Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Dispensasi Kawin Karena Hamil Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tais) Yanti, Revi; Yunus, Fatimah; Julir, Nenan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.7340

Abstract: Law Number 16 of 2019 article 7 aims to ensure that prospective husbands and wives are ready in body and soul to realize the goal of a good marriage without ending in divorce and to have healthy and quality offspring. This type of research is a type of field research using a qualitative descriptive approach. The results of the research show that the judge's considerations are seen from the first side, considering the reasons for applying for a Marriage Dispensation, secondly considering the evidence at the trial which consists of written evidence and witnesses, finally legal considerations which include positive law and Islamic law, where the judge looks at on the aspects of harm and benefit that will be obtained. There are three aspects to reviewing the benefits of Murlah. The first aspect of the problem is the aspect of child protection, the second aspect is preventing unregistered marriages and the third is to maintain honor, while from the mafsadat aspect, namely the maintenance of religion is not achieved (hifzh al-din), there has been a violation of Islamic law regarding the prohibition of adultery. When two things come together between problemat and madharat then it must be returned to the original rule, namely "Resisting damage must take priority over bringing benefit".Keywords: Marriage dispensation, Maslahah Murlah. Abstrak : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 bertujuan untuk memastikan calon suami dan istri telah siap raga dan jiwanya demi mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dilihat dari sisi pertama pertimbangan alasan pengajuan Dispensasi Kawin, kedua pertimbangan alat bukti di persidangan yang terdiri dari alat bukti tertulis dan saksi-saksi, yang terakhir pertimbangan hukum yang meliputi dari segi hukum positif dan hukum Islam, dimana Hakim melihat pada aspek kemudharatan dan kemaslahatan yang akan didapatkan. Adapun tinjauan maslahat mursalah ada tiga aspek. Aspek masalahat yang pertama adalah aspek perlindungan anak, kedua aspek mencegah terjadinya pernikahan siri dan yang ketiga adalah untuk menjaga kehormatan, sedangkan dari aspek mafsadatnya yaitu pemeliharaan agama tidak tercapai (hifzh al-din), telah terjadi pelanggaran syari’at Islam tentang larangan zina. Ketika berkumpul dua hal antara masalahat dan madharat makal harus dikembalikan kepada kaidah asal yaitu “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”.Kata kunci : Dispensasi kawin, Maslahah Mursalah.

Peran Satgas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror POLRI dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah Alpino, Muhammad Dadang; Kenedi, Jhon; Jalili, Ismail
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.5882

Abstract : The role of the Bengkulu Regional Task Force Special Detachment 88 Anti-Terror of the Indonesian National Police in preventing radicalism and terrorism in Bengkulu province, through implementing a de-radicalization program, which aims to eliminate extreme ideologies from individuals and groups influenced by radical ideology. The obstacle found was that the implementation of activities such as counseling, seminars and workshops had not been optimal. A significant external obstacle is the difficulty in early detection of the development of terrorist groups in society. In the review of Fiqh Siyasah Syar'iyyah, the government's main responsibility is to maintain security and order by implementing policies that are in line with sharia. Apart from that, the Task Force plays a role as implementer of state policies which are based on the principle of upholding justice. According to Fiqh Siyasah, justice is a fundamental principle that must be implemented by the Government in all forms of policy. Thus, the steps taken by the Bengkulu Task Force in maintaining the stability and security of its region through preventing terrorism are a manifestation of the state's obligation to realize maslahah and prevent greater damage (mafsadah) to society. Keywords: Radicalism, Terrorism, Task Force, Special Detachment 88, POLRI. Abstrak : Peran satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan, Radikalisme dan Terorisme di provinsi Bengkulu, melalui pelaksanaan program deradikalisasi, yang bertujuan untuk menghilangkan ideologi ekstrem dari individu dan kelompok yang terpengaruh oleh paham radikal. Kendala yang ditemukan adalah belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan seperti penyuluhan, seminar, dan sarasehan. Kendala eksternal yang signifikan adalah kesulitan dalam mendeteksi dini perkembangan kelompok terorisme di masyarakat. Dalam tinjauan Fiqh Siyasah Syar’iyyah, tanggung jawab utama pemerintah adalah menjaga keamanan dan ketertiban dengan menerapkan kebijakan yang sejalan dengan syariah. Selain itu, Satgas berperan sebagai pelaksana kebijakan negara yang didasarkan pada prinsip penegakan keadilan. Menurut Fiqh Siyasah, keadilan adalah prinsip fundamental yang harus diterapkan oleh Pemerintah dalam segala bentuk kebijakan. Dengan demikian, langkah-langkah Satgas Bengkulu dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayahnya melalui pencegahan terorisme merupakan manifestasi dari kewajiban negara dalam mewujudkan maslahah dan mencegah kerusakan (mafsadah) yang lebih besar bagi masyarakat. Kata kunci : Radikalisme, Terorisme, Satgas, Detasemen Khusus 88, POLRI.

