLE Susilowati, Ida; Yunus, Nur Rohim; Zahrotunnimah, Zahrotunnimah
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 2 (2019): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i2.20253

Abstract

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi berdasarkan ideologi Pancasila. Sebagai negara yang demokratis, mewujudkan pemilu yang demokratis menjadi kewajiban. Pemilihan umum yang demokratis adalah salah satufondasi dasar menuju negara yang demokratis, di mana para pemimpin dan perwakilan rakyat sebagai partai dianggap mampu melaksanakan aspirasi rakyat melalui kebijakan publik. Sebagai manifestasi dari upaya pemerintah untuk mewujudkan pemilihan umum yang demokratis, dibuatlah undang-undang yang terkait dengan pemilihan umum, salah satunya adalah prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, disingkat LUBERJURDIL dalam bentuk bahasa Indonesia. Dalam konteks lain, globalisasi menghadirkan tantangan baru untuk pemilihan umum yang demokratis, terutama dalam konteks sosialisasi politik. Peransosialisasi politik melalui media massa dan media sosial merupakan tantangan dalam mewujudkan pemilu berdasarkan prinsip "jujur dan adil", makalah ini berpendapat. Fenomena hoax menjadi sesuatu yang tidak bisa dianggap tidak signifikan dalam pemilihan demokratis, terutama dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Artikel ini membahas fenomena tipuan dalam pemilihan umum 2019 dalam konteks prinsip pemilihan yang jujur dan adil. Hoax adalah tantangan baru bagi rakyat dan pemerintah dalam mencapai tujuan utama bangsa dan negara melalui pemilihan yang demokratis.
TAQLID DAN TALFIQ DALAM KONSEPSI HUKUM ISLAM Khasanah, Nur; Hamzani, Achmad Irwan; Aravik, Havis
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 2 (2019): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i2.20254

Abstract

Artikel ini membahas tentang taqlid dan talfiq dalam konsepsi Hukum Islam. Dengan tujuan untuk mengetahui taqlid dan talfiq dalam konsepsi hukum Islam dan sejauh mana keduanya memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap Islam. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknis analisis deskriptif dan content analysis. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa taqlid dan talfiq merupakan fenomena pemahaman keberagamaan dalam masyarakat Islam. Taqlid muncul ketika seseorang tidak mampu dan tidak mau mendapatkan hukum-hukum Islam secara langsung dari sumbernya dan lebih senang dan puas merujuk kepada produk pemikiran para ulama khususnya ulama mazhab. Sedangkan talfiq merupakan konsekuensi logis dari keberadaan taqlid.
ANALISIS LATAR BELAKANG PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BOGOR Mujibullah, Razmi; Sobari, Ahmad; Mukhtar, Mukhtar
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 2 (2019): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i2.20255

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada analisis latar belakang perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab perceraian pada masyarakat Kabupaten Bogor, sekaligus menganalisis penyebab tertingi perceraian yang diajukan pada Pengadilan Agama Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian sosial dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang dapat menghasilkan data-data yang deskriptifberupa kata-kata tertulis, baik dari data Pengadilan Agama ataupun dari lisan Staf Pengadilan Agama Kabupaten Bogor. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi yang dilakukan penulis selama enam bulan terhitung dari tanggal 1 April sampai dengan 22 September 2017, in-dept interview dilakukan oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Bogor.
PERSPEKTIF KAWIN KONTRAK DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM BESERTA AKIBAT HUKUN YANG DITIMBULKANNYA Anggraeni, RR Dewi; Gofar, Muhammad Affan
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 2 (2019): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i2.20256

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam mengenai kawin kontrak dan bagaimana akibat hukum terhadap anak dan istri. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai kawin kontrak yang ada, padahal dalam hukum Islam, baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun sabda Nabi Muhammad telah melarang kawin kontrak, meskipun golongan syi’ah menyatakan berbeda. Dari penelitian ini ditemukan adanya akibat hukum bagi istri mengenai status perkawinan yaitu tidak diakui oleh negara karena negara tidak mengatur kawin kontrak, istri hanya memperoleh status sosial dan ekonomi. Mengenai harta bersama karena kawin kontrak tidak diakui, maka perkawinan juga tidak dapat dituntut. Akibat hukum lainnya bagi anak dengan berdasar Pasal 42, 43 Ayat 1 mengenai kedudukan anak, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja, anak tidak mempunyai hubungan saling mewarisi dengan bapaknya, karena anak kawin kontrak dianggap anak luar kawin yang tidak diakui. Kemudian mengenai harta dan wali, anak kawin kontrak tidak dapat menuntut waris atau bapak tidak memiliki hak atas anak tersebut karena hak jatuh sepenuhnya kepada ibu.
KEUNGGULAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH “AMANAH UMMAH” DALAM PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN Asrun, Andi Muhammad; Rosyadi, Abdu Rahmat; Satory, Agus; Milono, Yennie K.; Malik, Ridwan
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 1 (2020): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v8i1.20257

Abstract

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tren perkembangan BPRS sejak diberlakukan undang-undang perbankan syariah terus meningkat. Seluruh kegiatan BPRS wajib menerapkan prinsipprinsip syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Setelah dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini telah terjadi perubahan regulasi bahwa pemberlakuan fatwa DSN-MUI harus masuk ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK). Permasalahan perbankan syariah yang timbul saat ini secara umum terjadi pada Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam hal penerapan prinsip-prinsip syariah yang belum konsisten, bahkan masih ada yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang sudah menjadi peraturan OJK. Penelitian terhadap BPRS Amanah Ummah ini dilakukan pada aset permodalan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif yangmenempatkan peraturan perundang-undangan sebagai objek penelitian yang bersumber dari hukum primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak BPRS Amanah Ummah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari produk-produk pembiayaan BPRS Amanah Ummah telah menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI secara konsisten.

Page 10 of 25 | Total Record : 250

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): Mizan: Journal of Islamic Law Vol 13 No 1 (2025): JUNI Vol 12 No 2 (2024): DESEMBER Vol 12 No 1 (2024): JUNI Vol 11 No 2 (2023): DESEMBER Vol 11 No 1 (2023): JUNI Vol 10 No 3 (2022): DESEMBER Vol 10 No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 10 No 1 (2022): JUNI Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER Vol 9 No 1 (2021): JUNI Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER Vol 8 No 1 (2020): JUNI Vol 7 No 2 (2019): DESEMBER Vol 7 No 1 (2019): JUNI Vol 6 No 2 (2018): DESEMBER Vol 6 No 1 (2018): JUNI Vol 5 No 2 (2017): DESEMBER Vol 5 No 1 (2017): JUNI Vol 4 No 2 (2016): DESEMBER Vol 4 No 1 (2016): JUNI Vol 3 No 2 (2015): DESEMBER Vol 3 No 1 (2015): JUNI Vol 2 No 2 (2014): DESEMBER Vol 2 No 1 (2014): JUNI Vol 1 No 2 (2013): DESEMBER Vol 1 No 1 (2013): JUNI More Issue