cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 167 Documents
 9   10   11   12   13 
PERANAN NOTARIS DALAM PENYUSUNAN PASUBAYAN MAWARANG SEBAGAI DOKUMEN AUTENTIK I Made Mahendraputra Utama; I Gede Pasek Pramana
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 7 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i07.p03

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan Pasubayan Mawarang dikemas dalam bentuk dokumen autentik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengkaji peranan notaris dalam penyusunan Pasubayan Mawarang sebagai dokumen autentik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasubayan Mawarang memiliki kedudukan sebagai perjanjian yang sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan substansi yang berfokus pada pembagian tanggung jawab dan hak para pihak dalam kehidupan keluarga. Ketentuan hukum perkawinan serta perkembangan melalui putusan konstitusional memberikan ruang bagi para pihak untuk mengatur hubungan hukumnya, sehingga Pasubayan Mawarang secara normatif dapat dikemas dalam bentuk dokumen autentik tanpa menghilangkan karakter adatnya. Peranan notaris dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada aspek formalisasi, tetapi juga mencakup fungsi penyuluhan hukum dan perumusan klausul yang sesuai dengan ketentuan hukum. Keterlibatan prajuru desa adat sebagai bagian dari living law tetap menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi sosial Pasubayan Mawarang, sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan penghormatan terhadap hukum adat. ABSTRACT This study aims to analyze the possibility of Pasubayan Mawarang being formulated as an authentic document under applicable legal provisions, as well as to examine the role of notaries in the preparation of Pasubayan Mawarang as an authentic document. This research employs a normative legal method with statute, conceptual, and analytical approaches. The findings indicate that Pasubayan Mawarang qualifies as a valid agreement as long as it fulfills the requirements set forth in Article 1320 of the Civil Code, with its substance focusing on the distribution of responsibilities and rights within family relations. Legal provisions on marriage, along with constitutional developments, provide flexibility for parties to regulate their legal relationships, allowing Pasubayan Mawarang to be formalized as an authentic document without eliminating its customary character. The role of the notary extends beyond formalization to include legal counseling and the formulation of legally compliant clauses. The involvement of traditional village authorities as part of the living law remains essential in maintaining the social legitimacy of Pasubayan Mawarang, thereby creating a balance between legal certainty and respect for customary law.  
REFORMULASI KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA KRAMA BALI: INTEGRASI ASPEK KEPENDUDUKAN, PENATAAN RUANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP I Nengah Nuarta; Ketut Krisna Hari Bagaskara P.
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 7 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i07.p05

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis Instruksi Gubernur Bali Nomor 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali dalam kaitannya dengan aspek kependudukan, penataan ruang, dan perlindungan lingkungan hidup, serta merumuskan formulasi kebijakan yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan KB Krama Bali sebagai instrumen pelestarian identitas budaya memiliki keterkaitan dengan dinamika kependudukan yang pada gilirannya dapat memengaruhi kebutuhan ruang, penyediaan infrastruktur, dan pemanfaatan sumber daya lingkungan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek kependudukan, penataan ruang, dan lingkungan hidup. Penelitian ini menawarkan formulasi kebijakan berbasis Hukum Kebijakan Publik melalui pendekatan yang mempertimbangkan kapasitas wilayah, integrasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta harmonisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, penguatan dasar hukum melalui peraturan daerah dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas implementasi kebijakan. ABSTRACT This study aims to analyze the juridical implications of the Governor of Bali Instruction Number 1545 of 2019 concerning the Socialization of the Krama Bali Family Planning (KB) Program in relation to demographic aspects, spatial planning, and environmental protection, as well as to formulate policy designs aligned with the principles of sustainable development. This study is normative legal research employing a statutory approach, a conceptual approach, and an analytical approach. The legal materials consist of primary and secondary legal sources, which are qualitatively analyzed using a descriptive-prescriptive method. The results indicate that the Krama Bali Family Planning policy, as an instrument for preserving cultural identity, is intertwined with demographic dynamics, which in turn may affect spatial demands, infrastructure provision, and the utilization of environmental resources. Therefore, the implementation of this policy needs to be contextualized within a sustainable development framework that integrates demographic, spatial planning, and environmental aspects. This study offers a public policy law-based formulation through an approach that considers regional carrying capacity, integration with the Strategic Environmental Assessment (KLHS), and harmonization with the Regional Spatial Plan (RTRW). Furthermore, strengthening the legal basis through regional regulations could be considered to enhance legal certainty and the effectiveness of policy implementation.
SAFEGUARDING DIGITAL WEALTH: REDEFINING INVESTOR PROTECTION AGAINST PROTOCOL FRAUDS IN DECENTRALIZED FINANCIAL ECOSYSTEMS Yossy Andrew Girsang; Udin Silalahi; Ario Setra Setiadi
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 7 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i07.p01

