cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "vol. 14 no. 5 (2026)" : 10 Documents clear
KONSEP REVITALISASI PASAR RAKYAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN BANGLI Ida Ayu Putu Widiati; Kade Richa Mulyawati; Indah Permatasari
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 5 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i05.p02

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Rakyat serta mengkonstruksikan strategi Revitalisasi Pasar Rakyat berbasis kearifan lokal di Kabupaten Bangli. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpuan data dilakukan dengan cara observasi, studi dokumen, dan wawancara.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penyelenggaraan revitalisasi Pasar Rakyat di Kabupaten Bangli khususnya Pasar Rakyat Singamandawa dengan mengusung tema pariwisata adalah sesuai dengan pengembangan pasar rakyat berbasis kepariwisataan budaya Bali sebagai bentuk pelestarian kearifan lokal. Strategi dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Rakyat Berbasis Kearifan Lokal adalah melalui penggunaan desain arsitektur Bali modern yang menggabungkan elemen tradisional dengan prinsip-prinsip modern, serta konsep pasar diatas awan dengan open space. Tata letak kios Pasar Rakyat Singamandawa terinspirasi dari konsep Tri Hita Karana dan Sanga Mandala, yang terlihat pada tata letak kios berdasarkan zona-zona sesuai dengan peruntukan para pedagang, dimana kios kuliner ada di lantai 1, kios-kios di lantai 2 untuk pedagang sovenir atau kerajinan serta pakaian adat khas bali, dan zona/lantai 3 sebagai tempat pertunjukan, lomba-lomba dan spot foto. ABSTRACT This study aims to examine and analyze the concept of implementing traditional market revitalization and construct a local wisdom-based traditional market revitalization strategy in Bangli Regency. This research is empirical legal research with a legal sociology approach. Data collection techniques are carried out through observation, document studies, and interviews. The results of the study indicate that the concept of implementing traditional market revitalization in Bangli Regency, especially Singamandawa Traditional Market, with a tourism theme, is in accordance with the development of traditional markets based on Balinese cultural tourism as a form of preserving local wisdom. The strategy in implementing the revitalization of the Local Wisdom-Based People's Market is through the use of modern Balinese architectural design that combines traditional elements with modern principles, as well as the concept of a market above the clouds with open space. The layout of the Singamandawa People's Market kiosks is inspired by the Tri Hita Karana and Sanga Mandala concepts, which can be seen in the layout of the kiosks based on zones according to the traders' designation, where culinary kiosks are on the 1st floor, kiosks on the 2nd floor for souvenir or craft traders and traditional Balinese clothing, and zone/ 3rd floor  as a place for performances, competitions and photo spots.
FROM COLONIAL LEGACY TO MODERN INTELECTUAL PROPERTY REFORM: A COMPARATIVE STUDY OF INTELECTUA PROPERTY IN INDONESIA AND GEORGIA I Gede Agus Kurniawan; Rafika Amalia; Maia Kapanadze
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 5 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i05.p01

Abstract

This research presents a historical-comparative analysis of the development of intellectual property rights from ancient civilizations to modern IPR systems, and compares the legal approaches to IPR reform regulation in Indonesia and Georgia within a global context. The aim is to reveal the relationship between the historical roots of IPR, the transition from colonial systems to contemporary IPR orders, and the differences in legal policies in developing and transition countries with different geopolitical backgrounds. Research shows that IPR has deep historical roots, with forms of incentives and protection for inventions, artworks, and distinctive products known in ancient civilizations such as China, Greece, Egypt, India, and the Islamic world. These were the precursors to patents, trademarks, and copyrights, although they were still royal monopolies, not common rights of citizens, and only evolved into modern formal legal systems after the emergence of the Venetian Patent Law (1474), which became the basis for modern patents. In legal comparison, Indonesia and Georgia are both building IPR systems based on TRIPS, WIPO, and international conventions, with similar legal structures (separate laws, central authorities, a "first-to-file" system, and automatic copyright protection), but they differ in their backgrounds, agendas, and reform approaches. Indonesia integrates customary law, traditional knowledge, and cultural expressions into its IPR system, while Georgia takes a technocratic and international standards-based approach that prioritizes technical aspects and international markets. In terms of law enforcement, Indonesia faces limitations in capacity and inter-agency coordination, resulting in slow and uneven application of the law. The novelty of this research lies in the fact that the journey of IPR from informal forms of protection in ancient times to the modern IPR system reflects a shift from discriminatory and exclusive laws to a more open and standardized system. However, it still requires contextual adjustments to balance exclusive rights and social justice, and demonstrates that the direction of IPR reform in each country is determined not only by international norms, but also by unique historical backgrounds, political structures, and national development interests.
IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK PASAL 32 DALAM KEBIJAKAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK OLEH KELUARGA Ni Made Anggia Paramesthi Fajar; Anak Agung Gede Agung Indra Prathama; Fanny Priscyllia
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 5 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i05.p03

