cover
Contact Name
-
Contact Email
gung.wibisana1122@gmail.com
Phone
+6281338824881
Journal Mail Official
gung.wibisana1122@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Analogi Hukum
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 27162672     EISSN : 27162680     DOI : 10.22225/jah
Core Subject : Social,
Welcome to the official Jurnal Analogi Hukum website. As a part of the spirit of disseminating legal science to the wider community, Jurnal Analogi Hukum Journal website provides journal articles for free download. Jurnal Analogi Hukum is a journal for Law Science that published by Warmadewa University Press. Jurnal Analogi Hukum Journal has the content of research results and reviews in the field of selected studies covering various branches of jurisprudence both from within and outside the country, as well as in the Jurnal Analogi Hukum also contains the field of study related to the Law in a broad sense. This journal is published 3 times within a year of May, August and September submitted and ready-to-publish scripts will be published online gradually and the printed version will be released at the end of the publishing period. Language used in this journal is Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Dengan Modus Investasi No Hoax (INOX) Kadek Andika Setya Putra; I. B. Gede Agustya Mahaputra; Kade Richa Mulyawati
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.2.2026.202-209

Abstract

Maraknya kasus investasi bodong atau literasi keuangan yang masih rendah dapat membuat masyarakat mudah tertipu dan tergiur akan keuntungan besar yang dihasilkan dari investasi tersebut. tidak hanya membutuhkan peran masyarakat, tetapi juga dibutuhkan peran lembaga terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai platform atau pihak-pihak penyelenggara investasi agar permasalahan dapat diatasi secara menyeluruh. Dalam penelitian ini membahas permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana pengaturan investasi no hoax di Indonesia? dan 2) Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus investasi no hoax?. Tipe penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Pengaturan investasi No Hoax sudah diatur oleh pemerintah. Pelaku penipuan dengan modus investasi no hoax dikenakan sanksi, namun penerapan sanksinya tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Aspek Hukum Pemberian Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Hak Milik Komang Embas Aditya Purnajaya; Ketut Kasta Arya Wijaya; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.2.2026.210-218

Abstract

Pengaturan terkait pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Milik adalah hal terpenting dalam konteks hukum properti di Indonesia. Salah satu hak atas tanah yang bisa dihibahkan di atas tanah Negara ialah Hak Guna Bangunan. Terdapat rumusan permasalahan dari temuan ini adalah pengaturan penyerahan hak guna bangunan di atas tanah milik, serta hak serta kewajiban antara pemegang hak guna bangunan dan pemilik atas tanah. adapun dirumuskan permasalahan sebagai berikut 1) Bagaimana pengaturan yang berlaku didalam penyerahan hak guna bangunan di atas tanah milik? Dan 2) Bagaimana hak dan juga kewajiban antara pemilik hak guna bangunan dengan pemilik tanah? Temuan ini adalah pendekatan hukum normatif disertai perundang-undangan (statute approach). Hasil temuan menggambarkan Bahwasanya Pengaturan hukum pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Milik diatur pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 yang menetapkan bahwasanya pemberian Hak Guna Bangunan dilaksanakan dengan akta yang disusun dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Serta, Kewajiban pemilik hak atas tanah termasuk mendaftarkan tanah yang akan digunakan sebagai hak guna bangunan di Kantor Pertanahan serta membayar pajak dari perjanjian terkait tanah.  Pemilik tanah dapat mengalihkan tanah kepada pihak lain, dengan perjanjian sewa tetap berlaku bagi pemilik baru.
Perkawinan Pada Gelahang Pada Masyarakat Hukum Adat di Banjar Badung, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar Komang Tri Utami Dewi; Diah Gayatri Sudibya; I Wayan Werasmana Sancaya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.2.2026.219-226