Abstract

The rapid expansion of Decentralized Finance (DeFi) in Indonesia has introduced significant risks to market integrity, most notably through the rug pull phenomenon, which exploits the autonomous and pseudonymous nature of blockchain protocols to defraud investors. This research evaluates the efficacy of the current Indonesian regulatory framework, specifically the Financial Services Authority Regulation Number 23 of 2025, in addressing these deceptive practices. Using a normative legal research methodology with statute and comparative approaches, the study juxtaposes the Indonesian oversight model with the European Union’s Markets in Crypto Assets (MiCA) regulation. The findings indicate that while the Indonesian framework provides a solid foundation for centralized trading providers, it remains largely ineffective against truly decentralized protocols that operate without identifiable intermediaries. This creates a critical legal vacuum in terms of investor redress and the determination of liability under existing civil doctrines such as the rule of unlawful acts. Consequently, the research proposes an ideal model for Indonesia by integrating prescriptive MiCA principles, including mandatory standardized white paper disclosures, strict requirements for asset segregation, and the institutionalization of smart contract audits. Such reforms are essential to transitioning from a reactive administrative regime to a proactive and technologically informed shield for investor protection, thereby securing the long term stability of the national digital financial ecosystem.
MENEMBUS BATAS ACCESS TO JUTICE: TELAAH EMPIRIS PELAYANAN PRO DEO POSBAKUM PENGADILAN NEGERI GIANYAR Luh Devi Naesila Putri; Made Sukma Wulandari; Ni Kadek Sri Wiani; I Putu Rasmadi Arsha Putra
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 7 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i07.p10

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penerima bantuan hukum apabila terjadi pelayanan yang tidak profesional serta mengkaji implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Posbakum Pengadilan Negeri Gianyar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggabungkan tiga pendekatan secara bersamaan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi penerima bantuan hukum dijamin melalui mekanisme pengaduan administratif kepada Kementerian Hukum dan HAM serta penegakan Kode Etik Advokat Indonesia bagi petugas yang lalai. Implementasi di Posbakum Pengadilan Negeri Gianyar diwujudkan melalui pemberian layanan informasi, konsultasi, advis hukum, dan bantuan pembuatan dokumen secara cuma-cuma, termasuk inovasi SI-FIRAL. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala signifikan berupa keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi hukum masyarakat, minimnya anggaran DIPA yang membatasi kuota perkara, serta adanya hambatan persepsional masyarakat yang merasa enggan menggunakan fasilitas pro deo karena stigma status tidak mampu. ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the forms of legal protection for legal aid recipients in the event of unprofessional service and to examine the implementation of legal aid for underprivileged communities at the Legal Aid Post (Posbakum) of the Gianyar District Court. The research method employed is empirical legal research using three approaches: a statute approach, a sociological approach, and a fact approach. The findings indicate that legal protection for legal aid recipients is guaranteed through administrative complaint mechanisms to the Ministry of Law and Human Rights and through the enforcement of the Indonesian Advocate Code of Ethics. Implementation at the Gianyar District Court Posbakum has been realized through the provision of information, consultation, legal advice, and legal document drafting services free of charge, including the SI-FIRAL virtual service innovation. Nevertheless, the implementation still faces significant obstacles such as limited human resources, low public legal literacy, limited DIPA budget for case quotas, and perceptual barriers where individuals are reluctant to use pro deo facilities due to the stigma of underprivileged status.
PERAN NOTARIS TERKAIT ADANYA SENGKETA PADA AKTA PERALIHAN HAK DESAIN INDUSTRI Ida Bagus Ngurah Wirabuwana; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 6 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i06.p10

