Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Published by the Palembang Youth Pledge College of Law (STIHPADA) which aims to be academic media for discussing legal science issues. Contains scientific writing, summaries of research results, book reviews, and ideas. The editorial team invites lecturers, experts, students, practitioners and the public who are interested in expressing their thoughts into scientific writing. Publishing schedule 2 (two) times year in June and December. Submissions must be guided by scientific writing methods and writing instructions as attached.
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 8 No. 1 (2021): Desember"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS KOMPARATIF SISTEM PEMBUKTIAN KARTEL INDONESIA DAN MALAYSIA DI ERA MEA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA ]]>
<![CDATA[Aswim, Danar]]>
<![CDATA[ Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46839/lljih.v0i0.249
<![CDATA[The writing of this title is motivated by the inconsistency of cartel according to Law no. 5 year 1999, then the writer compares it with Competition Act 2010 to see conformity about cartel concept and its proof system. The writing of this law raised the problem of how the system of proof of cartel based on the nature of the ban according to Law no. 5 of 1999 and the Competition Act 2010 in Malaysia, as well as how the juridical implications of the differences and the nature of the cartel ban between Law no. 5 of 1999 and the 2010 Competition Act with respect to MEA. Law no. 5 of 1999 and the 2010 Competition Act, there are differences in the nature of the prohibition to prove the existence of indications of alleged monopolistic practice of cartel. The scope and nature of the prohibition of cartel causes legal uncertainty and the failure of the MEA objectives in the business competition law to strengthen a healthy competition culture.]]>
<![CDATA[Pengeboman Melalui Udara dalam Perang Yaman: Tinjauan Berdasarkan Prinsip Proporsionalitas Hukum Humaniter Internasional ]]>
<![CDATA[Ariaputra, Milzam Giovanny]]>;
<![CDATA[Lutfi, Khoirur Rizal]]>
<![CDATA[ Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46839/lljih.v0i0.252
<![CDATA[Peperangan merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan dengan berbagai latar belakang. Seiring perkembangan teknologi, salah satu cara yang lazim digunakan saat ini adalah pengeboman melalui udara. Cara ini efektif namun sering memakan korban dari pihak sipil yang tentu menjadi larangan Hukum Humaniter Internasional. Perang Yaman, dimana pihak koalisi Arab Saudi melakukan pengeboman melalui udara disebut acapkali mengenai objek yang bukan objek militer hingga banyak menewaskan masyarakat sipil. Dalam perspektif hukum humaniter internasional Prinsip Proporsionalitas melarang lebih besarnya kerusakan yang tidak perlu dibandingkan dengan keuntungan militer yang didapat. Untuk itu tulisan ini membahas bagaimana hukum internasional utamanya Hukum Humaniter mamandang peristiwa pengeboman melalui udara dalam konteks perang Yaman. Hasil pembahasan yang dilakukan menunjukan bahwa pengeboman melalui udara yang dilakukan oleh koalisi Arab Saudi dalam perang Yaman tidak Proporsional, karena banyaknya pengeboman melalui udara yang dilakukan tidak sesuai dengan Protokol 1 Konvensi Jenewa tahun 1977 dan statuta Roma tahun 1998.]]>
<![CDATA[KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL BERDASARKAN PERSPEKTIF GENDER ]]>
<![CDATA[Akmal, Diya Ul]]>;
<![CDATA[Pratiwi, Eka]]>;
<![CDATA[Sulistiani, Anisa]]>
<![CDATA[ Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46839/lljih.v0i0.273
<![CDATA[Indonesia sebagai negara hukum mengatur segala lini kehidupan dengan peraturan dari yang terhierarkis sampai dengan yang tidak namun tetap diakui kekuatan mengikatnya. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu agar tidak dilanggar oleh individu lainnya. Namun pada kenyataanya hukum yang ada saat ini belumlah melindungi secara penuh dari adanya diskriminisi gender. Utamanya perempuan masih belum terlindungi secara penuh hak-haknya. Banyaknya korban pelecehan yang terdiskriminasi dalam pendidikan, berbagai permasalahan dalam perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga, tidak terpenuhinya hak-hak sebagai perempuan dalam bidang pekerjaan, dan masih banyak lagi permasalahan lainnya yang belum dapat dijawab dengan hukum yang sudah ada. Perlu adanya penguatan dan pembaharuan dalam hukum nasional agar menjaga kedudukan, peran, serta hak yang dimiliki oleh perempuan. Hukum yang dibuat harus mengedepankan pengarusutamaan gender. Hal ini sebagai upaya untuk memberikan kesetaraan gender dan keadilan gender di Indonesia.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN HUKUM KEBIJAKAN PENANGANAN PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI DI BERBAGAI NEGARA: DISKURSUS EKSKULSIVITAS DAN RELATIVITAS KEDAULATAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Syahrin, Muhammad Alvi]]>
<![CDATA[ Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46839/lljih.v0i0.275