Abstract

Pernikahan gelahang merupakan bentuk pernikahan yang tergolong baru dalam masyarakat tradisional Bali. Norma hukum adat Bali, terutama yang tercantum dalam awig-awig desa pakraman, hanya mengakui dua jenis pernikahan, yaitu pernikahan biasa dan pernikahan nyentana/nyeburin. Ini merupakan akibat dari sistem kekerabatan patrilineal (kapurusa) dalam masyarakat tradisional Bali. Bentuk pernikahan gelahang dipilih bagi mereka yang tidak dapat melaksanakan pernikahan biasa maupun pernikahan nyentana. Terdapat dua permasalahan dalam pernikahan gelahang menurut perspektif hukum adat Bali, yaitu: 1) Bagaimanakah status hukum suami istri dalam pernikahan gelahang berdasarkan hukum adat Bali?, dan 2) Bagaimanakah hak waris anak-anak yang lahir dari pernikahan gelahang di Banjar Badung, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar?. Tipe riset yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum empiris. Melalui studi ini menghasilkan jika dalam pernikahan di Gelahang, suami dan istri memiliki status yang setara sebagai Purusa di masing-masing tempat tinggal mereka, dengan segala kewajiban (swadharma) dan hak (swadikara) sebagai Purusa, sesuai dengan hukum adat Bali dan awig-awig yang berlaku di desa Pakraman. Posisi anak-anak dalam suatu pernikahan di Gelahang berhak mewarisi di tempat di mana anak tersebut berada.
Peranan Notaris Dalam Terjadinya Wanprestasi Pada Kontrak Bisnis Sewa Menyewa Tanah di Kota Denpasar Ni Komang Tika Apsari Wijaya; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Gusti Ketut Sri Astiti
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.2.2026.227-235

Abstract

Sewa tanah yang sering dijumpai di masyarakat adalah sewa tanah pertanian. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria tidak memberikan pengertian tentang hak sewa tanah pertanian. Dalam Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria, hak sewa tanah pertanian termasuk hak-hak yang sifatnya sementara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peranan notaris dalam terjadinya wanprestasi pada perjanjian bisnis sewa menyewa tanah di kota Denpasar, dan Bagaimana kendala dan penyelesaian pada pelaksanaan peranan notaris dalam terjadinya wanprestasi pada perjanjian bisnis sewa menyewa tanah di kota Denpasar, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Notaris berperan dalam menjaga keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembuatan perjanjian yang dilakukan secara resmi dan sah mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kendala yang dihadapi oleh notaris dalam pembuatan akta perjanjian sewa menyewa adalah banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang mungkin terjadi dalam proses perjanjian yang dilakukan antara perseroan perorangan dengan pihak lain, terutama yang melibatkan notaris, solusi tersebut antara lain; Menyiapkan Dokumen secara Lengkap, Mengikuti Prosedur yang Ditentukan, Memberikan informasi dengan jelas kepada Notaris, dan Menghindari Konflik Kepentingan.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) Ni Komang Wiwin Setyawati; I Ketut Rai Setiabudhi; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.2.2026.236-243

Abstract

Pelecehan seksual marak terjadi di Indonesia terutama pelecehan seksual secara verbal. Pelecehan seksual secara verbal masih sering dinormalisasi di kehidupan bermasyarakat dan dianggap sebagai sebuah candaan atau pujian. Dalam penelitian ini terdapat dua perumusan masalah Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap korban Pelecehan Seksual secara Verbal di Indonesia? dan bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual secara Verbal di masa mendatang khususnya terhadap hak-haknya? Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil pengkajian ini menunjukkan bahwa pengaturan pelecehan seksual secara verbal di Indonesia diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 315 KUHP, Pasal 8 dan Pasal 9 UU Pornografi, Pasal 5 UU TPKS dan Pasal 27 ayat (1) serta 27A UU ITE. Perlindungan korban saat ini masih terbatas, terutama dalam implementasinya. Untuk masa depan, diperlukan upaya harmonisasi peraturan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan perubahan budaya masyarakat agar perlindungan hak korban dapat lebih efektif. Pemerintah juga perlu memperkuat mekanisme pemulihan korban dan memastikan keadilan ditegakkan melalui pengawasan yang ketat terhadap pelaku.
Ketentuan Hukum Adat Bali Dalam Menentukan Limitasi Pembangunan Perekonomian Nasional Dalam Sektor Pariwisata Di Bidang Investasi Di Desa Adat Yeh Gangga, Kabupaten Tabanan Ni Made Ayu Intan Merta Meisyanda; I Wayan Wesna Astara; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.2.2026.244-251

Abstract

Desa Adat Yeh Gangga dikenal sebagai daerah pariwisata yang menarik wisatawan dan kegiatan investasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ketentuan Hukum Adat Bali dalam menentukan limitasi pembangunan perekonomian nasional dalam sektor pariwisata di bidang investasi. Penelitian ini menerapkan metode penelitian empiris. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Desa Adat Yeh Gangga telah memiliki hukum adat yang dituangkan di dalam pararem mengenai ketentuan pembangunan oleh pihak investor dalam sektor pariwisata yaitu berupa pembayaran uang pemogpog dan pembatasan pembangunan sempadan pantai dan sungai. Sektor pariwisata di Desa Adat Yeh Gangga berdampak baik terhadap peningkatan perekonomian karena membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Namun hukum adat di Desa Adat Yeh Gangga perlu dilakukan revisi agar berkeadilan dan didaftarkan ke Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat.
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Dan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak (Studi Kasus 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG) Ni Putu Gita Ayu Purwalaksmi; I Made Sepud; I Nyoman Sutama
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.2.2026.252-259

