cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 167 Documents
 12   13   14   15   16 
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PERALIHAN PROTOKOL NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Anak Agung Ngurah Oka Satria Krisna; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 6 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i06.p03

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis pengaturan peralihan protokol notaris kepada notaris lain yang ditetapkan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) serta mengkaji akibat hukum penolakan penetapan penerima protokol. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa penetapan MPD berfungsi menjamin kesinambungan pengelolaan arsip negara dan akses layanan salinan/kutipan akta, yang wajib diwujudkan melalui serah terima protokol dalam berita acara dan pencatatan administratif. Penolakan dapat dikualifikasikan sebagai ketidakpatuhan terhadap kewajiban jabatan dan berimplikasi pada pemeriksaan serta sanksi administratif, namun penilaiannya tetap harus proporsional dengan mempertimbangkan kapasitas objektif notaris penerima serta asas kepastian hukum dan akuntabilitas. ABSTRACT This article aims to examine the legal regulation of transferring a notary protocol to another notary appointed by the Regional Supervisory Council (MPD) and to identify the legal consequences of refusal by the appointed notary. The study uses normative legal research with statutory and conceptual approaches. The findings show that the MPD’s appointment functions to ensure continuity of state-archive management and public access to copies/extracts of deeds, which must be implemented through a formal handover report and administrative registration. Refusal may be classified as non-compliance with official duties and lead to supervisory examination and administrative sanctions, although assessment should remain proportional by considering the recipient notary’s objective capacity and the principles of legal certainty and accountability.
IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK PASAL 32 DALAM KEBIJAKAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK OLEH KELUARGA Ni Made Anggia Paramesthi Fajar; Anak Agung Gede Agung Indra Prathama; Fanny Priscyllia
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 5 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i05.p03

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Pasal 32 Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) 1989 dalam kebijakan daerah Kota Denpasar terkait eksploitasi ekonomi anak oleh keluarga pada periode 2022–2025. Pasal 32 CRC mewajibkan negara melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi ekonomi yang dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan moral. Meskipun Indonesia telah meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, data Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Denpasar menunjukkan peningkatan kasus dari 12 anak pada 2022 menjadi 30 anak pada 2024, sebelum menurun menjadi 19 anak pada 2025. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis. Sumber penelitian meliputi data primer (wawancara dengan Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Denpasar) dan data sekunder (peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, serta laporan kasus periode 2022–2025). Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Penanganan yang dominan berupa pemulangan kepada keluarga dinilai belum efektif karena berpotensi menimbulkan reviktimisasi apabila tidak disertai intervensi sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif terhadap CRC dan implementasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pendekatan preventif, penegakan hukum terhadap pelaku, serta program reintegrasi dan pemberdayaan keluarga yang berkelanjutan guna menjamin perlindungan hak anak secara efektif. ABSTRACT This study analyzes the implementation of Article 32 of the Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989 in Denpasar City's regional policies concerning child economic exploitation by families during the 2022–2025 period. Article 32 of the CRC obligates states to protect children from all forms of economic exploitation that may interfere with their physical, mental, social, and moral development. Although Indonesia has ratified the CRC through Presidential Decree No. 36 of 1990, data from the Denpasar City Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Social Service indicate an increase in cases from 12 children in 2022 to 30 children in 2024, before declining to 19 children in 2025. This research employs empirical legal research with a socio-legal approach. The research sources consist of primary data (interviews with Satpol PP and the Denpasar City Social Service) and secondary data (legislation, regional policies, and case reports for the 2022–2025 period). The data analysis technique uses descriptive qualitative analysis. The dominant form of intervention—returning children to their families—has proven ineffective, as it risks revictimization without accompanying social intervention and family economic empowerment. These findings reveal a gap between the normative commitment to the CRC and its implementation at the local level. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, adopt preventive approaches, enforce the law against perpetrators, and implement sustainable family reintegration and empowerment programs to ensure effective protection of children's rights.
MENUJU HARMONISASI REGULASI: UPAYA SINKRONISASI ATURAN PELAKSANAAN AUTOPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Daffa Maulana; Haris Tofly
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 4 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i04.p10

