cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 167 Documents
 10   11   12   13   14 
DINAMIKA DAN ANALISIS HUKUM PENYELAMATAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO YANG BERSTATUS MACET Detry Kusuma Ridwan; Sri Astutik; Vieta Imelda Cornelis; Nur Handayati
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 4 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i04.p05

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Namun, keterbatasan akses permodalan menjadi kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM, sehingga pemerintah menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai solusi pembiayaan. Dalam praktiknya, penyaluran KUR tidak terlepas dari risiko kredit macet yang dapat berdampak pada kesehatan perbankan serta menimbulkan persoalan hukum antara kreditur dan debitur. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pemberian KUR serta bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian kredit usaha rakyat mikro dengan status macet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat di PT Bank BRI Cabang Surabaya serta mengkaji upaya hukum dalam penyelesaian kredit macet. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan KUR telah dilakukan sesuai prosedur perbankan melalui tahapan administrasi, analisis kelayakan, dan prinsip kehati-hatian. Namun, kredit macet tetap terjadi akibat faktor internal debitur maupun kondisi eksternal usaha. Penyelesaian kredit macet dilakukan secara bertahap melalui pendekatan persuasif, pemberian surat peringatan, penagihan, dan restrukturisasi kredit. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, bank menempuh langkah lanjutan berupa klaim penjaminan kredit serta tetap melakukan penagihan atas sisa kewajiban debitur sesuai perjanjian. Penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian kredit macet KUR memerlukan pendekatan yang sistematis, tidak hanya melalui langkah hukum represif, tetapi juga melalui upaya preventif dan restrukturisasi guna menjaga stabilitas perbankan dan keberlanjutan usaha UMKM. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in the national economy, particularly in maintaining economic stability and absorbing labor. However, limited access to capital is a major obstacle faced by MSMEs, leading the government to introduce the People’s Business Credit (KUR) program as a financing solution. In practice, KUR distribution is inextricably linked to the risk of non-performing loans, which can impact the health of banks and give rise to legal issues between creditors and debtors. These issues relate to how KUR is implemented and the legal remedies for resolving non-performing micro-enterprise loans. This study aims to analyze the implementation of KUR at the Surabaya Branch of PT Bank BRI and examine the legal remedies for resolving non-performing loans. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through field research and literature review, using observation, interviews, and documentation as data collection techniques, and analyzed using descriptive qualitative methods. The results indicate that KUR implementation has been carried out in accordance with banking procedures, including administrative stages, feasibility analysis, and adherence to prudential principles. However, non-performing loans continue to occur due to internal factors within the debtor and external business conditions.  The resolution of non-performing loans is carried out in stages through persuasive approaches, warning letters, collection, and credit restructuring. If these efforts are unsuccessful, the bank will take further steps, such as claiming credit guarantees and continuing to collect the debtor’s remaining obligations as agreed. This research confirms that the resolution of non-performing loans (KUR) requires a systematic approach, not only through repressive legal measures, but also through preventive measures and restructuring to maintain banking stability and the sustainability of MSME businesses.
KEPASTIAN HUKUM AKTA NOTARIIL DALAM PRAKTIK PASOBAYAN MAWARANG DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG Ni Kadek Andhina Putri Artini; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 8 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i08.p01

Abstract

Riset ini bertujuan buat menganalisis peran hukum akta notaril dalam aplikasi Pasobayan Mawarang bersumber pada hukum perkawinan serta hukum kenotariatan di Indonesia, sekalian mengkaji wujud kepastian hukum yang diberikan lewat akta notaris. Tata cara riset yang digunakan merupakan riset hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil riset menampilkan kalau perjanjian Pasobayan Mawarang mempunyai syarat hukum yang legal selama penuhi ketentuan legal perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak berlawanan dengan syarat peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, apabila dituangkan dalam wujud akta notaris, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selaku akta autentik. Akta notaris pula membagikan kepastian hukum terpaut hak serta kewajiban para pihak, peran anak, pengaturan harta kekayaan, dan proteksi hukum apabila dikemudian hari mencuat sengketa. ABSTRACT This research aims to analyze the legal role of notarial deeds in the application of Pasobayan Mawarang based on marriage law and notarial law in Indonesia, while also examining the form of legal certainty provided by notarial deeds. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The research results show that the Pasobayan Mawarang agreement has legal requirements as long as it meets the legal requirements of agreements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code and does not conflict with statutory requirements. Furthermore, when formalized in a notarial deed, the agreement has perfect evidentiary force as an authentic deed. Notarial deeds also provide legal certainty regarding the rights and obligations of the parties, the role of children, the management of assets, and legal protection if disputes arise in the future.
KETAHANAN PANGAN VS. AKSELERASI INVESTASI: REFORMULASI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DI BAWAH OMNIBUS LAW INDONESIA Adellia Feyra Griselda; Waluyo; Anti Mayastuti
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 8 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i08.p04