Dinamika Pencatatan Perkawinan di Indonesia Hanapi, Agustin; Shoim, Shoim
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.5388

Abstract: Apart from being regulated through Islamic law, the rules regarding marriage are sourced from the Al-Qur'an and hadith, in the dynamics of the state in Indonesia, marriage is also regulated in laws and government regulations. In the Marriage Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 19 of the year, marriages are required to be registered, but in fact many people are reluctant to register these marriages, so many people call them sirri marriages, the meaning of sirri marriage is marriage. which is valid because it is carried out in accordance with the provisions of religious law, namely by fulfilling the pillars and conditions of marriage, but the marriage does not receive state recognition because it is not registered. Siri marriages cause many problems, especially legal problems in the family, such as the absence of legal recognition of the marriage and other problems that follow such as the status of children who do not get marriage certificates, other family rights, especially the rights of women (wives) and children who often does not receive recognition from his father and/or his father's family, such as receiving maintenance and inheritance rights from his father. Marriage registration is actually an effort to provide legal protection for families regarding the rights that must be obtained properly from a marriage, and marriage registration, although not prescribed in the Islamic religion, is actually not in conflict with Islamic law and is even recommended with the aim of avoiding harm and problems that arise. it may occur later in the family.Keywords: Family, Marriage, Siri, Islamic Law, Laws and Registration. Abstrak : Aturan mengenai perkawinan selain diatur melalui syariat Islam yaitu bersumber dari Al-Qur’an dan hadits, dalam dinamika bernegara di indonesia Perkawinan Juga diatur di dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Didalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah melalui Undang-undang Nomor 19 tahun bahwa Perkawinan wajib untuk dicatatkan, namun pada faktanya banyak masyarakat yang enggan mencatatkan perkawinan tersebut, sehingga banyak yang menyebutnya dengan istilah perkawinan sirri, pengertian perkawinan sirri adalah perkawinan yang sah karena dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama, yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan negara karena tidak tercatat. perkawinan siri banyak menimbulkan problem terutama problem hukum dalam keluarga, seperti tidak adanya pengakuan hukum terhadap perkawinan tersebut dan problem lain yang mengikutinya seperti status anak yang tidak mendapatkan akte nikah, hak-hak keluarga lainnya terutama hak-hak perempuan (istri) dan anak yang sering tidak mendapat pengakuan dari bapak dan atau keluarga bapaknya seperti untuk mendapat hak nafkah dan waris dari bapaknya. Pencatatan perkawinan sesungguhnya adalah upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi keluarga terhadap hak-hak yang harus didapatkan sebagaimana mestinya dari sebuah perkawinan, dan pencatatan perkawinan meski tidak disyariat dalam agama Islam tetapi sesungguhnya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan bahkan dianjurkan dengan tujuan menghindari kemudaratan dan problem yang mungkin akan terjadi di kemudian hari dalam keluarga.Kata kunci : Keluarga, Kawin, Siri, Hukum Islam, Undang-Undang dan Pencatatan.

