cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 167 Documents
 11   12   13   14   15 
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA HONORER INSTANSI PEMERINTAHAN YANG TIDAK LOLOS DALAM SELEKSI PPPK Ni Made Cindy Nadila Putri; Kadek Agus Sudiarawan
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 4 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i04.p08

Abstract

Studi ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum tenaga honorer yang tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang layak pascapenataan non-ASN menurut UU 20/2023. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (UU 20/2023, PP 49/2018, UU 24/2011), pendekatan konseptual (doktrin perlindungan hukum Satjipto Rahardjo; Philipus M. Hadjon), dan telaah putusan (MK No. 119/PUU-XXII/2024), dilengkapi kebijakan administratif (Keputusan MenPANRB No. 15 dan 16 Tahun 2025). Temuan menunjukkan: (1) honorer yang tidak lolos tetap berada dalam kerangka penataan ASN; peluang keterserapan terbuka melalui skema PPPK, termasuk PPPK Paruh Waktu—dan/atau pola outsourcing di bawah rezim ketenagakerjaan; (2) perlindungan preventif mencakup pendataan berbasis BKN, larangan rekrutmen honorer baru, pengakuan administratif, standar pengupahan minimum, serta jaminan sosial; (3) perlindungan represif tersedia melalui jalur PTUN/PHI terhadap tindakan sewenang-wenang; (4) namun dasar hukum PPPK Paruh Waktu yang bertumpu pada keputusan menteri menimbulkan celah kepastian dan kesetaraan, sehingga efektivitas perlindungan, khususnya represif belum kokoh. Studi merekomendasikan penguatan landasan normatif setingkat UU/PP dan harmonisasi standar perlindungan agar sejalan dengan asas kepastian, keadilan, dan meritokrasi. ABSTRACT This study examines the legal status of honorary personnel (non-ASN) who fail the PPPK selection and formulates appropriate legal protections after the restructuring mandated by Law 20/2023. It employs a normative legal method using a statute approach (Law 20/2023, Gov. Reg. 49/2018, Law 24/2011), a conceptual approach (legal-protection doctrines of Satjipto Rahardjo and Philipus M. Hadjon), and case analysis (Constitutional Court Decision No. 119/PUU-XXII/2024), complemented by administrative policies (Ministry of PANRB Decrees No. 15 and 16 of 2025). Findings indicate: (1) unsuccessful honorary workers remain within the ASN restructuring track, with absorption channels via PPPK, including part-time PPPK and/or outsourcing under labor law; (2) preventive protection includes BKN, based registration, a ban on new honorary hiring, administrative recognition, minimum wage standards, and social security; (3) repressive protection is available through administrative and industrial-relations courts against arbitrary acts; (4) however, the part-time PPPK scheme relies on ministerial decrees, creating gaps in legal certainty and equality, which weakens enforcement, especially the repressive track. The study recommends elevating the legal basis to statute/regulation level and harmonizing protection standards to align with certainty, justice, and meritocratic governance.
IMPLEMENTASI PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM DIGITALISASI LAYANAN KENOTARIATAN: TANTANGAN HUKUM DAN TEKNIS BAGI NOTARIS Rifki Rahmat Ramadhan; Ariawan Gunadi
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 4 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i04.p03

