Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)
Tujuan: Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) bertujuan menjadi wadah ilmiah nasional yang mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, mahasiswa, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan untuk mendiseminasikan hasil penelitian, kajian konseptual, dan praktik terbaik di bidang pariwisata dan kewirausahaan. SNPK mendorong pertukaran gagasan inovatif yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, penguatan UMKM, ekonomi kreatif, transformasi digital, serta peningkatan daya saing destinasi dan bisnis, khususnya dalam konteks Indonesia dan kawasan berkembang. Selain itu, SNPK bertujuan memperkuat kolaborasi lintas disiplin dan lintas sektor guna menghasilkan rekomendasi kebijakan, model pemberdayaan masyarakat, serta solusi aplikatif yang relevan dengan tantangan aktual industri pariwisata dan kewirausahaan di era digital dan ekonomi berkelanjutan. Scope: Proceeding SNPK menerima artikel hasil penelitian empiris, kajian konseptual, studi kasus, maupun laporan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tema besar pariwisata dan kewirausahaan, meliputi namun tidak terbatas pada bidang-bidang berikut: 1. Bidang Pariwisata (Pariwisata berkelanjutan dan pengembangan destinasi, Pariwisata budaya, heritage, dan berbasis komunitas, Pariwisata gastronomi dan kuliner lokal, Ekonomi kreatif berbasis pariwisata, Smart tourism dan transformasi digital pariwisata, Pengalaman wisata, kepuasan, dan loyalitas wisatawan, Branding destinasi dan komunikasi pemasaran pariwisata, Kebijakan pariwisata dan tata kelola destinasi, Pariwisata halal dan pariwisata inklusif) 2. Bidang Kewirausahaan dan UMKM (Kewirausahaan dan inovasi bisnis, Literasi keuangan dan manajemen keuangan UMKM, Digital marketing, e-commerce, dan adopsi teknologi UMKM, Inovasi produk dan pengembangan model bisnis, Pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal, Green entrepreneurship dan ekonomi berkelanjutan, Keuangan inklusif dan akses pembiayaan usaha, Perilaku konsumen dan keputusan pembelian. Kolaborasi multipihak dalam penguatan ekosistem wirausaha 3. Bidang Pendukung (Komunikasi bisnis dan pemasaran, Manajemen sumber daya manusia, Akuntansi dan keuangan bisnis) 4. Bidang Hukum (Hukum bisnis dan perlindungan konsumen, Regulasi UMKM dan pariwisata, Hak kekayaan intelektual produk kreatif, Legalitas usaha dan perizinan, Hukum lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, Kebijakan publik terkait pariwisata dan kewirausahaan) 5. Bidang Teknik dan Rekayasa (Teknologi tepat guna untuk UMKM dan pariwisata, Rekayasa infrastruktur pariwisata, Sistem informasi dan aplikasi digital bisnis, Smart city/smart village pendukung destinasi wisata, Teknologi pangan dan pengolahan hasil lokal, Rekayasa lingkungan dan pengelolaan limbah usaha) 6. Bidang Kesehatan (Kesehatan masyarakat dalam kawasan wisata, Keamanan pangan dan higienitas produk UMKM, Wellness tourism dan health tourism, Sanitasi lingkungan destinasi, Edukasi kesehatan berbasis komunitas, Kesiapsiagaan kesehatan dalam industri pariwisata) dan lain lain
Articles
376 Documents
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR YANG YANG MEMPENGARUHI MINAT INVESTASI MAHASISWA DI PASAR MODAL: BERDASARKAN LITERATUR REVIEW ]]>
<![CDATA[Rosita Farhat]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 4 (2025): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sahid University Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/snpk.vol4.2025.421
<![CDATA[Investasi di pasar modal semakin menarik perhatian mahasiswa sebagai bagian dari strategi perencanaan keuangan jangka panjang. Namun, di tengah meningkatnya minat investasi, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan risiko investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal, seperti literasi keuangan, motivasi investasi, return, risiko, perilaku keuangan, serta perkembangan teknologi keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari berbagai artikel ilmiah yang membahas faktor-faktor yang memengaruhi keputusan investasi mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan merupakan faktor utama yang memengaruhi minat investasi mahasiswa, diikuti oleh perilaku keuangan dan kemudahan akses terhadap teknologi investasi. Motivasi investasi juga memainkan peran penting, baik dari faktor internal seperti kesadaran finansial maupun faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan sosial. Selain itu, faktor return dan risiko menjadi pertimbangan utama mahasiswa dalam menilai prospek investasi.]]>
<![CDATA[ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN BAKAL CALON LEGISLATIF PEMILU 2024 DALAM PELAPORAN KEUANGAN DANA KAMPANYE ]]>
<![CDATA[Yohanes Kristian Felik Fernando]]>;
<![CDATA[Ferry Santoso]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 4 (2025): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sahid University Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/snpk.vol4.2025.422