Strategi Manajemen Perubahan dalam Menghadapi Disrupsi Teknologi Perspektif Hukum Islam Harahap, Rizki Pratiwi; Lubis, Nurhalimah; Isnaini, Syarifah
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.6449

Abstracts: This article explains how the management of change process makes the company more developed in facing technological disruption. The method used is literature review with a qualitative approach. The results in this research show that implementing an effective sustainable innovation management strategy is a good strategy, but, this strategy certainly requires the role of company leaders and employees from all lines in the company. To ensure the success of the management of change strategy, the Company must also ensure that it follows each stage of change management starting from the change identification stage, the change planning stage, the change implementation stage, and the evaluation and feedback stage. With the right strategy, companies can increase their competitiveness, adapt quickly to technological disruption, and ensure their survival in an increasingly competitive environmentKeywords: Change Management, technological disruption. Abstrak: Penulisan ini menjelaskan tentang bagaimana proses manajemen perubahan menjadikan Perusahaan lebih berkembang dalam menghadapi disrupsi teknologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan strategi manajemen inovasi berkelanjutan yang efektif merupakan strategi yang baik, namun strategi tersebut tentu membutuhkan peran dari pimpinan Perusahaan maupun karyawan dari segala lini yang ada di perusahaan. Untuk memastikan keberhasilan strategi manajemen perubahan, Perusahaan juga harus memastikan mengikuti setiap tahapan dalam manajemen perubahan tersebut dimulai dari tahap identifikasi perubahan, tahap perencanaan perubahan, tahap implementasi perubahan, dan tahap evaluasi dan timbal balik. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan daya saing, beradaptasi dengan cepat terhadap disrupsi teknologi, dan memastikan kelangsungan mereka dalam lingkungan yang semakin kompetitif.Kata kunci: Disrupsi Teknologi, Strategi Manajemen Perubahan.

Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Denda Pembatalan Pertunangan di Kecamatan Pesisir Bukit Sungai Penuh Izati, Nurul; Darmawan, Aldy
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.5410

Abstracts: This paper discusses the review of Maslahah Mursalah on Fines for Cancellation of Engagement in the Sub-district of Pesisir Bukit Sungai Penuh. The research objectives in this paper are: (1) How is the practice of engagement cancellation fines in Pesisir Bukit Sungai Penuh? (2) How is the Maslahah Mursalah review of engagement cancellation fines in Pesisir Bukit Sungai Penuh? The research method used in this research is field research, namely collecting data through the field directly. The research location is on the Bukit Coast of Sungai Penuh. The informants in this study were local traditional leaders, and both parties who had canceled the engagement and then paid a fine at Pesisir Bukit Sungai Penuh. Data collection techniques were carried out by direct interviews with related parties and documentation. The results of the study are (1) The determination of fines on the cancellation of the engagement (tundum malau) is a way to make up for the shame of the party who was canceled or abandoned by his fiancée and as a form of compliance with local customs. (2) From the perspective of maslahah mursalah, the cancellation of engagement can damage the honor and brotherhood of Muslims even though there is no prohibition, while the fine is considered as maslahah muursalah for the injured party with certain conditions.Keywords: Cancellation of engagement, maslahah mursalah, and Sungai Penuh Abstrak: Tulisan ini membahas tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Denda Pembatalan Pertunangan Kecamatan Pesisir Bukit Sungai Penuh. Tujuan penelitian tulisan ini yaitu: (1) Bagaimana praktik denda pembatalan pertunangan di Pesisir Bukit Sungai Penuh? (2) Bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap denda pembatalan pertunangan di Pesisir Bukit Sungai Penuh?. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) yaitu pengeumpulan data melalui lapangan langsung. Lokasi penelitian di Pesisir Bukit Sungai Penuh. Informan pada penelitian ini adalah Tokoh Adat setempat, dan kedua belah pihak yang pernah membatalkan pertunangan lalu membayar denda di Pesisir Bukit Sungai Penuh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak terkait dan dokumentasi. Hasil dari penelitian adalah (1) Penetapan denda pada pembatalan pertunangan (tundum malau) adalah cara agar penebusan malu terhadap pihak yang dibatalkan atau ditinggalkan oleh tunangannya dan sebagai bentuk kepatuhan terhadap adat setempat. (2) Perspektif maslahah mursalah, pembatalan pertunangan dapat merusak kehormatan dan persaudaraan umat Muslim meskipun tidak ada pelarangan, sementara hukuman denda dianggap sebagai maslahah muursalah bagi pihak yang dirugikan dengan syarat tertentu.Kata kunci: Pembatalan Pertunangan, maslahah mursalah, dan Sungai penuh

