cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "vol. 14 no. 6 (2026)" : 10 Documents clear
PERAN NOTARIS TERKAIT ADANYA SENGKETA PADA AKTA PERALIHAN HAK DESAIN INDUSTRI Ida Bagus Ngurah Wirabuwana; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 6 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i06.p10

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji dan mengelaborasi peranan Notaris terkait pembuatan akta pengalihan Hak Desain IndustrI dan juga kekuatan akta notaris dalam adanya sengketa pada akta pengalihan Hak Desain Industri. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan: peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), serta pendekatan analisis (analytical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan notaris terkait pembuatan akta pengalihan Hak Desain Industri yaitu Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum. UU Desain Industri terkait ketentuan dokumen tersebut tidak mendapat kepastian hukum bagi para pihak yang ingin melakukan pengalihan Hak Desain Industri. Namun pada ketentuan UU Desain Industri, tidak mewajibkannya proses peralihan Hak Desain Industri dibuat dengan akta notaris. Dokumen yang dimaksudkan akta notaris atau tidak sehingga tidak adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pembuktian akta pengalihan hak tersebut. ABSTRACT This writing aims to analyze, examine and elaborate the role of Notaries related to the making of Industrial Design Rights transfer deeds and also the power of notarial deeds in the event of disputes on Industrial Design Rights transfer deeds. This paper uses a normative legal research method using the following approaches: statute approach, conceptual approach, and analytical approach. The results of the study indicate that the role of notaries related to the making of Industrial Design Rights transfer deeds is that Notaries are the only officials authorized to make authentic deeds regarding all acts, agreements, and determinations that are required by a general regulation or by interested parties who are desired to be stated in an authentic deed, all as long as the making of the deed is by a general regulation. The Industrial Design Law regarding the provisions of the document does not provide legal certainty for parties who wish to transfer Industrial Design Rights. However, the provisions of the Industrial Design Law do not require the process of transferring Industrial Design Rights to be made with a notarial deed. The document in question is a notarial deed or not, so that there is no guarantee of legal certainty and legal protection for proof of the deed of transfer of rights.
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK SAMA RATA DALAM PERCERAIAN: ANALISIS HUKUM DAN PRAKTIK PERADILAN Ninabelle Nathania; Tjempaka
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 6 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i06.p09

Abstract

Harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Apabila terjadi perceraian, pada prinsipnya harta gono-gini dibagi sama rata antara suami dan istri. Namun, dalam praktik peradilan, hakim dapat mempertimbangkan berbagai faktor untuk menentukan pembagian yang berbeda berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pembagian harta gono-gini yang tidak dilakukan secara sama rata pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur harta gono-gini, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.TA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim membagi harta gono-gini sebesar seperempat bagian untuk suami dan tiga perempat bagian untuk istri karena istri terbukti menjadi pencari nafkah utama serta memiliki kontribusi yang lebih besar dalam memperoleh harta bersama. Putusan tersebut dinilai tepat karena mencerminkan keadilan substantif dan memberikan kompensasi atas hak nafkah istri yang tidak terpenuhi selama perkawinan. Marital property refers to assets acquired during the course of marriage. Upon the dissolution of marriage through divorce, such property is, by law, to be divided equally between the husband and the wife. However, this equal division is not absolute, as judges are granted discretionary authority to determine the proportion of distribution of marital property. The research method employed in this study is a normative-empirical legal approach. The primary research is conducted normatively by examining statutory regulations related to marital property and its distribution, while the empirical aspect is applied to analyse judicial decisions, particularly the decision of the Tulungagung Religious Court Number 2532/Pdt.G/2023/PA.TA. In this decision, the court allocated one-fourth of the marital property to the husband and three-fourths to the wife on the grounds that the wife was the primary breadwinner and had made a greater contribution to the acquisition of the marital assets. The author supports this ruling, viewing the larger portion received by the wife as a form of compensation and substitute for her right to spousal support.
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PERALIHAN PROTOKOL NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Anak Agung Ngurah Oka Satria Krisna; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 6 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i06.p03

