cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 77 Documents
 1   2   3   4   5 
PENDAMPINGAN ANAK SEBAGAI KORBAN PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL OLEH UPTD PPA KOTA DENPASAR I Made Sila Arta Putra; Kadek Agus Sudiarawan
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i12.p13

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dampak kekerasan seksual pada anak dan mengapa pendampingan oleh UPTD PPA Kota Denpasar sangat dibutuhkan sebagai bentuk perlindungan. UPTD PPA Kota Denpasar telah meningkatkan penanganan kasus kekerasan seksual anak, berfokus pada perlindungan dan psikososial dari tahap awal hingga rujukan ke ahli. Metode penelitian ini bersifat empiris yang mengamati fenomena di kehidupan nyata dan berfokus pada individu dalam konteks sosial masyarakat. Artikel ini menggunakan pendekatan konseptual (mempertimbangkan doktrin yang ada) dan pendekatan fakta (untuk memahami fakta sosial di masyarakat terkait masalah ini). Dalam kesimpulannya, kekerasan seksual menyebabkan anak sebagai korban membutuhkan pendampingan yag tepat melalui mekanisme pemulihan yang efektif. Oleh karena itu, UPTD PPA Kota Denpasar berupaya memberikan pendampingan hukum dan psikologis untuk membantu anak-anak untuk pulih dari trauma yang dialami. ABSTRACT The research identifies the impact of sexual violence on children and highlights why support from the Denpasar City by the UPTD PPA is crucial for their protection. The Denpasar City UPTD PPA has enchanced its approach to child sexual violence cases, emphasizing protection and psychosocial support from initial stages through to expert referrals. The study employs an empirical research method, observing real life phenomena and focusing on individuals within their socia context. This article integrates both a conceptual approach (considering existing doctrines) and a factual approach (to understand social realities related to this issue). In conclusion, sexual violence necessitates that child victims receive appropriate support through effective recovery mechanisms. Consequently, the Denpasar City UPTD PPA strives to provide legal and psychological assistance to help children recover from the trauma they experience.
EKSISTENSI SURAT REKOMENDASI OMBUDSMAN SEBAGAI OBJEK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Ahmad Luthfi; Adhitya Widya Kartika
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i09.p06

Abstract

Tujuan dari penelitian ini guna menganalisis eksistensi surat rekomendasi ORI dalam ruang lingkup sistem hukum positif di Indonesia dan kedudukan serta konsekuensi yuridis surat rekomendasi ORI sebagai objek KTUN. Tulisan ini tergolong penelitian hukum normatif yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan konseptual serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa SRO secara hukum positif diatur dalam UU No. 37 Tahun 2008 dan PO. Dalam dasar hukum positif tersebut ditemukan kesesuaian sifat SRO dengan KTUN yang berdasarkan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014. Namun, konsekuensi hukum yang timbul adalah sulit untuk dilakukan pengujian atau penegakan hukum di PTUN karena terhalang Pasal 10 UU No. 37 Tahun 2008. The purpose of this research is to analyze the existence of ORI recommendation letters within the scope of the positive legal system in Indonesia and the position and juridical consequences of ORI recommendation letters as objects of KTUN. This paper is classified as normative legal research conducted using a conceptual approach and legislation. This research concludes that the SRO in positive law is regulated in Law No. 37 of 2008 and PO. In the positive legal basis, it is found that the nature of the SRO is consistent with the KTUN based on Article 87 of Law No. 30 of 2014. However, the legal consequence that arises is that it is difficult to conduct testing or enforcement at the State Administrative Court because it is hindered by Article 10 of Law No. 37 of 2008.
AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN DIBATALKAN OLEH PUTUSAN PENGADILAN AKIBAT KELALAIAN YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK Della Hadyanti Prathiwi; Amad Sudiro
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i10.p04