<![CDATA[Masalah pengungsi telah menjadi isu internasional yang harus segera ditangani. Akan tetapi di dalam praktiknya, banyak negara-negara yang kemudian menangani pengungsi tidak berdasarkan standar internasional yang sudah diatur dalam Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hukum kebijakan penanganan pencari suaka dan pengungsi di berbagai negara terhadap pola eksklusivitas dan relatifitas kedaulatan negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada negara di atas negara. Semua negara memiliki kedudukan yang sama, karena dibatasi oleh kedaulatan wilayahnya masing-masing. Amerika Serikat, Singapura dan Malaysia melakukan pendekatan kedaulatan negara dengan mengoptimalkan operasi perbatasan guna mencegah masuknya imigran illegal. Malaysia dan Singapura bukan merupakan negara pihak Konvensi Tahun 1951. Sehingga sikap mereka jelas, yaitu menolak kehadiran pencari suaka dan pengungsi. Kedua negara ini menunjukkan sikap konsisten bahwa kedaulatan negara tidak dapat diintervensi oleh lembaga internasional. Hal serupa juga ditunjukkan oleh Amerika Serikat dan Australia. Walaupun sebagai negara pihak, kedua negara tersebut dengan tegas menolak masuknya pencari suaka dan pengungsi melalui berbagai macam kebijakan perbatasannya. Amerika Serikat dan Australia lebih memilih untuk melanggar prinsip non-refoulement yang diatur dalam Konvensi Tahun 1951 daripada mengobankan keamanan dan kedaulatan negaranya.]]>
<![CDATA[RECHTSVACUUM ATAS TANGGUNGJAWAB PEMBINA YAYASAN ]]>
<![CDATA[Miarsa, Fajar Rachmad Dwi]]>;
<![CDATA[hazir, cholilla adhaningrum]]>
<![CDATA[ Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46839/lljih.v0i0.290
<![CDATA[The foundation is a legal entity that is private and run without profit (profit oriented). There are three organs that run a Foundation, namely Builders, Managers and Supervisors. The organ that is responsible for running the Foundation so that the purpose and purpose of the foundation of the Foundation which is social, religious, and humanitarian can be realized. Establishment of Law Foundation Number 16 of 2001 on the Foundation. The regulation contains the norm vacancy (rechtsvacuum) in the regulation of Foundation Builders. The problematic form of authority possessed by the Founders of the Foundation, seems to be infinite (absolute) and there is no arrangement for the termination of the Builder. The purpose of this writing is to analyze the form of vacancy norms of Law No. 16 of 2001 on the Foundation regarding the authority held by the Founders of the Foundation. Based on the description, then the problem is what are the consequences of juridis rechtsvacuum on Law Number 16 of 2001 on the Foundation on the form of responsibility of the Builder ?. This writing uses the writing method used is the normative juridical writing that is all the activities of a person to answer legal issues that are academic and practical, using a legal approach (Statute Approach), and a conceptual approach (Conceptual Approach) with prescriptive writing that gives a description or formulate problems in accordance with existing circumstances / facts. The author uses this method to provide an argument for the results of the writing done by the author. The results of the writing on the legal consequences of the form of problem solving on the form of arbitrariness of the Founders of the Foundation due to the vacancy of rules (rechtsvacuum) on Law No. 16 of 2001 on the Foundation.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN OGAN ILIR ]]>
<![CDATA[Adisti, Neisa Angrum]]>;
<![CDATA[Nashriana, Nashriana]]>;
<![CDATA[Mardiansyah, Alfiyan]]>;
<![CDATA[Yuningsih, Henny]]>;
<![CDATA[Handayani, Lefi Evti]]>;
<![CDATA[Rosada, Bella]]>
<![CDATA[ Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46839/lljih.v0i0.299
<![CDATA[Ketentuan mengenai asas legalitas seperti yang tercantum dalam KUHP berlaku untuk tindak pidana yang diatur di luar KUHP termasuk juga tindak pidana narkotika dan psikotropika. Pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika ini diancam dengan sanksi pidana penjara seperti yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Selain diancam dengan sanksi pidana penjara para pelaku penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika dapat dikenakan sanksi tindakan, yaitu rehabilitasi. Di Indonesia saat ini sudah ada peraturan yang menyebutkan bahwa pengguna narkotika dan Psikotropika dapat dikirim ke panti rehabilitasi untuk menjalani perawatan sebagai ganti hukuman kurungan, yaitu didalam Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika . Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian adalah bagaimanakah pelaksanaan sanksi tindakan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika di Provinsi Sumatera Selatan, Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan sanksi tindakan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika di Provinsi Sumatera Selatan? Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris (Field Research) atau Penelitian sosiologis yang tujuan dari penelitian ini . Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan Empiris didukung dengan data normatif dan diperkaya dengan pendekatan sosiologis.Rehabilitasi pada BNN OI terdiri dari 2 yaitu Regabilitasi rawat jalan dan Rehabilitasi Rawat Inap. Pada rehabilitasi rawat inap kegiatan rehabilitasi dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu assesmen awal, rencana terapi, assesmen lanjutan.Dalam pelaksanaannya rehabilitasi di pengaruhi faktor pendukung dan faktor penghambat. Maka berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti akan melakukan penelitian tentang ”Pelaksanaan Sanksi Tindakan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di BNN Ogan Ilir”.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MANNA MENURUT PERDA NOMOR 8 TAHUN 2011 ]]>