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji dan mengelaborasi peranan Notaris terkait pembuatan akta pengalihan Hak Desain IndustrI dan juga kekuatan akta notaris dalam adanya sengketa pada akta pengalihan Hak Desain Industri. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan: peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), serta pendekatan analisis (analytical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan notaris terkait pembuatan akta pengalihan Hak Desain Industri yaitu Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum. UU Desain Industri terkait ketentuan dokumen tersebut tidak mendapat kepastian hukum bagi para pihak yang ingin melakukan pengalihan Hak Desain Industri. Namun pada ketentuan UU Desain Industri, tidak mewajibkannya proses peralihan Hak Desain Industri dibuat dengan akta notaris. Dokumen yang dimaksudkan akta notaris atau tidak sehingga tidak adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pembuktian akta pengalihan hak tersebut. ABSTRACT This writing aims to analyze, examine and elaborate the role of Notaries related to the making of Industrial Design Rights transfer deeds and also the power of notarial deeds in the event of disputes on Industrial Design Rights transfer deeds. This paper uses a normative legal research method using the following approaches: statute approach, conceptual approach, and analytical approach. The results of the study indicate that the role of notaries related to the making of Industrial Design Rights transfer deeds is that Notaries are the only officials authorized to make authentic deeds regarding all acts, agreements, and determinations that are required by a general regulation or by interested parties who are desired to be stated in an authentic deed, all as long as the making of the deed is by a general regulation. The Industrial Design Law regarding the provisions of the document does not provide legal certainty for parties who wish to transfer Industrial Design Rights. However, the provisions of the Industrial Design Law do not require the process of transferring Industrial Design Rights to be made with a notarial deed. The document in question is a notarial deed or not, so that there is no guarantee of legal certainty and legal protection for proof of the deed of transfer of rights.
REKONSTRUKSI KEABSAHAN AKTA JUAL BELI TANAH BERBASIS DOKUMEN PALSU DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA Tessalonika Kusuma Dewi; Adi Sulistyono; Mulyanto
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 7 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i07.p02

Abstract

Hukum perdata di Indonesia menetapkan Akta Jual Beli (AJB) tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai alat bukti autentik yang kuat dalam proses pembuktian. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa AJB sering kali disusun berdasarkan dokumen yang ternyata palsu, seperti sertifikat, identitas pihak terkait, atau surat kuasa. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan keabsahan akta, perlindungan hukum pada pihak yang beritikad baik, dan tanggung jawab hukum PPAT. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep keabsahan AJB yang didasarkan pada dokumen palsu dalam sistem hukum perdata Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa regulasi mengenai keabsahan AJB berbasis dokumen palsu masih tersebar dan menimbulkan ketidakkonsistenan penerapan antara hukum perdata, hukum administrasi pertanahan, dan hukum pidana. Rekonstruksi konsep keabsahan perlu menekankan asas itikad baik, prinsip kehati-hatian PPAT, serta perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan sebagai dasar utama dalam menilai keabsahan akta. AJB yang dibuat berdasarkan dokumen palsu tidak otomatis batal demi hukum, melainkan harus diuji berdasarkan kesalahan, pengetahuan, dan kehati-hatian pihak terkait serta PPAT. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Civil law in Indonesia recognizes a Deed of Sale (AJB) for land, drawn up by a Land Deed Officer (PPAT), as strong authentic evidence in legal proceedings. However, legal practice demonstrates that Sale and Purchase Deed are frequently prepared on the basis of documents that are later proven to be forged, such as land certificates, the identities of the parties, or powers of attorney. Such circumstances give rise to legal problems concerning the validity of the deed, legal protection for parties acting in good faith, and the legal liability of the Land Deed Official. This study aims to reconstruct the concept of the validity of Sale and Purchase Deed based on forged documents within the Indonesian civil law system. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that regulations governing the validity of Sale and Purchase Deed based on forged documents remain fragmented and lead to inconsistencies in their application across civil law, land administration law, and criminal law. The reconstruction of the concept of validity should emphasize the principle of good faith, the precautionary principle applicable to Land Deed Official, and legal protection for aggrieved parties as the primary foundations for assessing the validity of deeds. Sale and Purchase Deed made on the basis of forged documents are not automatically null and void by operation of law, but must instead be assessed by examining the fault, knowledge, and level of prudence of the relevant parties and the Land Deed Official. This approach is expected to promote legal certainty, justice, and utility in the resolution of land disputes in Indonesia.  
DIFERENSIASI KEDUDUKAN DAN KEPASTIAN HUKUM PELAKU DALAM KEADILAN RESTORATIF TAHAP PENYELIDIKAN PADA KUHAP Ni Komang Dian Sukma Nantarini; Gusti Ayu Era Yusnia; Ni Putu Dias Cahyani; I Made Walesa Putra
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 7 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i07.p09