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis pengaturan peralihan protokol notaris kepada notaris lain yang ditetapkan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) serta mengkaji akibat hukum penolakan penetapan penerima protokol. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa penetapan MPD berfungsi menjamin kesinambungan pengelolaan arsip negara dan akses layanan salinan/kutipan akta, yang wajib diwujudkan melalui serah terima protokol dalam berita acara dan pencatatan administratif. Penolakan dapat dikualifikasikan sebagai ketidakpatuhan terhadap kewajiban jabatan dan berimplikasi pada pemeriksaan serta sanksi administratif, namun penilaiannya tetap harus proporsional dengan mempertimbangkan kapasitas objektif notaris penerima serta asas kepastian hukum dan akuntabilitas. ABSTRACT This article aims to examine the legal regulation of transferring a notary protocol to another notary appointed by the Regional Supervisory Council (MPD) and to identify the legal consequences of refusal by the appointed notary. The study uses normative legal research with statutory and conceptual approaches. The findings show that the MPD’s appointment functions to ensure continuity of state-archive management and public access to copies/extracts of deeds, which must be implemented through a formal handover report and administrative registration. Refusal may be classified as non-compliance with official duties and lead to supervisory examination and administrative sanctions, although assessment should remain proportional by considering the recipient notary’s objective capacity and the principles of legal certainty and accountability.
NORMA HUKUM REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF PENANGANAN HUKUM TERHADAP KECANDUAN JUDI ONLINE Ni Komang Tania Oktavianti; Made Cinthya Puspita Shara
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 6 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i06.p06

Abstract

Adapun penulisan ini memiliki tujuan yakni mempelajari dan memahami larangan judi online yang diberlakukan dalam tatanan hukum di Indonesia, serta menganalisa Upaya hukum bagi pelaku judi online di Indonesia sebagai Langkah preventif dan rehabilitasi dalam Solusi penegakan hukum represif. Kecanduan judi online merupakan permasalahan sosial dan psikologis yang kompleks, dipicu oleh berbagai faktor seperti lingkungan sosial yang permisif, tekanan emosional, pengaruh media digital, kurangnya perhatian keluarga, serta rendahnya kesadaran hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dampak adanya kecanduan ini tidak hanya merugikan individu secara mental dan ekonomi, tetapi juga berdampak luas pada lingkungan sosial. Saat ini, penanganan hukum terhadap pelaku judi online di Indonesia masih bersifat represif melalui hukuman penjara dan denda berdasarkan pengaturan dalam KUHP dan UU ITE. Namun, pendekatan ini belum menyentuh akar permasalahan, terutama bagi pelaku yang mengalami kecanduan. Rehabilitasi menjadi alternatif solusi hukum yang lebih manusiawi dan efektif, dengan tujuan memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial pelaku agar dapat kembali berfungsi secara wajar dalam masyarakat. Sayangnya, belum terdapat norma hukum yang secara khusus mengatur rehabilitasi terhadap pelaku judi online. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan regulasi baru yang mengadopsi pendekatan terapeutik dan restoratif sebagaimana telah diterapkan di beberapa negara, dengan harapan penanganan terhadap kecanduan judi online tidak hanya menghukum, tetapi juga menyembuhkan. ABSTRACT This article focuses on study and understands the prohibition of online gambling enforced in the legal order in Indonesia, as well as to analyze legal remedies for online gambling perpetrators in Indonesia as preventive and rehabilitation measures in repressive law enforcement solutions. Online gambling addiction is a complex social and psychological problem, triggered by various factors such as a permissive social environment, emotional distress, the influence of digital media, lack of family attention, and low legal awareness. The study applies a normative legal method. The impact of this addiction is not only detrimental to individuals mentally and economically, but also exerts a significant influence on the social environment. Currently, the juridical handling of online gambling perpetrators in Indonesia is still repressive through prison sentences and fines based on the regulations contained in the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law. However, this approach has not touched the root of the problem, especially for perpetrators who are addicted. Rehabilitation is an alternative legal solution that is more humane and effective, with the aim of restoring the physical, mental, and social state of the perpetrator so that they can return to their normal role in society. Unfortunately, there is no legal norm that specifically regulates the rehabilitation of online gamblers. Therefore, it is necessary to develop new regulations that adopt therapeutic and restorative approaches as have been implemented in some countries, in the hope that the treatment of online gambling addiction will not only punish, but also cure.
MENJAMIN KEPASTIAN INVESTASI KONTEMPORER: TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM SEKURITISASI KONTRAK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REITS) Delfia F E Tenda; Gunawan Djajaputra
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 6 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i06.p01