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum dan teknis yang dihadapi notaris dalam pelaksanaan pelindungan data pribadi pada era digitalisasi layanan kenotariatan, serta merumuskan sistem manajemen risiko yang dapat diterapkan untuk mencegah kebocoran data pribadi klien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi perbandingan terhadap praktik digitalisasi kenotariatan di berbagai yurisdiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan notaris membawa risiko baru terkait keamanan informasi, seperti kerentanan penggunaan cloud storage, lemahnya kontrol akses, serta belum tersedianya standar teknis yang seragam dalam pengelolaan data elektronik. Dari aspek hukum, UU Jabatan Notaris dan UU Pelindungan Data Pribadi mewajibkan notaris menerapkan langkah pengamanan teknis dan prosedural yang memadai sebagai bagian dari kewenangan dan tanggung jawab jabatan. Penelitian ini menemukan bahwa sistem manajemen risiko berbasis identifikasi ancaman, pengamanan berlapis, audit berkala, serta mitigasi insiden merupakan pendekatan yang paling efektif untuk menjaga integritas akta, kerahasiaan data, dan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian, hasil studi ini menegaskan pentingnya integrasi regulasi, teknologi, dan tata kelola profesi untuk memastikan digitalisasi layanan kenotariatan berjalan aman, akuntabel, dan sesuai kewajiban hukum. This study aims to examine the legal and technical challenges faced by notaries in implementing personal data protection within the digitalization of notarial services, as well as to formulate an applicable risk management system to prevent personal data breaches. The research employs a normative juridical method through a statutory approach, a conceptual approach, and comparative analysis of digital notarial practices in various jurisdictions. The findings indicate that the digital transformation of notarial services introduces new information security risks, including vulnerabilities in cloud storage usage, weak access control, and the absence of uniform technical standards for managing electronic documents. Legally, the Notary Office Law and the Personal Data Protection Law require notaries to implement adequate technical and organizational safeguards as part of their official obligations and responsibilities. This study demonstrates that a risk management system emphasizing threat identification, multi-layered security measures, periodic audits, and structured incident mitigation is the most effective framework to preserve document authenticity, data confidentiality, and legal certainty for all parties. Consequently, the results underscore the need for integrating regulatory compliance, technological safeguards, and professional governance to ensure that the digitalization of notarial services operates securely, accountably, and in accordance with legal mandates.
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK SAMA RATA DALAM PERCERAIAN: ANALISIS HUKUM DAN PRAKTIK PERADILAN Ninabelle Nathania; Tjempaka
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 6 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i06.p09

Abstract

Harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Apabila terjadi perceraian, pada prinsipnya harta gono-gini dibagi sama rata antara suami dan istri. Namun, dalam praktik peradilan, hakim dapat mempertimbangkan berbagai faktor untuk menentukan pembagian yang berbeda berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pembagian harta gono-gini yang tidak dilakukan secara sama rata pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur harta gono-gini, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.TA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim membagi harta gono-gini sebesar seperempat bagian untuk suami dan tiga perempat bagian untuk istri karena istri terbukti menjadi pencari nafkah utama serta memiliki kontribusi yang lebih besar dalam memperoleh harta bersama. Putusan tersebut dinilai tepat karena mencerminkan keadilan substantif dan memberikan kompensasi atas hak nafkah istri yang tidak terpenuhi selama perkawinan. Marital property refers to assets acquired during the course of marriage. Upon the dissolution of marriage through divorce, such property is, by law, to be divided equally between the husband and the wife. However, this equal division is not absolute, as judges are granted discretionary authority to determine the proportion of distribution of marital property. The research method employed in this study is a normative-empirical legal approach. The primary research is conducted normatively by examining statutory regulations related to marital property and its distribution, while the empirical aspect is applied to analyse judicial decisions, particularly the decision of the Tulungagung Religious Court Number 2532/Pdt.G/2023/PA.TA. In this decision, the court allocated one-fourth of the marital property to the husband and three-fourths to the wife on the grounds that the wife was the primary breadwinner and had made a greater contribution to the acquisition of the marital assets. The author supports this ruling, viewing the larger portion received by the wife as a form of compensation and substitute for her right to spousal support.
KONSEP REVITALISASI PASAR RAKYAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN BANGLI Ida Ayu Putu Widiati; Kade Richa Mulyawati; Indah Permatasari
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 5 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i05.p02