Abstract

Studi ini memiliki tujuan untuk mengkaji diferensiasi status hukum seseorang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia beserta implikasi yuridis atas status pelaku dalam penghentian penyelidikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Metode penelitian dalam studi ini adalah yuridis normatif yang didasarkan atas pendekatan konsep dan perundang-undangan. Hasil analisis mengindikasikan bahwasanya sistem peradilan pidana menganut prinsip diferensiasi fungsional yang melahirkan adanya perbedaan status hukum seseorang di setiap tahapan acara pidana. Penetapan status pelaku pada tahap penyelidikan menimbulkan ketidakpastian hukum sebab pada tahapan tersebut aparat masih mencari ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana dan tidak dapat melakukan penetapan tersangka maupun upaya paksa. ABSTRACT This study aims to analyze the differentiation of a person’s legal position in the criminal justice system in Indonesia along with the juridical implications for status of the perpetrator in stopping the investigation through the restorative justice mechanism. The research method in this study is normative legal research with conceptual and statutory approach. The findings of the study indicate that the criminal justice system adheres to the principle of functional differentiation which gives birth to differences in a person’s legal status at each stage of criminal proceedings. The determination of the status of the perpetrator at the investigation stage creates legal uncertainty because at the stage the authorities are still looking for the existence or not of a criminal event and can’t determine the suspect or coercive efforts.
MALADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH: MENAKAR BATAS TANGGUNG JAWAB HUKUM KANTOR PERTANAHAN TERHADAP SERTIPIKAT TUMPANG TINDIH Berliani Dwi Poerwandini; Jamal Wiwoho
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 7 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i07.p07

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk manganalisis implementasi tanggung jawab kantor pertanahan kota Semarang berdasarkan Permen ATR/BPN No 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan dalam upaya penanganan dan penyelesaian kasus tumpang tindih sertipikat tanah. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris yang menggabungkan antara pendekatan Yuridis (Hukum) dengan pendekatan Empiris (Pengumpulan Data Lapangan). Tanah sering kali menjadi objek sengketa, terutama sengketa tumpang tindih sertipikat. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor utama penyebab tumpang tindih sertipikat adalah proses pengukuran, pemetaan, kepanitiaan, serta penetapan hak yang tidak sesuai SOP, ditambah kesalahan pemohon dan administrasi kelurahan. Kendala utama adalah mencocokkan sertipikat lama dengan data terkini. Kantor Pertanahan Kota Semarang telah proaktif mencegah dan menyelesaikan sengketa sesuai Permen ATR/BPN No 21 Tahun 2020, dengan meningkatkan kualitas SDM, pemutakhiran data, peralatan pengukuran, dan teknologi. Meskipun proses pendaftaran tanah belum optimal, komitmen Kantor Pertanahan dalam menangani sengketa sangat kuat. The study aims to analyse the implementation of the semarang city council responsibility based on 2020 atr /BPN gum no. 21 on the handling and completion of the land's drag cases. The method of research used was empirical juridical law that combined a juridical approach with an empirical approach. Land is often the object of disputes, especially disputes over overlapping certificates. The results show that the main factors causing overlapping certificates are the process of measuring, mapping, committees, and determining rights that do not comply with the SOP, plus errors by the applicant and sub-district administration. The main obstacle is matching old certificates with current data. The Semarang City Land Office has been proactive in preventing and resolving disputes in accordance with ATR/BPN Ministerial Regulation No. 21 of 2020, by improving the quality of human resources, updating data, measuring equipment and technology. Even though the land registration process is not yet optimal, the Land Office's commitment to handling disputes is very strong.
PELANGGARAN KONTRAKTUAL E-COMMERCE: BAGAIMANA PENGEMASAN ULANG TANPA IZIN MENGANCAM KEASLIAN DAN KEAMANAN PRODUK KONSUMEN? Daven Nathanael; Amad Sudiro
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 7 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i07.p06