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum kontrak REITs dalam bentuk akta notaris, tanggung jawab hukum Notaris terhadap kekuatan pembuktian kontrak REITs, serta implikasi hukum apabila terjadi cacat hukum atau sengketa dalam kontrak REITs. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui teknik studi dokumen (library research). Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji norma hukum secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak REITs dalam bentuk akta notaris pada dasarnya memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian sempurna sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta memenuhi ketentuan formal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan regulasi pasar modal. Notaris memiliki tanggung jawab penting dalam menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian kontrak melalui penerapan prinsip kehati-hatian, itikad baik, dan kepatuhan terhadap prosedur pembuatan akta autentik. Apabila dalam kontrak REITs ditemukan cacat formil maupun materiil, maka hal tersebut dapat mengakibatkan degradasi kekuatan pembuktian akta, pembatalan kontrak, hingga timbulnya pertanggungjawaban hukum bagi pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, diperlukan profesionalitas dan kehati-hatian Notaris guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan kontrak REITs. This study aims to analyse the legal validity of REIT contracts in the form of notarial deeds, the notary’s legal responsibility regarding the evidential weight of REIT contracts, and the legal implications should legal defects or disputes arise in REIT contracts. This study is a normative legal study employing a statutory approach, a conceptual approach, and an analytical approach. The legal sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. All legal materials were analysed using qualitative analysis methods by interpreting and examining legal norms systematically in accordance with the research problems. Notaries play a vital role as public officials authorised to draw up authentic deeds in various legal matters, including the formation and execution of real estate contracts. Research findings indicate that REIT contracts in the form of notarial deeds essentially possess full legal force and probative value provided they meet the validity requirements for agreements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code and comply with the formal provisions of the Notary Public Act and capital market regulations. Notaries bear a significant responsibility in ensuring the validity and evidential force of contracts through the application of the principles of due diligence, good faith, and compliance with the procedures for the preparation of authentic deeds. Should formal or material defects be found in REIT contracts, this may result in the degradation of the deed’s evidential force, the annulment of the contract, or even the incurrence of legal liability for the parties involved. Therefore, the professionalism and diligence of the Notary are required to provide legal certainty and legal protection for the parties in the execution of REIT contracts.
KEADILAN HUKUM DALAM PEMBEBANAN BIAYA PERKARA TERHADAP NOTARIS SEBAGAI TURUT TERGUGAT Septyanisa Wahyuningtyas; Rasji
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 6 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i06.p02