<![CDATA[Hermana, M. Arafat]]>;
<![CDATA[Sugianto, Bambang]]>;
<![CDATA[Jaya, Dwi Putra]]>
<![CDATA[ Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46839/lljih.v0i0.528
<![CDATA[Abstrak Di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sudah ada pelaksanaannya serta perencanaannya tetapi didalam pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau masih belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini mengkaji 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan 2) Bagaimana Faktor Penghambat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data lapangan sebagai sumber utama seperti hasil wawancara dan observasi dengan menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian dan pembahasan 1)pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada serta masih kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam menjaga dan memelihara ruang terbuka hijau yang ada. 2) masih adanya faktor penghambat seperti faktor internal dan faktor eksternal dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Manna. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ruang terbuka hijau di kota manna sudah ada pelaksanaannya tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta maish banyaknya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan ruang terbuka hijau itu sendiri. Kata kunci: Implementasi, Pelaksanaan, Pengelolaan, Faktor Abstract In Manna city, South Bengkulu Regency, the implementation and planning havebeen carried out, hut in the implementation of the management of green openspace has not been implemented in accordance with the existing legislation. Thereare two problems examined in this thesis reviewing I ) How is the implementationof Regional Regulation No. 8 of 2011 Regarding Spatial Planning in SouthBengkulu Regency 2) How are the Inhibiting Factors of Spatial Planning in SouthBengkulu Regency. This type of research uses empirical legal research methods,namely research in the presence of field data as the main source such asinterviews and observations by analyzing laws that are seen as communitybehavior that is patterned in people’s lives that always interact and relate tosocial aspects. Research and discussion results 1) the implementation of greenopen space management in Manna City, South Bengkulu Regency which has hotbeen implemented in accordance with the existing Laws and Regulations as wellas the lack of awareness from the communityi in maintaining the existence ofgreen open spaces. 2) there are still inhibiting factors such as internal factors andexternal factors in the management of green open space in Manna city. It can beconcluded that the implementation of green open space in Manna city has beencarried out but in its implementation it has not proceeded in accordance with theexisting laws and regulations and also the many inhibiting factors in theimplementation of green open space itself]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN UMKM YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID 19 DI KOTA PALEMBANG ]]>
<![CDATA[S, Hendri]]>
<![CDATA[ Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46839/lljih.v0i0.583
<![CDATA[ABSTRAK Tulisan in dimaksudkan untuk menelusuri Implementasi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM akibat Pandemi Covid 19 di Kota Palembang. Pembinaan yang dilakukan seperti peningkatan kualitas dan pengembangan variasi produk dengan memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM, Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk 6000 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Palembang serta pinjaman modal tanpa bunga bagi 4.000 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi covid-19.Kalaupun nantinya ada penelitian serupa, paling tidak penelitian ini dapat dijadikan pembanding. Kata Kunci: Kebijakan pemerintah, umkm, pandemi covid 19 ABSTRACT This paper is intended to explore the implementation of government policies in realizing community welfare through empowering MSMEs due to the Covid 19 Pandemic in Palembang City. The guidance is carried out such as improving the quality and developing product variations by providing training to MSME actors, the Micro Business Productive Assistance Program (BPUM) for 6000 Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Palembang as well as interest-free capital loans for 4,000 Micro Small and Medium Enterprises actors. Medium Enterprises (MSMEs) affected by the COVID-19 pandemic. Even if there are similar studies in the future, at least this research can be used as a comparison.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DALAM PERJANJIAN MUDHARABAH ]]>