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Pasal 32 Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) 1989 dalam kebijakan daerah Kota Denpasar terkait eksploitasi ekonomi anak oleh keluarga pada periode 2022–2025. Pasal 32 CRC mewajibkan negara melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi ekonomi yang dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan moral. Meskipun Indonesia telah meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, data Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Denpasar menunjukkan peningkatan kasus dari 12 anak pada 2022 menjadi 30 anak pada 2024, sebelum menurun menjadi 19 anak pada 2025. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis. Sumber penelitian meliputi data primer (wawancara dengan Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Denpasar) dan data sekunder (peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, serta laporan kasus periode 2022–2025). Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Penanganan yang dominan berupa pemulangan kepada keluarga dinilai belum efektif karena berpotensi menimbulkan reviktimisasi apabila tidak disertai intervensi sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif terhadap CRC dan implementasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pendekatan preventif, penegakan hukum terhadap pelaku, serta program reintegrasi dan pemberdayaan keluarga yang berkelanjutan guna menjamin perlindungan hak anak secara efektif. ABSTRACT This study analyzes the implementation of Article 32 of the Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989 in Denpasar City's regional policies concerning child economic exploitation by families during the 2022–2025 period. Article 32 of the CRC obligates states to protect children from all forms of economic exploitation that may interfere with their physical, mental, social, and moral development. Although Indonesia has ratified the CRC through Presidential Decree No. 36 of 1990, data from the Denpasar City Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Social Service indicate an increase in cases from 12 children in 2022 to 30 children in 2024, before declining to 19 children in 2025. This research employs empirical legal research with a socio-legal approach. The research sources consist of primary data (interviews with Satpol PP and the Denpasar City Social Service) and secondary data (legislation, regional policies, and case reports for the 2022–2025 period). The data analysis technique uses descriptive qualitative analysis. The dominant form of intervention—returning children to their families—has proven ineffective, as it risks revictimization without accompanying social intervention and family economic empowerment. These findings reveal a gap between the normative commitment to the CRC and its implementation at the local level. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, adopt preventive approaches, enforce the law against perpetrators, and implement sustainable family reintegration and empowerment programs to ensure effective protection of children's rights.
IMPLIKASI YURIDIS AKTA JUAL BELI HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN PASANGAN: MENAKAR TANGGUNG JAWAB PPAT David Efratha Lambe; Tjempaka
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 5 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i05.p07

Abstract

Perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap harta kekayaan suami dan istri, khususnya terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikualifikasikan sebagai harta bersama. Dalam praktik, permasalahan sering timbul ketika salah satu pasangan melakukan perbuatan hukum berupa jual beli tanah yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan pasangan lainnya. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait keabsahan peralihan hak atas tanah dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta jual beli tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum harta bersama dalam perbuatan hukum jual beli tanah serta mengkaji tanggung jawab dan kehati-hatian PPAT dalam pembuatan akta apabila objek tanah merupakan harta bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2020 dan putusan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta bersama tidak dapat dialihkan secara sah tanpa persetujuan kedua pasangan, meskipun sertipikat hak atas tanah hanya mencantumkan nama salah satu pihak. Akta jual beli yang dibuat tanpa persetujuan pasangan dinyatakan cacat hukum dan dapat dibatalkan. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa prinsip perlindungan pembeli beritikad baik tidak dapat mengesampingkan norma imperatif hukum perkawinan mengenai harta bersama. Oleh karena itu, PPAT wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memverifikasi status perkawinan dan memastikan adanya persetujuan pasangan guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam peralihan hak atas tanah. Marriage gives rise to legal consequences with respect to the property rights of spouses, particularly property acquired during the marriage, which under Law Number 1 of 1974 on Marriage is classified as joint marital property. In practice, legal disputes frequently arise when one spouse unilaterally conducts a legal transaction involving the sale of land that forms part of the joint marital property without the consent of the other spouse. This situation raises complex legal issues, particularly regarding the validity of the transfer of land rights and the liability of the Land Deed Official (Pejabat Pembuat Akta Tanah / PPAT) as the public official authorized to execute land sale and purchase deeds. This study aims to examine the legal status of joint marital property in land sale and purchase transactions and to analyze the responsibility and duty of care of the PPAT in drafting such deeds where the land constitutes joint property. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches, with particular reference to Supreme Court Decision Number 909 PK/Pdt/2020 and other relevant judicial decisions. The findings indicate that joint marital property cannot be validly transferred without the consent of both spouses, even where the certificate of title is registered solely in the name of one spouse. A land sale and purchase deed executed without the other spouse’s consent is legally flawed and may be declared voidable. The Supreme Court has affirmed that the principle of protecting a good-faith purchaser cannot override the mandatory rules of marriage law governing joint marital property. Therefore, the PPAT must exercise due diligence by verifying the marital status of the parties and ensuring the existence of spousal consent in order to uphold legal certainty and legal protection in the transfer of land rights.
WANPRESTASI DAN AKTA SUBROGASI: PENGATURAN DALAM DINAMIKA PERJANJIAN JUAL BELI Natasha Olivia Aliza; Amad Sudiro
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 5 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i05.p04

