Mizan: Journal of Islamic Law
Mizan: Journal of Islamic Law is a peer-reviewed journal on Islamic Family Law, Syari’ah, and Islamic Studies. This journal is published by the Islamic Faculty, Ibn Khaldun University of Bogor, in partnership with APSI (Association of Islamic Indonesian Lawyers). Editors welcome scholars, researchers, and practitioners of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published through this journal. All articles will be reviewed by experts before being accepted for publication. Each author is solely responsible for the content of published articles.
Articles
250 Documents
<![CDATA[SIKAP MANUSIA BERIMAN MENGHADAPI COVID 19 ]]>
<![CDATA[Yono, Yono]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 1 (2020): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v8i1.20268
<![CDATA[Mewabahnya COVID 19 di berbagai negara di belahan dunia mengakibatkan banyak korban jiwa yang berjatuhan dan menciptakan ketakutan serta kepanikan bagi seluruh umat manusia termasuk di Indonesia. Negara-negara di dunia membuat berbagai macam kebijakan demi melindungi warganya dari COVID 19. Berbagai sikap dan reaksi manusiapun beranekaragam dalam menghadapi wabah tersebut. Manusia yang beriman harus menata sikapnya dalam menghadapi COVID 19 yang bersandar terhadap Al-Quran, hadits dan arahan ulama. Sikap yang harus dimiliki manusia beriman dalam menghadapi COVID 19 diantaranya adalah harus memegang kuat akidah ahlu sunnah wal jamaah, meningkatkan tawakal kepada Allah SWT, bersikap rendah hati dan tidak sombong, tidak panik berlebihan dan tidak putus asa, dan harus memaksimalkan ikhtiar, baik ikhtiar dzahirmaupun ikhtiar batin. Ikhtiar dzahir seperti berdiam diri di rumah dan menghindari keramaian, menjaga kebersihan, memelihara dan melestarikan lingkungan, sedangkan ikhitar batin seperti memperbanyak berdoa dan memperbanyak shalat malam.]]>
<![CDATA[PEMIDANAAN SUAMI MENJUAL ISTRI UNTUK LAYANAN SEX MENYIMPANG: KAJIAN TERHADAP KORBAN DALAM VONIS HAKIM ]]>
<![CDATA[Sumaryanto, A Djoko]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v8i2.20270
<![CDATA[Hukum pidana yang berlaku masih berpegang pada konsep Daad Dader Strafrecht, sehingga keberadaan korban kejahatan belum terjamah oleh Undang-undang yang diimplementasikan dalam setiap putusan hakim, seperti peristiwa suami menjual istrinya untuk melayani seks menyimpang (threesome). Posisi istri dalam hal ini adalah korban kejahatan yang dilakukan oleh suami. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research), dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan kasus (cases approach), yang mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 889/Pid.Sus/2018/PN SDA, akan diperoleh suatu hasil bahwa kurang tepatnya penerapan Undang-undang dan masih lemahnya pandangan terhadap korban kejahatan yang adalah istrinya. Rekomendasi penelitian ini agar hakim lebih teliti dan jeli dalam memahami peraturan perundang-undangan serta vonis yang dijatuhkan telah memperhatikan korban yang adalah anggota keluarga (istri).]]>
<![CDATA[KEKUATAN SAKSI ANAK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK ]]>
<![CDATA[Siagian, Amrizal]]>;
<![CDATA[Sumarsih, Esi]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v8i2.20271
<![CDATA[Keabsahan keterangan anak mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi anak, karena keterangan anak dalam suatu pembuktian, kekuatannya bukan sebagai alat bukti saksi melainkan sebagai bukti petunjuk. Teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis adalahteori pembuktian negatif, selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sementara metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka baik berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam undangundang hanya diatur tentang hak-hak anak untuk menyatakan pendapatnya, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Sebagaimana berdasarkan ketentuan hukum bahwa anak tidak dibebankan untuk disumpah. Dan kekuatan hukumnya pun dianggap sebagai alat bukti, namun keterangannya dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Demikian juga dalam konsep hukum acara pidana Islam bahwa seseorang menjadi saksi berhubungan dengan konsep tahammul dan ada’, yaitu kesanggupan memelihara dan mengingat suatu peristiwa dan kesanggupan untuk mengemukakan peristiwa tersebut dengan benar.]]>