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap hubungan hukum antara kreditur, debitur, dan pihak ketiga, serta merumuskan upaya mitigasi risiko yang dapat dilakukan lembaga pembiayaan non-bank guna mencegah terulangnya kasus serupa. Penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst sebagai data primer, dilengkapi dengan literatur dan penelitian terdahulu sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan APHT menimbulkan implikasi serius: kreditur kehilangan hak preferen dan turun menjadi kreditur konkuren, debitur tetap wajib melunasi utang namun terlindungi dari eksekusi atas jaminan tidak sah, sementara pihak ketiga memperoleh perlindungan hukum atas hak kepemilikan. Selain itu, temuan penelitian menegaskan bahwa kelalaian verifikasi hukum dan penerapan prinsip kehati-hatian menjadi penyebab utama pembatalan APHT. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi berupa verifikasi yuridis, penerapan prinsip 5C, keterlibatan profesional PPAT, transparansi informasi, serta audit internal agar lembaga pembiayaan non-bank mampu menjaga kepastian hukum, melindungi kepentingan para pihak, dan mencegah sengketa di masa depan. This study aims to analyze the legal consequences of the cancellation of a Deed of Mortgage (APHT) on the legal relationship between creditors, debtors, and third parties, and to formulate risk mitigation measures that non-bank financing institutions can implement to prevent the recurrence of similar cases. The study uses a normative juridical legal method with a qualitative approach through a review of legislation, legal doctrine, and an analysis of the Central Jakarta District Court Decision Number 143/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst as primary data, supplemented by literature and previous research as secondary data. The results of the study indicate that the cancellation of an APHT has serious implications: the creditor loses preferential rights and is reduced to a concurrent creditor, the debtor remains obligated to repay the debt but is protected from execution of invalid collateral, while third parties gain legal protection over ownership rights. Furthermore, the research findings confirm that negligence in legal verification and the application of the principle of prudence are the main causes of APHT cancellation. Therefore, mitigation steps are needed in the form of legal verification, application of the 5C principle, involvement of professional PPAT, information transparency, and internal audits so that non-bank financing institutions are able to maintain legal certainty, protect the interests of the parties, and prevent future disputes.
KEPASTIAN HUKUM BATAS USIA PENSIUN PENILAI PUBLIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSEKUTUAN PERDATA Retno Anggraeni; Tjempaka
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i09.p11

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ketiadaan pengaturan tersebut terhadap penyelesaian sengketa di KJPP dan mengevaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya ketentuan batas usia pensiun membuka peluang penyalahgunaan kewenangan oleh pihak ketiga melalui pemberian kuasa umum, menghambat pengambilan keputusan, dan memicu konflik internal antar rekan. Penyelesaian melalui litigasi dinilai memakan waktu dan biaya, sedangkan non-litigasi melalui MAPPI dan PPPK bersifat tidak mengikat. Penelitian ini merekomendasikan penetapan batas usia pensiun Penilai Publik, pengaturan mekanisme voting, pembatasan kuasa umum, serta penguatan kewenangan MAPPI dan PPPK. Implikasi temuan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mendukung tata kelola profesi yang profesional dan akuntabel. This study aims to analyze the impact of the absence of such arrangements on dispute resolution in the KJPP and evaluate the effectiveness of the available dispute resolution mechanisms. This research uses normative legal methods with legislative, conceptual, and case approaches. The results of the study show that the absence of a provision on the retirement age limit opens up opportunities for abuse of authority by third parties through the granting of general power, hindering decision-making, and triggering internal conflicts between colleagues. Settlement through litigation is considered time-consuming and cost-consuming, while non-litigation through MAPPI and PPPK is non-binding. This study recommends the determination of the retirement age limit for Public Appraisers, the regulation of voting mechanisms, restrictions on general power, and the strengthening of the authority of MAPPI and PPPK. The implications of these findings are expected to provide legal certainty and support professional and accountable professional governance.
LEGAL COMPARISON OF USER GENERATED CONTENT RESPONSIBILITY FOR MUSIC COPYRIGHT INFRINGEMENT IN INDONESIA AND THE EUROPEAN UNION Louise Shania Sabela; Ellora Sukardi
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i09.p10