Abstract

Anak adalah individu yang berusia dibawah 18 tahun, penyimpangan yang dilakukan anak disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang menimbulkan dampak hukum seperti kasus pembunuhan yang dilakukan secara bersama – sama, sehingga harus mendapat sanksi pidana. Permasalahan yang dibahas adalah Bagaimanakah sanksi pidana bagi pelaku dan penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak? Bagaimanakah implikasi terhadap pemidanaan pelaku dan penyertaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak? metode yang digunakan normatif dengan jenis pendekatan konseptual, perundang – undangan, dan studi kasus. Sanksi pidana adalah upaya terakhir yang diberikan kepada anak, pembunuhan diatur dalam Pasal 338-Pasal 340 dan pengaturan penyertaan Pasal 55 dan 56 KUHP, dalam putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG anak dikenakan Pasal 339 KUHP Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dijatuhkan pidana penjara selama 10 tahun. Implikasi yang timbul anak tidak dapat menggunakan diversi karena hukuman yang dijatuhkan kepada anak diatas 8 tahun dan tergolong dalam kejahatan berat hingga tetap menggunakan penyelesaian melalui persidangan.
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan Fisik Nyoman Ariawan Agus Ardika; I Nyoman Gede Sugiartha; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.2.2026.260-266

Abstract

Tindak pidana pencabulan terhadap anak masih sering terjadi, tindak pidana disertai dengan kekerasan, maka dari itu dibutuhkan adanya sanksi pidana bagi pelaku. Hal ini menunjukkan masih lemahnya posisi anak sehingga menyebabkan dirinya terkena kekerasan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengaturan hukum dari tindak pidana pencabulan ini yaitu pada KUHP Bab XIV buku ke II, Pasal 289-290 dimana pencabulan dimasukkan ke dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan. Setiap pelaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi tindakan tersebut dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai ketegasan dari hukum yang berlaku. Untuk melindungi korban tindak pencabulan adalah melalui lembaga perlindungan korban serta lembaga advokasi yang memiliki tugas advokasi pemenuhan hak anak atas korban, saksi dan tersangka. Anak juga berhak mendapat pendamping dan perlindungan hukum dalam menghadapi kasus pidana yang dialaminya.
Sanksi Tindakan Hukuman Kebiri Kimia Untuk Memberikan Efek Jera Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Nyoman Jeffry Jaya Pratama; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.2.2026.267-274

Abstract

Kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur telah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan akhir-akhir ini. Kasus pelanggaran seksual terhadap anak di bawah usia dapat berujung pada konsekuensi yang sangat serius, bahkan mengarah pada kematian. Penerapan hukuman kebiri kimia bisa menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Dalam skripsi ini, perhatian utama adalah pada bagaimana mekanisme hukum dalam melindungi dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Selain itu, juga diteliti mengenai penerapan sanksi kebiri kimia berdasarkan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Tipe studi yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan normatif, dengan menggunakan analisis terhadap bahan hukum yang terdiri dari berbagai sumber hukum untuk mengatasi masalah hukum yang sedang diteliti. Temuan dari penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan anak dan larangan terhadap kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tercantum dalam UU Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu, regulasi terkait kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.
Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Prasetyo Ramanda; Ni Komang Arini Styawati; I Ketut Sukadana
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.2.2026.275-282

Abstract

Tujuan studi ini adalah dipergunakan agar menganalisa pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari upaya yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah, salah satunya melalui pemberian subsidi untuk (BBM). Perumusan permasalahan yang diangkat ialah bagaimana regulasi hukum mengenai distribusi (BBM) bersubsidi di (SPBU) di Indonesia. Apa saja sanksi bagi pelanggar yang menyalahgunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pembahasan yang akan dilakukan selanjutnya akan dianalisa dari perspektif normatif dengan pendekatan legislatif dan pendekatan konseptual yang bertujuan melaksanakan kajian hukum tentang pengaturan BBM bersubsidi. Temuan dari studi ini menghasilkan jika (BBM) bersubsidi di (SPBU) di Indonesia telah diatur oleh UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, beserta sanksi yang akan diterapkan jika terjadi penyalahgunaan. Maka karena itu, bisa diberi saran agar (SPBU) di Indonesia menyalurkan (BBM) yang disubsidi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (disingkat BPH Migas).