<![CDATA[RELEVANSI HAK KEBEBASAN MENGELUARKAN PENDAPAT DALAM PASAL 28E AYAT 3 UNDANG UNDANG DASAR 1945 NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KAJIAN FIQIH SIYASAH ]]>
<![CDATA[Junaedi, Asep Mahbub]]>;
<![CDATA[Rohmah, Siti Ngainnur]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v8i2.20272
<![CDATA[Kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikirannya melalui tulisan, lisan, dan lain-lain secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Secara umum kebebasan mengeluarkan pendapat diatur dalam Pasal 28 E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Begitu pula selain dalam UUD 1945 NRI, kebebasan mengeluarkan pendapat pun merupakan suatu hak yang dikaji secara mendalam dalam hukum Islam khususnya dalam fiqih siyasah baik secara teori maupun praktek. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur. Data dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan hak kebebasan mengeluarkan pendapat, yaitu Undangundang Dasar 1945 NRI, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian ini adalah hak kebebasan mengeluarkan pendapat dalam pelaksanaannya berdasarkan kepada prinsip-prinsip persamaan dan prinsip universalitas. Tujuan keduanya adalah untuk menciptakan tatanan bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), karena manusia menurut kodratnya mencita-citakan kebebasan berpendapat dalam kehidupannya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat relevansi dalam konsep pengaturan hak kebebasan mengeluarkan pendapat antara keduanya.]]>
<![CDATA[ANALISIS MARAKNYA PERCERAIAN PADA MASA COVID 19 ]]>
<![CDATA[Fauziah, Atika Suri Nur]]>;
<![CDATA[Fauzi, Aziizah Nur]]>;
<![CDATA[Ainayah, Umma]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v8i2.20273
<![CDATA[Dalam hukum Islam perceraian dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari isteri. Namun apabila di Indonesia keluarga yang bercerai dengan menggunakan hukum Islam maka akan menyusahkan kedua belah pihak, karena hukum Islam sebuah perceraian hanya menggunakan lisan tidak ada surat yang menyatakan secara sah bercerai. Oleh karena itu, di Indonesia telah membuat undang-undang tentang perceraian agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan karena perceraian tersebut atautidak menyusahkan kedua belah pihak jika mereka ingin menikah kembali dan juga tidak menyusahkan anak untuk mendapat nafkah dari ayah kandungnya. Covid 19 ini telah meningkatkan perceraian di Indonesia sebesar 5%, karena sebagian keluarga mengalami kesulitan dalam ekonomi.]]>
<![CDATA[PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS PENAMBANGAN BATU CINNABAR DI MALUKU ]]>
<![CDATA[Ubwarin, Erwin]]>;
<![CDATA[Leatemia, Wilshen]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v8i2.20274
<![CDATA[Semua kekayaan sumber daya alam yang ada di darat, laut, dan di dalam perut bumi Indonesia dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesarnya untuk kesejahteraan rakyat. Namun pengelolaan sumber daya alam batu cinnabar yang tidak mengantongi izin pada Desa Luhu Kabupaten Seram Barat, Provinsi Maluku berakibat pada pencemaran lingkungan dan berdampak pada manusia. Menanggulangi pelanggaran pidana ini telah dilakukan penegakan hukum yang menghasilkan 8 (delapan) putusan pada Pengadilan Negeri Ambon. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep tentang penjatuhan pidana dan tindak pidana yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai objek penelitian yang bersumber dari hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menyimpulkan penjatuhan pidana kepada pelaku penambang tanpa izin masih rendah tidak sampaisetengah dari ancaman maksimum 10 (sepuluh) tahun dalam undang-undang pertambangan mineral dan batu bara, hal ini sangat disayangkan karena rusaknya lingkungan akibat pengelolaan batu cinnabar tanpa izin akan berdampak panjang.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ]]>
