cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syarifah Gustiawati Mukri
Contact Email
syarifah@fai.uika-bogor.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
syarifah@fai.uika-bogor.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Mizan: Journal of Islamic Law
Published by Universitas Ibn Khaldun Bogor
ISSN : 2598974X     EISSN : 25986252     DOI : https://doi.org/10.32832/mizan
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mizan: Journal of Islamic Law is a peer-reviewed journal on Islamic Family Law, Syari’ah, and Islamic Studies. This journal is published by the Islamic Faculty, Ibn Khaldun University of Bogor, in partnership with APSI (Association of Islamic Indonesian Lawyers). Editors welcome scholars, researchers, and practitioners of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published through this journal. All articles will be reviewed by experts before being accepted for publication. Each author is solely responsible for the content of published articles.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 250 Documents
 11   12   13   14   15 
POTENSI DAN IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN DI DESA AKEGURACI KECAMATAN OBA TENGAH KOTA TIDORE KEPULAUAN Killian, Nursinita
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v8i2.20279

Abstract

Artikel ini membahas tentang potensi dan implementasi zakat pertanian di desa Akeguraci. Dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kewajiban pembayaran zakat secara umum dan zakat pertanian secara khusus. Artikel ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif berbasis penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik analisis kualitatif berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Akeguraci baik dalam menghitung zakat maupun membayarkannya masihrelatif tergantung kepada tingkat kesadaran dari para petani sendiri. Zakat yang mereka keluarkan seadanya saja dikarenakan pengetahuan tentang zakat pertanian yang masih minim. Petani Desa Akeguraci belum mengetahui cara menghitung zakat pertanian sesuai dengan syariat Islam yang mewajibkan adanya kewajiban zakat pada hasil pertanian.
TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI PROVINSI RIAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Johar, Olivia Anggie
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v8i2.20280

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tindak pidana pembakaran hutan di Provinsi Riau menurut perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hutan merupakan karunia sekaligus amanah dari Allah yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai salah satu kekayaan alam yang sangat berharga. Berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Pada tahun 2019 telah terjadi kebakaran hutan di Provinsi Riau seluas 75.871 Ha. Implementasi UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Provinsi Riau belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pemerintah Provinsi Riau dapat melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan menggandeng pihak kepolisian maupun tokoh-tokoh agama yang populer di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya ditegaskan bahwa melakukan pembakaran hutan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya hukumnya adalah haram.
LAMPAU DAN SEKARANG: ANALISIS KOMPETENSI ABSOLUT DALAM PERSELISIHAN HAK PADA PENGADILAN AGAMA Nugraha, Xavier; Iqbal, Fariz Rachman; Firmansyah, Ridho; Dinda, Giovanni
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v8i2.20281

Abstract

Pada Pasal 49 ayat (1) UU 7/1989, disebutkan bahwa kompetensi absolut dari peradilan agama terlimitasi pada 6 (enam) bidang, yaitu perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Dan dalam pasal 50 UU 7/1989 disebutkan, bahwa apabila terdapat sengketa hak yang berkaitan dengan bidang-bidang pada Pasal 49 ayat (1), maka harus diputus pada peradilan negeri. Dalam perkembangannya, terkait dengan kompetensi absolut dari peradilan agama ini mengalami perubahan dengan lahirnya UU 3/2006. Di dalam UU 3/2006, selain terkait dengan penambahan kompetensi absolut, juga terdapat penambahan Pasal 50 ayat (2) yang mengatur terkait dengan sengketa hak menjadi kompetensi absolut dari peradilan agama. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa Pertama, pada UU 3/2006, terdapat 3 (tiga) bidang baru pada kompetensi absolut pada peradilan agama menjadi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah dan di UU 3/2006 telah menghapus adanya hak opsi pada perkara waris bagi orang Islam, sehingga mutlak harus melalui peradilan agama dan Kedua, dengan adanya penambahan Pasal 50 ayat (2) pada UU 3/2006, maka dalam hal adanya sengketa, maka apabila para pihak sesama beragama Islam, maka bisa langsung melalui pengadilan pada lingkungan peradilan agama. Hal ini, dalam rangka mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.
SISTEM PENDIDIKAN INTEGRATIF PADA MASA RASULULLAH Sulistyani, Anjar; Triyoga, Bambang
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 1 (2021): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i1.20287