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum jual beli yang disertai akta subrogasi dalam sistem hukum perdata di Indonesia serta mengkaji bentuk dan akibat hukum wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaannya. Jual beli sebagai perjanjian pokok diatur dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1457, sedangkan subrogasi diatur dalam Pasal 1400–1401 KUHPerdata yang memungkinkan pihak ketiga menggantikan kedudukan kreditur setelah melakukan pelunasan utang debitur. Dalam praktik, kombinasi jual beli dan akta subrogasi banyak digunakan dalam transaksi yang melibatkan objek yang masih dibebani utang atau jaminan, seperti hak tanggungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli dengan akta subrogasi sah sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata dan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat potensi wanprestasi yang dapat dilakukan oleh para pihak, baik dalam bentuk tidak dipenuhinya prestasi, keterlambatan, maupun pelaksanaan yang tidak sesuai perjanjian. Akibat hukum dari wanprestasi meliputi ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan eksekusi jaminan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan pengaturan dan kehati-hatian dalam perjanjian guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. This study aims to analyze the legal regulation of sale and purchase agreements accompanied by subrogation deeds within the Indonesian civil law system and to examine the forms and legal consequences of breach of contract arising from such agreements. Sale and purchase as a principal agreement is regulated under the Civil Code, particularly Article 1457, while subrogation is governed under Articles 1400–1401, allowing a third party to replace the position of a creditor after settling the debtor’s obligation. In practice, the combination of sale and purchase agreements with subrogation deeds is commonly applied in transactions involving encumbered objects, such as those subject to security rights. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that such agreements are legally valid as long as they fulfill the requirements of Article 1320 of the Civil Code and the principle of freedom of contract under Article 1338. However, there is a potential for breach of contract, including non-performance, delay, or improper performance. The legal consequences include compensation, contract termination, and execution of collateral. Therefore, clear regulation and careful drafting of agreements are essential to ensure legal certainty and protection for all parties involved.
KEPASTIAN HUKUM DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS DALAM PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Theresia Lasrim Mariettha Simarangkir; Mia Hadiati
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 5 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i05.p08