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disharmonisasi pengaturan hukum terkait pelaksanaan autopsi forensik dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Autopsi forensik memiliki peran penting sebagai alat bukti ilmiah dalam mengungkap kebenaran materiil suatu tindak pidana, namun dalam praktiknya sering menghadapi kendala normatif berupa konflik antara kewenangan aparat penegak hukum dan persetujuan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan teoritis. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmonisasi norma yang bersifat horizontal, di mana KUHAP menempatkan autopsi sebagai bagian dari hukum pembuktian yang bersifat pro justitia, sedangkan UU Kesehatan menekankan aspek etika medis dan hak keluarga. Perbedaan paradigma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, multitafsir, serta potensi hambatan dalam proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi melalui pembentukan regulasi yang terintegrasi, penegasan kewenangan, serta sinergi antara pendekatan hukum dan medis guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pembuktian dalam perkara pidana. This study aims to analyze the disharmony of legal regulations concerning the implementation of forensic autopsies within the Indonesian criminal justice system, particularly between Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code and Law Number 17 of 2023 on Health, where forensic autopsies serve as crucial scientific evidence in uncovering the material truth of criminal acts but in practice face normative obstacles due to conflicts between the authority of law enforcement and family consent; using a normative juridical method with statutory, conceptual, and theoretical approaches, the findings reveal a horizontal disharmony of norms in which the Criminal Procedure Code positions autopsies as part of evidentiary law with a pro justicia nature, while the Health Law emphasizes medical ethics and family rights, resulting in legal uncertainty, multiple interpretations, and potential barriers in criminal law enforcement, thereby necessitating harmonization efforts through integrated regulatory frameworks, clear delineation of authority, and synergy between legal and medical approaches to ensure legal certainty and the effectiveness of evidentiary processes in criminal cases.
PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEMELIHARAAN SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA Ni Putu Ayu Tiana Dewi; Ni Made Jaya Senastri; I Made Gianyar
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 3 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i03.p10

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk berbagai jenis satwa yang dilindungi yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun demikian, masih terdapat masyarakat yang memelihara satwa dilindungi tanpa izin sehingga berpotensi mengancam kelestarian satwa tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap satwa yang dilindungi di Indonesia serta bagaimana sanksi terhadap pemeliharaan satwa dilindungi oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum serta sanksi terhadap larangan pemeliharaan satwa dilindungi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap satwa dilindungi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang melarang setiap orang menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi tanpa izin serta memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda bagi pelanggarnya. ABSTRACT Indonesia is a country with high biodiversity, including various types of protected wildlife that play an important role in maintaining ecosystem balance. However, there are still people who keep protected animals without permission, which potentially threatens the sustainability of these species. The problems in this research are how the legal regulation of protected animals in Indonesia and what sanctions are imposed on people who keep protected animals. This study aims to identify and analyze the legal regulations and sanctions related to the prohibition of keeping protected animals. This research uses a normative legal research method with a statutory approach through literature study of relevant legal materials. The results of the study indicate that the protection of protected animals has been regulated in laws and regulations that prohibit anyone from capturing, storing, possessing, keeping, transporting, and trading protected animals without permission, and impose criminal sanctions in the form of imprisonment and fines for violators.
NORMA HUKUM REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF PENANGANAN HUKUM TERHADAP KECANDUAN JUDI ONLINE Ni Komang Tania Oktavianti; Made Cinthya Puspita Shara
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 6 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i06.p06