Abstract

Pendidikan merupakan hal penting dalam pembentukan umat Islam yang tunduk dan patuh menjalankan ajaran dan perintah Nabi Muhammad. Umat yang inti dan sebagai umat terbaik, menggerakkan masyarakat berbuat kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Rasulullah sendiri telah mengajarkan pola pendidikan yang integratif yang menjadikan Alquran dan al-Hadits sebagai ruh dalam pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris, selain pendekatan historis. Hasil penelitian menyatakan bahwa pendidikan di zaman Rasulullah menggunakan pola integratif yang mengedepankan kepada karakter Islami.
DEVELOPMENT OF SHARIA BANKING SYSTEM IN INDONESIA Choiriya, Choiriya; Saprida, Saprida; Sari, Emilia
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 1 (2021): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i1.20288

Abstract

Perbankan di Indonesia kini semakin meningkat berkat hadirnya bank syariah yang menawarkan produk keuangan dan investasi dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan bank konvensional. Meski masih tergolong newbie, perbankan syariah berkembang cukup pesat. Maklum, Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia dan jelas bank yang menggunakan hukum dan prinsip Islam akan lebih diminati. Bahkan bank konvensional di Indonesia pun kini mengikuti tren dengan mendirikan lembaga syariah atau unit usaha syariah sendiri. Hal ini dilakukan untuk menarik lebih banyak nasabah yang tertarik dengan keunggulan bank syariah.
URGENSI KAFAAH TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA Chania, Dhea; Mukri, Syarifah Gustiawati
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 1 (2021): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i1.20289

Abstract

Kafaah diartikan dalam pernikahan sebagai keadaan dua pasangan suami istri yang memiliki kesamaan dalam berbagai hal. Tujuan dari penelitian ini untuk lebih mengetahui terkait urgensi kafaah terhadap keutuhan rumah tangga serta memperdalam terkait faktorfaktor terjadinya perceraian. Metode penelitian pada penelitian adalah metode kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yaitu penelitian yang memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Hasil dari penelitian ini menjelaskan akan pentingnya unsur kafaah terhadap keutuhan rumah tangga yang harus ditanamkan pada pasangan harmonis, sebagaimana pelaksanaan kafaah di KUA Cibinong yang menjadikan unsur kafaah itu sebagai syarat sah dalam pernikahan.
KONSEP BUGHAT DALAM PERDEBATAN; TELAAH PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Wafa, Moh. Ali
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 1 (2021): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i1.20290

Abstract

Dalam Islam secara normatif pemberontakan dan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah tidak diizinkan. Tetapi, kenyataannya pemberontakan dan makar sering terjadi. Tulisan di bawah ini ingin mengupas hukum pemberontakan dan makar terhadap pemerintahan yang sah dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pembahasan pada analisis konsep hukum secara komparatif. Artikel ini bertujuan untuk membandingkan wacana dan konsep tentang bughat atau pemberontakan dan makar antara hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menjawab pelbagai permasalahan pemberontakan dan makar dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Pemberontakan dan makar itu dilarang karena tidak sesuai dengan maqhasid al-Syariah. Begitu juga dalam hukum positif Indonesia, tindakan makar dianggap sebagai kejahatan.
PRAKTIK JUAL BELI JAHE MENURUT HUKUM ISLAM; STUDI KASUS DI USAHA DAGANG AREBA JAHE, JAKARTA TIMUR Yusuf, Muhammad; Iswandi, Irvan
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 1 (2021): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i1.20291