Abstract

Pengalihan fungsi lahan pertanian merupakan salah satu permasalahan dalam pembangunan nasional karena berdampak terhadap ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan keberlangsungan lingkungan sehingga tujuan penelitian ini adalah Untuk merumuskan reforumulasi pengaturan alih fungsi lahan pertanian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk menelaah sinkronisasi pengaturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pengaturan alih fungsi lahan pertanian mengalami perluasan ruang melalui pengecualian untuk kepentingan umum dan Proyek Strategis Nasional, namun demikian, pengaturan tersebut masih menunjukkan ketidakharmonisan antara kebijakan percepatan investasi dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang mengakibatkan belum optimalnya pengendalian alih fungsi lahan di berbagai daerah. Pengaturan yang ada belum sepenuhnya mewujudkan pembangunan berkelanjutan karena masih ditemukannya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi, lemahnya pengawasan, serta belum efektifnya perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan yang mengintegrasikan kepastian hukum, perlindungan ketahanan pangan, kepentingan pembangunan, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. The conversion of agricultural land is a key issue in national development because it impacts food security, farmers’ welfare, and environmental sustainability; therefore, the objective of this study is to propose a reformulation of regulations governing the conversion of agricultural land following the enactment of Law No. 6 of 2023 on Job Creation. This study employs a normative legal research method using a legislative approach, a conceptual approach, and a case study approach to examine the synchronization of regulations. The results show that following the enactment of Law No. 6 of 2023, regulations on the conversion of agricultural land have been expanded through exceptions for public interest and National Strategic Projects; however, these regulations still exhibit a lack of harmony between policies aimed at accelerating investment and those aimed at protecting sustainable food-producing agricultural land, resulting in suboptimal control over land conversion in various regions. The existing regulations have not yet fully realized sustainable development due to the persistent gap between legal norms and their implementation, weak oversight, and the lack of effective protection for Sustainable Food Agricultural Land. Therefore, a restructuring of the regulatory framework is needed that integrates legal certainty, protection of food security, development interests, and the principles of sustainable development.
IMPLIKASI PEMINDANAAN TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA: ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN AKIBAT SUAMI DIPENJARA Resti Hefriyenni; Budi Hartono; Rabiuladawiyah; Fat Haryanto Lisda; Arfika Nurvita Sari
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 8 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i08.p03

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pemidanaan terhadap keutuhan rumah tangga dengan menitikberatkan pada perceraian akibat suami dipenjara, serta mengkaji pengaturan hukum dan pertimbangan yuridis yang menjadi dasar perceraian dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap suami tidak secara otomatis mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan. Namun, pidana penjara dalam jangka waktu tertentu dapat menjadi faktor yang memicu keretakan rumah tangga apabila mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, seperti pemberian nafkah, perlindungan, dan pendampingan dalam kehidupan keluarga. Secara yuridis, perceraian hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan berdasarkan alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk apabila salah satu pihak dijatuhi pidana penjara dalam jangka waktu tertentu sehingga kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Dengan demikian, implikasi pemidanaan tidak hanya berdampak pada aspek hukum pidana, tetapi juga memengaruhi aspek hukum keluarga, sosial, ekonomi, dan psikologis yang berpotensi mengancam keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan penerapan hukum yang memperhatikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat. This study aims to analyze the implications of criminal punishment on family integrity, with particular emphasis on divorce resulting from a husband's imprisonment, as well as to examine the legal framework and juridical considerations governing such divorce under Indonesian law. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The study relies on primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through a library research method. The findings reveal that the imprisonment of a husband does not automatically dissolve a marriage. However, a prison sentence of a certain duration may contribute to marital breakdown when it results in the failure to fulfill the rights and obligations of spouses, including financial support, protection, and companionship within the family. From a juridical perspective, divorce can only be granted through a court decision based on legally recognized grounds, including circumstances in which one spouse is sentenced to imprisonment for a specified period, making the continuation of the marriage untenable. Therefore, criminal punishment has implications beyond the sphere of criminal law, extending to family law as well as social, economic, and psychological dimensions that may threaten the stability and integrity of the household. Accordingly, the application of the law should ensure legal certainty, justice, and utility while safeguarding the rights and interests of all parties involved.
WANPRESTASI PEMBERI KERJA DALAM MENJALIN KONTRAK KERJA DENGAN JASA KONTRUKSI Ni Komang Agung Ayu Prami Dewi; Putri Triari Dwijayanthi
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v14.i01.p04