Abstract

Adapun penulisan ini memiliki tujuan yakni mempelajari dan memahami larangan judi online yang diberlakukan dalam tatanan hukum di Indonesia, serta menganalisa Upaya hukum bagi pelaku judi online di Indonesia sebagai Langkah preventif dan rehabilitasi dalam Solusi penegakan hukum represif. Kecanduan judi online merupakan permasalahan sosial dan psikologis yang kompleks, dipicu oleh berbagai faktor seperti lingkungan sosial yang permisif, tekanan emosional, pengaruh media digital, kurangnya perhatian keluarga, serta rendahnya kesadaran hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dampak adanya kecanduan ini tidak hanya merugikan individu secara mental dan ekonomi, tetapi juga berdampak luas pada lingkungan sosial. Saat ini, penanganan hukum terhadap pelaku judi online di Indonesia masih bersifat represif melalui hukuman penjara dan denda berdasarkan pengaturan dalam KUHP dan UU ITE. Namun, pendekatan ini belum menyentuh akar permasalahan, terutama bagi pelaku yang mengalami kecanduan. Rehabilitasi menjadi alternatif solusi hukum yang lebih manusiawi dan efektif, dengan tujuan memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial pelaku agar dapat kembali berfungsi secara wajar dalam masyarakat. Sayangnya, belum terdapat norma hukum yang secara khusus mengatur rehabilitasi terhadap pelaku judi online. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan regulasi baru yang mengadopsi pendekatan terapeutik dan restoratif sebagaimana telah diterapkan di beberapa negara, dengan harapan penanganan terhadap kecanduan judi online tidak hanya menghukum, tetapi juga menyembuhkan. ABSTRACT This article focuses on study and understands the prohibition of online gambling enforced in the legal order in Indonesia, as well as to analyze legal remedies for online gambling perpetrators in Indonesia as preventive and rehabilitation measures in repressive law enforcement solutions. Online gambling addiction is a complex social and psychological problem, triggered by various factors such as a permissive social environment, emotional distress, the influence of digital media, lack of family attention, and low legal awareness. The study applies a normative legal method. The impact of this addiction is not only detrimental to individuals mentally and economically, but also exerts a significant influence on the social environment. Currently, the juridical handling of online gambling perpetrators in Indonesia is still repressive through prison sentences and fines based on the regulations contained in the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law. However, this approach has not touched the root of the problem, especially for perpetrators who are addicted. Rehabilitation is an alternative legal solution that is more humane and effective, with the aim of restoring the physical, mental, and social state of the perpetrator so that they can return to their normal role in society. Unfortunately, there is no legal norm that specifically regulates the rehabilitation of online gamblers. Therefore, it is necessary to develop new regulations that adopt therapeutic and restorative approaches as have been implemented in some countries, in the hope that the treatment of online gambling addiction will not only punish, but also cure.
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA TONG STAND: PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN Davina Amanda Aurelia; Arinto Nugroho
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 8 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i08.p05

Abstract

Tujuan utama dari penelitian ini yakni menganalisis praktik keselamatan serta kesehatan kerja (K3) bagi para joki tong stand di Kabupaten Ponorogo, sekaligus memetakan berbagai faktor yang merintangi implementasinya. Hak atas K3 sejatinya merupakan kebutuhan dasar tiap pekerja yang dilindungi oleh sistem perundang-undangan Indonesia. Namun demikian, penerapannya belum optimal, khususnya pada sektor pekerja informal yang luput dari pengawasan ketat, layaknya pekerjaan joki tong stand dengan potensi kecelakaan kerja yang esktrem. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, perundang-undangan, serta konseptual. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa standar K3 belum diaplikasikan dengan baik. Hal ini terindikasi dari tidak adanya regulasi keselamatan yang mengikat, keengganan menggunakan perlengkapan pelindung diri, serta ketiadaan standar operasional kerja yang formal. Tindakan preventif pemilik sejauh ini hanya terbatas pada inspeksi kelayakan motor serta fasilitas medis dasar. Berbagai rintangan yang memicu kondisi tersebut bersumber dari aspek hukum, penegakan aturan, ketersediaan fasilitas pendukung, kondisi sosial masyarakat, serta nilai budaya. This study aims to analyze the implementation of occupational safety and health (OSH) for “tong stand” jockeys in Ponorogo Regency and to identify the factors that hinder its implementation. Occupational safety and health is a fundamental right of every worker as regulated in various laws and regulations in Indonesia. However, its implementation has not yet been optimal, particularly in the informal sector, which tends to have limited supervision, such as tong stand jockeys who face a relatively high risk of work-related accidents. The method used in this study is empirical legal research with sociological, statutory, and conceptual approaches. The findings indicate that the implementation of OSH has not been optimal, as reflected in the absence of clear occupational safety regulations, the low use of personal protective equipment, and the lack of formally established work procedures. The efforts made by operators are still limited to checking motorcycles and providing medical assistance. The obstacles include legal factors, law enforcement factors, facilities or infrastructure, community factors, and cultural factors.
KEWENANGAN NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG DIBACAKAN DARI TERJEMAHAN BAHASA ASING Ady Tantera Arsana; I Made Arya Utama; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v14.i01.p07