Praktik Hak Ijbar Wali Nikah di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Perspektif Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer Weli, Budiman Sepri; Suwarjin, Suwarjin; Fahimah, Iim
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.5883

Abstracts: This research is a fieldresearch, with the interview method and documentation of this research is descriptive analysis. Based on the results of this study, the implementation of the practice of the right of guardian ijbar for girls in Pasar Seluma Village, South Seluma District is based on the unwillingness of girls and the average girl who is forced to marry is still very young, The cause of the use of the right of ijbar wali marriage is due to the habit of generations who mostly get married because they are matched, therefore they still instill this custom in their children, Another cause is the factor of approaching kinship aimed at strengthening the family and also the lack of knowledge of the guardian about marriage law, the impact and influence of the arranged marriage The absence of love and affection between the two can affect the level of divorce, and if a divorce occurs, the breakdown of friendship between the two families. The application of the right of ijbar if on the basis of responsibility and according to the conditions that have been determined does not harm the child may be carried out if the application is more in the direction of ikrah forcing on the basis of harming the child should not be done because after all, the element of the right of ijbar is the willingness of the parties involved. In a special contract, the marriage contract must meet the principles or grounds that are in accordance with the law in order to determine the validity of the marriage. Keywords: Guardian's Ijbar Rights, Practice, Marriage Abstrak : Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan metode wawancara dan dokumentasi penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini implementasi dari praktik adanya hak ijbar wali pada anak perempuan di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan didasari ketidak relaan dari anak perempuan dan rata rata anak perempuan yang dipaksa menikah masih berusia sangat muda, Penyebab terjadinya penggunaan hak ijbar wali nikah karena adanya kebiasaan dari generasi kegenerasi yang sebagian besar menikah karena dijodohkan oleh karena itu masih menanamkan adat ini kepada anaknya, penyebab lain yaitu faktor mendekatan kekerabatan bertujuan mempererat kekeluargaan dan juga minimnya pengetahuan wali tentang hukum perkawinan, dampak dan pegaruh dari perjodohan tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya dapat berpengaruh ke jenjang perceraian, dan apabila terjadinya perceraian putusnya silaturrahmi antara kedua keluarga. Penerapan hak ijbar jika atas dasar tanggung jawab dan sesuai syarat yang telah ditentukan tidak merugikan anak itu boleh dilakukan jika penerapan nya lebih ke arah cara ikrah memaksa atas dasar merugikan anak tidak boleh dilakukan karena bagaimanapun unsur dari hak ijbar adalah kerelaan dari pihak-pihak yang terkait. Dalam suatu akad khusunya akad perkawinan harus memenuhi asas atau dasar yang sesuai hukumnya demi menentukan keabsahan dalam perkawinan. Kata Kunci : Hak Ijbar Wali, Praktik, Perkawinan

Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sumbang Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko) Saputra, Ari; Nurdin, Zurifah; Marhayati, Nelly
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.5389