<![CDATA[Gunawan, Fendri]]>;
<![CDATA[Ardiansah, Ardiansah]]>;
<![CDATA[Kadaryanto, Bagio]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v8i2.20275
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap pelanggarankendaraan angkutan barang di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang di Kota Pekanbaru belum berjalan optimal.Hambatan dari sisi aparatur penegak hukum adalah kurangnya koordinasi lintas sektoral antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Satlantas Polresta Pekanbaru, kendaraan angkutan barang sebagian besar melintas di Kota Pekanbaru dari malam hingga dini hari, serta ringannya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota adalah menjalin kerja sama dengan Satlantas Polresta Pekanbaru, meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang, serta mengusulkan agar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan direvisi.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HALAL THAYYIB PADA WISATA NON HALAL DI MADURA ]]>
<![CDATA[Harisah, Harisah]]>;
<![CDATA[Suhaimi, R.]]>;
<![CDATA[Mukri, Syarifah Gustiawati]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v8i2.20276
<![CDATA[Artikel ini menyajikan respon masyarakat Madura terhadap wisata yang memiliki potensi ekonomi. Namun, dianggap tidak memiliki cara yang halal bahkan thayyiban. Paradigma terlahir karena sifat keber-agamaan orang Madura masih sangat kental terutama bagi masyarakat yang masih tradisional. Oleh karena kajian ini menyajikan respond dan tindakan masyarakat Madura, maka metode pengujian menggunakan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi terkait wisata yang rusak karena didemo oleh masyarakat Madura. Penelitian ini menemukan, bahwa masyarakat Madura sangat agresif terhadap wisata yangdianggap menimbulkan kemaksiatan, menggunakan promosi yang dianggap melanggar tatanan syariah, serta merusak budaya lokal Madura terutama tatanan dunia pesantren. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa setiap sumber ekonomi harus sejalan dengan konsep halal dan thayyib.]]>
<![CDATA[ANALISI PEMBUKTIAN TERBALIK KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAM ]]>
<![CDATA[Hasuri, Hasuri]]>;
<![CDATA[Mukaromah, Mia]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v8i2.20277
<![CDATA[Tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) dan memerlukan penanganan yang luar biasa pula. Dalam penanganan tindak pidana korupsi diperlukan penanganan yang khusus dengan menggunakan teori pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian namun secara berimbang. Hal tersebut agar terhindar dari potensi melanggar prinsip HAM dan penghargaan hak-hak terdakwa. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris yaitu penggabungan dari ketentuan hukum normatif (undang-undang) dengan unsur-unsur empiris (peristiwa hukum di masyarakat atau unsur sosial).]]>
<![CDATA[FENOMENA FUNDAMENTALISME ISLAM DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI ]]>
Khasanah, Nur;
<![CDATA[Hamzani, Achmad Irwan]]>;
<![CDATA[Aravik, Havis]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v8i2.20278
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang fenomena fundamentalisme dalam perspektif antropologi. Artikel ini berbasis studi kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan kenyataan yang sebenarnya pada obyek yang diteliti yang kemudian diinterprestasikan dalam bentuk laporan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pemikiran fenomena fundamentalisme muncul sebagai akibat dari keinginan pemeluk agama Islam untuk mempraktekkan agama dalam kehidupan masyarakat. Konflik yang terus menerus dengan berbagai ide dan gagasan dari Barat dalam wujud modernisme dan adanya problem psikologis dalam diri pelopor, pengikut dan orang-orang di sekitarnya.]]>