Abstract

Penelitian yang dilaksanakan memiliki tujuan untuk mengkaji bahkan dapat mengetahui penyebab wanprestasi terjadi dalam menjalin ikatan kontrak kerja antara jasa kontruksi dengan pemberi kerja dan juga tentunya supaya dapat memahami akibat-akibat hukum yang didapatkan oleh pemberi kerja apabila benar melakukan tindakan wanprestasi. Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis, dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, menggunakan “Bahan Hukum Primer” berupa Peraturan Perundang-Undangan dan “Bahan Hukum Sekunder” berupa literatur yang mendukung. Sehingga penelitian ini mengahasilkan pembahasan yaitu, mengenai Indonesia sebagai negara berkembang yang terus berupaya memajukan kesejahteraan dan perekonomian sesuai dengan isi dari, yaitu; “Pembukaan Alinea Ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Yang dimana pembangunannya melalui pembangunan infrastruktur yang mencakup pembangunan proyek sarana dan prasarana. Namun tidaklah dipungkiri dalam proses pembangunan tersebut sering terjadi wanprestasi atau ingkar janji baik dari pemberi kerja maupun jasa konstruksi. Akibat dari adanya tindakan wanprestasi tersebut menyebabkan adanya akibat hukum yang harus didapatkan dan harus dipenuhi oleh pihak yang menyebabkannya. Terkait dengan Wanprestasi diatur dalam “Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Dengan demikian pihak pemberi kerja dan pihak jasa kontruksi haruslah memerhatikan hak dan kewajibannya dalam kesepakatan yang dilakukan ketika menjalin kontrak kerja. Sehingga, pemahaman yang lebih dalam dapat di berikan pada penelitian ini mengenai mekanisme hukum dalam kontrak kerja antara jasa konstruksi dan pemberi kerja di Indonesia, serta menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban kontraktual untuk mencegah wanprestasi dan meminimalkan risiko hukum bagi kedua belah pihak. ABSTRACT The conducted research aims to examine and identify the causes of breach of contract in employment agreements between construction service providers and employers. Additionally, it seeks to understand the legal consequences faced by employers if they are found to have committed a breach of contract. The Normative Legal Research method is used in this study, employing a literature-based approach, utilizing Primary Sources of Law in the form of statutory regulations, and Secondary Sources of Law consisting of supporting legal literature. This research discusses Indonesia as a developing country that continuously strives to advance welfare and economic growth, in line with the “Fourth Paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia”. Infrastructure development, including various projects related to facilities and public utilities, plays a crucial role in this progress. However, it is undeniable that breaches of contract frequently occur during these development processes, either by the employer or the construction service provider. Such breaches result in legal consequences that must be fulfilled by the responsible party. Breach of contract (wanprestasi) is regulated under “Article 1243 of the Indonesian Civil Code”. Therefore, both employers and construction service providers must carefully observe their rights and obligations as stipulated in the employment contract. This research provides a deeper understanding of the legal mechanisms governing employment contracts between construction service providers and employers in Indonesia. Furthermore, it highlights the importance of compliance with contractual obligations to prevent breaches of contract and minimize legal risks for both parties.
HUKUM ADAT DALAM BINGKAI REGULASI ANTI-KORUPSI: STUDI KASUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT ADAT Putu Ade Ariswari; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v14.i01.p19