Abstract

Terdapat realita gejala yang menyangkut transaksi dalam muamalah khususnya tentang jual beli yaitu permasalahan praktik jual beli jahe dengan sistem karungan di Usaha Dagang Areba Jahe Jakarta Timur, yang menjual berbagai macam rempah-rempah hasil bumi. Peneliti mendapati kekeliruan dalam transaksi jual beli jahe dengan sistem karungan yang pembelinya tidak mengetahui betul kualitas serta kuantitas jahe yang ada didalam karung tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik jual beli jahe pada Usaha Dagang Areba Jahe menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakanpenelitian kualitatif deskriptif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa toko Usaha Dagang Areba Jahe melayani penjualan dengan sistem karungan terlihat adanya unsur gharar yang terletak pada objek jual beli yakni pada jahe, namun unsur ghararnya tidakmenjadikan jual beli jahe ini dilarang dan menjadi sebab pengharaman, karena unsur gharar yang ada pada jual beli jahe ini tergolong ringan.
PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI DESA KUBANG PUJI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA Najmudin, Najmudin; Syihabudin, Syihabudin; Hasuri, Hasuri
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 1 (2021): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i1.20292

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelesaian sengketa wakaf di Desa Kubang Puji Pontang dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Lokasi penelitian ini terletak di desa Kubang Puji Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan Sengketa tanah wakaf di Desa Kubang Puji berupa gugatan ahli waris akibat tanah yang telah diwakafkan oleh wakif tidak dikelola dengan baik oleh nazhir, sehingga tanah tersebut menjadi tempat pembuangan sampah dan sedikit demi sedikit menyempit tergerus bangunan rumah warga sekitar, sengketa lain terkait dengan relokasi sekolah yang berdiri di atas lahan wakaf, pro kontra terjadi antara pengurus Yayasan dan DKM Masjid. Kedua sengketa tersebut diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menghadirkan pihak yang bersengketa dan tokoh masyarakat. Dalam perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia, penyelesaian sengketa wakaf yang dilakukan di Desa Kubang Puji mengikuti metode Non Ligitasi, artinya penyelesaian sengketa wakaf dilakukan di luar pengadilan, dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang wakaf.
ALUR LEGISLASI DAN TRANSFORMASI HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Komarudin, Parman; Hidayatullah, Muhammad Syarif
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 1 (2021): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i1.20293

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji alur legislasi dan transformasi hukum perbankan syariah dalam sistem hukum nasional atau perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatanperundang-undangan dan pendekatan historis. Pengkajian yang dilakukan menunjukkan bahwa alur legislasi dan transformasi hukum perbankan syariah di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa fase, yakni fase bebas nilai Islam ketika berlaku Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, dilanjutkan fase pengenalan sistem bagi hasil dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian fase lanjutan dengan bentuk penegasan keberadaan Bank Syariah melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, setelah itu sampai pada fase penyempurnaan atau pemurnian dengan hadirnya Undangundang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Page 13 of 25 | Total Record : 250

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): Mizan: Journal of Islamic Law Vol 13 No 1 (2025): JUNI Vol 12 No 2 (2024): DESEMBER Vol 12 No 1 (2024): JUNI Vol 11 No 2 (2023): DESEMBER Vol 11 No 1 (2023): JUNI Vol 10 No 3 (2022): DESEMBER Vol 10 No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 10 No 1 (2022): JUNI Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER Vol 9 No 1 (2021): JUNI Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER Vol 8 No 1 (2020): JUNI Vol 7 No 2 (2019): DESEMBER Vol 7 No 1 (2019): JUNI Vol 6 No 2 (2018): DESEMBER Vol 6 No 1 (2018): JUNI Vol 5 No 2 (2017): DESEMBER Vol 5 No 1 (2017): JUNI Vol 4 No 2 (2016): DESEMBER Vol 4 No 1 (2016): JUNI Vol 3 No 2 (2015): DESEMBER Vol 3 No 1 (2015): JUNI Vol 2 No 2 (2014): DESEMBER Vol 2 No 1 (2014): JUNI Vol 1 No 2 (2013): DESEMBER Vol 1 No 1 (2013): JUNI More Issue