Abstract

Penelitian ini membahas kekuatan pembuktian akta notaris dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan serta peran dan tanggung jawab notaris dalam memastikan keabsahan akta yang menjadi dasar pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan menurut hukum positif di Indonesia. Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga menjadi dasar utama dalam hubungan hukum kreditur dan debitur. Dalam sistem hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Sertipikat Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang memungkinkan pelaksanaan lelang tanpa putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan material yang memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang eksekusi. Namun, kekuatan tersebut tidak bersifat absolut karena dapat dibatalkan apabila terdapat cacat kehendak atau pelanggaran syarat sah perjanjian. Selain itu, notaris memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan keabsahan akta melalui prinsip kehati-hatian, verifikasi identitas para pihak, serta pemenuhan syarat hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan KUHPerdata. Dengan demikian, notaris berperan sebagai penjaga kepastian hukum dan pencegah sengketa dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan melalui lelang. This study examines the evidentiary strength of notarial deeds in the execution auction of mortgage rights and the role and responsibility of notaries in ensuring the validity of deeds that serve as the legal basis for such auctions under Indonesian positive law. A notarial deed, as an authentic deed, holds perfect evidentiary value as stipulated in Article 1868 of the Indonesian Civil Code and the Notary Law, making it a fundamental legal instrument in creditor-debtor relations. Under Law No. 4 of 1996 on Mortgage Rights, the Mortgage Certificate possesses executorial power, enabling auction execution without a court judgment. This normative juridical research uses statutory and conceptual approaches. The findings indicate that notarial deeds possess outward, formal, and material evidentiary strength, providing legal certainty in auction execution processes. However, such strength is not absolute, as it may be annulled if defects of consent or violations of legal requirements exist. Furthermore, notaries bear significant responsibility in ensuring deed validity through due diligence, verification of parties’ identities, and compliance with legal requirements under the Notary Law and the Civil Code. Thus, notaries function as guardians of legal certainty and preventers of disputes in mortgage execution through auction.
IMPLIKASI HUKUM PEMBIAYAAN KONSULTAN PENGAWAS INDEPENDEN MELALUI CAPITAL EXPENDITURE TERHADAP INDEPENDENSI PENGAWASAN PROYEK KPBU Gabriella Junita Tobing
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 5 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i05.p06

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum pembiayaan Konsultan Pengawas Independen (KPI) melalui capital expenditure (capex) terhadap independensi pengawasan proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan mengkaji pengaturan hubungan hukum yang terbaik untuk mencegah benturan kepentingan dan menjamin independensi pengawasan dalam KPBU. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan berfokus pada konstruksi hukum terkait pembiayaan KPI dalam proyek KPBU. Penelitian menitikberatkan pada cara hukum diterapkan dan bekerja pada kehidupan sehari-hari, khususnya terkait pembiayaan KPI pada proyek KPBU. Pembayaran jasa KPI melalui skema capex dari BUP memberikan ketergantungan finansial yang melemahkan independensi pengawasan KPI, khususnya adanya intervensi terhadap laporan yang dilakukan BUP yang mengurangi objektivitas pengawasan proyek, sehingga perlu diatur pengaturan hubungan hukum dan struktur pembiayaan yang sesuai dan lebih tepat. Berdasarkan hal tersebut, untuk menjamin objektivitas maka KPI berkontrak langsung dengan PJPK yang mana pembiayaan jasanya juga diperoleh dari anggaran PJPK sehingga meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas KPI yang merupakan perpanjangan tangan PJPK dalam fungsi pengawasan proyek. This study aims to analyze the legal implications of funding Independent Certifier (IC) through capital expenditure (capex) on the independence of supervision in Public-Private Partnership (PPP) projects and to examine the optimal legal framework for preventing conflicts of interest and ensuring the independence of supervision in PPPs. This study is an empirical legal study with a qualitative approach and focuses on the legal framework related to IC financing in PPP projects. The study emphasizes how the law is applied and functions in daily practice, particularly regarding IC funding in PPP projects. Payment for IC services through the capex scheme from the Implemented Business Entity (IBE) creates financial dependence that undermines the independence of IC oversight, especially due to BUP intervention in reports, which reduces the objectivity of project oversight; therefore, appropriate and more suitable legal relationship arrangements and funding structures must be established. To ensure objectivity, the IC should enter into a direct contract with the PJPK, whereby the funding for its services is also obtained from the GCA’s budget, thereby enhancing the professionalism and accountability of the IC, which acts as an extension of the GCA in the project oversight function.
ANTARA LOYALITAS PARTAI DAN PROFESIONALISME KABINET: MENAKAR IMPLIKASI HUKUM RANGKAP JABATAN MENTERI Muhamad Dandy Kurniawan; Ade Adhari
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 5 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i05.p05