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan bakal calon legislatif dalam pelaporan keuangan dana kampanye. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai hasil dari pelaksanaan audit kepatuhan dana kampanye atas calon anggota DPD berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2023 dalam pemilihan umum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari hasil audit kepatuhan. Temuan dalam penelitian ini memberikan pengetahuan bahwa tidak semua calon anggota DPD patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa pengasawan yang dilakukan dalam pelaporan dan pengelolaan dana kampanye masih belum maksimal.]]>
<![CDATA[SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: PENGARUH ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE (ESG) DISCLOSURE DAN PROFITABILITAS TERHADAP RETURN SAHAM ]]>
<![CDATA[Yasmin Nur Maryam]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 4 (2025): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sahid University Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/snpk.vol4.2025.423
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis pengaruh Environmental, Social, Governance (ESG) disclosure dan profitabilitas terhadap return saham perusahaan di Indonesia pada periode 2020-2024. Metode Systematic Literature Review (SLR) digunakan untuk menganalisis 15 jurnal terpilih dari 45 jurnal awal yang memenuhi kriteria seleksi ketat. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan yang kompleks antara ESG disclosure, profitabilitas, dan return saham. ESG diclosure berpotensi meningkatkan daya tarik investasi, namun pengaruhnya tidak selalu signifikan secara statistik dan dapat dipengaruhi oleh faktor makroekonomi serta struktur kepemilikan perusahaan. Profitabilitas, khususnya yang diukur dengan Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE), menunjukkan pengaruh yang lebih konsisten terhadap return saham, meskipun terdapat penelitian yang menunjukan adanya inkonsisten terhadap return saham karena pengelolaan laba yang tidak efektif. Kesimpulannya, faktor selain ESGdisclosure dan profitabilitas juga berperan penting dalam menentukan return saham.]]>
<![CDATA[STUDI LITERATUR REVIEW: PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA ]]>
<![CDATA[Shalsya Dian Aprilyana]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 4 (2025): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sahid University Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/snpk.vol4.2025.424
<![CDATA[manajemen laba dengan merujuk pada berbagai studi terdahulu. GCG merupakan mekanisme yang diatur untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang baik dalam suatu perusahaan, sehingga berpotensi menekan praktik manajemen laba yang dapat merugikan pemangku kepentingan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur review berdasarkan artikel melalui Google Scholar dengan kata kunci “Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba”. Pemilihan artikel ditentukan berdasarkan kriteria tertentu dan diperoleh enam belas artikel yang memenuhi kriteria. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial secara dominan berpengaruh terhadap manajemen laba, di mana kepemilikan saham oleh manajemen dapat mempengaruhi kebijakan akuntansi yang diambil. Semakin besar kepemilikan manajerial, semakin kecil insentif untuk melakukan manajemen laba karena kepentingan mereka selaras dengan pemegang saham lainnya. Sementara itu, kepemilikan institusional menunjukkan hasil yang beragam, tergantung pada tingkat keterlibatan investor institusional dalam pengawasan perusahaan. Selain itu, komite audit yang efektif cenderung dapat mengurangi praktik manajemen laba melalui pengawasan ketat terhadap laporan keuangan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya implementasi GCG yang baik untuk meminimalkan risiko manipulasi laba serta meningkatkan transparansi dan kredibilitas laporan keuangan perusahaan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Faranita Ratih Listiasari]]>;
<![CDATA[Wien Kuntari]]>;
<![CDATA[Dwi Yuni Hastati]]>;
<![CDATA[Ani Nuraeni]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 4 (2025): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sahid University Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/snpk.vol4.2025.425
<![CDATA[Indikasi Geografis adalah bagian dari kekayaan intelektual yang menjadi penanda bagi produk yang memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu yang disebabkan oleh faktor wilayah asal produk tersebut. Produk yang memiliki karakteristik tertentu dari berbagai wilayah Indonesia memiliki potensi untuk mendapatkan nilai tambah melalui perlindungan Indikasi Geografis. Potensi ini turut mendukung pengembangan sektor pariwisata di Indonesia sebagai salah satu penyumbang devisa bagi Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan hukum normatif dengan menggunakan berbagai dokumen dan data terkait Indikasi Geografis. Kopi Toraja dan kopi Gayo adalah dua dari sekitar 130 produk Indikasi Geografis Indonesia yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia yang memiliki reputasi hingga manca negara. Reputasi kopi ini menarik wisatawan untuk datang ke wilayah tempat kopi tersebut dibudidayakan ataupun membeli produk tersebut sehingga dapat mengembangkan usaha pariwisata di kedua wilayah. Perlindungan Indikasi Geografis tidak hanya melindungi reputasi produk tetapi juga turut dalam pengembangan kegiatan pariwisata di daerah tempat produk Indikasi Geografis terdaftar sehingga dapat meningkatkan perekonomian lokal ataupun nasional. Selain itu diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya Indikasi Geografis untuk pengembangan pariwisata di daerah yang disertai penegakan hukum untuk melindungi produk Indikasi Geografis terdaftar.