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembebanan biaya perkara terhadap notaris sebagai turut tergugat ditinjau dari perspektif keadilan hukum serta mengidentifikasi upaya hukum notaris terhadap pembebanan biaya perkara yang tidak didasarkan pada kesalahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebanan biaya perkara secara tanggung renteng terhadap notaris sebagai turut tergugat yang tidak terbukti melakukan kesalahan belum mencerminkan keadilan proporsional dan mencederai asas liability based on fault. Notaris dapat menempuh upaya preventif melalui eksepsi diskualifikasi serta upaya represif melalui banding untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap martabat jabatan notaris. This study aims to analyze the imposition of court costs on notaries as co-defendants from the perspective of legal justice and to identify the legal remedies available to notaries when such costs are imposed without proof of fault. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the joint imposition of court costs on a notary as a co-defendant who is not proven to have committed any fault does not reflect proportional justice and violates the principle of liability based on fault. Notaries may pursue preventive legal remedies through disqualification objections and repressive remedies through appeal in order to uphold justice, legal certainty, and the integrity of the notarial office.
REHABILITASI ATAU PIDANA? STUDI KRITIS RESTORATIVE JUSTICE PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS TEORI PEMIDANAAN INTEGRATIF Ginta Amelia Cahya; Ali Masyhar; Cahya Wulandari
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 6 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i06.p08

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka regulasi keadilan restoratif di Indonesia, menelusuri landasan teoretis yang menopangnya, serta mengkaji penerapannya dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika pada tahap penyidikan kepolisian. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui telaah bahan hukum primer, sekunder, dan komparasi hukum. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa keadilan restoratif telah mendapatkan legitimasi normatif melalui berbagai instrumen hukum, di antaranya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perpol Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Perma Nomor 1 Tahun 2024, serta semakin terpadukan dalam KUHP Nasional dan KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025). Dari sudut pandang teoretis, orientasi pemidanaan mengalami transformasi dari paradigma retributif ke arah pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif, dengan menempatkan pemulihan, keseimbangan sosial, dan reintegrasi pelaku sebagai prioritas. Dalam konteks narkotika, pengguna narkotika dapat diposisikan sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi medis maupun psikososial. Meski demikian, penerapan keadilan restoratif di tingkat kepolisian belum berjalan optimal akibat adanya keterbatasan regulasi, ketidakseragaman penafsiran, lemahnya asesmen, koordinasi lintas lembaga yang belum efektif, serta terbatasnya sarana rehabilitasi. Oleh karenanya, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas aparat, dan sinergi lintas sektor guna mendukung implementasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. This research aims to examine the regulatory framework of restorative justice in Indonesia, to trace the theoretical foundations underlying its application in narcotics offenses, and to analyze its implementation in resolving narcotics criminal cases at the police level. A normative juridical approach is applied, combining statutory and conceptual analyses of primary and secondary legal sources along with comparative legal studies. The findings reveal that restorative justice has gained normative grounding through multiple legal instruments, including the Juvenile Criminal Justice System Law, Police Regulation Number 8 of 2021, Prosecutor Regulation Number 15 of 2020, and Supreme Court Regulation Number 1 of 2024, and has been progressively embedded in the newly enacted Criminal Code (KUHP) and Criminal Procedure Code (KUHAP). From a theoretical standpoint, the philosophy of punishment has undergone a fundamental shift away from a retributive orientation toward more integrative, restorative, and rehabilitative objectives, centering on recovery, social equilibrium, and the offender’s reintegration into society. In the specific context of narcotics enforcement, the application of Restorative Justice carries distinct characteristics, given that drug abusers are regarded as victims of dependency who require medical and social rehabilitation rather than punitive measures. Nonetheless, its implementation at the police level remains suboptimal. This is illustrated by the contrasting outcomes of two cases: the Rambu case, where restorative justice was successfully applied, and the Iman case, where procedural and institutional constraints prevented its use. These disparities are attributable to regulatory gaps, inadequate assessment mechanisms, diverging interpretations among law enforcement personnel, limited inter-agency coordination, and insufficient rehabilitation infrastructure. Consequently, regulatory harmonization, capacity-building among law enforcement, and stronger cross-sectoral cooperation are essential to ensure that Restorative Justice in Indonesia is implemented effectively and sustainably.
PLURALISME HUKUM PERKAWINAN: EFEKTIVITAS REGULASI NEGARA TERHADAP PRAKTIK NIKAH SULTAN MASYARAKAT WANDAN Inayah Nun Darhama Abiputri Sanmas; Ismunarno; Mulyanto
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 6 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i06.p07