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji implikasi hukum terkait ketua umum partai politik yang merangkap jabatan sebagai menteri pada Kabinet Merah Putih. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat ketua umum partai politik yang merangkap jabatan sebagai menteri pada kabinet merah putih. Apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian negara, pimpinan organisasi yang sumber keuangan organisasinya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilarang rangkap jabatan sebagai menteri. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang pada intinya menyatakan Keuangan Partai Politik bersumber dari bantuan keuangan dari APBN/APBD. Dengan demikian dari uraian diatas maka secara otomatis akan menimbulkan implikasi hukum. Study objectives This For study implications law related chairman general party dual politics​ position as ministers in Kabinet Merah Putih. This study method is normative law with approach legislation. Study results show that there is chairman general party dual politics​ position as ministers in Kabinet Merah Putih. If reviewed from provisions of Article 23 of the Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries, leader organization that sources finance the organization originate from Budget Income State Expenditure / Budget Income Regional Expenditure is prohibited double position as minister. Based on provision Article 34 paragraph (1) letter c of the Republic of Indonesia Law Number 2 of 2011 concerning Changes to the Law Number 2 of 2008 Concerning Political parties which in essence state Finance Political parties are sourced from from help finance from Budget Income State Expenditure / Budget Income Regional Expenditure. With thus from description on so in a way automatic will cause implications law.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN PISAH HARTA PASCA PERKAWINAN YANG DILAKUKAN DENGAN ITIKAD BURUK Christhoper Matthew Michano; Amad Sudiro
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 5 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i05.p09

Abstract

Postnuptial agreement merupakan perjanjian mengenai pemisahan harta yang disusun setelah ikatan perkawinan berjalan dan diperbolehkan dalam tata hukum Indonesia pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Namun, dalam praktiknya perjanjian tersebut dapat disalahgunakan untuk menghindari tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, khususnya kreditor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atas postnuptial agreement yang dibuat atau digunakan dengan itikad buruk.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa postnuptial agreement sah sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata dan dilaksanakan dengan itikad baik. Akan tetapi, apabila digunakan untuk mengurangi hak kreditor atas harta debitur, maka perjanjian tersebut bertentangan dengan asas itikad baik dan dapat merugikan pihak ketiga. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dilakukan melalui penerapan asas itikad baik, larangan sebab yang tidak halal, serta pertimbangan hakim terhadap tujuan dan akibat hukum perjanjian. A postnuptial agreement is an agreement regarding the separation of assets drawn up after the marriage bond has been established and is permitted in Indonesian law following the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. However, in practice, such agreements can be misused to avoid legal responsibility towards third parties, especially creditors. This study aims to analyze the legal protection for third parties regarding postnuptial agreements made or used in bad faith. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that postnuptial agreements are valid as long as they meet the requirements of Article 1320 of the Civil Code and are implemented in good faith. However, if they are used to reduce the creditor's rights over the debtor's assets, then the agreement is contrary to the principle of good faith and can be detrimental to third parties. Legal protection for third parties is carried out through the application of the principle of good faith, the prohibition of unlawful causes, and the judge's consideration of the objectives and legal consequences of the agreement.
TRANSFORMASI REGULASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) DARI PERSFEKTIF HUKUM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PENYEDERHANAAN PERIZINAN Ridhani Aipassa; Mella Ismelina Farma Rahayu
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 5 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i05.p10

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan Undang-undang Cipta Kerja terhadap penyederhanaan perizinan Andalalin di indonesia dimana terdapat pergeseran paradigma dari sistem perizinan yang dahulunya administratif-birokratis menjadi sistem yang berbasis resiko (Online Single Submission-Risk Based Approach). Penelitian ini menggunakan Penelitian pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dengan para pihak pengembang (pemrakarsa) yang sedang melakukan pengajuan permohonan Andalalin baik itu dari kegiatan infrastruktur yang akan dibangun/dioperasikan/dikembangkan, baik itu pengajuan permohonan untuk kewenangan pada Kementerian Perhubungan untuk status jalan Nasional, Dinas Perhubungan Kota/ Kabupaten untuk status jalan Kota/Kabupaten, dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk status jalan provinsi. This study aims to analyze the impact of the Job Creation Law on the simplification of Andalalin (Traffic Impact Analysis) licensing in Indonesia, where there has been a paradigm shift from a previously administrative-bureaucratic licensing system to a risk-based system (Online Single Submission - Risk Based Approach (OSS-RBA)). This research uses a qualitative approach with an interview method involving developer parties (project initiators) who are in the process of applying for Andalalin - including applications for infrastructure to be built, operated, or developed - covering submissions under the authority of the Ministry of Transportation for national roads, the City/District Transportation Agency for city/district roads, and the Regional Land Transport Management Authority (BPTD) for provincial roads.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 11 (2026) Vol. 14 No. 10 (2026) Vol. 14 No. 9 (2026) Vol. 14 No. 8 (2026) Vol. 14 No. 7 (2026) Vol. 14 No. 6 (2026) Vol. 14 No. 5 (2026) Vol. 14 No. 4 (2026) Vol. 14 No. 3 (2026) Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025) More Issue