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PEREDARAN ROKOK TANPA CUKAI DI E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI ]]>
<![CDATA[Aditya Ramadhan Harahap]]>;
<![CDATA[Saiful Anam]]>;
<![CDATA[Rahmi Erwin]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 4 (2025): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sahid University Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/snpk.vol4.2025.427
<![CDATA[Pentingnya peran cukai dalam pengelolaan produk rokok, peredaran rokok tanpa cukai telah menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Rokok ilegal yang beredar tanpa cukai tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi negara. Tujuan dari pembuatan penelitian ini adalah sebagai berikut, 1) Untuk menganalisis bagaimana peredaran rokok tanpa cukai pasca Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. 2) Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang terkena dampak dari peredaran rokok ilegal, khususnya dari hakhak konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa 1) Tinjauan yuridis terhadap peredaran rokok tanpa cukai di e-commerce pasca Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang cukai merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya Pasal 4 ayat (1) yang mewajibkan barang kena cukai, termasuk rokok, untuk memiliki pita cukai resmi. Pelanggaran ini berdampak pada hilangnya penerimaan negara. Marketplace juga memiliki tanggung jawab hukum untuk mengawasi produk yang diperdagangkan, 2) Pertanggungjawaban hukum terhadap peredaran rokok illegal di E-Commerce berdasarkan Pasal 22 PP PMSE dan SE Menkominfo No. 5 Tahun 2016, marketplace wajib menyediakan sistem pemantauan dan bertindak cepat dalam menghapus konten ilegal.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS ]]>
<![CDATA[Sandi Ilham Mauludin]]>;
<![CDATA[Irwan Saleh Indrapradja]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 4 (2025): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sahid University Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/snpk.vol4.2025.428
<![CDATA[Pengamanan Pembangunan Strategis merupakan bagian dari kepentingan hukum yang diupayakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia melalui bidang intelijen yang dilaksanakan atas permohonan atau tanpa permohonan. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif melalui studi kepustakaan. Pelaksanaan fungsi pengawasan intelijen kejaksaan ada dalam setiap aspek pelaksanaan kegiatan pengamanan pembangunan strategis sebagaimana Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis serta Petunjuk Teknis Nomor: 1450/D/Ds/09/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis, yang mencakup lima aspek utama yaitu prinsip, pelaksanaan pengamanan, koordinasi, penghentian kegiatan pengamanan, serta pelaporan dan evaluasi. Efektivitas pengawasan dalam proyek UCPS menunjukkan bahwa pengamanan telah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pengamanan pembangunan strategis dengan landasan analisis berbasis data dan fakta. Pengkajian yang dilakukan menegaskan bahwa proyek UCPS memenuhi kriteria dasar, strategis, dan operasional untuk memperoleh pengamanan pembangunan strategis. Selain itu, berbagai potensi AGHT yang berkaitan dengan personil, aset, serta perizinan/hambatan birokratis telah ditangani melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kapasitas berdasarkan karakteristik AGHT yang muncul. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pengamanan pembangunan strategis, khususnya dalam proyek UCPS, sejauh ini telah berjalan secara efektif dan optimal.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI USAHA PARIWSATA DALAM PENGELOLAAN USAHA SPA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dessy Sunarsi]]>;
<![CDATA[Liza Marina]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 4 (2025): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sahid University Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/snpk.vol4.2025.429