Abstract

Tujuan penelitian ini, mengkaji dan menganalisis pembacaan serta akibat hukumnya jika notaris tidak membacakan akta notaris yang sudah diterjemahkan dalam bahasa asing, seperti bahasa Mandarin, Rusia, dan Arab. Tidaklah mudah untuk mempelajari bahasa asing, apalagi yang menggunakan aksara dalam tulisannya. Notaris yang sudah memiliki keahlian dalam membuat akta akan ada kendala ketika kliennya adalah orang asing yang meminta agar aktanya dibuatkan dalam bahasa asing. Penerjemah memiliki fungsi menerjemahkan bahasa. Namun, terdapat konflik norma tentang pembuatan akta antara notaris dan penerjemah resmi pada Pasal 43 ayat (1) dengan ayat (3) UU Notariat. Konflik norma tentang kewajiban pembacaan akta, Pasal 16 ayat (1) huruf m dengan Pasal 43 ayat (5) UU Notariat. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa notaris berwenang membuat serta wajib membaca akta notaris menggunakan bahasa Indonesia (minuta, salinan, dan kutipan). Penerjemah resmi menerjemahkan bahan dari salinan atau kutipan kedalam bahasa asing serta membacakan hasil terjemahan itu bersamaan dengan pembacaan akta bahasa Indonesia oleh notaris. Tidak ada akibat hukumnya, jika notaris tidak membacakan akta terjemahan bahasa asingnya. ABSTRACT The aim of this research is to examine and analyze the reading and legal consequences if notary does not read the notarial deed which has been translated into a foreign language, such as Mandarin, Russian and Arabic. It isn’t easy to learn a foreign language, especially one that uses characters in its writing. Notaries who already have expertise in making deeds will have problems when their clients are foreigners who request that their deeds be made in a foreign language. Translator has the function of translating languages. However, there is a conflict in norms regarding the making of deeds between notary and official translator in Article 43 paragraph (1) with paragraph (3) Notary Profession Statute. Conflict of norms regarding the obligation to read deeds, Article 16 paragraph (1) letter m with Article 43 paragraph (5) Notary Profession Statute. This research, uses normative legal research methods. The research results show, notary have the authority to make and are required to read notarial deed using Indonesian (the original, the official duplicate, and the extract). Official translator translates material from the official duplicate or the extract into a foreign language and reads the translation results simultaneously with the reading Indonesian deed by notary. There are no legal consequences, if notary doesn’t read the foreign language translation deed.
BATAS TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BERDASARKAN PERSPEKTIF FIDUCIARY DUTY Ni Made Kitty Putri Suari; I Putu Bagus Padmanegara; Ida Bagus Erwin Ranawijaya
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v14.i01.p10

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi konsep fiduciary duty dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia sebagai dasar penentuan tanggung jawab direksi, serta mengkaji batas tanggung jawab direksi dalam penerapan good corporate governance dengan mengaitkannya pada doktrin business judgment rule. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berangkat dari adanya kekaburan norma terkait batas tanggung jawab direksi, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep fiduciary duty dalam hukum Indonesia masih bersifat implisit dan belum dirumuskan secara sistematis sebagai standar operasional dalam menilai tindakan direksi. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam membedakan antara pelanggaran hukum dan risiko bisnis yang wajar. Lebih lanjut, batas tanggung jawab direksi tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan adanya kerugian perseroan, melainkan harus didasarkan pada terpenuhinya standar fiduciary duty yang mencakup aspek kehati-hatian, loyalitas, proses pengambilan keputusan, serta ketiadaan konflik kepentingan. Dalam hal ini, doktrin business judgment rule berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi direksi sepanjang tindakan yang dilakukan memenuhi prinsip kehati-hatian dan itikad baik. Dengan demikian, diperlukan konstruksi yang integratif antara norma hukum, prinsip good corporate governance, dan fiduciary duty untuk menciptakan kepastian hukum serta keseimbangan antara perlindungan direksi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perseroan. ABSTRACT This study aims to analyze the construction of the fiduciary duty concept in Indonesian company law as a basis for determining directors’ liability, as well as to examine the limits of directors’ liability in the implementation of good corporate governance in relation to the business judgment rule doctrine. This research employs a normative legal method based on the existence of vague norms concerning the limits of directors’ liability, using statute, conceptual, and analytical approaches. The results show that the concept of fiduciary duty in Indonesian law remains implicit and has not been systematically formulated as an operational standard in assessing directors’ actions. This condition leads to uncertainty in distinguishing between unlawful conduct and reasonable business risks. Furthermore, the limits of directors’ liability cannot be determined solely based on corporate losses, but must be assessed based on the fulfillment of fiduciary duty standards, including due care, loyalty, decision-making process, and absence of conflict of interest. In this context, the business judgment rule serves as a legal protection mechanism for directors as long as their actions are carried out in good faith and with due diligence. Therefore, an integrative construction between legal norms, good corporate governance principles, and fiduciary duty is required to ensure legal certainty while maintaining a balance between directors’ protection and accountability in corporate management.
KAWASAN TANPA ROKOK DALAM MENJAMIN HAK MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN UDARA SEGAR KAITANNYA DENGAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Gabriella Almasari Datuan; Ikbal Ikbal
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 4 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i04.p04