<![CDATA[Anisah, Lilies]]>;
<![CDATA[Arista, Windi]]>
<![CDATA[ Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46839/lljih.v0i0.602
<![CDATA[ABSTRAK Pembiayaan mudharabah, yaitu salah satu bentuk pengelolaan uang/harta yang dibenarkan oleh Allah SWT dengan cara menyalurkan dengan memberi modal kepada seseorang atau sebuah lembaga. Modal tersebut kemudian dikelola di dalam suatu usaha yang layak. Sistem suplai dana melalui mudharabah adalah salah satu sistem penyuplaian dana terpenting di dalam syariat Islam. Mudharabah adalah akad antara dua orang yang berisikesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modaldari harta miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha-usahaproduktif dan keutungan dari usaha itu akan diberikan sebagian kepadapemilik modal dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama. Perjanjian Al-Mudharabah juga mengacu pada prinsip-prinsip pokok terhadap syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta Mukallaf yaitu orang yang mampu bertindak secara hukum seperti baliq dan berakal sehat, dengan tidak mengesampingkan Asas kehati-hatian (Prudential Banking Principle) terhadap proteksi pengamanan dana Bank. Kata Kunci : Asas Konsensualisme, Perjanjian Mudharabah ABSTRACT Mudharabah financing, which is a form of money/wealth management that is justified by Allah SWT by channeling it by giving capital to a person or an institution. The capital is then managed in a viable business. The system of supplying funds through mudharabah is one of the most important systems of supplying funds in Islamic law.Mudharabah is a contract between two people that contains agreement that one of them will provide capital from his own property to other parties as business capital productive and profits from the effort will be given in part to owners of a certain amount of capital in accordance with the agreement have been mutually agreed. The Al-Mudharabah agreement also refers to the basic principles of the legal terms of the agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code and Mukallaf, namely people who are able to act legally like baliq and have common sense, without overriding the Prudential Banking Principle. ) to the protection of the Bank's fund security.]]>
<![CDATA[HAK CIPTA DALAM DIGITALISASI KOLEKSI PERPUSTAKAAN ]]>
<![CDATA[Vitriana, Novita]]>;
<![CDATA[Putra, Dede Riansya]]>;
<![CDATA[Yahanan, Annalisa]]>
<![CDATA[ Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46839/lljih.v0i0.605
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hak cipta pada kegiatan digitalisasi koleksi perpustakaan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam membangun dan mengembangkan koleksi digitalnyaada beberapa upaya yang dilakukan oleh perpustakaan untuk meminimalisir pelanggaran hak cipta, seperti hanya mendigitalkan koleksi yang belum memiliki hak cipta; meminta ijin tertulis dari pennulis, penerbit atau pemegang hak cipta suatu karya untuk memungkinkan perpustakaan mendigitalkan karyanya; untuk jenis koleksi tertentu seperti laporan penelitian, makalah dan/atau publikasi akademik lainnya, perpustakaan dapat mengajukan surat persetujuan kepada penulis; hanya memperoleh koleksi digital berlabel “konten terbuka” di internet; dan menetapkan standar file koleksi digital untuk membatasi kemungkinan pengguna perpustakaan mencoba mengubah isi koleksi digital tersebut. Selain itu, perpustakaan harus melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan pelanggaran hak cipta dengan melakukan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya melindungi hak cipta dan akibat hukum dari pelanggaranhak cipta bagi pengelola perpustakaan, pimpinan sekolah dan universitas serta pengguna perpustakaan. Kata Kunci : Hak Cipta, Digitalisasi, Koleksi Perpustakaan Abstract The objective of this study was to disclose the application of copyright in the activities of digitilizing library collections. The results of this study reveal that in building and developing their digital collections there are several efforts made by the libraries to minimize copyright infringement, such as digitilizing only collections that have not hadany copyright; seeking written permission from the author, the publisher or the copyright holder of a work to allow the library to digitize his work; for certain types of collections, such as research reports, papers and/or other academic publications, the libraries may submit a letter of agreement to the author; acquiring only digital collections labeled “open content” on the internet; and specifying the standard of digital collection files to limit the possibility of library users trying to change the contents of the digital collection. In addition, the libraries should make an effort to overcome the problems of copyright infringement by conducting outreach activities about the importance of protecting the copyright and the legal consequences of copyright violations for library managers, leaders of schools and universities and library users.]]>