<![CDATA[Berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pariwisata telah menginstrukskan bahwa Setiap Pengusaha Pariwisata Wajibmenerapkan Standar Usaha Pariwisata dalam menjalankan usaha pariwisata dan melakukan Sertifikasi untuk mendapatkan Sertifikasi Usaha Pariwisata, hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan dan produktivitas usaha pariwisata. Pasal 14 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan diatur ada 13 jenis Usaha Pariwisata salah satunya adalah Usaha Spa. Usaha Spa adalahusaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Tulisan ini mengkaji apakah Usaha Spa telah mengikuti pedoman usaha sesuai Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. Usaha Spa harus melakukan sertifikasi usaha agar mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha SPA dapat terjamin. Usaha SPA yang tersertifikasi telah memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan Standar Usaha SPA yang ditetapkan oleh pemerintah oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata yang ditunjuk oleh Pemerintah dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Dalam praktik masih ditemukan Usaha Spa belum optimal menerapkan standar usaha sebagimana ketentuan seperti adanya pemeriksaan kesehatan pelanggan sebelum dilakukan pelayanan.]]>
<![CDATA[PRODUK KERAJINAN UMKM DALAM MEMANFAATKAN HUKUM MEREK KOLEKTIF DI KABUPATEN SUKOHARJO ]]>
<![CDATA[Ajeng Susilowati]]>;
<![CDATA[Liza Marina]]>;
<![CDATA[Fahririn]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 4 (2025): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sahid University Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/snpk.vol4.2025.430
<![CDATA[Pengrajin gitar di Kabupaten Sukoharjo bertepat di Kelurahan Mancasan dan Kelurahan Ngrombo Kecamatan Baki yang memiliki intelektualitas dalam membuat gitar hingga dapat menembus pasar luar negeri merupakan salah satu sentra industri gitar yang mayoritas pengrajin belum mempunyai merek individu maupun merek kolektif. Pengrajin masih menggunakan merek terkenal sesuai permintaan konsumen tanpa adanya lisensi. Hal tersebut berkaitan dengan adanya pelanggaran merek yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi. Tujuan penelitian ini dengan adanya merek kolektif untuk memudahkan penyelesaian permintaan pendaftaran. Masing-masing barang maupun jasa yang diproduksi memiliki karakteristik yang sama, sehingga memungkinkan hanya untuk menggunakan 1 (satu) merek saja. Metode Penelitian digunakan adalah menggunakan metode normatif – empiris yang pada dasarnya menggabungkan antara hukum normatif dan menambahkan unsur-unsur dari hukum empiris. Adapun maka dapat disimpulkan bahwa pengrajin belum mengoptimalkan untuk memanfaatkan adanya merek khususnya merek kolektif melalui pendaftaran merek sebab pengrajin mengkhawatirkan akan ada munculnya konflik antar pengrajin. Kurangnya kesadaran hukum para pengrajin gitar di Kelurahan Mancasan dan Ngrombo. Pengrajin harus lebih peduli atas hasil produksinya dengan mendaftarkan merek agar produknya mendapat perlindungan hukum, dan tidak menyepelekan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas. Sebaiknya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo mengencarkan lagi terkait literasi hukum ke para pengrajin gitar sehingga mempunyai kesadaran hukum.]]>
<![CDATA[PERAN UNIVERSITAS DENGAN PARA PRAKTISI PENGAJAR DALAM MEMBANGUN EKOSISTEM KEWIRAUSAHAAN PEMUDA UNTUK MENCAPAI INDONESIA EMAS ]]>
<![CDATA[Febri Noor Hediati]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 4 (2025): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sahid University Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/snpk.vol4.2025.432
<![CDATA[Kehadiran wirausaha di Indonesia saat ini penting dengan melihat keadaan perekonomian di Indonesia sedang mengalami ketidakpastian dan dinamika perekonomian global. Beberapa sektor usaha berkembang pesat seiring meningkatnya aktivitas kewirausahaan yang mengakibatkan adanya pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan perekonomian Indonesia ditandai dengan berkurangnya tingkat pengangguran. Berkurangnya Tingkat pengangguran di Indonesia merupakan salah satu dampak dari Kewirausahaan. Hal ini dikarenakan kewirausahaan merupakan hasil kreatifitas yang produktif yang memiliki nilai ekonomi, dengan begitu secara tidak langsung dapat membuka lapangan pekerjaan dan menciptakan kesejahteraan Masyarakat. Pada level mahasiswa dimana sedang mengalami fase pertumbuhan serta perkembangan yakni usia 16—30 Tahun sesuai yang tertuang di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yang dinilai penting diberikan bekal ilmu kewirausahaan Ditingkat Universitas. Tujuan penelitian ini adalah diperlukan Peran penting dari Universitas dengan para praktisi mengajar kewirausahaan dalam membangun ekosistem kewirausahaan. Metode penelitian ini menggunakan doctrinal, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini adalah praktisi pengajar kewirausahaan sebagai kepanjangan tangan dari Universitas menjadi kunci utama munculnya para wirausahaan baru dengan membawa pengalaman dan pengetahuan mengenai ilmu kewirausahaan yang dijadikan bekal setelah selesai masa perkuliahan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah universitas memiliki peran penting dalam membangun ekosistem kewirausahaan pemuda sesuai dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 1 Tahun 2023. Dengan begitu akan banyak melahirkan wirausahaan-wirausahaan muda yang kreatif serta inovatif yang siap menghadapi tantangan di era globalisasi.]]>