Abstract

Artikel ini memiliki tujuan untuk mengkaji keabsahan kedudukan seorang kepala desa adat di Bali jika dilihat dari sisi hukum positif di Indonesia yang lebih berfokus pada kedudukannya dalam hukum pidana. Indonesia merupakan neaara yang terdiri dari banyak pulau, dimana setiap pulau memiliki warisan budaya serta adat yang khas, mencerminkan identitas dan jati diri masyarakat setempat. Dalam satu pulau tidak hanya memiliki 1 kebudayaan dan adat namun 1 pulau dapat terdiri dari banyak adat istiadat yang berkembang. Tak terkecuali pulau Bali, Bali terkenal oleh kebudayaan serta adat yang kental dalam masyarakatnya sehingga dalam aktivitas apapun masyarakat kerap melibatkan adat yang ada. Kajian dalam jurnal ini dilakukan melalui pendekatan hukum normatif yang dikaji berdasarkan KUHP, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dan Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019. Hukum nasional di Indonesia tidak hanya bersumber pada undang-undang namun terdapat aturan hukum yang berasal dari tradisi atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Hukum yang bersusmber dari kebiasaan adat tersebut yang kemudian disebut dengan hukum adat, Bali tidak hanya melestarikan kebudayaannya melalui kesenian tetapi juga melestarikan kebudayaannya melalui diterapkannya hukum adat Bali. Tak dapat dipungkiri bahwa sering terjadi kesalahpahaman yang diakibatkan oleh kesalahan dalam melakukan penafsiran hukum untuk menemukan hukum yang sesuai pada kasus yang belum diatur secara spesifik dalam peraturan atau undang-undang. Dalam penelitian ini menemukan bagaimana dan apa alasan dari seorang Bendesa yang dipidana menurut Putusan nomor 15/pid.sus-tpk/2024/pn dps. Ditemukan bahwa alasan dari dipidananya bendesa berawa adalah dikarenakan bendesa juga dapat dikatakan sebagai pegawai negeri sebab menerima intensif atau gaji dari pemerintah pusat. This Article aims to examine the legitimacy of the position of a traditional village head in Bali when viewed from the positive legal side in Indonesia which focuses more on its position in criminal law. Indonesia is a country consisting of many islands, each island has its own culture and customs which are characteristic of each region. In one island there is not only 1 culture and custom but 1 island can consist of many customs that develop. No exception for the island of Bali, Bali is famous for its culture and customs that are thick in its society so that in any activity the community often involves existing customs. The writing method in this journal is to use the normative legal method which is studied based on the Criminal Code, Law No. 31 of 1999, Law No. 20 of 2001, and Bali Regional Regulation Number 4 of 2019. National law in Indonesia is not only based on laws but there are laws that come from community customs. The law that originates from the customary customs which is then called customary law, Bali not only preserves its culture through art but also preserves its culture through the application of Balinese customary law. It is undeniable that misunderstandings often occur due to errors in interpreting the law to find the appropriate law in cases that are not regulated in detail by regulations or laws. In this study, it was found how and what the reasons were for a Bendesa who was convicted according to Decision number 15 / pid.sus-tpk / 2024 / pn dps. It was found that the reason for the conviction of the Bendesa Berawa was because the Bendesa could also be said to be a civil servant because he received incentives or salaries from the central government.
LEGALITAS KONTRAK DAN PERAN NOTARIS DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Ni Komang Debbi Trisna Maharani; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 4 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i04.p02

Abstract

Penelitian ini menganalisis legalitas kontrak serta fungsi notaris dalam pengembangan destinasi pariwisata di Indonesia. Studi ini mengevaluasi implementasi peraturan hukum melalui pendekatan normatif dengan analisis literatur, mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1313 dan 1320) serta Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak yang memenuhi syarat legalitas dapat menjamin kepastian hak dan kewajiban serta mengurangi risiko sengketa. Peran notaris sebagai penyusun dan pengesah akta otentik sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum dan mencegah konflik antar pihak. Rekomendasi yang diajukan mencakup penyusunan pedoman kontrak standar dan peningkatan kapasitas notaris guna mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. ABSTRACT This study analyzes the legality of contracts and the role of notaries in the development of tourism destinations in Indonesia. Using a normative juridical method through a literature review, the research examines the implementation of regulations such as the Civil Code (Articles 1313 and 1320) and Law No. 10 of 2009 on Tourism. The results indicate that contracts meeting legal requirements can ensure the certainty of rights and obligations while reducing the risk of disputes. The role of notaries as drafters and authenticating officials is crucial for providing legal protection and preventing conflicts among parties. The recommendations include the formulation of standard contract guidelines and enhancing the capacity of notaries to support sustainable tourism development.
PERAN NOTARIS PADA KONSEP CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA ONLINE MENURUT DUA TRADISI HUKUM I Made Suryantara Widi; I Nyoman Bagiastra
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 4 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i04.p06