Abstract

Perkembangan teknologi yang makin masif kini menghadirkan platform yang diisi konten-konten buatan penggunanya. Sistem yang disebut UGC (user-generated content) ini menghasilkan masalah baru, terutama berkaitan dengan hak kekayaan intelektual terhadap karya-karya yang diunggah dan berbagai atributnya, seperti musik. Artikel ini akan mengkaji penerapan hukum hak cipta pada Uni Eropa dan Indonesia. Penerapan tersebut akan dikaji berdasarkan teori sistem hukum yang membagi hukum dalam tiga komponen analisis: struktur, substansi, dan budaya. Metode yang digunakan adalah perbandingan hukum mengenai hak cipta antara Uni Eropa dengan Indonesia, terutama Article 17 EU Directive on Copyright on Digital Single Market dan UU Hak Cipta. Berdasarkan perbandingan tersebut, ditemukan bahwa Uni Eropa telah memiliki sistem hukum yang lebih akomodatif terhadap hak cipta, baik dari segi mekanisme pengawasan, pengaduan, sampai adanya lex specialis untuk hak cipta dalam platform digital. Dalam mekanisme pengawasan dan pengaduan, Indonesia masih bergantung pada inisiatif platform. Indonesia juga belum memiliki lex specialis mengenai hak cipta dalam platform digital. Kondisi ini berkaitan dengan perbedaan budaya hukum Uni Eropa dan Indonesia. Budaya hukum Uni Eropa lebih menghormati hak cipta, baik dari sisi eksternal maupun internal. Di Indonesia, hak cipta memperoleh ketidakjelasan karena budaya hukum internal yang mengutamakan penindakan serta budaya hukum eksternal yang kurang mengenal hak cipta yang cenderung Eurosentris.
HAK ANAK DALAM PERKAWINAN SAH SINTUA-TUA Achmad Yazid Sinulingga; Sukiati; Imam Yazid
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v13.i09.p07

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak anak dalam perkawinan Sah Sintua-tua di Desa Palding Jaya Sumbul, dengan menelaah realitas perkawinan yang tidak dicatatkan, dampaknya terhadap anak, serta pandangan hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam terhadap status anak dari perkawinan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Karo, praktisi perkawinan, dan ulama Kabupaten Dairi, kemudian dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Muslim Karo masih melaksanakan nikah sintua-tua, yakni perkawinan yang dianggap sah menurut adat tetapi tidak memperoleh pengesahan dari negara maupun agama. Anak-anak dari perkawinan ini tidak diakui sebagai anak sah secara hukum, sehingga menghadapi hambatan dalam memperoleh hak-haknya. Dengan demikian, meskipun sah secara adat, nikah sintua-tua bertentangan dengan hukum Islam dan hukum negara serta berimplikasi pada terabaikannya hak anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman agama dan hukum di masyarakat serta harmonisasi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara agar perlindungan hak anak dapat terjamin secara menyeluruh dan berkeadilan.
TANGGUNG JAWAB MARKETPLACE ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE Rayhan Mohamad Athallah H. S; Ariawan Gunadi
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i09.p17

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab marketplace terhadap kerugian konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila marketplace tidak memenuhi kewajibannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung data primer melalui wawancara dengan akademisi dan praktisi hukum. Sumber hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dilengkapi dengan literatur sekunder dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa marketplace memiliki tanggung jawab hukum yang meliputi tanggung jawab kontraktual melalui mekanisme refund dan return, tanggung jawab preventif melalui verifikasi penjual serta sistem keamanan transaksi, dan tanggung jawab represif berupa kompensasi atau penggantian kerugian. Namun, dalam praktiknya, tanggung jawab marketplace masih terbatas pada aspek administratif sehingga seringkali belum memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen. Konsumen yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), litigasi melalui gugatan perdata termasuk class action, maupun administratif melalui pengawasan pemerintah. Selain itu, penyelesaian sengketa elektronik (Online Dispute Resolution/ODR) berpotensi menjadi alternatif penyelesaian yang lebih efisien. Studi ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan mekanisme joint liability antara marketplace dan penjual untuk memastikan perlindungan konsumen yang lebih adil, seimbang, dan sesuai dengan dinamika perdagangan digital di Indonesia. ABSTRACT This study aims to analyze the form of marketplace responsibility for consumer losses in e-commerce transactions in Indonesia and examine the legal remedies that consumers can take if the marketplace does not fulfill its obligations. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach, supported by primary data through interviews with academics and legal practitioners. Legal sources consist of primary legal materials in the form of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, and Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems, supplemented by secondary literature and related documents. The research results show that marketplaces have legal responsibilities that include contractual responsibilities through refund and return mechanisms, preventive responsibilities through seller verification and transaction security systems, and repressive responsibilities in the form of compensation or restitution. However, in practice, marketplace responsibilities are still limited to administrative aspects, often not providing effective legal protection for consumers. Aggrieved consumers can pursue non-litigation legal remedies through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), litigation through civil lawsuits including class actions, or administrative remedies through government supervision. In addition, electronic dispute resolution (ODR) has the potential to be a more efficient alternative resolution. This study emphasizes the need to strengthen regulations and joint liability mechanisms between marketplaces and sellers to ensure fairer, more balanced consumer protection, in line with the dynamics of digital commerce in Indonesia.
DUALISME KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN PUTUSAN PENGADILAN TRANSAKSI TANAH DI BAWAH TANGAN Fitri Hasim; Amad Sudiro
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i10.p07