Abstracts: The formulation of this research is: 1) What is the practice of 'Sumbang Nikah' marriage in Sibak Village, Ipuh District, Mukomuko Regency 2) How does Islamic law view customary sanctions against 'Sumbang Nikah' marriage in Sibak Village, Ipuh District, Mukomuko Regency. This type of research is qualitative research, data collection techniques using observation, interviews and documentation. This research concludes that 1) The practice of "Sumbang Nikah" in Sibak Village, Ipuh District is not permitted according to village customs because of the blood relationship factor, and the fear will be weak offspring and the marriage will not be harmonious. It is believed that a marriage between cousins can bring disaster, therefore if a marriage like this occurs, sanctions must be paid, namely a prayer to repel evil in the form of reading a prayer of congratulations or carrying out a traditional event, namely slaughtering a buffalo/goat/chicken in accordance with the kinship relationship between the bride and groom and eating together with the aim of Avoid accidents/or unwanted things. 2) In Islam, cousin marriage is absolutely permitted. This traditional sanction for a cousin's marriage has become a custom that has been carried out for generations and is interpreted as a prayer to repel evil for a cousin's marriage in Sibak Village. This customary sanction is not in accordance with the Al-Quran and Sunnah because in Islam there is no sanction for cousin marriage. By being required to pay these customary sanctions, it is feared that it will be burdensome for the bride and groom to get married. Hopefully this research can be used as a reference by the Sibak village community so that in making customary sanctions they can be more adapted to Islamic law.Keywords: Customary Sanctions, Marriage Discretion, Islamic Law Abstrak : Rumusan Penelitian ini adalah : 1) Bagaimana praktik perkawinan ‘Sumbang Nikah’ di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko 2) Bagaimana hukum Islam memandang sanksi adat terhadap perkawinan ‘Sumbang Nikah’ di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Praktik “Sumbang Nikah” di Desa Sibak Kecamatan Ipuh tidak di perbolehkan menurut pandangan adat Desa karena faktor hubungan darah dibuktikan dalam ilmu kesehatan mengatakan bahwa gen antara sepupu itu jika bertemu ada kemungkinan menyebabkan cacat fisik, Gangguan Sistem Kekebalan Tubuh, gangguan mental. Selain itu dikhawatirkan pernikahan tersebut tidak harmonis. Pernikahan antara sepupu dipercaya dapat mendatangkan musibah, karena itu apabila terjadi pernikahan seperti ini maka harus membayar sanksi yaitu doa tolak bala berupa baca doa selamat atau melakukan acara adat yaitu potong kerbau/kembing/ayam sesuai dengan hubungan kekerabatan kedua mempelai dan makan bersama sama tujuan supaya terhindar dari balak/atau hal-hal yang tidak di inginkan. 2) Dalam agama Islam pernikahan sepupu dibolehkan. Sanksi adat dalam pernikahan sepupu ini sudah menjadi adat kebiasaan yang selalu dilakukan secara turun temurun dan dimaknai sebagai doa tolak bala untuk pernikahan sepupu di Desa Sibak. Sanksi adat ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah karena dalam agama Islam tidak ada sanksi untuk pernikahan sepupu. Dengan diharuskanya membayar sanksi adat ini dikhawatirkan akan memberatkan calon pengantin untuk melakukan pernikahan. Semoga penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh masyarakat desa Sibak agar dalam pembuatan sanksi adat bisa lebih disesuaikan dengan hukum Islam.Kata Kunci : Sanksi Adat, Sumbang Nikah, Hukum Islam.

Mashadirul Ahkam : As-Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam Relevansi dan Implementasinya dalam Kehidupan Kontemporer Rinaldi, Rovel; Umar, Hasbi; Adawiyah, Robiátul
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.6781