Abstract

Tujuan penelitian menelaah efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam pelaksanaan nikah sultan pada masyarakat Wandan Desa Banda Ely, Kabupaten Maluku Tenggara dalam perspektif pluralisme hukum. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan nikah sultan merupakan bentuk pluralisme hukum karena memperlihatkan adanya interaksi antara beberapa sistem hukum secara bersamaan. Masyarakat Wandan lebih menempatkan hukum adat dan hukum agama sebagai legitimasi utama perkawinan daripada pencatatan perkawinan oleh negara. Tradisi nikah sultan juga merupakan living law yang tetap dipertahankan karena dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam. Undang-Undang Perkawinan belum berjalan efektif, terutama masalah pencatatan perkawinan, karena dipengaruhi oleh faktor hukum dan nonhukum. Oleh karena itu, harmonisasi hukum urgen diciptakan agar kepastian hukum dapat tercapai tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat adat. This study aims to examine the effectiveness of Law Number 1 of 1974 on Marriage in conjunction with Law Number 16 of 2019 on Marriage in the implementation of Sultan marriage within the Wandan community of Banda Ely Village, Southeast Maluku Regency, from the perspective of legal pluralism. This research employs an empirical method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through interviews and library research. The results show that the practice of Sultan marriage reflects legal pluralism because it demonstrates the interaction of several legal systems operating simultaneously. The Wandan community places customary law and religious law as the primary sources of legitimacy for marriage rather than state marriage registration. The Sultan marriage tradition is also regarded as a form of living law that continues to be maintained because it is considered consistent with Islamic law. The Marriage Law has not been effectively implemented, particularly concerning marriage registration, due to both legal and non-legal factors. Therefore, legal harmonization is urgently needed so that legal certainty can be achieved without eliminating the cultural identity of indigenous communities.
UTOPISME AKOMODASI LAYAK: PERLINDUNGAN HAK TERDAKWA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERADILAN PIDANA Reva Naira; Boedi Prasetyo
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 6 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i06.p05

Abstract

Penyandang disabilitas adalah kelompok individu yang mengalami hambatan fisik, mental, spiritual, atau sensorik yang berlangsung lama. Hambatan ini dapat menciptakan tantangan serta kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, sehingga dapat mengurangi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif sebagai anggota masyarakat dalam skenario tertentu individual tersebut dapat terlibat dalam tindakan kriminal, dalam situasi tersebut mereka tetap memiliki hak yang diakui oleh hukum, serta diberikan fasilitas yang berlaku untuk memudahkan proses penyidikan dan peradilan untuk mencapai vonis yang adil dan menguntungkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dan ke-efektivitas regulasi tersebut terhadap hak dan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas, berupa norma atau ketentuan yang berlaku dalam masyarakat dan berfungsi sebagai panduan bagi perilaku setiap individu serta kekurangan dalam pelaksanaan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh terdakwa. Metode penelitian yang akan digunakan berupa riset hukum yang bernuansa yuridis. Menganalisis kaidah atau ketentuan yang berlaku di masyarakat dan berperan sebagai tuntunan bagi tingkah laku tiap insan. Sumber hukum yang akan dipakai berupa Sumber hukum Sekunder dan Tersier seperti penggunaan Perundang-undangan, sumber buku, Artikel ilmiah, dan berita akan memegang peranan penting bagi para peneliti dalam mengukur tingkat keandalan dan kecocokan informasi yang dipakai, dari hasil yang dicapai terdapat Kekurangan dalam menerapkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh terdakwa membuat sistem peradilan pidana menjadi tidak transparan dan tidak seimbang. Hal ini disebabkan oleh kesulitan terpidana dalam berkomunikasi dengan aparat penegak hukum lainnya selama proses peradilan. Persons with disabilities are a group of individuals who experience long-lasting physical, mental, spiritual, or sensory impairments. These impairments can create challenges and difficulties in interacting with the social environment, thus reducing their ability to participate fully and effectively as members of society. In certain scenarios, these individuals may be involved in criminal acts. In such situations, they still have rights recognized by law, and are provided with applicable facilities to facilitate the investigation and trial process to reach a fair and favorable verdict. The purpose of this study is to analyze the implementation and effectiveness of these regulations on the rights and legal protection of persons with disabilities, in the form of norms or provisions that apply in society and serve as guidelines for the behavior of each individual and deficiencies in the implementation of rights that should be obtained by the accused. The research method that will be used is legal research with a juridical nuance. Analyze the rules or provisions that apply in society and serve as guidelines for the behavior of each person. The legal sources that will be used are Secondary and Tertiary legal sources such as the use of Legislation, book sources, scientific articles, and news will play an important role for researchers in measuring the level of reliability and suitability of the information used, from the results achieved there are deficiencies in implementing the rights that should be owned by the defendant making the criminal justice system non-transparent and unbalanced. This is caused by the difficulty of convicts in communicating with other law enforcement officers during the trial process.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG TERBUKTI TIDAK MEMENUHI HAK DAN KEWENANGAN DIREKSI Nadhif Ardiyanto; Amad Sudiro
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 6 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i06.p04