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Rakyat serta mengkonstruksikan strategi Revitalisasi Pasar Rakyat berbasis kearifan lokal di Kabupaten Bangli. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpuan data dilakukan dengan cara observasi, studi dokumen, dan wawancara.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penyelenggaraan revitalisasi Pasar Rakyat di Kabupaten Bangli khususnya Pasar Rakyat Singamandawa dengan mengusung tema pariwisata adalah sesuai dengan pengembangan pasar rakyat berbasis kepariwisataan budaya Bali sebagai bentuk pelestarian kearifan lokal. Strategi dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Rakyat Berbasis Kearifan Lokal adalah melalui penggunaan desain arsitektur Bali modern yang menggabungkan elemen tradisional dengan prinsip-prinsip modern, serta konsep pasar diatas awan dengan open space. Tata letak kios Pasar Rakyat Singamandawa terinspirasi dari konsep Tri Hita Karana dan Sanga Mandala, yang terlihat pada tata letak kios berdasarkan zona-zona sesuai dengan peruntukan para pedagang, dimana kios kuliner ada di lantai 1, kios-kios di lantai 2 untuk pedagang sovenir atau kerajinan serta pakaian adat khas bali, dan zona/lantai 3 sebagai tempat pertunjukan, lomba-lomba dan spot foto. ABSTRACT This study aims to examine and analyze the concept of implementing traditional market revitalization and construct a local wisdom-based traditional market revitalization strategy in Bangli Regency. This research is empirical legal research with a legal sociology approach. Data collection techniques are carried out through observation, document studies, and interviews. The results of the study indicate that the concept of implementing traditional market revitalization in Bangli Regency, especially Singamandawa Traditional Market, with a tourism theme, is in accordance with the development of traditional markets based on Balinese cultural tourism as a form of preserving local wisdom. The strategy in implementing the revitalization of the Local Wisdom-Based People's Market is through the use of modern Balinese architectural design that combines traditional elements with modern principles, as well as the concept of a market above the clouds with open space. The layout of the Singamandawa People's Market kiosks is inspired by the Tri Hita Karana and Sanga Mandala concepts, which can be seen in the layout of the kiosks based on zones according to the traders' designation, where culinary kiosks are on the 1st floor, kiosks on the 2nd floor for souvenir or craft traders and traditional Balinese clothing, and zone/ 3rd floor  as a place for performances, competitions and photo spots.
MENEGAKKAN DISIPLIN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI OPTIMALISASI IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN Nanda Setya Darmawan
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 4 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i04.p01

Abstract

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen dalam instansi pemerintahan. Pengawasan berfungsi meningkatkan profesionalitas kerja ASN, agar memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi, rumusan kerja, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan disiplin kerja ASN di Kantor Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Penelitian ini berpendekatan masalah nondoktrinal yuridis empiris, berjenis dan berspesifikasi deskriptif analitis, berjenis data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan studi internet. Analisis data penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sarana dan indikator pelaksanaan pengawasan, membuktikan bahwa camat yang melakukan pengawasan berpengaruh terhadap kondisi disiplin kerja ASN, dilihat dari adanya kegiatan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi pengawasan. Supervision is part of the management function in government agencies. Supervision functions to increase the professionalism of SCS work, so that they provide services to the community in accordance with their main duties, work formulation and applicable laws and regulations. This research has a qualitative type and approach, non-doctrinal specifications, analytical descriptive nature, primary and secondary data types. Primary data was collected using observation and interview techniques. Secondary data was obtained through library research and internet research. This research data analysis uses qualitative techniques. The results of the research show that the implementation of the SCS work discipline monitoring function is quite good, but needs refinement and improvement. The implementation of the facilities and indicators for implementing supervision proves that the sub-district head who carries out supervision has an influence on the condition of SCS work discipline.
EKSISTENSI KEDUDUKAN PIDANA ADAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: KOMPILASI PASAL 2 KUHP NASIONAL Rifki Nur Aziz; Syarifudin; Zuhrizal Fadhly
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 4 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i04.p07