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran serta tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan konsep Cyber Notary pada proses pembuatan akta secara daring, dengan membandingkan sistem hukum Civil Law dan Common Law. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem Civil Law, notaris bertindak sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab penuh atas keabsahan akta elektronik, termasuk proses verifikasi identitas dan perlindungan data. Sementara itu, dalam sistem Common Law, notaris berfungsi sebagai saksi administratif dengan peran yang lebih terbatas. Perbedaan ini menimbulkan tantangan hukum yang cukup kompleks, khususnya terkait keotentikan dokumen, pengakuan lintas negara, serta risiko pemalsuan dan pelanggaran keamanan data dalam pembuatan akta online. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya regulasi teknis yang menyeluruh guna menjamin penerapan Cyber Notary yang aman dan memiliki kepastian hukum di berbagai sistem hukum. ABSTRACT This study aims to explore the role and responsibilities of notaries in implementing the concept of Cyber Notary in the creation of online deeds, through a comparative analysis of Civil Law and Common Law systems. The research adopts a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Findings reveal that in Civil Law systems, notaries serve as public officials who bear full responsibility for the legal validity of electronic deeds, including identity verification and data protection. In contrast, in Common Law systems, notaries primarily act as administrative witnesses with more limited obligations. These distinctions pose considerable legal challenges, particularly in terms of document authenticity, international recognition, and the risks of forgery and data breaches in online deed execution. The study underscores the necessity of comprehensive technical regulations to ensure a secure and legally sound implementation of Cyber Notary practices across different legal frameworks.
PERBANDINGAN YURIDIS PEMBUATAN AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI REFLEKSI DALAM REFORMASI HUKUM KENOTARIATAN INDONESIA Ida Bagus Ari Bismantara; I Nyoman Bagiastra
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v14.i01.p1

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum positif di Indonesia terkait pembuatan akta notaris secara elektronik serta mengkaji penerapannya di beberapa negara sebagai refleksi dalam reformasi hukum kenotariatan nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi pembuatan akta notaris elektronik. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE dan UUJN masih menekankan prosedur fisik dan konvensional. Meskipun terdapat kebijakan awal menuju digitalisasi, seperti Permenkumham No. 4 dan 7 Tahun 2019, regulasi tersebut belum menyentuh aspek substansial akta elektronik. Sebaliknya, negara seperti Prancis, Spanyol, dan Korea Selatan telah mengimplementasikan sistem akta elektronik yang didukung regulasi komprehensif dan infrastruktur teknologi canggih. Refleksi dari berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi membutuhkan tiga elemen utama: kerangka hukum yang adaptif, dukungan teknologi, dan peningkatan kapasitas notaris. Indonesia perlu merevisi UU ITE dan UUJN, membangun sistem tanda tangan elektronik dan penyimpanan dokumen digital yang andal, serta menerapkan pendekatan bertahap (incremental) yang didukung kerja sama lintas sektor. Reformasi ini penting untuk menyesuaikan praktik kenotariatan dengan era digital sekaligus menjaga keautentikan hukum akta. ABSTRACT This study aims to analyze the current legal framework in Indonesia regarding the creation of notarial deeds in electronic form and to examine international practices as reflections for notarial law reform in Indonesia. The research applies normative legal methods with comparative, statutory, and conceptual approaches. Legal data were collected through library research on primary, secondary, and tertiary legal sources and analyzed using qualitative juridical methods. The findings reveal that Indonesia's legal framework has yet to comprehensively accommodate electronic notarial deeds. Article 5(4) of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and the Notary Act (UUJN) still require traditional, physical procedures. Although initial digitalization efforts exist—such as Ministerial Regulations No. 4 and 7 of 2019—they mainly address administrative aspects and fall short of regulating substantive electronic deed creation. In contrast, countries like France, Spain, and South Korea have implemented fully digital notarial systems supported by advanced regulations and technological infrastructure. International practices demonstrate that successful reform hinges on three key elements: an adaptive legal framework, robust technological support, and enhanced notary capacity. Indonesia must revise the ITE Law and UUJN, develop secure electronic signature systems and centralized digital deed storage, and adopt a phased implementation strategy backed by cross-sector collaboration. This reform is essential to modernize Indonesia’s notarial practice in alignment with the digital age while preserving the legal authenticity of deeds.
KONSEP FICTIE VAN ONROEREND GOED TERHADAP KAPAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PELAYARAN Birgita Yuhani Rullivia Karuniawaty; I Made Walesa Putra
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v14.i01.p03