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi yuridis perbuatan wanprestasi dalam perjanjian jual beli online berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta membedah dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln ditinjau dari aspek jaminan keamanan dan orisinalitas produk bagi konsumen akhir. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, di mana teknik analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pengemasan ulang dan pengisian ulang sepihak oleh pelaku usaha pengecer dikualifikasikan sebagai wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata karena melanggar kewajiban kontrak untuk menjaga mutu dan integritas objek perjanjian, serta mencederai asas itikad baik dalam pelaksanaan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Selain itu, Majelis Hakim PN Klaten dalam pertimbangan hukumnya secara progresif menyelaraskan perlindungan kontrak komersial dengan aspek perlindungan konsumen dengan menegaskan bahwa pembukaan segel asli tanpa otoritas resmi menghilangkan jaminan mutu produsen, sehingga secara nyata melanggar hak konsumen atas informasi yang jujur serta hak atas keamanan dan keselamatan konsumsi produk sesuai Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK. Putusan ini memberikan implikasi penting terhadap standardisasi klausula kontrak digital, penyederhanaan beban pembuktian sengketa siber, serta penguatan etika kepatuhan platform pasar dalam menjaga kepercayaan konsumen di pasar digital. This study aims to analyze the legal qualification of default in online sales contracts under the Indonesian Civil Code (Burgerlijk Wetboek) and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), as well as to examine the legal reasoning (ratio decidendi) of the Panel of Judges in the Klaten District Court Decision Number 105/Pdt.G/2022/PN Kln, specifically regarding the safety and authenticity guarantees of products for final consumers. This study employs a normative legal research methodology utilizing a statute approach, a case approach, and a conceptual approach, with a qualitative normative data analysis using deductive reasoning. The research findings reveal that unauthorized repacking and refilling actions by a reseller are qualified as a breach of contract (default) under Article 1243 of the Indonesian Civil Code, as they violate the contractual obligation to maintain the quality and integrity of the agreed object, thereby breaching the principle of good faith in contract performance as mandated by Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code. Furthermore, the judges of the Klaten District Court in their legal considerations progressively harmonized commercial contract enforcement with consumer protection principles by asserting that tampering with the original factory seal without authorization effectively voids the manufacturer's quality control, which directly violates the consumer's right to honest information, safety, and security as stipulated under Article 4 and Article 7 of the Consumer Protection Act. This landmark decision carries significant implications for the standardization of digital contract clauses, the simplification of the burden of proof in cyber disputes, and the enforcement of platform compliance to foster consumer trust within the digital marketplace.
DILEMA PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA INDUSTRI KONVEKSI: ANTARA HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI Aghnia Widya Avina; Dewi Sulistianingsih; Sang Ayu Putu Rahayu
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 8 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i08.p02

Abstract

konveksi. Namun, tidak seluruh produk konveksi otomatis dilindungi oleh hak cipta. Pola potongan atau bentuk produk yang dibuat secara massal masuk dalam ranah desain industri berdasarkan UU No 31 Tahun 2000, sementara hak cipta sebatas melindungi motifnya sebagai seni terapan. Ketidakselarasan pemahaman ini yang kerap menjebak pelaku usaha khususnya bidang konveksi menjadi korban penjiplakan. Adanya ketidakselarasan ini, memuat dua rumusan masalah yang mendasar bagaimana batasan perlindungan hukum antara hak cipta dan desain industri yang ada pada usaha konveksi khususnya di Konveksi Project One Semarang, dan Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hak cipta terhadap desain konveksi yang digunakan tanpa izin. Fokus penelitian ini tertuju pada identifikasi kendala penegakan hukum kekayaan intelektual dan opsi pemulihan hak bagi pengusaha konveksi, dengan adanya kendala di Konveksi Project One Semarang. Untuk menelaah, metode yuridis empiris digunakan melalui wawancara dengan pengusaha konveksi kemudian dianalisis dengan data berupa beberapa undang-undang hukum kekayaan intelektual. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kendala utama dalam penegakan hak cipta adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan pelaku industri, pengawasan yang lemah, dan kesulitan dalam membuktikan pelanggaran. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta termasuk penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non-litigasi. Kesimpulannya, perlindungan hak cipta harus diperkuat melalui pendidikan hukum, pengawasan yang ditingkatkan, dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran hak cipta. Copyright is a form of legal protection for creators of their works, including in the garment industry. However, not all apparel products are automatically protected by copyright. The patterns or shapes of mass-produced products fall under the realm of industrial design pursuant to Law No. 31 of 2000, while copyright is limited to protecting the motifs as applied art. This discrepancy in understanding often leads business operators—particularly in the apparel sector—to become victims of plagiarism. Given this discrepancy, this study addresses two fundamental research questions: what are the boundaries of legal protection between copyright and industrial design in the garment industry, specifically at Konveksi Project One in Semarang, and what are the challenges faced in enforcing copyright against the unauthorized use of garment designs. This study focuses on identifying obstacles to the enforcement of intellectual property law and options for rights restoration for garment business owners, given the challenges faced by Project One Garment in Semarang. To examine these issues, an empirical legal method was employed through interviews with garment business owners, followed by analysis of data consisting of various intellectual property laws. The findings indicate that the main obstacles to copyright enforcement are a lack of legal awareness among industry players, weak oversight, and difficulties in proving violations. Legal efforts that copyright owners can undertake include dispute resolution through litigation and non-litigation. In conclusion, copyright protection must be strengthened through legal education, enhanced supervision, and strict law enforcement against copyright violations

Page 11 of 17 | Total Record : 167

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 8 (2026) Vol. 14 No. 7 (2026) Vol. 14 No. 6 (2026) Vol. 14 No. 5 (2026) Vol. 14 No. 4 (2026) Vol. 14 No. 3 (2026) Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025) More Issue