cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Made Ardi Sudestra
Contact Email
journal@undiknas.ac.id
Phone
+6282236805788
Journal Mail Official
evaditayaniantari@undiknas.ac.id
Editorial Address
Jl. Bedugul No.39, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80224
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Published by Universitas Pendidikan Nasional
ISSN : -     EISSN : 31238173     DOI : 10.38043
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This journal focuses on in-depth studies across various legal disciplines, including: Criminal Law Civil Law Administrative Law Constitutional Law International Law We also invite research contributions that explore the implementation of law in society. This journal aims to make a significant contribution to the development of legal theory and practice, as well as to enrich academic discourse through high-quality critical analysis and empirical studies.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Legalitas Abortus Provokatus Kriminalis Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Di Indonesia Devi Pramesti Sandi
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aborsi adalah masalah yang memiliki banyak aspek, termasuk medis, hukum, etika, sosial, dan agama. Aborsi yang diprovokasi di Indonesia termasuk dalam dua kategori: abortus provokatus medicinalis (aborsi yang diizinkan oleh medis karena alasan medis) dan abortus provokatus kriminalis (aborsi yang dilarang oleh hukum). Abortus provokatus kriminalis, yang dilakukan tanpa indikasi medis dan persetujuan hukum, diatur secara tegas dalam Pasal 346 hingga 349 KUHP sebagai tindak pidana berat yang mengancam hak hidup janin dan melindungi tubuh perempuan dari intervensi yang tidak sah. Namun, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP No. 61 Tahun 2014 membuat pengecualian terhadap larangan aborsi bagi korban perkosaan jika kehamilannya tidak lebih dari enam minggu, dilakukan oleh tenaga medis berwenang, dan dengan persetujuan korban. Pengaturan ini menunjukkan pergeseran ke arah hukum yang lebih humanistik dengan menekankan hak korban atas kesehatan reproduksi, akses ke layanan medis yang aman, kerahasiaan, dan perlindungan dari stigma sosial. Dengan demikian, aborsi yang memenuhi syarat sebagai tindakan medis yang sah untuk membantu korban perkosaan bukanlah tindak pidana. Kata Kunci: Abortus, Provokatus, Korban, Pemerkosaan.
Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Satwa Liar yang Dilindungi UU di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali Anak Agung Ngurah Juli Wardana Putra; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 2 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang No. 32 tahun 2024 tentang. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sebagai landasan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekositemnya secara tegas menyatakan bahwa terhadap tindakan atau perbuatan tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran secara mendalam tentang Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Satwa Liar yang di Lindungi UU di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Bali. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Dari Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran Satwa Liar yang di Lindungi UU di Balai KSDA Bali yaitu adanya faktor internal seperti faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, wilayah kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali yang cukup luas, kurangnya pengawasan terhadap satwa dilindungi, jumlah pegawai balai konservasi sumber daya alam bali yang tidak memadai, fasilitas sarana dan prasarana kator Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali yang kurang memadai dan faktor eksternal seperti banyaknya peminat satwa yang tergolong dilindungi, keuntungan yang besar dari bisnis satwa dilindungi, faktor ekonomi masyarakat, kurangya kesadaran masyarakat, kemajuan teknologi, perdagangan yang tertutup serta faktor kebudayaan . Upaya optimalisasi penegakan hukum terhadap pelanggaran Satwa Liar yang di Lindungi UU di Balai KSDA Bali ialah melibatkan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan pengawasan di titik-titik rawan. Kerja sama dengan kepolisian, jaksa, dan lembaga terkait lainnya sangat penting untuk mempercepat penanganan kasus dan memastikan sanksi yang tegas bagi pelaku.
Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Di Polresta Denpasar Carolina Suyanti Setia Bugis
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi setiap warga negara, termasuk anak-anak. Namun, kasus kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data SIMFONI-PPA, hingga September 2024 tercatat sebanyak 72.907 kasus kekerasan seksual, dengan korban sebagian besar berasal dari kalangan usia sekolah dan pelaku kerap kali berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti keluarga dan guru. Di wilayah hukum Polresta Denpasar, hal serupa juga terjadi, dengan lonjakan jumlah kasus yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2024. Meskipun aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan, hasilnya belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak di wilayah Polresta Denpasar, serta mengidentifikasi hambatan dan strategi optimalisasi yang dapat diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif agar memperkuat sistem perlindungan anak secara holistik dan berkelanjutan. Kata Kunci: Kekerasan seksual, anak, penegakan hukum, perlindungan anak, Polresta Denpasar.
Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Internasional Nyoman Devin Budi Utama
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya transformasi dalam sistem transaksi jual beli, khususnya melalui media elektronik atau e-commerce. Transaksi elektronik lintas negara menimbulkan peluang dan tantangan baru, terutama berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce internasional, dengan menitikberatkan pada mekanisme jual beli online, pihak-pihak yang terlibat, serta kerangka hukum yang mengatur transaksi elektronik lintas batas negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada peraturan nasional dan internasional seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UNCITRAL Model Law, masih terdapat kekosongan norma terkait yurisdiksi dan perlindungan data konsumen. Ketimpangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen kerap menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa, sebagaimana tercermin dalam kasus transaksi pada platform Aliexpress. Dalam konteks Indonesia, perlindungan konsumen semakin relevan untuk diperkuat, terutama agar Indonesia mampu bersaing secara adil dalam perdagangan digital global. Diperlukan harmonisasi regulasi internasional serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen.
Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN.Amp) Di Pengadilan Negeri Amlapura Wahyu Ali
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berulang kali terhadap seorang residivis menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan menjadi tantangan tersendiri bagi sistem peradilan pidana. Dalam praktiknya, hukuman yang diberikan kepada residivis tidak selalu berdampak jera, sehingga perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang apakah putusan pengadilan telah mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian, dan manfaat hukum secara seimbang. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk penjatuhan pidana kepada residivis dalam tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN.Amp di Pengadilan Negeri Amlapura. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan perpu, pendekatan kasus, dan pendekatan fakta. Analisis penelitian ini didasarkan pada teori pemidanaan dari filsuf hukum Gustav Radbruch, yang menitikberatkan pentingnya tiga nilai dalam hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Hasil penelitian menunjukkan terdakwa terbukti melakukan pencurian berulang kali dan dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Para hakim menjatuhkan hukuman dengan memperhatikan status residivis, kerugian korban, serta sikap terdakwa dalam persidangan. Kesimpulannya, hakim telah berusaha untuk menyeimbangkan ketiga nilai hukum Radbruch dalam memberi keputusan. Penelitian ini menyarankan agar penanganan terhadap residivis tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga harus diarahkan pada upaya rehabilitasi dan pembinaan yang efektif untuk mencegah terjadinya kembali kejahatan.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jastip Yang Melakukan Wanprestasi Kepada Konsumen I Made Karisma Adi Laksana; Kadek Julia Mahadewi
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bertambahnya jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bepergian ke luar negeri mendorong munculnya bisnis jasa titip (jastip), yaitu layanan pembelian barang dari luar kota atau luar negeri dengan imbalan berupa fee. Perkembangan bisnis ini menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait regulasi bea cukai atas barang-barang yang dibawa melalui jastip. Pelanggan perlu memahami aturan bea cukai agar terhindar dari risiko pelanggaran hukum. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan melalui kajian perundang-undangan, buku, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jastip sering kali menimbulkan wanprestasi, seperti barang rusak, tidak sesuai, atau tidak dikirim, yang merugikan konsumen. Pelaku usaha jastip memiliki kewajiban untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Jika terjadi wanprestasi, konsumen berhak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan ini dilakukan melalui dua bentuk, yakni preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan dengan edukasi kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban serta kejelasan perjanjian. Sementara itu, perlindungan represif melibatkan sanksi terhadap pelaku usaha yang wanprestasi, seperti ganti rugi, sanksi administratif, dan pidana.
Peran Polisi Pariwisata dalam Penanggulangan Pencurian dengan Kekerasan di Kawasan Pariwisata Polres Badung Kadek meyer Setyawan; AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the role of tourism police in addressing violent theft crimes in tourism areas within the jurisdiction of the Badung Police Resort. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. The results show that tourism police play a strategic role in ensuring the safety of tourists through preventive measures such as routine patrols and awareness campaigns, as well as repressive actions in handling criminal cases. Challenges include limited personnel, tourists' low awareness of personal security, and the complexity of the vast tourism area. To optimize the role of tourism police, enhanced training, cross-sector collaboration, and the use of modern surveillance technology are required
Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Tanah Dalam Kasus Sengketa Perbatasan Tanah di Perkotaan Geraldy Agavea Fernanda
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 2 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Land boundary disputes in urban areas are complex issues that often cause ownership conflicts, legal uncertainty, and economic losses. This study aims to determine and analyze legal protection for land owners in border dispute cases and identify the causal factors and their impacts on ownership rights. This study uses a normative and empirical legal approach, with primary data obtained through interviews and field studies, as well as secondary data from laws and regulations, legal literature, and court decisions. The results of the study indicate that legal protection is divided into preventive (through PTSL, involvement of boundary witnesses, geospatial technology, public education) and repressive (through mediation, civil lawsuits, or criminal proceedings). However, its implementation still faces obstacles such as overlapping certificates, inaccurate measurements, and low legal literacy in the community. The main causes of disputes include weak land administration, minimal community participation, and abuse of authority by individuals. Border disputes have an impact on legal uncertainty, social conflict, and loss of land rights. Therefore, synergy is needed between the government and the community in strengthening the legal protection system and inclusive legal education.
Tanggung Jawab Hukum Penyedia Layanan Paylater Pada Transaksi E-Commerce Terhadap Data Diri Konsumen I Made Andika Johan Pranata
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Layanan paylater dalam transaksi e commerce semakin diminati karena kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan, namun hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keamana dan perlindungan data pribadi konsumen, penelitian ini di latar belakangi oleh kelemahan mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan data oleh penyedia layanan paylater yang berpotensi merugikan konsumen, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum penyedia layanan paylater dalam perlindungan data pribadi konsumen serta bagaimana pengaturan dan pertimbangan dalam menjamin perlindungan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum penyedia layanan paylater dan mengevaluasi efektivitas kebijakan perlindungan data pribadi dalam transaksi digital, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan, konseptual, komparatif, dan pendekatan perlindungan data pribadi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyedia layanan paylater dapat dimintai pertanggung jawaban secara perdata, pidana maupun administratif, apabila lalay dalam mengelola data pribadi konsumen. pemerintah melalui kominfo, OJK, dan KPPU, untuk mengatur dan mengawasi praktik tersebut, namun masih ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan dan koordinasi antar lembaga, diperlukan regulasi, peningkatan efektivitas pengawasan, serta edukasi digital kepada masyarakat agar perlindungan hukum terhadap konsumen semakin optimal
Tanggung Jawab Developer Perumahan Dalam Menyediakan Fasilitas Umum Di Kota Denpasar Anak Agung Krisna Udayana
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 2 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab developer perumahan dalam penyediaan fasilitas umum di Kota Denpasar. Fenomena meningkatnya pembangunan perumahan tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2023 menimbulkan permasalahan hukum dan sosial. Penelitian ini menerapkan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris. Data dihasilkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 6 Perda tersebut belum optimal karena lemahnya pengawasan, ketidakjelasan proses serah terima PSU (prasarana, sarana, dan utilitas), serta kurangnya efek jera. Developer yang melanggar dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana, meskipun penegakannya masih minim. Diperlukan penguatan regulasi, pengawasan lintas instansi, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan fasilitas umum.

Page 4 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 4 (2025) Vol. 2 No. 3 (2025) Vol. 2 No. 2 (2025) Vol. 2 No. 1 (2025) Vol. 1 No. 4 (2024) Vol. 1 No. 3 (2024) Vol. 1 No. 2 (2024) Vol. 1 No. 1 (2024)