Abstract: Hadith is something that was narrated from the Prophet sallallaahu'alaihi wasallam after his prophethood. Meanwhile, the meaning of sunnah is more comprehensive and more general. Because the sunnah also includes the life journey of the Prophet sallallaahu 'alaihi wasallam before his prophethood and after his prophethood. After explaining the meaning of hadith, we can see that in general there are hadith in the form of actions, words, or agreements or determinations. The hadith structure includes sanad and matan. Sanad is a chain of speakers/narrators (transmitters) of hadith. Matan is the editor of the hadith. The position and function of Hadith is as the second source of Islamic law, as a reinforcement and confirmation of the law, as an explanation or detail of verses of the Al-Qur'an which are still general in nature, establishing laws not contained in the Al-Qur'an. Relationship between the Qur'an and Sunnah. Judging from the existing law, the relationship between As-Sunnah and the Al-Qur-an, as a reinforcement of the laws that already exist in the Al-Qur-an, interpreters or details of things that are mentioned in mujmal in the Al-Qur-an, is a part of mujmal Al-Qur-an, Bayan Tafsiri, Bayan Taqriri, Bayan Taudhihi.Keywords: As-Sunnah, Sources of Islamic Law, Life, Contemporary Abstrak: Hadits adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi shallallaahu‘alaihi wasallam setelah kenabiannya. Sedangkan sunnah pengertiannya lebih menyeluruh dan lebih umum. Karena sunnah juga mencakup perjalanan hidup Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam sebelum kenabiannya dan setelah kenabiannya. Setelah diuraikannya pengertian hadits, maka kita dapat mengetahui bahwa secara umum hadits itu ada yang berupa perbuatan, perkataan, maupun persetujuan atau penetapan. Struktur hadis yang meliputi sanad dan matan. Sanad ialah rantai penutur/rawi (periwayat) hadits. Matan ialah redaksi dari hadits. Kedudukan dan fungsi Hadis yaitu sebagai sumber hukum Islam yang kedua, sebagai penguat dan pengukuh hukum, sebagai penjelas atau perincian terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang masih bersifat umum, menetapkan hukum-hukum tidak terdapat dalam Al-Qur’an. Hubungan Al-Qur’an dan Sunnah. Ditinjau dari hukum yang ada maka hubungan As-Sunnah dengan Al-Qur-an, sebagai penguat hukum yang sudah ada di dalam Al-Qur-an, penafsir atau pemerinci hal-hal yang disebut secara mujmal dalam Al-Qur-an, bayan dari mujmal Al-Qur-an, Bayan Tafsiri, Bayan Taqriri, Bayan Taudhihi.Kata kunci : As-Sunnah, Sumber Hukum Islam, Kehidupan, Kontemporer

Upaya Pencegahan Poligami di Negara Muslim (Tunisia, Pakistan, Malaysia, Iran, dan Indonesia) Yasrianto, Yasrianto; Maulana, Gempa
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.5375

Abstracts: This research is structured to find out what polygamy is, the legal basis of polygamy in Islamic law, and what is the law of polygamy in several Muslim countries. In several Muslim countries, the issue of polygamy is considered important because it involves the rights of a woman, and they are feared to injure human rights. This study concludes that first, polygamy is a marriage where one party is married to the opposite sex at the same time, or polygamy is a practice where a man has more than one wife. Polygamy is a phenomenon in people's lives when a man feels capable and knows how to treat his wife well. Second, the naqli argument that is always used to justify the legality of polygamy among some Muslims is Surah An-Nisa verse three which also contains a discussion of orphans. Surat an-Nisa, one of the letters that were revealed in Medina, consisting of 176 verses, is the longest letter after al-Baqarah. The letter is named an-Nisa because it contains many explanations on topics related to women. Finally, most Muslim countries prohibit polygamy and polyandry, with reasons to consider the rights of women and children, but several countries allow polygamy but still do not provide free space for the practice of this polygamy by providing difficult administrative requirements, but this turned out to be the trigger for the occurrence of sirri (illegal) polygamy. This study is directed at library research and data collection is carried out using the documentation method which originates from documents relevant to the problem under study. The analysis used is content analysis.Keywords: Prevention, Polygamy, Muslim Countries. Abstrak : Penelitian ini disusun untuk mengetahui apa itu poligami, dasar hukum poligami dalam hukum islam dan seperti apa hukum poligami di beberapa negara muslim. di beberapa negara muslim masalah poligami ini di anggap penting karena menyangkut hak seorang perempuan, dan ditakutkan mencederai hak asasi manusia. Kesimpulan penelitian ini bahwa Pertama, Poligami adalah perkawinan dimana salah satu pihak menikah dengan lawan jenis pada waktu yang sama, atau poligami adalah praktek dimana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Poligami merupakan fenomena dalam kehidupan masyarakat ketika seorang laki-laki merasa mampu dan tahu bagaimana memperlakukan istrinya dengan baik. Kedua, Argumen naqli yang selalu digunakan untuk membenarkan legalitas poligami di kalangan sebagian umat Islam adalah surat An-Nisa ayat tiga yang juga berisi pembahasan anak yatim. Surat an-Nisa, salah satu surat yang diturunkan di Madinah, terdiri dari 176 ayat, merupakan surat terpanjang setelah al-Baqarah. Surat tersebut diberi nama an-Nisa' karena memuat banyak penjelasan tentang topik yang berkaitan dengan wanita. Yang terakhir, Sebagian besar negara muslim melarang poligami dan poliandri, dengan beralasan mempertimbangkan hak perempuan dan anak, namun ada beberapa negara yang membolehkan berpoligami tetapi tetap tidak memberikan ruang gerak yang bebas untuk praktek poligami ini dengan memberikan persyaratan administratif yang menyulitkan, akan tetapi hal tersebut ternyata menjadi pemicu terjadinya poligami sirri(ilegal) . Kajian ini diarahkan pada penelitian kepustakaan (library research) dan pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yang bersumber dari dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti. Analisis yang digunakan adalah analisis isi.Kata kunci: Pencegahan, Poligami, Negara Muslim.