Abstract

Tanah merupakan aset fundamental dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang transaksinya seharusnya dilakukan melalui mekanisme formal dengan akta PPAT, namun praktik transaksi informal (di bawah tangan) masih marak terjadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dualisme kepastian hukum dalam transaksi tanah di bawah tangan di Balikpapan dengan membandingkan kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan putusan pengadilan. Menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian mengevaluasi ketegangan antara kebijakan BPN yang menolak registrasi transaksi informal dan Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN BPP yang mengakui keabsahan transaksi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme paradigma: BPN berpegang pada kepastian hukum formal melalui akta PPAT untuk menjaga integritas data pertanahan, sementara pengadilan menekankan kebenaran materiil transaksi berdasarkan bukti pembayaran, penguasaan fisik, dan pembayaran PBB. Dualisme ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pelaku transaksi informal dan memerlukan harmonisasi kebijakan. Penelitian menyimpulkan bahwa perlu reformulasi regulasi untuk menyelaraskan kebijakan administratif dengan putusan yudikatif guna mencapai kepastian hukum yang substantif tanpa mengabaikan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Land constitutes a fundamental asset in Indonesian society, where transactions should theoretically occur through formal mechanisms involving PPAT (Land Deed Official) deeds. However, informal (underhand) transactions remain prevalent. This research aims to analyze the dualism of legal certainty in informal land transactions in Balikpapan by comparing the authority of the National Land Agency (BPN) and court decisions. Employing a juridical-normative method with a case study approach, the study evaluates the tension between BPN's policy rejecting registration of informal transactions and Decision No. 235/Pdt.G/2024/PN BPP, which recognizes the validity of such transactions. Findings reveal a paradigmatic dualism: BPN adheres to formal legal certainty through PPAT deeds to safeguard land data integrity, while courts emphasize the material truth of transactions based on payment receipts, physical possession, and continuous Land and Building Tax (PBB) payments. This dualism creates legal uncertainty for communities engaged in informal transactions and necessitates policy harmonization. The research concludes that regulatory reformulation is essential to align administrative policies with judicial decisions, thereby achieving substantive legal certainty without neglecting justice and societal utility of the law.
PEMIKIRAN HUKUM SYAIKH MAULANA ILYAS TENTANG IBADAH DALAM JAMAAH TABLIGH Jainul Ilham Saragih; Dhiauddin Tanjung; Ibnu Radwan Siddik Turnip
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v13.i09.p09