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menandai perubahan paradigmatik dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya melalui pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional. Pengakuan ini membuka ruang integrasi pidana adat ke dalam sistem hukum pidana nasional sebagai bagian dari agenda dekolonisasi, harmonisasi, dan demokratisasi hukum pidana. Namun demikian, pengakuan normatif tersebut menimbulkan problematika konseptual dan praktis terkait asas legalitas, kepastian hukum, serta konsistensi dengan prinsip konstitusionalisme dan hak asasi manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan kedudukan pidana adat dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca berlakunya KUHP Nasional, dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan konseptual, serta bertumpu pada teori living law. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengakuan pidana adat dalam Pasal 2 KUHP Nasional bersifat kondisional dan menempatkan pidana adat dalam posisi subordinatif melalui mekanisme positivisasi hukum adat dalam peraturan daerah. Kondisi tersebut berpotensi mereduksi karakter pidana adat sebagai living law yang dinamis dan kontekstual, sekaligus menimbulkan risiko ketidakpastian hukum, disparitas pemidanaan, dan pelebaran diskresi aparat penegak hukum. Selain itu, relasi pidana adat dengan hak asasi manusia menunjukkan adanya ketegangan antara pluralisme hukum dan universalitas HAM. Oleh karena itu, diperlukan kerangka normatif dan kebijakan turunan yang komprehensif untuk mengatur batasan penerapan pidana adat, standar pembuktian keberlakuan living law, serta mekanisme pengawasan berbasis konstitusionalisme dan HAM, agar pengakuan pidana adat berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif tanpa mengorbankan kepastian hukum dalam sistem hukum pidana nasional. The ratification of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code marks a paradigmatic change in the Indonesian criminal law system, especially through the recognition of living law as stipulated in Article 2 of the National Criminal Code. This recognition opens up space for the integration of customary criminal law into the national criminal law system as part of the agenda of decolonization, harmonization, and democratization of criminal law. However, this normative recognition raises conceptual and practical problems related to the principles of legality, legal certainty, and consistency with the principles of constitutionalism and human rights. This article aims to analyze the existence and position of customary criminal law in the Indonesian criminal law system after the enactment of the National Criminal Code, using normative and conceptual juridical law research methods, and relying on living law theory. The results of the study show that the recognition of customary crimes in Article 2 of the National Criminal Code is conditional and places customary crimes in a subordinate position through the mechanism of positivization of customary laws in regional regulations. This condition has the potential to reduce the character of customary crime as a dynamic and contextual living law, while at the same time raising the risk of legal uncertainty, criminal disparities, and widening the discretion of law enforcement officials. In addition, the relationship between customary criminal law and human rights.
FROM COLONIAL LEGACY TO MODERN INTELECTUAL PROPERTY REFORM: A COMPARATIVE STUDY OF INTELECTUA PROPERTY IN INDONESIA AND GEORGIA I Gede Agus Kurniawan; Rafika Amalia; Maia Kapanadze
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 5 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i05.p01

Abstract

This research presents a historical-comparative analysis of the development of intellectual property rights from ancient civilizations to modern IPR systems, and compares the legal approaches to IPR reform regulation in Indonesia and Georgia within a global context. The aim is to reveal the relationship between the historical roots of IPR, the transition from colonial systems to contemporary IPR orders, and the differences in legal policies in developing and transition countries with different geopolitical backgrounds. Research shows that IPR has deep historical roots, with forms of incentives and protection for inventions, artworks, and distinctive products known in ancient civilizations such as China, Greece, Egypt, India, and the Islamic world. These were the precursors to patents, trademarks, and copyrights, although they were still royal monopolies, not common rights of citizens, and only evolved into modern formal legal systems after the emergence of the Venetian Patent Law (1474), which became the basis for modern patents. In legal comparison, Indonesia and Georgia are both building IPR systems based on TRIPS, WIPO, and international conventions, with similar legal structures (separate laws, central authorities, a "first-to-file" system, and automatic copyright protection), but they differ in their backgrounds, agendas, and reform approaches. Indonesia integrates customary law, traditional knowledge, and cultural expressions into its IPR system, while Georgia takes a technocratic and international standards-based approach that prioritizes technical aspects and international markets. In terms of law enforcement, Indonesia faces limitations in capacity and inter-agency coordination, resulting in slow and uneven application of the law. The novelty of this research lies in the fact that the journey of IPR from informal forms of protection in ancient times to the modern IPR system reflects a shift from discriminatory and exclusive laws to a more open and standardized system. However, it still requires contextual adjustments to balance exclusive rights and social justice, and demonstrates that the direction of IPR reform in each country is determined not only by international norms, but also by unique historical backgrounds, political structures, and national development interests.
DARI LEGAL STANDING KE JUDICIAL FILTERING: PENERAPAN TEORI KEPENTINGAN DALAM SENGKETA PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DI PTUN Rifandy Ritonga; Gusman Balkhan; Aulia Oktarizka Vivi Puspta Sari A.P
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 3 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i03.p08

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berfungsi melindungi hak warga dari tindakan pemerintah yang merugikan. Salah satu syarat formil utama gugatan di PTUN adalah adanya kepentingan hukum pada pihak penggugat sesuai teori kepentingan. Penelitian ini menganalisis penerapan teori kepentingan dalam sengketa pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah di PTUN Bandar Lampung (Putusan No. 10/G/2025/PTUN.BL). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan teori kepentingan secara formalistik dengan menafsirkan legal standing penggugat harus bersifat langsung, nyata, dan personal. Penggugat yang mendasarkan haknya pada penguasaan tanah turun-temurun dengan alas hak lama dinilai tidak memiliki kepentingan hukum karena hak tersebut tidak terdaftar dalam sistem pertanahan nasional. Akibatnya, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara. Temuan ini menggambarkan teori kepentingan berfungsi sebagai filter yudisial yang memperkuat kepastian hukum administrasi, namun berpotensi membatasi akses keadilan substantif bagi pihak dengan klaim historis atas tanah. ABSTRACT The State Administrative Court (PTUN) functions to protect citizens' rights from detrimental government actions. One of the main formal requirements for a lawsuit at the PTUN is the existence of a legal interest on the part of the plaintiff according to the theory of interest. This study analyzes the application of the theory of interest in the dispute over the cancellation of Land Title Certificates at the Bandar Lampung PTUN (Decision No. 10/G/2025/PTUN.BL). The method used is normative juridical with a statutory, conceptual, and decision study approach. The results of the study indicate that the Panel of Judges applied the theory of interest formally by interpreting the plaintiff's legal standing as having to be direct, real, and personal. The plaintiff who based his rights on hereditary land ownership based on old rights was deemed to have no legal interest because the rights were not registered in the national land system. Consequently, the lawsuit was declared inadmissible without an examination of the main case. These findings illustrate that the theory of interest functions as a judicial filter that strengthens the certainty of administrative law, but has the potential to limit access to substantive justice for parties with historical claims to land.
URGENSI PENGUATAN PENGATURAKEDUDUKAN PEKERJA PADA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA NON-LITIGASI Kadek Agus Sudiarawan; Nyoman Satyayudha Dananjaya; I Kadek Rey Aditya Putra; Ni Made Ari Harta Sari
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 8 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i08.p07

Abstract

Persoalan terkait ketidakseimbangan kedudukan para pihak merupakan salah satu isu utama yang masih menjadi tantangan dalam penguatan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang saat ini berlaku di Indonesia. Persoalan ketidakseimbangan kedudukan para pihak ditemukan pada setiap tahapan penyelesaian perselisihan melalui skema PPHI yaitu baik pada tahapan non- litigasi melalui perundingan bipartit dan tripartit, hingga pada tahapan litigasi melalui Pengadilan Khusus Hubungan Industrial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana kedudukan pekerja pada pengaturan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non-litigasi yang saat ini berlaku di Indonesia, mengidentifikasi dan menganalisis urgensi dari penguatan pengaturan kedudukan pekerja dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non-litigasi, dan berusaha menemukan bentuk penguatan pengaturan kedudukan pekerja dalam mewujudkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non-litigasi yang berkeadilan dimasa depan. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan fakta dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan kondisi ketidakseimbangan kedudukan antara pekerja dengan pengusaha terjadi pada setiap pilihan penyelesaian secara non litigasi, yaitu baik pada tahapan perundingan bipartit maupun tahapan penyelesaian melalui mekanisme tripartit. Adapun penguatan pengaturan kedudukan pekerja pada sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial sangat dibutuhkan guna mewujudkan nilai perlakuan yang adil dan layak dalam bingkai hubungan industrial sebagai amanat dari UUD NRI 1945. Atas kondisi terrsebut maka diperlukan langkah-langkah penguatkan baik secara kelembagaan maupun prosedur penyelesaian guna memastikan tersedianya akses yang adil dan setara ketika para pihak menempuh jalur non-litigasi sebagai pilihan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. ABSTRACT The issue related to the imbalance of the positions of the parties is one of the main issues that is still a challenge in strengthening the industrial relations dispute settlement system that is currently in force in Indonesia. The problem of imbalance in the position of the parties is found at every stage of dispute resolution through the PPHI scheme, namely both at the non-litigation stage through bipartite and tripartite negotiations, to the litigation stage through the Special Court of Industrial Relations. This study aims to find out and identify how the position of workers in the non-litigation industrial relations dispute settlement arrangement that is currently prevailing in Indonesia, identify and analyze the urgency of strengthening the position of workers in non-litigation industrial relations dispute resolution, and try to find a form of strengthening the position of workers in realizing the settlement of industrial relations disputes in a fair non-litigation manner in the future. This research is a Normative Legal Research with a legislative approach, conceptual approach, factual approach and comparative approach. The results of the study indicate that the imbalance in bargaining positions between employees and employers persists throughout all non-litigation dispute resolution mechanisms, encompassing both the bipartite negotiation stage and the tripartite dispute settlement process. Strengthening the legal framework governing the position of employees within the industrial relations dispute settlement system is therefore essential to ensure fair and equitable treatment in industrial relations, as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In light of these circumstances, institutional as well as procedural reforms are necessary to reinforce the dispute resolution system, thereby ensuring that both parties have fair and equal access when pursuing non-litigation mechanisms as an alternative means of resolving industrial relations disputes.
PENGATURAN KELAYAKAN MODAL PESERTA TENDER UMKM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Zihan Putri Anandi; Ida Nadirah
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 3 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i03.p09