Abstract

Kapal adalah benda bergerak karena sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 509-510 KUHPerdata, namun dalam praktiknya sebagaimana dalam Pasal 154 -171 UU Pelayaran, kapal diperlakukan sebagai benda tidak bergerak setelah memperoleh status hukum kapal yang meliputi pengukuran, pendaftaran dan penetapan kebangsaan kapal dengan pembebanan jaminan hipotek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif hukum positif mengenai konsep hukum berdasarkan toeri fiksi hukum yang dipergunakan sehingga kapal yang adalah benda bergerak diperlakukan sebagai benda tidak bergerak (Fictie van Onroerend Goed) dalam perspektif Undang-Undang Pelayaran serta implikasi hukum terhadap perlakuan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekaburan norma dalam intepretasi UU Pelayaran yang tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa kapal diperlakukan sebagai benda tidak bergerak ketika telah memperoleh penetapan status hukum kapal, serta pertentangan norma dimana menurut KUPerdata Kapal adalah benda bergerak dan dalam UU Pelayaran Kapal diperlakukan sebagai benda tidak bergerak, terhadap kedua hal tersebut, maka penggunaan asas hukum Lex Posterior Derogat Legi Priori dan Lex Spesialist Derogate Lex Generalis menjadi jawaban, sehingga ketentuan suatu aturan hukum yang baru mengesampinkan aturan yang terdahulu dan aturan yang bersifat khusus dapat mengesampinkan aturan yang bersifat umum. Rekonstruksi dan penafsiran norma serta harmonisasi hukum diperlukan untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum, bagi kreditur perbankan dan lembaga pembiayaan maritim, mempermudah proses eksekusi jaminan tanpa mengganggu prinsip mobilitas kapal, sehingga ketentuan hukum nasional selaras dengan praktik hukum maritim internasional ABSTRACT Ships are movable objects due to their nature as regulated in Article 509-510 of the Civil Code, but in practice as in Article 154-171 of the Shipping Law, ships are treated as immovable objects after obtaining the legal status of the ship which includes measurement, registration and determination of the ship's nationality with the imposition of a mortgage guarantee. This study aims to normatively analyze positive law regarding the legal concept based on the legal fiction theory used so that ships which are movable objects are treated as immovable objects (Fictie van Onroerend Goed) in the perspective of the Shipping Law and the legal implications of this treatment. This study uses a normative juridical approach with qualitative analysis techniques. The method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that there is a lack of norms in the interpretation of the Shipping Law which does not explicitly state that ships are treated as immovable objects when they have obtained the determination of the legal status of the ship, as well as conflicting norms where according to the Civil Code Ships are movable objects and in the Shipping Law Ships are treated as immovable objects, for both of these matters, the use of the legal principles of Lex Posterior Derogat Legi Priori and Lex Specialist Derogate Lex Generalis is the answer, so that the provisions of a new legal rule override the previous rules and special rules can override general rules. Reconstruction and interpretation of norms and legal harmonization are needed to guarantee legal protection and certainty for banking creditors and maritime financing institutions, simplify the process of executing guarantees without disrupting the principle of ship mobility, so that national legal provisions are in line with international maritime law practices.

Page 12 of 17 | Total Record : 167

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 8 (2026) Vol. 14 No. 7 (2026) Vol. 14 No. 6 (2026) Vol. 14 No. 5 (2026) Vol. 14 No. 4 (2026) Vol. 14 No. 3 (2026) Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025) More Issue