Abstract

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu serta menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin pemenuhannya. Secara yuridis, komitmen ini telah dikukuhkan dalam standar internasional pada Pasal 25 Ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan secara konstitusional dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Namun, manifestasi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sektor kesehatan lingkungan seringkali menghadapi rintangan implementasi yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di berbagai wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai instrumen penjamin hak masyarakat terhadap akses udara bersih. Selain itu, kajian ini difokuskan untuk merumuskan rekonstruksi konsep yang solutif guna mengatasi berbagai kendala sektoral dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan penegakan hukum yang berbasis pada perlindungan hak asasi manusia dan kesehatan publik di daerah. ABSTRACT The right to a clean and healthy environment is a fundamental right inherent to every individual, and it is the state’s responsibility to ensure its fulfillment. Legally, this commitment has been enshrined in international standards under Article 25(1) of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and constitutionally guaranteed under Article 28H (1) of the 1945 Constitution. However, the implementation of human rights protections in the environmental health sector often faces complex challenges. This study aims to analyze the urgency of establishing Smoke-Free Zones (SFZs) in various regions of Central Sulawesi Province as an instrument to guarantee the public’s right to access clean air. Additionally, this study focuses on formulating a constructive conceptual framework to address various sectoral challenges in the implementation of Regional Regulation No. 1 of 2019 on Smoke-Free Zones in Central Sulawesi Province. The results of this study are expected to provide strategic recommendations for strengthening law enforcement based on the protection of human rights and public health in the region.
HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM AGRARIA NASIONAL DALAM PEWARISAN TANAH: ANTARA TRADISI DAN LEGALITAS FORMAL Cindy; Tjempaka
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v14.i01.p14

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan perolehan hak atas tanah melalui waris adat dalam sistem hukum agraria di Indonesia serta mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul darinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan yang diakui dalam sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), sehingga perolehan hak atas tanah melalui waris adat merupakan bentuk peralihan hak yang sah. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala, seperti tidak adanya bukti tertulis, perbedaan sistem kekerabatan, serta ketidaksesuaian dengan sistem administrasi pertanahan nasional. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa, baik antar ahli waris maupun dengan pihak lain. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi seperti musyawarah adat dan mediasi, maupun jalur litigasi melalui pengadilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam penguasaan tanah. This study aims to analyze the regulation and implementation of land rights acquisition through customary inheritance within the Indonesian agrarian legal system, as well as the dispute resolution mechanisms arising from it. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that customary law is recognized within the national legal framework as stipulated in the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law (UUPA), making land rights acquisition through customary inheritance legally valid. However, in practice, several challenges persist, including the absence of formal written evidence, differences in kinship systems, and incompatibility with the national land administration system. These issues often lead to disputes, both among heirs and with other parties. Dispute resolution mechanisms may be pursued through non-litigation channels such as customary deliberation and mediation, as well as litigation through the courts. This study emphasizes the importance of harmonizing customary law and national law to ensure legal certainty and justice in land tenure.

Page 14 of 17 | Total Record : 167

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 8 (2026) Vol. 14 No. 7 (2026) Vol. 14 No. 6 (2026) Vol. 14 No. 5 (2026) Vol. 14 No. 4 (2026) Vol. 14 No. 3 (2026) Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025) More Issue