Abstract

Notaris merupakan pejabat negara yang punya fungsi penting demi memberikan kepastian dan perlindungan hukum lewat pembuatan akta autentik, termasuk dalam proses pendirian maupun perubahan Perseroan Terbatas (PT). Dalam melaksanakan tugasnya, notaris harus bersikap jujur, mandiri, hati-hati, dan tidak berpihak sesuai aturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta kode etik profesi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk membahas tanggung jawab hukum notaris saat membuat akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tidak sesuai dengan aturan hukum, sekaligus melihat bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam sebuah Perseroan Terbatas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengacu pada perundang-undangan dan studi kasus berdasarkan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN Bgr. Hasilnya menunjukkan notaris tetap punya tanggung jawab untuk memanntau proses serta isi akta sudah berpedoman dengan aturan hukum dan prinsip kehati-hatian. Kalau akta dibuat dari RUPS yang melanggar hukum, akta tersebut bisa dibatalkan atau tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, Undang-Undang Perseroan Terbatas juga memberikan perlindungan untuk pemegang saham minoritas, seperti hak mendapatkan informasi, hak suara, dan hak untuk mengajukan gugatan. A notary is a public official who plays an important role in providing legal certainty and protection through the creation of authentic deeds, including in the establishment and amendment of Limited Liability Companies. In performing their duties, notaries must act honestly, independently, carefully, and impartially in accordance with the Law on Notary Position and the professional code of ethics. This study aims to examine and analyze the legal responsibility of notaries in preparing General Meeting of Shareholders (GMS) deeds that do not comply with legal provisions, as well as the legal protection for minority shareholders in Limited Liability Companies. The research method used is normative legal research with a statutory and case approach based on Decision Number 187/Pdt.G/2021/PN Bgr. The results show that notaries are responsible for ensuring that both the process and content of deeds comply with legal regulations and the principle of prudence. If a deed is made based on an unlawful GMS, it may be declared null and void or have no binding legal force. In addition, the Company Law also provides protection for minority shareholders through the right to obtain information, voting rights, and the right to file lawsuits.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 11 (2026) Vol. 14 No. 10 (2026) Vol. 14 No. 9 (2026) Vol. 14 No. 8 (2026) Vol. 14 No. 7 (2026) Vol. 14 No. 6 (2026) Vol. 14 No. 5 (2026) Vol. 14 No. 4 (2026) Vol. 14 No. 3 (2026) Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025) More Issue