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi yuridis dari penerapan persyaratan modal yang memberatkan UMKM dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres tersebut memperkuat kebijakan afirmatif terhadap UMKM serta menetapkan kerangka kualifikasi penyedia secara limitatif. Dalam praktik, masih ditemukan penetapan ambang finansial yang tinggi dalam dokumen pemilihan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan asas legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah konstruksi norma dalam Perpres 46 Tahun 2025, prinsip keseimbangan kontraktual, serta asas-asas hukum pengadaan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah penerapan persyaratan modal yang secara substantif memberatkan UMKM dapat dibenarkan secara hukum serta untuk mengidentifikasi konsekuensi yuridis yang timbul dari praktik tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa persyaratan finansial yang tidak memiliki hubungan langsung dengan karakter dan profil risiko paket pekerjaan berpotensi melampaui batas diskresi administratif serta bertentangan dengan orientasi kebijakan afirmatif dalam regulasi. Persyaratan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan administratif yang tidak proporsional dan membuka ruang sengketa melalui mekanisme sanggah. Dari perspektif kontraktual, ketergantungan berlebihan pada ambang modal tidak selalu menjadi mekanisme mitigasi risiko yang efektif, karena pengendalian risiko dapat dilakukan melalui instrumen jaminan pelaksanaan, termin pembayaran berbasis progres, dan pengawasan terstruktur. Secara struktural, pembatasan partisipasi akibat syarat modal yang tinggi berpotensi mempersempit kompetisi dan mengurangi efisiensi penggunaan anggaran negara. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hukum pengadaan dengan memperjelas batas kebijakan kualifikasi finansial serta menegaskan kembali fungsi hukum pengadaan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi UMKM. This study examines the juridical implications of imposing burdensome capital requirements on MSMEs in government procurement practices following the enactment of Presidential Regulation Number 46 of 2025 on the Procurement of Goods and Services. The Regulation strengthens affirmative policies toward MSMEs and establishes a limitative framework for supplier qualifications. In practice, however, high financial thresholds are still incorporated into bidding documents, raising questions regarding their conformity with the principles of legality, proportionality, and MSME protection. This research employs a normative juridical approach by analyzing the normative construction of Presidential Regulation Number 46 of 2025, the principle of contractual balance, and the governing principles of public procurement law. This study aims to determine whether the imposition of capital requirements that substantially burden MSMEs is legally justifiable and to identify the broader legal consequences arising from such practice. The analysis demonstrates that financial qualifications which are not substantively linked to the characteristics and risk profile of the procurement package may exceed the permissible scope of administrative discretion and contradict the affirmative policy orientation of the Regulation. Such requirements may constitute disproportionate administrative measures and create grounds for procurement disputes through objection mechanisms. From a contractual perspective, excessive reliance on capital thresholds does not necessarily provide effective risk mitigation, as contractual instruments such as performance guarantees, progress-based payment schemes, and structured supervision may offer more proportionate mechanisms of control. Structurally, restrictive capital requirements risk narrowing participation, weakening competition, and reducing the efficiency of public expenditure. Overall, this study argues that the imposition of burdensome capital requirements carries multidimensional legal implications encompassing administrative legality, contractual risk allocation, dispute exposure, and market structure. It contributes to the development of public procurement law by clarifying the limits of financial qualification policies and reinforcing the role of procurement regulation as an instrument of economic empowerment for MSMEs.

Page 13 of 17 | Total Record : 167

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 8 (2026) Vol. 14 No. 7 (2026) Vol. 14 No. 6 (2026) Vol. 14 No. 5 (2026) Vol. 14 No. 4 (2026) Vol. 14 No. 3 (2026) Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025) More Issue