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara idealitas pemikiran hukum Syaikh Maulana Muhammad Ilyas al-Kandhlawi tentang ibadah dan realitas praksis sebagian anggota Jamaah Tabligh di Kabupaten Serdang Bedagai. Bagi Maulana Ilyas, ibadah merupakan instrumen transformatif untuk menumbuhkan iman, membentuk akhlak, dan menata perilaku sosial sesuai nilai-nilai Islam. Dalam kerangka ittiba’ Rasul, ibadah mencakup dimensi lahiriah dan maknawiyah, namun dalam praktiknya sering terjadi perbedaan antara konsep ideal tersebut dan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji konsep pemikiran hukum Syaikh Maulana Ilyas tentang ibadah dalam Jamaah Tabligh; (2) menganalisis implementasinya dalam kehidupan keberagamaan Jamaah Tabligh di Kabupaten Serdang Bedagai; serta (3) menilai relevansinya terhadap praksis dakwah dan kehidupan sosial keagamaan komunitas lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan paradigma fenomenologis-sosiologis yuridis. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan interaksi langsung dengan anggota Jamaah Tabligh, sementara data sekunder bersumber dari literatur terkait pemikiran Maulana Ilyas dan sejarah gerakan Jamaah Tabligh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pemikiran hukum Syaikh Maulana Ilyas mencerminkan paradigma ibadah yang utuh dan transformatif, menolak reduksi ritualistik, eksklusivisme mazhab, serta orientasi duniawi; (2) implementasi pemikiran tersebut tampak nyata dalam praktik keagamaan Jamaah Tabligh di Serdang Bedagai, yang meneladani prinsip ittiba’ Rasul dan menekankan ishlah al-nafs sebagai landasan dakwah; dan (3) pemikiran Maulana Ilyas terbukti relevan dengan konteks sosial Jamaah Tabligh setempat, tercermin melalui konsistensi mereka dalam menjaga dimensi spiritual, moral, dan sosial ibadah. Dengan demikian, pemikiran hukum Syaikh Maulana Ilyas tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga terwujud nyata dalam praksis keagamaan Jamaah Tabligh di tingkat lokal. This research is motivated by the gap between the ideality of Syaikh Maulana Muhammad Ilyas al-Kandhlawi’s legal thought on worship and the practical reality observed among some members of the Tablighi Jamaat in Serdang Bedagai Regency. For Maulana Ilyas, ibadah functions as a transformative instrument to cultivate faith, shape moral character, and regulate social behavior in accordance with Islamic values. Within the framework of ittiba’ Rasul (emulation of the Prophet), ibadah encompasses both its external and spiritual dimensions. However, in practice, discrepancies often arise between this ideal concept and its implementation in the field. This study aims to: (1) examine Syaikh Maulana Ilyas’s legal thought on ibadah within the Tablighi Jamaat; (2) analyze its implementation in the religious life of the Tablighi community in Serdang Bedagai; and (3) assess its relevance to local da’wah practices and socio-religious life. Employing an empirical approach grounded in phenomenological-sociological jurisprudence, the research collects primary data through interviews, observations, and direct interaction with Tablighi members, while secondary data are drawn from literature on Maulana Ilyas’s thought and the history of the Tablighi Jamaat movement. The findings reveal that: (1) Maulana Ilyas’s legal thought reflects a holistic and transformative paradigm of ibadah, rejecting ritualistic reductionism, sectarian exclusivism, and worldly orientations; (2) this thought is evidently manifested in the Tablighi Jamaat’s religious practices in Serdang Bedagai, which adhere to the principle of ittiba’ Rasul and emphasize ishlah al-nafs (self-reformation) as the foundation of da’wah; and (3) Maulana Ilyas’s ideas remain highly relevant to the local socio-religious context, as reflected in the community’s consistent integration of the spiritual, moral, and social dimensions of worship. Thus, Maulana Ilyas’s legal thought is not merely conceptual but concretely realized in the lived religious praxis of the Tablighi Jamaat at the local level.
AKIBAT HUKUM AKTA JUAL BELI YANG TIDAK DIDAFTARKAN KE BADAN PERTANAHAN NASIONAL Monica Aprilia; Tjempaka
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i10.p15

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji akibat hukum apa saja yang terjadi bila Akta Jual Beli yang dibuat tidak didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus lapangan. Hasil studi menunjukkan bahwa begitu banyak orang yang tidak melalukan mendaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional setempat dalam ini sangat berisiko dari hak atas tanah yang sewaktu-waktu dapat diambil negara. Akta Jual Beli itu di lakukan di depan pejabat berwenang namun Akta tersebut belum dapat dikatakan sebagai tanda bukti hak atas tanah tersebut. Tertulis jelas pada aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 19 ayat (2) huruf c menyatakan bahwa penerbitan surat tanda bukti hak atas pendaftaran tanah merupakan alat bukti yang kuat. Namun Akta Jual Beli (AJB) adalah bukti sah suatu peristiwa perdata, yaitu transaksi jual-beli tanah dan atau bangunan antara penjual dan pembeli. Kalau hanya AJB tanpa pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional hanya di anggap transaksi dan tidak berkekuatan hukum tetap untuk menjadi bukti kepemilikan. PPAT yang bersangkutan tidak mendafatkan AJB yang dibuatnya dapat dikenakan sanksi ringan hingga sanksi berat. The purpose of this study is to examine the legal consequences that occur if the Deed of Sale and Purchase is not registered with the National Land Agency. This study uses an empirical normative legal research method with a statutory approach and field cases. The results of the study indicate that so many people who do not register with the local National Land Agency are at great risk of their land rights being taken by the state at any time. The Deed of Sale and Purchase is carried out in front of an authorized official, but the Deed cannot be said to be proof of land rights. It is clearly written in the provisions of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA). Article 19 paragraph (2) letter c states that the issuance of a certificate of proof of land registration is strong evidence. However, the Deed of Sale and Purchase (AJB) is legal evidence of a civil event, namely the sale and purchase of land and/or buildings between the seller and the buyer. If only the AJB is not registered with the National Land Agency, it is only considered a transaction and does not have permanent legal force to be proof of ownership. If the PPAT concerned does not register the AJB he made, he may be subject to light to heavy sanctions.

Page 2 of 8 | Total Record : 77

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025)