Penyelesaian Bebade Persfektif ‘Urf (Studi Pada Masyarakat Pekal Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko) Arifin, Rizal; Nurdin, Zurifah; Sitorus, Iwan Ramadhan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.5411

Abtract : The objectives of this research are: 1) to determine the role and status of customary leaders in resolving disputes; 2) to understand the methods employed by these leaders in resolving marital conflicts within the framework of 'urf. The findings elucidate the significant role of customary leaders in the Pekal community in Sungai Rumbai District, Mukomuko Regency. These leaders hold a prominent position in fostering societal well-being. When marital disputes arise, the Pekal community calls upon these leaders for mediation between the disputing spouses, providing guidance and religious advice, and imposing fines on the male party involved in the conflict. Such measures are highly effective in minimizing divorce rates within the Pekal community. Additionally, this research finds that the approaches employed by the Pekal community in resolving issues through customary leaders align with Islamic teachings. This is evident from the practices of consultation, mediation, and fines. Viewed through the lens of 'urf, these methods are consistent with Islamic principles, which advocate for mutual consultation and charitable actions as means of resolving life’s conflicts.Keywords: 'Urf, Customary Leaders, Marital Disputes. Abstrak: Tujuan dari penelitian yakni 1) untuk mengetahui peran dan kedudukan tokoh adat dalam menyelesaikan perselisihan. 2) untuk mengetahui cara toko adat menyelesaikan perselisihan perkawainan dalam perspektif Urf. Dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian field research penelitian ini secara langsung mencoba menjawab bagaimana peran dan kedudukan tokoh adat dalam menyelesaikan perselisihan dalam kacamata Urf. Peneliti menemukan bahwa kedudukan tokoh adat sangat sentral dalam masyarakat pekal di kecamatan sungai Rumabi kecamatan Mukomuko. Ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam membentuk masyarat yang sejahtera. Sehingga ketika terjadi perselisihan perkawinan masyarakat pekal akan memanggil tokoh adat untuk mendapatkan mediasi antar suami istri yang bertengkar, kemudian memberikan wejangan kepada kedua pasangan, nasehat secara agama dan memberikan denda kepada pihak laki-laki yang melakukan pertengkaran. Upaya ini terbilang sangat efektif meminimalisir perceraian yang ada di masyarakat pekal. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa upaya yang dilakukan oleh masyarakat pekal dalam menyelesaikan permasalahan dengan melalui tokoh adat tidak menentang ajaran Islam, hal ini terlihat dari praktik-praktik yang dijalankannya yakni dengan cara musyawarah, mediasi dan juga memberikan denda. Tentu hal ini ketika dilihat dari kacamata urf tidak bertentangan karena Islam sendiri mengajarkan musyawarah mufakad dan bersedekah sebagai upaya menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan.Kata kunci: Urf, Tokoh adat, perselisihan perkawinan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Irsal

Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com

Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Irsal

Contact Email bengkuluirsal@gmail.com

Phone +6285381305810

Journal Mail Official bengkuluirsal@gmail.com

Editorial Address Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Location Kota bengkulu, Bengkulu INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Irsal

Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com

Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA